YD (1944-2009) menurut GM dan PS

Jurnalisme tak bermula ketika kabar disiarkan. Tiap kali sebuah berita terbit, ada sisi yang kelihatan dan ada yang tak kelihatan. Bahkan di halaman majalah ini dan juga di Koran Tempo, bagian yang tak tampak sebenarnya lebih besar perannya.

Para pembaca umumnya tak ingat bahwa hampir tiap kalimat, foto, dan gambar ditopang oleh sebuah aturan dan sistem kerja, perencanaan anggaran, persiapan logistik, juga latihan keterampilan yang bertahun-tahun. Juga: pembentukan l’esprit de corps.

Sayangnya, sejarah jurnalisme selalu mengabaikan yang tak kelihatan itu. Harian Indonesia Raya dulu hanya identik dengan Mochtar Lubis, Merdeka dengan B.M. Diah, Pedoman dengan Rosihan Anwar. Juga Tempo sering dianggap cukup bisa diwakili oleh Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bambang Harymurti, Toriq Hadad.

Betapa tak lengkapnya. Siapa yang pernah bekerja di dalam majalah ini tahu, seorang Goenawan Mohamad sebenarnya bergantung pada orang lain yang praktis tak pernah dapat tepuk-tangan.

Salah satu yang mengelak dari aplaus itu adalah Yusril Djalinus. Ia meninggal pekan lalu. Perkabungan keluarga besar Tempo hari-hari ini karena Yusril lebih dari sekadar seorang kolega.

Bagi saya, dialah pembentuk utama ethos Tempo, sikap kerja yang seperti para pendaki gunung dan tebing. Puncak, tujuan itu, harus dicapai. Untuk itu dibutuhkan ketabahan pribadi; dan tak kurang penting: kerja sama yang saling mempercayai. Yusril, pendaki gunung itu (dia tokoh kelompok pencinta alam, ”Wanadri”), tak banyak berpidato di depan para wartawan agar ethos itu tertanam. Yusril langsung memberi contoh, dan ia membentuk sistem.

Saya mengenalnya sejak ia bekerja sebagai reporter baru di majalah berita Ekspres di tahun 1970. Saya mengenalnya sebagai seorang yang bicara halus dengan aksen Sunda, seorang pemuda kurus, tinggi, berambut rimbun. Mula-mula saya tak begitu memperhatikannya. Langsung di bawah saya ada sejumlah sastrawan yang waktu itu sudah mulai terkenal (misalnya Putu Wijaya, Syu’bah Asa, Usamah) yang entah kenapa jadi wartawan. Karena sifat majalah itu yang dasarnya adalah kecakapan bercerita dalam tulisan—para sastrawan itu mengambil peran yang sentral. Di antara mereka, Yusril tentu tak menonjol.

Ia baru saja meninggalkan kuliahnya di Jurusan Publisistik Universitas Padjadjaran, Bandung. Dan ia bukan seorang penulis yang canggih; tulisannya jelas, tapi nyaris kaku.

Hanya dengan pelan-pelan saya mulai menyadari: Yusril bagus dalam kerja tim dan ia tangguh. Ia tak pernah mengelakkan tugas. Majalah Ekspres, yang kami dirikan di tahun 1970, masih sebuah usaha yang merangkak. Dana tak tersedia banyak, juga untuk kerja sehari-hari. Pada suatu hari Yusril tak dapat uang transpor. Pemuda yang pernah membiayai kuliahnya dengan jadi tukang potret keliling dari desa ke desa ini memutuskan: ia berjalan kaki. Pada satu hari Jakarta yang terik, ditempuhnya jarak 20 kilometer dari Jatinegara sampai Pecenongan, bersama debu, karbon dioksida, dan keringat.

Ketika saya dan teman-teman lain, misalnya Fikri Jufri, Christianto Wibisono, dan Bur Rasuanto, mendirikan majalah Tempo (setelah meninggalkan ramai-ramai majalah Ekspres), Yusril termasuk yang ikut bergabung.

Itu tahun 1971. Majalah Tempo dimulai dengan sedikit nekat dan ketololan. Seperti Ekspres, mingguan baru ini mengambil model majalah berita Time dan Newsweek di Amerika. Tapi sebenarnya kami tak tahu bagaimana cara memproduksinya. Kami bahkan bekerja mula-mula tanpa melalui koordinasi. Peran satu orang bisa begitu besar hingga mengabaikan orang-orang lain, dan sejumlah wartawan bekerja jungkir-balik sementara sejumlah wartawan lain bisa menghabiskan waktu main biliar. Tiap pekan hampir selalu ada yang jatuh sakit kecapekan.

Setelah dua-tiga tahun, baru kami tahu ini tak beres. Kami mengundang seorang konsultan: Amir Daud, bekas wartawan Time di Jakarta.

