Kemenangan yang Hambar

Meski masih menunggu keputusan sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono sebagai pemenang Pilpres 2009 dalam satu putaran. Namun, mengapa suasana kemenangan ini terasa agak hambar?

Keberhasilan SBY-Boediono meraih 73,8 juta suara (60,8 persen) dalam pilpres lalu harus diakui sebagai catatan sejarah baru bagi perkembangan demokrasi Indonesia. Melalui dukungan besar itu, Presiden Yudhoyono memperbarui mandatnya untuk kembali memimpin negeri ini selama lima tahun ke depan. Itu artinya periode 2009-2014 merupakan peluang emas Yudhoyono untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa, karena jelas tak ada lagi kesempatan ketiga bagi dirinya.

Namun, terasa tidak adanya ”gereget” atas kemenangan Yudhoyono. Jenderal kelahiran Pacitan ini bahkan berpidato ”sendirian” di Puri Cikeas dalam menyambut penetapan hasil rekapitulasi suara pilpres yang dilakukan KPU. Belum terekam kiriman untaian bunga dan ucapan selamat para pendukung, apalagi dari lawan politik. Mengapa?

Kegeraman atas KPU
Suasana hati publik yang sedih bercampur geram dan marah pascabom Mega Kuningan bisa jadi adalah salah satu faktor hambarnya penetapan capres pemenang Pilpres 2009. Situasi damai dan kondusif pascapilpres dikoyak bom bunuh diri para teroris pengecut yang tak pernah jelas motif dan tujuannya. Seolah kita sebagai bangsa yang berhasil melembagakan proses demokrasi -kendati masih cacat di sana-sini- tak boleh menikmati segenap kredit dari keberhasilan itu.

Meski demikian, ada tiga faktor penting lain perlu dicatat. Pertama, kegeraman masyarakat atas setiap respons negatif KPU terhadap kritik dan gugatan yang dialamatkan kepada kinerja buruk mereka. Seperti terekam dalam memori publik, KPU tak hanya berkali-kali mengubah jadwal kampanye dan daftar pemilih tetap tanpa perbaikan signifikan, tetapi juga gagal membangun kepercayaan publik.

Lebih jauh lagi, KPU mencoba ”melawan” Mahkamah Konstitusi (MK) dengan menunda eksekusi atas keputusan MK soal cara penetapan kursi legislatif tahap 3, padahal tiap keputusan MK bersifat final. Kini KPU harus siap menghadapi gugatan baru terkait pembatalan beberapa pasal Keputusan KPU Nomor 15 Tahun 2009 tentang mekanisme penetapan kursi legislatif oleh Mahkamah Agung (MA).

Kinerja buruk KPU ini tak hanya membuat publik geram dan hambar menyambut usainya Pileg dan Pilpres 2009, tetapi juga berpotensi mengundang ketidakpastian politik baru terkait perubahan peta politik hasil pemilu pascakeputusan MA. Karena itu, evaluasi mendasar atas kinerja KPU oleh Presiden dan DPR selaku pembentuk komisi mutlak diperlukan.

Pernyataan prematur
Faktor kedua adalah pernyataan Presiden Yudhoyono pascapengeboman Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton, Jakarta. Pernyataan Yudhoyono yang mengaitkan pengeboman dengan hasil pilpres, bahkan secara tak langsung menuduh keterlibatan salah seorang kandidat capres, bukan hanya prematur, tetapi juga melukai nurani bangsa yang sedang berduka. Hanya selang dua hari, juru bicara Polri menemukan fakta-fakta awal bom bunuh diri Mega Kuningan dan secara tak langsung membantah pernyataan Kepala Negara.

Bagian lain pernyataan Yudhoyono yang juga mengecewakan publik adalah bahwa seolah akan ada revolusi, pendudukan kantor KPU, dan upaya menghambat pelantikan dirinya sebagai presiden. Entah dari mana aparat intelijen mendapat informasi itu. Yang jelas pernyataan itu justru menjadikan Yudhoyono sebagai sasaran kritik. Yudhoyono tak hanya dianggap mencari simpati dengan pernyataannya, tetapi juga tak percaya diri atas mandat absolut yang diperoleh melalui Pilpres 2009.

Pascapilpres seharusnya menjadi momentum bagi presiden terpilih untuk merajut kembali kebersamaan dan merangkul mereka yang berbeda pilihan politik sehingga terbangun harapan akan Indonesia yang lebih baik. Keindahan demokrasi justru tampak saat semua pihak yang sebelumnya berkompetisi secara politik akhirnya saling merangkul dan bekerja sama membangun negeri seusai pemilu.