Dialah yang mengajari kami membentuk organisasi dasar. Begitu tololnya kami hingga baru dari Amir-lah kami tahu perlunya menulis memo untuk teman sekerja, bila si rekan sedang bertugas di luar kantor. Dari Amir Daud pula kami mulai belajar bekerja efisien. Ia menyarankan agar kami punya seorang ”chief reporter” yang akan membagi tugas hingga distribusi tenaga kerja tak acak-acakan.

Penugasan, pesan Amir, harus tertulis. Ini memang akan membuat ia bisa diingat, mudah dikontrol, dan bila ada problem bisa dipindahkan langsung ke wartawan lain. Penugasan harus jelas dan ringkas. Bahkan Amir memperkenalkan kebiasaan memendekkan nama kami. Maka nama saya pun jadi ”G.M.”, Fikri Jufri jadi ”F.J.”, dan Yusril jadi ”Y.D.” (Amir, yang menyukai gaya Amerika, mengucapkannya ”Way-Di”). Akronimisasi nama itu melekat sampai hari ini.

Tempo beruntung: ”Y.D.” jadi chief reporter pertama. Yang patut diingat ialah bahwa pada awalnya jabatan ini—yang segera kami Indonesiakan jadi ”koordinator reportase” (diakronimkan jadi ”KR”)—tak ditunjuk dari atas. Saya sebagai pemimpin redaksi memutuskan agar pejabat KR dipilih para wartawan sendiri.

Y.D. bersama Harun Musawa terpilih dengan jumlah suara yang sama. Saya kemudian memasang Yusril di posisi itu. Harun Musawa, yang berminat pada sastra dan punya kemahiran menulis yang lebih, disiapkan untuk mengelola dan mengisi salah satu rubrik. Y.D. punya kelebihan yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Harun, ”Saya tak akan mungkin selugas Yusril dalam bersikap.” Harun lemah lembut; Yusril tegas dengan kombinasi yang langka: ia selalu bisa bercanda. Disiplin keras yang diterapkannya bisa tak terasa menekan, sebab segera setelah itu ada suasana bergurau.

Dari jabatan inilah, sejak 1976, Y.D. berkembang cepat. Kepemimpinannya produktif. Seperti dikatakan Harun, pada rekan dekatnya ini ada kemampuan memotivasi bawahan agar bekerja optimal. Seperti para pendaki tebing, reporter harus pantang menyerah untuk ”menembus sumber”. Berita harus diperoleh melalui rintangan apa pun.

Ethos inilah yang berkembang penuh dalam diri Dahlan Iskan (yang kemudian jadi pemimpin dan pembangun dan sekarang pemimpin grup media Jawa Pos), yang di awal tahun 1981 meliput terbakar dan tenggelamnya kapal Tampomas dengan korban 600 orang tewas. Dahlan ikut naik ke kapal penolong dan selama tiga hari di sana tanpa memincingkan mata. Baru empat hari kemudian, ia tidur, setelah menulis sebuah reportase yang jadi salah satu puncak prestasi jurnalisme Tempo.

Karni Ilyas, kini tokoh media televisi di Indonesia yang memimpin TV One dengan 1.200 karyawan, membawa ethos itu ke tempat kerjanya sekarang. Di kantor kerja Karni di Pulogadung, sebuah poster Tempo terpampang di salah satu dinding. ”Ke mana pun kantor saya pindah, [poster] ini akan saya bawa,” katanya.

Sebagai wartawan Tempo yang pernah menghasilkan laporan yang merupakan scoop, Karni mengingat Yusril sebagai orang yang tak mudah puas akan hasil kerja anak buahnya. Tapi dengan itu, kata Karni, para wartawan ”terpacu”. ”Yang tidak bisa akan terpental dengan sendirinya.”

Tapi jadi pemacu hanyalah salah satu kelebihan Yusril. Ia juga pembangun institusi. Bagaimana mengelola kerja para wartawan dan yang bukan wartawan, bagaimana melatih mereka terus-menerus, menilai mereka dengan sistematis, dan memberi mereka kesempatan berkembang—semua itu dimulai dari sistem yang dibangun Y.D..

Salah satu yang jarang ditilik ketika orang menelaah Tempo adalah sistem itu yang bisa membuat majalah ini memandang jurnalisme sebagai sebuah posisi ethis. Posisi yang bertahan hingga hari ini.

Jurnalisme sebagai sebuah posisi ethis yang diteguhkan Y.D. adalah kerja kewartawanan dengan sikap yang memandang orang lain dan merasa bertanggung jawab: jurnalisme yang tampil dengan kukuh bukan karena ia merasa unggul, melainkan justru ketika ia prihatin. Dengan keprihatinan kepada liyan, orang lain yang juga sesama, ia bertindak.

Posisi ethis itu dimulai ketika seorang wartawan tergerak buat menulis sesuatu, baik sebuah investigasi tentang ketidakadilan maupun sebuah cerita ringan yang menghibur. Segera ia dituntut dirinya sendiri untuk terbuka, juga kepada yang paling tak disukainya. Ia dituntut diri sendiri untuk tak culas. Ia diminta tak putus-putusnya untuk meraih apa yang baik dan yang benar, betapapun mustahilnya.

Di sini ethos yang ditanamkan Yusril dapat diikhtisarkan: Pertama, seorang wartawan harus pantang surut mendapatkan berita. Kedua, ia tak bisa dibeli. Tiap kali ada godaan buat lembek dan menyeleweng, tiap kali ia harus ingat ada orang lain yang mungkin sekali celaka, atau tertipu, karena kebohongan beritanya.

Itu sebabnya bukan hanya ada latihan teknis untuk mendapatkan data yang akurat, tapi juga ada prinsip untuk menolak ”amplop” dan suap. Prinsip ini tak bermula di majalah Tempo dan bukan dicanangkan oleh Y.D.. Yang dilakukan Yusril adalah memperkuat tembok hingga sogokan tak tembus ke tubuh organisasi. Y.D. memanfaatkan sistem produksi berita majalah ini: sebuah berita selalu hasil kerja tim yang anggotanya bisa berubah, dan sebuah berita selalu diperiksa setidaknya dua lapis redaksi.

Tapi tak hanya mencegah yang buruk. Y.D. juga menumbuhkan rasa harga diri ke kalangan wartawan. Departemen redaksi mengalokasikan dana yang cukup bagi tiap wartawan untuk bekerja. Yusril-lah yang pertama kali di tahun 1980-an merancang agar reporter mampu menjamu para humas—dan dengan itu membalikkan praktek sebelumnya, di mana sang reporter yang selamanya dijamu. Yusril juga yang mengharuskan wartawan menolak uang saku perjalanan yang disediakan satu lembaga yang mengundang, dan untuk itu ada dana dari kantor yang memadai.

Dari sini wartawan jadi oknum yang dihormati, dan pada gilirannya, merasa diri kukuh. Ia jadi subyek yang merdeka. Harga diri ini tampaknya terbawa ke saat yang paling kritis. Di tahun 1994, ketika Tempo dibredel, Rustam Mandayun, waktu itu Kepala Biro Yogyakarta, melakukan aksi protes terbuka bersama mahasiswa dan kaum cendekiawan, satu hal yang penuh risiko di bawah rezim Soeharto. Saya bertanya kepadanya, kenapa ia memilih langkah itu, sementara ia punya keluarga. Rustam menjawab, tanpa suara yang heroik: ”Kan kita semua sudah dibiasakan menolak amplop, Mas.”

Jurnalisme adalah sebuah posisi ethis ketika ia bersiteguh untuk merdeka, sebab hanya dengan kemerdekaan itu rasa tanggung jawab dan harga diri tumbuh. Tapi seperti para pendaki gunung dan tebing, dalam kegigihan itu juga perlu dijalin rasa saling percaya dalam sebuah tim. Di sini, posisi ethis menyentuh ke sesama teman sekerja: tak boleh ada curang-mencurangi.

Berada di lapis pimpinan, Y.D. sangat peka akan soal itu. Itu sebabnya ia tak pernah mendahulukan kepentingan diri, justru ketika ia punya kekuasaan yang besar. Seperti dikenang Haryoko Trisnadi, direktur keuangan waktu itu, Yusril tak pernah mau menerima fasilitas apa pun tanpa aturan yang berlaku bagi siapa saja. Ia rela untuk tak ditunjuk jadi pemimpin redaksi.

Di tahun 1994 ada usaha dari Menteri Penerangan Harmoko dan Jenderal Prabowo Subianto, waktu itu menantu Presiden, untuk memecah belah dan mengendalikan Tempo dari dalam. Salah satu caranya membujuk Y.D. untuk jadi pemimpin redaksi. Yusril menolak dengan seketika. ”Yusril bukan orang yang akan berkhianat,” kata Zulkifly Lubis, rekan sekerjanya yang ikut membangun organisasi Tempo.

Dalam masalah-masalah ethis, saya selalu bersandar pada Yusril. Sebagai salah satu anggota dewan direksi, ia diberi kemungkinan mendapatkan saham di sebuah majalah yang dimiliki oleh Tempo. Tapi Yusril menolak. Ia teguh tak tertarik untuk memperbanyak milik dan menyukai yang mentereng dan gemerlap. Dengan itu ia pantas untuk menuntut sikap tangguh yang setara dari para wartawan.