Belum ada sportivitas
Faktor ketiga adalah belum tumbuhnya kultur sportivitas dalam berkompetisi di negeri ini. Seperti tecermin dari persepakbolaan nasional yang tak kunjung maju, dalam pemilu pun belum ada tradisi menerima kekalahan secara sportif. Pasangan capres yang kalah belum mau menerima kekalahan kendati selisih perolehan suara amat besar, sehingga hampir mustahil bisa dikejar melalui bukti kecurangan yang dibawa ke MK.

Benar, pasangan capres yang kalah memiliki hak politik menggugat hasil pilpres. Namun, jika selisih perolehan suara terlampau jauh, pilihan paling bijak adalah sportif mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada capres terpilih. Pembelajaran bagi bangsa ke depan sudah dilakukan Kalla-Wiranto dengan tidak ikut menandatangani hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU, juga Megawati-Prabowo tidak hadir di kantor KPU.

Saat ini, agenda kolektif bangsa adalah membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi di negeri ini tidak tergoyah oleh teror dan bom bunuh diri. Untuk itu kerja sama dan rekonsiliasi para elite politik diperlukan agar kepercayaan masyarakat, domestik, dan internasional segera pulih. Tentu akan amat elok apabila Yudhoyono sebagai presiden terpilih mengambil inisiatif untuk itu.

Syamsuddin Haris, Profesor Riset Ilmu Politik LIPI
KOMPAS, 29 Juli 2009

Selamat buat Para Ksatria

Pemilihan presiden yang menguras energi telah usai. Hitung cepat semua lembaga survei, baik yang berpihak maupun yang independen, memperlihatkan hasil yang tidak jauh berbeda. Yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menang mutlak.

Yang pertama, tentu, kita mengucapkan selamat kepada SBY-Boediono yang mampu memenangi kepercayaan rakyat untuk melanjutkan kepemimpinan negeri ini lima tahun ke depan. Yang kedua, kita juga harus mengucapkan selamat kepada Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.

Mereka berenam adalah ksatria yang kita daulat untuk bertarung di panggung pemilu. Ruang kompetisi diciptakan buat mereka untuk bertempur. Merekalah wakil-wakil kita dalam pertarungan demokrasi.

Setelah pertarungan usai, kinilah saatnya mengurus rakyat. Tidak boleh ada pemerintahan tanpa pemimpin karena mereka sibuk bertempur.

Yudhoyono dan Kalla masih efektif sebagai presiden dan wakil presiden. Mereka berdua memerintah sampai dengan Oktober. Karena itu setelah pertempuran usai, kembalilah bergandeng tangan mengurus pemerintahan sampai akhir mandat.

Para ksatria adalah mereka yang menerima kekalahan dengan tersenyum sambil mengulurkan tangan persahabatan kepada yang menang. Watak ksatria itulah yang selalu didorong agar menjadi perilaku demokrasi.

Sebuah tabiat yang buruk dari pertarungan politik di negeri ini adalah tetap memelihara permusuhan setelah usainya pertempuran.

Jadi, kita ingin melihat sebuah persahabatan di antara keenam ksatria ini. Tentu tidak berarti bahwa mereka harus selalu sepakat satu sama lain dalam segala hal. Namun, yang dibutuhkan adalah sebuah semangat persahabatan dalam menyelesaikan perbedaan.

Karena itu, keinginan SBY untuk menempuh jalur hukum bagi mereka yang mencemarkan nama baiknya melalui kampanye hitam sebaiknya tidak dilanjutkan. Itu karena kampanye hitam menghajar semua calon.

Dalam rangka mengoptimalkan energi kepemimpinan nasional, kita berharap para ksatria ini diberi peran. Lihatlah bagaimana mantan Presiden AS Bill Clinton dan Jimmy Carter yang masih berperan di era kepemimpinan presiden dari kubu Republik dulu. Lihat bagaimana seorang Barrack Obama memberi peran penting bagi Hillary Clinton, lawan beratnya dalam pemilu.

Persahabatan begini tidak lalu berarti Megawati, misalnya, berhenti menjadi pemimpin partai yang beroposisi. Kalau oposisi ditambah lagi dengan Gerindra dan Hanura, mudah-mudahan Golkar juga mau, pemerintahan yang memperoleh legitimasi sangat kuat itu memperoleh pengawasan yang juga kuat.