Ia tahu l’esprit de corps dan kerja tim amat menentukan dalam ikhtiar itu. Pimpinan dan bawahan harus kompak, dan sebab itu manajemen pun harus bersikap adil terutama kepada yang bekerja di bawah: selain tak mementingkan diri sendiri, pimpinan tak boleh pilih kasih dan harus terbuka dalam pengambilan keputusan. Karena di Tempo ada Dewan Karyawan yang bertindak sebagai serikat sekerja dan tak ada pribadi yang memiliki modal secara langsung—saham dikuasai institusi yang separuhnya dikendalikan karyawan l’esprit de corps itu mudah ditumbuhkan.

Untuk itu pula Y.D. (bersama Bambang Halintar, M. Makhtum, Zulkifly Lubis, dan kemudian Meity Bachrul) menyusun cara evaluasi dan promosi yang transparan. Tak ada pengangkatan tanpa melalui jenjang karier dan jabatan yang jelas. Penilaian harus bisa diketahui orang yang dinilai.

Pada mula dan pada akhirnya, jurnalisme, justru di sisinya yang tak tampak, adalah setiakawan. Itu yang dijalankan Yusril sampai ia meninggal. Malam sebelum ia pergi, saya sempat mencium pipinya yang masih hangat. Saya tahu saya tak akan melihatnya lagi. Tapi saya tahu ia bukannya tanpa peninggalan yang tak ternilai.

Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir Majalah Tempo Edisi 9 Februari 2009

Bang Yusril

Seorang wartawan dituntut kerja keras, tangguh, ulet, dan bergerak cepat. Suatu hari pada 1978, gas beracun muncrat dari kawasan Dieng dan menelan puluhan korban jiwa. Mayat bergelimpangan di jalan setapak, dan foto itu terpampang di sebuah koran Ibu Kota. "Apa kita juga dapat foto dan cerita seeksklusif itu?" begitu atasan saya di majalah Tempo menelepon.

Terus terang, saya belum mendapat apa-apa. Informasi baru diterima di Yogya malam hari, dan memberangkatkan "pasukan" pagi-pagi ada kendala. Baru siang hari bisa bergerak dengan mobil carteran. Hasilnya lumayan.

Begitu berita selesai diketik, ada lagi kendala, sehingga tak bisa dikirim hari itu lewat pos kilat khusus--cara mengirim berita tercepat saat itu. Lagi-lagi saya mendapat teguran. "Wartawan harus gesit dan bergerak cepat," kata atasan saya lagi.

Kenangan ini bukan untuk memperingati Hari Pers Nasional, yang baru saja lewat. Bukan pula untuk mengingatkan bahwa seorang jurnalis harus gesit dan cepat, sesuatu yang tak perlu lagi diingatkan sekarang. Saya bernostalgia karena ingat atasan saya itu, Yusril Djalinus, yang biasa saya panggil Bang Yusril.

Apakah gesit (atau kurang gesit) itu semata yang kemudian kami bahas? Tidak. Lebih penting dari itu adalah "kendala" yang saya sebutkan, yakni tidak adanya uang untuk menyewa mobil ke Banjarnegara, juga tak adanya uang untuk membeli film. Bahkan kemudian, karena harus mengeluarkan uang untuk menginap di losmen yang sederhana, untuk mengirim berita ke Jakarta pun tak ada uang. Terpaksa menunggu dibukanya kantor Pegadaian untuk menggadaikan barang dan kamera.

"Tempo harus diurus dengan manajemen yang benar," itu kesimpulan Bang Yusril, ketika saya, bersama Dahlan Iskan dan Zakaria M. Pase, dikumpulkan di Jakarta. Kami bertiga jadi ujung pembenahan di daerah: Dahlan dikirim dari Samarinda ke Surabaya, saya dikirim dari Denpasar ke Yogyakarta, Zakaria tetap di Medan. Jabatan kami keren, Kepala Biro, tapi tanpa surat, tanpa aturan, termasuk tak jelas berapa gajinya.

Tapi itulah awal pembenahan. Manajemen peliputan ditata, jenjang karier wartawan pun dirumuskan. Hari-hari yang sulit pada saat sistem komunikasi tidak secanggih sekarang. Pada 1978 itu, untuk menelepon ke Jakarta saja harus menunggu dua jam sambungan di kantor telepon. Semua kesulitan itu dilalui dengan gurauan. Bang Yusril tegas dan keras, tetapi tak pernah lupa terbahak-bahak.

"Tak apa-apa menggadaikan kamera asalkan jangan menggadaikan harga diri," katanya suatu ketika. Beruntung, kami terlatih hidup melarat, sehingga, ketika zaman bergerak maju dan "amplop" bertebaran, kami bisa menolaknya dengan senyum--tanpa juga bermaksud menyakiti hati sang pemberi yang mungkin menganggap hal ini biasa.

Bagi saya, Bang Yusril itu teman, terbiasa jail-menjaili. Juga jadi inspirator, idenya cemerlang meskipun ia tak suka menonjol. Sulit menemui kesedihan jika sudah bersama dia, termasuk saat Tempo dibredel.

Ketika saya menerima pesan pendek kabar Bang Yusril masuk rumah sakit, saya berada di daerah terpencil di Sulawesi. Sialnya, ketika mau berangkat ke Jakarta, ternyata saya harus mengurusi seorang guru kerohanian yang terserang stroke di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah. Dan itulah hari Bang Yusril dibawa ke Purwakarta untuk istirahat selamanya. Saya pikir, Bang Yusril sengaja tak ingin saya antar, agar saya tak pernah merasa kehilangan. Ya, saya tak kehilangan Bang Yusril, saya hanya berpisah tempat, suatu ketika toh kami akan berjumpa untuk melanjutkan senda gurau itu.

Putu Setia, TEMPO, 14 Februari 2009

Yusril Djalinus, Sang Arsitek Sistem Organisasi Tempo

Kalau terdengar suara Adzan belum tentu itu tanda saat masuk waktu sholat. Bisa jadi suara itu berasal dari handphone milik Yusril Djalinus. Tapi kini suara panggilan sholat itu tidak lagi bisa terdengar sewaktu-waktu karena si empunya telah dipanggil Yang Maha Kuasa.

Yusril Djalinus, adalah salah satu pendiri Majalah TEMPO bersama Goenawan Mohamad dan kawan-kawan pada 1971. Hari-hari terakhirnya masih disempatkan ke redaksi, bahkan diapun masih bisa disambangi melalui dunia maya.

Pria Kelahiran Jakarta 12 Agustus 1944 juga mulai karir jusnalistiknya sebagai reporter. Ketika Majalah TEMPO mulai menyediakan kendaraan untuk wartawannya, yang didapat Yusril adalah sebuah Lambretta, itu pun harus bergantian dengan Herry Komar.

Di tahun 1976, ia jadi koordinator reportase: suatu tugas yang sama sekali baru di Tempo, dan bahkan tak ada modelnya di mana pun juga. Yusril yang kemudian meletakkan dasar organisasi, sistem kerja serta sistem informasl dalam pos yang vital itu.

Ia kemudian, di awal 1983, jadi redaktur pelaksana. Dalam usia 41 tahun, tugas ini harus dirangkapnya dengan tugas sebagai wakil direktur departemen produksi. Di sini ia mengawasi anggaran, pembaruan teknologi, logistik, dan pendataan.

Dalam buku “Wars Within” karya Janet Stelle, Goenawan Mohamad mengatakan bahwa, Yusril merupakan arsitek dari sistem organisasi di Tempo. YD juga merancang sistem koordinator reportase, unit khusus peliputan berita Tempo. Dari pikiran dan tangan dialah kemudian mendirikan Pusat Data & Analisa Tempo serta Tempo Interaktif—Tempo edisi online yang ramai diakses di akhir masa Soeharto-- yang menjadi pioner berita internet di Indonesia.

Setelah Tempo terbit kembali pada 1998, ia menjabat direktur pemasaran. Begitu bersemangat YD, saat itu, dia selalu memompa semangat kepada tim iklan. Sampai-sampai ia mendapat julukan ”Kick YD”—meminjam istilah sebuah acara di televisi.

Di rapat terakhir pemasaran, YD mengirim sebuah pesan pendek: ”Saya berterima kasih pada Anda semua. Saya tidak lagi ikut rapat mulai sekarang. I love you all….”

Sejak Kamis (29/1), Yusril harus masuk rumah sakit. Stroke menyerangnya dan membuatnya harus menginap di Rumah Sakit Mitra Internasional, Jakarta. Sebelum akhirnya menutup usia pada Senin (2/2) sekitar pukul 10.00 WIB.

Jenazah kemudian disemayamkan di rumah duka di Kompleks PWI Kebon Nanas, Jakarta Timur. Selanjutnya akan langsung diberangkatkan ke Purwakarta, Jawa Barat, dan dikebumikan pada Hari Senin (2/2) sore.

Yusril Djalinus, meninggalkan istri Enung Nurjanah, tiga orang anak, yakni Virli Yusrini, Rama Firdaus dan Reno Yusril. Yusril juga meninggalkan keluarga besar Tempo.
Selamat Jalan YD.

TEMPO Interaktif, 2 Februari 2009

Obama: Kami Akan Pulih

Presiden AS Barack Obama, Selasa (24/2), berpidato untuk pertama kali di hadapan Kongres sejak dirinya dilantik.

Kepada para anggota DPR dan Senat, Obama menegaskan, AS akan pulih dari krisis ekonomi terburuk sejak Depresi Hebat pada 1930-an.

"Kami akan membangun kembali, kami akan pulih, dan Amerika Serikat akan tampil lebih kuat dari sebelumnya," kata presiden AS kulit hitam pertama itu disambut tepuk tangan gemuruh.