Oposisi yang kuat baik bagi rakyat. Rakyat selalu diberi harapan tentang sebuah alternatif. Andai kata pemerintahan ternyata buruk, oposisi menjadi pilihan yang menjanjikan. Jadi, rakyatlah yang selalu disajikan alternatif terbaik.

Adalah berbahaya jika pemerintahan yang memiliki legitimasi rakyat yang kuat, ditambah legitimasi koalisi parlemen yang amat kuat, berdampingan dengan oposisi yang lemah. Pemerintahan seperti itu -seperti yang dikhawatirkan SBY terhadap KPK- akan berjalan tanpa kontrol.

Pada akhirnya kemenangan seorang petarung dalam pemilu presiden adalah kemenangan rakyat. Itu karena setelah menang, dia tidak menjadi pemimpin yang hanya melayani mereka yang memilihnya, tetapi melayani kita semua.

Editorial Media Indonesia, 9 Juli 2009

AS Hikam: Quick Count Televisi Melanggar Undang-Undang

Menanggapi metode Quick Count atau penghitungan cepat yang ditayangkan oleh televisi swasta pada tanggal 8 Juli, saat pencontrengan sedang berlangsung mantan Menristek ini menilai penayangan tersebut melanggar undang-undang.

"Quick Count yang ditayangkan oleh TV One, RCTI dan Metro TV kemarin saya nilai melanggar undang-undang dan melanggar aspek normatif," kata tim JK-Win ini, Kamis (9/7).

Menurut AS Hikam penayangan tersebut bisa masuk kategori mempengaruhi publik, karena saat penayangan hasil Quick Count tersebut berlangsung, masyarakat yang berada di wilayah Indonesia bagian barat belum selesai melakukan pencontrengan.

"Bagaimana mereka bisa melakukan itu, apabila proses pencontrengan pun belum selesai mereka sudah menayangkan hasil penghitungan mereka. Ada maksud apa dibalik itu semua?" katanya.

Menyinggung soal pemilu, secara pribadi AS Hikam tidak mempermasalahkan, dan dia menilai Indonesia memang sedang belajar dewasa dalam hal demokrasi, meski masih banyak yang harus dibenahi.

"Saya belum bisa menyimpulkan, apakah dalam pilpres ada kecurangan atau tidak, karena prosesnya kan masih berjalan. Soal kalah dan menang, saya secara pribadi masih akan menunggu hingga penghitungan selesai. Ya, sampai minggu kedua bulan Juli," ujarnya.

KOMPAS.com, 9 Juli 2009

Prabowo: Terima Uangnya, Jangan Coblos Capresnya

Calon wakil presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto, mengimbau masyarakat agar tetap menerima uang yang diberikan calon presiden tertentu dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang.

“Silahkan terima uangnya, tapi nggak usah dicoblos calon presidennya,” kata Prabowo saat berorasi di hadapan para pendukungnya dalam kampanye putaran terakhir di Lapangan Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (4/7).

Prabowo juga meminta masyarakat tidak mengucapkan terima kasih kepada calon presiden maupun tim sukses yang memberikan uang tersebut. “Nggak usah beri terima kasih, karena uang itu adalah uang rakyat,” kata Prabowo yang disambut tepuk tangan dari sekitar 60.000 pendukungnya yang memadati Lapangan Simpang Lima Semarang.

Prabowo menduga, uang yang digunakan untuk praktek politik uang atau money politics tersebut biasanya berasal dari korupsi uang negara. “Banyak sekali pemimpin yang korup,” kata dia.

Pasangan Merah - Putih

Meski mendapatkan uang dari calon presiden lain, Prabowo meminta agar masyarakat tetap memilih pasangan nomor urut satu, Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto. “Nggak usah ragu, coblos nomor satu,” kata Mantan Komandan Kopassus ini.

Prabowo mensinyalir ada calon presiden dan wakil presiden yang akan mencari segala cara agar bisa menang dalam pemilihan presiden 8 Juli mendatang. “Saya lihat, mereka sudah persiapan untuk curang,” kata dia tanpa menyebut siapa yang akan curang tersebut.

Calon presiden Magawati Soekarnoputri meminta agar para pendukungnya melakukan perlawanan jika mendapatkan tekanan dari calon presiden lain. ”Nggak usah takut, saya akan ikut protes,” kata Megawati saat berorasi setelah Prabowo.