Obama mendesak semua warga Amerika dengan berani menghadapi tantangan yang dihadapi bangsa. Suami Michelle itu menggambarkan krisis keuangan yang dialami AS akibat lemahnya keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemerintah maupun individu-individu.

Obama mengatakan, agenda ekonomi yang mulai dijalankan untuk mengatasi krisis termasuk menciptakan lapangan kerja, investasi di energi hijau, santunan kesehatan, dan pendidikan. Namun, ia memperingatkan bahwa itu baru langkah awal untuk menghadapi krisis. "Kini saatnya bertindak dengan berani dan arif, tidak hanya memulihkan ekonomi ini, tetapi juga membangun landasan baru untuk kemakmuran yang kekal," kata Obama.

Pidato Obama ini disampaikan dua hari sebelum dia mengajukan draf anggaran belanja kepada Kongres.

KOMPAS, 25 Februari 2009

Potensi Ancaman pada Pemilu

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menegaskan, momen Pemilihan Umum 2009 adalah salah satu episode paling krusial dalam proses perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Meski begitu, Pemilu 2009 diyakini berpotensi menghadirkan kerawanan dan ancaman.

Potensi tersebut akan muncul terutama jika semua pihak yang terlibat lebih menonjolkan logika ”kepentingan politik” demi mencapai kepentingan kelompok dan politik pragmatis dari aspirasi politik sendiri-sendiri.

Hal itu disampaikan Djoko, Selasa (24/2), dalam pidato di depan 1.257 komandan kompi di lingkungan Komando Garnisun Tetap 1/Jakarta di Balai Samudra, Jakarta Utara.

Dalam kesempatan itu, ia juga melansir delapan poin indikator potensi ancaman.

”Diyakini, dalam prosesnya, sejumlah gesekan antarkepentingan politik bakal muncul dan terus meningkatkan suhu politik ke depan. Bukan tidak mungkin hal itu dapat mengganggu kondisi stabilitas nasional yang harusnya senantiasa dijaga agar kondusif, mantap, dan terkendali,” ujar Djoko.

Acara bertajuk ”Commander’s Call” itu dihadiri ketiga kepala staf angkatan dan sejumlah panglima komando utama.

Seusai pengarahan, acara dilanjutkan dengan proses tanya jawab yang dilakukan secara tertutup.

Djoko menyatakan, ia hadir memberi pengarahan atas undangan Komandan Gartap I/Jakarta sekaligus Panglima Kodam Jaya Mayjen Darpito.

Menurut Djoko, kedelapan poin indikator yang berpotensi sebagai ancaman itu secara umum diyakini dapat memicu gesekan, benturan, dan konflik kepentingan terbuka. Beberapa poin indikator itu adalah banyaknya jumlah partai politik peserta Pemilu 2009, masa kampanye yang panjang, serta banyaknya jumlah tokoh calon presiden-wakil presiden yang akan maju.

Selain itu, faktor lain yang berpotensi memicu konflik juga terjadi akibat kuatnya nuansa ketidakpuasan parpol dan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU). Belum lagi soal makin terakumulasinya endapan persoalan, terutama akibat sengketa pemilihan kepala daerah dan pemekaran daerah.

Endapan dan penumpukan persoalan seperti itu terjadi karena masalah yang muncul tidak segera diselesaikan. Masalah-masalah itu malah tertimpa isu baru lain yang jauh lebih besar. Kondisi seperti itu diibaratkan ”api dalam sekam” yang tinggal menunggu ”sumbu ledak” pemicu konflik komunal.

”Dalam alam demokrasi, kritik adalah hal wajar. Namun, ada kecenderungan kritik menjadi tidak konstruktif dan solutif serta hanya bersifat waton suloyo atau asal berbeda. Semangatnya bukan lagi untuk perbaikan dan kebaikan bersama,” papar Djoko.

Manuver politik yang terjadi juga cenderung saling fitnah provokatif dan saling serang secara pribadi dalam bentuk kampanye hitam. Tak hanya itu, Djoko juga melihat masih ada kecenderungan untuk menarik TNI kembali dalam kancah politik, yang diwarnai pula dengan nuansa kecurigaan terhadap netralitas TNI.

Wajar
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bhakti, menganggap wajar pemaparan Djoko terkait potensi ancaman pada Pemilu 2009.

Namun, Ikrar meminta TNI tidak perlu bersikap khawatir berlebihan terhadap proses demokrasi di Indonesia yang, menurut dia, terus berproses mencari keseimbangan baru.

Sementara itu, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andi Widjojanto, menganggap apa yang dipaparkan Panglima TNI itu konsisten dengan naluri organisasi militer. Militer memang akan selalu melihat segala sesuatunya dengan kerangka skenario terburuk.

”Apa yang disampaikan Panglima TNI mungkin hanya untuk kalangan internal, yang mengingatkan agar jajarannya selalu bersiap-siap mengantisipasi. Akan tetapi, penanganan masalah-masalah seperti itu sebenarnya sudah bukan lagi urusan TNI, tetapi institusi-institusi lain, seperti Polri, Mahkamah Konstitusi, dan KPU. Semua ada aturan mainnya,” ujarnya.

Ikrar juga menilai, cara pandang TNI seperti itu masih menganut cara pandang lama yang melihat demokrasi sebagai sesuatu yang menakutkan. Padahal, dalam beberapa kali pemilu, terbukti maraknya parpol dan kandidat peserta pemilu adalah hal yang biasa-biasa saja dan malah menjadi hiburan tersendiri, seperti terkait ramainya aktivitas kampanye.

Menurut Ikrar, justru pada masa Orde Baru, dengan jumlah parpol yang hanya tiga partai, pemilu malah lebih menyeramkan. Pada pemilu masa Orde Baru justru terjadi yang namanya insiden semacam peristiwa ”Lapangan Banteng”, yang bertujuan mendiskreditkan parpol-parpol lawan penguasa ketika itu.

Sementara itu, Andi menambahkan, apa pun hasil Pemilu 2009, baik prosesnya berlangsung damai maupun memicu konflik, netralitas TNI tetap harus dijaga dalam arti TNI tidak berpolitik praktis.

KOMPAS, 25 Februari 2009

Presiden: Ada Isu "Asal Bukan Capres S"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan dua isu terkait dengan pemilihan presiden 2009.

Meskipun meyakini isu itu tidak benar, Presiden menyebut isu itu ada di antara petinggi Tentara Nasional Indonesia dan di antara petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

”Hati-hati jika mengeluarkan pernyataan atau bertindak,” ujar Presiden saat memberi pengarahan dalam rapat pimpinan TNI dan rapat koodinasi Polri yang dijadikan satu di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1).

Menurut isu yang didengarnya dan disampaikan secara terbuka itu, ada petinggi TNI AD yang mengkampanyekan ”ABS” alias ”asal bukan capres S”.

Isu lain yang didengar Presiden adalah keterlibatan petinggi Polri menjadi tim sukses capres tertentu.

Presiden tidak menyebut capres S yang dimaksudkannya dan satuan petinggi TNI AD yang menyebarkannya. Untuk petinggi Polri yang menjadi tim sukses capres tertentu, Presiden tidak memberi keterangan lebih lanjut. Presiden hanya berujar, ”Saya yakin, informasi itu tidak benar.”

Tidak mendengar
Tentang isu yang dikemukakan Presiden, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso mengaku baru pertama kali mendengar saat disampaikan Presiden. ”Saya sendiri belum mendengar itu. Presiden sendiri juga tidak yakin. Itu akan jadi catatan saya sebagai Panglima TNI apakah isu itu ada benarnya,” ujar Djoko.

Sejauh ini, tokoh yang menyatakan diri ingin maju sebagai capres adalah SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Sutiyoso, Slamet Soebijanto, dan Sultan HB X. Tidak jelas ”asal bukan S” mana yang isunya diterima Presiden dan dikemukakan di Istana Negara.

Untuk cara-cara seperti yang dikemukakan itu dalam Pilpres 2004, Presiden mengaku sudah memaafkannya. Presiden bahkan dua kali berturut-turut mengemukakan ”sudah saya maafkan” di forum itu. Yang dimaafkan presiden adalah kampanye petinggi Polri menjelang Pilpres 2004 agar tidak memilih capres tertentu termasuk dirinya.

”Jangan terulang lagi. Saya sendiri pernah merasakan betapa sakitnya saat ada oknum TNI atau Polri yang mengeluarkan instruksi yang mengganggu netralitas TNI atau Polri dalam Pemilu 2004,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, peneliti senior LIPI, Ikrar Nusa Bhakti, menilai tuduhan Yudhoyono sebagai hal yang mengejutkan dan sangat serius.

Ikrar mengaku dirinya memang sejak lama mendengar ada kekecewaan dan ketidakpuasan di kalangan prajurit TNI, baik di tingkat bawah maupun perwira, terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terutama terkait kewajiban pemenuhan kebutuhan anggaran, kesejahteraan, dan profesionalitas yang mencukupi.

Namun, ia tidak berani menyimpulkan apakah kekecewaan itu terakumulasi dalam bentuk gerakan ”Asal Bukan Susilo”.

Tuduhan macam itu menurut Ikrar bisa berdampak serius karena bisa diterjemahkan Presiden kehilangan kendali atas angkatan bersenjatanya sendiri. Presiden sama artinya menuduh TNI telah melanggar konstitusi yang mengharuskan TNI tidak berpolitik praktis.

KOMPAS, 30 Januari 2009

Saurip Kadi: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Reformasi tahun 1998 belum membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Reformasi yang dimotori mahasiswa itu baru sebatas pergantian presiden, sementara reformasi yang sesungguhnya masih jauh.