Rofiuddin, TEMPO Interaktif, 4 Juli 2009

Perjuangan Melawan Lupa

Calon wakil presiden Prabowo Subianto membantah jika disebut pernah memiliki kewarganegaraan Yordania. Sebuah tim hukum kabarnya sudah dibentuk oleh kubu Mega-Pro untuk mengadukan saya ke polisi. Tapi apa saja bisa mereka lakukan, kecuali menuduh saya melakukan fitnah dan kampanye hitam. Saya hanya ingin orang-orang Indonesia tidak mudah melupakan sejarah. Apa yang saya lakukan di dalam talk show malam itu adalah bertanya. Dengan menyitir berita di sebuah harian nasional tentang pemberian kewarganegaraan Yordania kepada Prabowo. Tujuannya mempersoalkan: mengapa dia absen dari Tanah Air saat Presiden B.J. Habibie memerintahkan pemeriksaan atas dugaan keterlibatannya di dalam kerusuhan Mei 1998?

Lagi pula ini adalah masa kampanye. Ini waktunya setiap calon pemimpin mengatakan apa saja yang bisa membuat mereka kelihatan lebih unggul dari yang lain. Tapi ini juga masa bagi pemilih untuk menilai para calon pemimpin. Politik adalah cara untuk mewujudkan kepentingan publik. Kita semua harus terlibat aktif di dalam wacana publik untuk memastikan: para pemimpin yang kelak terpilih adalah yang memenuhi standar tertinggi. Bukankah kepada mereka kita akan mempercayakan hidup kita sebagai warga negara?

Sebenarnya, pada kurun waktu 1998-2000, pemberian kewarganegaraan Yordania kepada Prabowo sudah menjadi percakapan publik. Media massa, di dalam dan luar negeri, gencar memberitakan. Tapi semua itu adalah bagian dari keprihatinan umum atas ketidakmampuan pemerintah menghadirkan Prabowo untuk diperiksa. Lagi pula berpindah kewarganegaraan adalah hak individual yang dijamin kebebasannya oleh banyak konstitusi. Soalnya mendadak sontak berbeda karena hari ini Prabowo mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Konstitusi kita mewajibkan setiap calon presiden dan wakilnya tidak pernah mendapatkan kewarganegaraan lain. Maka sekarang ada dua hal yang harus kita uji dari cawapres Prabowo: komitmennya kepada perlindungan hak-hak asasi manusia dan kejujurannya kepada konstitusi.

Bagi saya, apakah Prabowo pernah memiliki kewarganegaraan Yordania adalah sebuah misteri. Prabowo mengakui ditawari oleh sahabatnya, Pangeran Abdullah, namun menolak. Misterinya, tidak ada satu pun media di dalam dan luar negeri -sekurangnya yang saya periksa- menulis Prabowo "ditawari" kewarganegaraan Yordania. Semuanya menulis "diberi". Berusaha menjawab teka-teki itu, sebuah harian nasional melakukan investigasi. Laporannya mengejutkan: kewarganegaraan Yordania sesungguhnya hanya bisa diberikan bila diminta. Lebih jauh, kewarganegaraan Yordania diberikan serentak kepada Prabowo dan beberapa individu kebangsaan lain setelah sidang Dewan Kabinet pada akhir November 1998 memeriksa permohonan mereka. Hasilnya kemudian dikukuhkan oleh dekrit kerajaan pada 10 Desember 1998 dan diberitakan oleh koran Yordania, Al-Ra'i, keesokan harinya.

Kantor berita Xinhua pada 23 Desember 1998 bahkan menulis begini: "According to reports from Amman, the office of Prime Minister Fayez Tarawneh has confirmed that Prabowo's bid for citizenship had been endorsed by a Royal Decree on December 10." Laporan itu secara tidak langsung dikonfirmasi oleh Hashim Djojohadikusumo. Dia bilang, saudaranya telah diberi kewarganegaraan Yordania, namun tidak akan menyerahkan kewarganegaraan Indonesianya. Hashim menyebut pemberian itu sebagai "penghargaan internasional".

Yordania adalah negara monarki. Namun, undang-undang kewarganegaraannya memiliki aturan yang jelas mengenai prosedur pemberian kewarganegaraan. Itu hanya bisa diberikan atas permintaan. Syaratnya, si pemohon sudah tinggal sekurangnya empat tahun di Yordania. Namun, kuasa raja bisa mengabaikan syarat tinggal empat tahun itu. Yordania juga tidak mengakui dwikewarganegaraan.

Pada sisi lain, dan ini kontroversinya, Menteri Luar Negeri Ali Alatas dilaporkan pernah meminta penjelasan tentang pemberian kewarganegaraan Prabowo kepada pemerintah Yordania. Menurut dia, Kementerian Dalam Negeri Yordania tidak menemukan file Prabowo dalam registrasi kewarganegaraan dan paspor. Duta Besar Yordania di Indonesia juga menyatakan serupa. Pertanyaannya: bagaimana keterangan Kementerian Dalam Negeri dan Duta Besar Yordania bisa bertolak belakang dengan keterangan kantor Perdana Menteri?

Prabowo sendiri sudah meninggalkan Indonesia sejak Agustus 1998, lima hari setelah keluar keputusan DKP yang menghukumnya dengan menghentikannya dari dinas militer. Ia tidak pernah kembali ke Indonesia sampai November tiga tahun kemudian. Fadli Zon dan Hashim Djojohadikusumo dalam beberapa wawancara mengakui sejak itu Prabowo berada di Amman. Sang patriot tidak pulang ke Tanah Air ketika negara memerlukan kehadirannya untuk diperiksa sebagai tindak lanjut temuan Tim Gabungan Pencari Fakta Kerusuhan Mei 1998.

Demi ketaatan pada konstitusi, fakta-fakta itu membuat kita di hari-hari menjelang pemilu presiden ini perlu bertanya: sesungguhnya, pernahkah Prabowo mendapat kewarganegaraan Yordania? Tapi agaknya kita tidak punya pilihan selain kembali menerima misteri sebagai jawaban. Persis seperti misteri tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam kerusuhan Mei 1998, yang meninggalkan korban-korban tewas, luka, diperkosa, dan trauma. Kita tidak boleh lupa.

Rachland Nashidik, Direktur Eksekutif Imparsial
TEMPO Interaktif, 25 Juni 2009

Mega Nomor 1, SBY Nomor 2, dan JK Nomor 3

Tiga pasang capres/cawapres telah melakukan undian nomor urut di Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari Sabtu (30/5/2009). Hasilnya, pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto mendapat nomor urut 1, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mendapatkan nomor 2 dan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto mendapat nomor 3 atau nomor terakhir.

Meski hanya sekadar angka, nomor urut sering dikaitkan dengan faktor keberuntungan parpol bahkan calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 2009.

Seperti yang diungkapkan tim sukses pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Mendapatkan nomor urut pertama tampaknya menjadi kebanggan tersendiri bagi pasangan yang paling akhir mengumumkan pencapresannya itu.

"Nomor satu, mudah-mudahan ini tanda untuk keluar jadi nomor satu juga," kata Sekjen Partai Gerindra Fadli Zon usai pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sementara itu mendapatkan nomor urut 2 sama sekali tidak mengecewakan pasangan SBY-Boediono dan tim kampanyenya. Baginya, nomor yang diperoleh merupakan pilihan Allah.

"Sebenarya kami tidak memilih, karena kami orang yang terakhir. Yang memilih itu Allah Yang Maha Kuasa," kata SBY saat memberikan sambutan dalam acara silaturahmi koalisi parpol pendukung SBY-Boediono di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Nomor yang diperolehnya Sabtu pagi di KPU itu, katanya, wajib disyukuri. Dengan nomor tersebut SBY berharap mendapatkan berkah. Tapi dengan catatan, keberkahan itu langsung dipintakan agar benar-benar berhasil dalam pilpres dan menang dengan cara yang terhormat.

"Bersyukur karena nomor dua ini bisa menjadi inspirasi numerik. Nomor dua ini cocok dari simbol 'Lanjutkan', dari periode pertama ke periode kedua," tutur Ketua DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepada para wartawan.

Dalam pengundian tersebut, ketiga pasangan tampak puas atas nomor urut yang mereka dapatkan masing-masing. Lihat saja pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto yang mendapat giliran pertama mengambil nomor urut. Duet ini mendapat nomor 3 dan hebatnya ternyata mereka telah menyiapkan atribut dalam bentuk poster lengkap dengan angka 3 di bagian atasnya.

Dari ketiga nomor tersebut (1, 2 dan 3), bila disimbolkan dengan acungan tangan, sebenarnya semuanya mempunyai makna yang baik.

Jari telunjuk satu (1) atau jempol merupakan simbol keunggulan dan keutamaan. Dua jari (2) merupakan simbol huruf “V” artinya victory atau kemenangan. Begitu pula tiga jari (3) dapat diartikan sebagai simbol huruf “W” atau winner yang juga berarti pemenang.

Karena ketiga pasangan itu merupakan putra dan putri terbaik bangsa maka dalam berkompetisi pun sudah selayaknya mereka semua berlomba-lomba dalam kebaikan secara sehat dan sportif.

Selamat berkompetisi menuju RI-1.
Hiduplah Indonesia menuju masa depan nan jaya!!!