Ini dapat dilihat dengan masih banyaknya persoalan bangsa yang belum terselesaikan secara maksimal. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih merajalela. Rakyat masih hidup di bawah garis kemiskinan, kekerasan aparat negara masih kerap diterima rakyat kecil.

Menurut Mayor Jenderal TNI Saurip Kadi, menyikapi persoalan yang begitu kompleks itu masyarakat dituntut untuk jeli dalam memilih pemimpin kedepan. “Jangan hanya ketampanan yang dilihat, pemimipin yang baik harus berani kontrak sosial,” ujar mantan asisten teritorial KSAD dalam dialog interaktif di SONORA pagi tadi yang dipandu oleh Buyung Wijaya Kusuma dari Harian KOMPAS.

Calon presiden mendatang diminta pula untuk berani mengambil kebijakan yang salah bagi negara lain namun berguna bagi lebih dari 220 juta rakyat Indonesia. Bila tidak berlaku seperti itu maka selamanya negara ini akan terus tunduk kepada kepentingan asing.

Selain itu Jenderal yang 8 tahun non job ini juga menantang calon presiden untuk mempunyai solusi yang jitu untuk mengobati keterpurukan bangsa ini.

Banyak pendengar yang bergabung dalam dialog interaktif ini diantarnya seorang ibu bernama Lita, warga Banyuasin Sumatera Selatan ini tampaknya sudah hilang kepercayaan terhadap pemimpin; “Pemimpin itu mudah berjanji tapi susah menepati,” demikian keluh ibu Lita lewat SMS. Menurut Saurip Kadi wajar bila ibu Lita seperti itu. Makanya kedepan dibutuhkan kontrak sosial dengan calon presiden agar bila tidak ditepati maka rakyat dapat menagih dan memberikan sanksi secara sosial pula.

Radio SONORA Palembang, 6 Juni 2008

Swiss Dicap Surga "Penipuan"

Ekonomi Global Terus Ambruk
Menteri Keuangan Inggris Alistair Darling di London, Minggu (22/2), mengecam kerahasiaan bank Swiss. Hal itu dinilai merupakan salah satu penyebab krisis keuangan global. Amerika Serikat juga kini menyerang Swiss yang melindungi ”penipuan” keuangan oleh warganya.

Tidak dijelaskan kaitan antara kerahasiaan perbankan Swiss itu dan krisis global. Namun, di Berlin, Jerman, para pemimpin raksasa Eropa, seperti Italia, Inggris, Perancis, dan Jerman, Minggu, bertemu untuk membahas cara mengatasi krisis keuangan global.

Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan pentingnya pengaturan transaksi keuangan. Salah satunya adalah pengendalian atas hedge fund, sebutan untuk sekumpulan dana yang dikelola para manajer. Dana itu ”dimainkan” di pasar dengan tingkat spekulasi yang rumit, tetapi susah dilacak, baik aliran dana maupun pola permainannya.

Kegiatan ini dimungkinkan karena sumber pelaku permainan berasal dari negara-negara safe havens, seperti Swiss. Di tengah krisis, tetap saja terjadi gairah di bursa saham dan uang dengan korban-korban baru. Namun, di sisi lain, aksi-aksi spekulasi itu membuat sesama perbankan makin curiga. Banyak bank berhenti beraktivitas dengan sesama lembaga keuangan karena khawatir banyak bank yang turut melakukan spekulasi untuk mengompensasi kerugian besar walau dengan risiko besar.

47 langkah
Jerman sudah menyusun 47 langkah untuk mengatasi krisis keuangan global yang akan dibahas dalam pertemuan G-20 di London, 2 April mendatang. Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Inggris Gordon Brown, dan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy sepakat memperkuat tekanan pada pentingnya pengaturan keuangan global, juga hukuman kepada negara-negara safe havens yang melindungi penipuan.

”Transparansi itu penting. Masalahnya, semua orang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saya kira, setengah dari persoalan krisis adalah karena mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Swiss harus tahu persoalan ini dan harus turut mengatasinya. Anda tak bisa menerima orang- orang mendapatkan perlindungan, apalagi jika mereka menggelapkan pajak,” kata Darling.

Internal Revenue Services (IRS) dari AS meminta UBS AG (bank Swiss) membuka rahasia rekening milik 52.000 warga AS. IRS menemukan, ada 52.000 rekening warga termakmur AS yang terkait penggelapan pajak dan penipuan keuangan yang dilakukan lewat UBS. Agen IRS, Daniel Reeves, mengatakan, UBS melakukan perbuatan ilegal selama periode 2000-2007.

Juru bicara Departemen Keuangan Swiss, Roland Meier, menolak panggilan Senat AS atas UBS untuk pemeriksaan pada 4 Maret soal ke-52.000 rekening itu.

Kekacauan dan anomali sektor keuangan merupakan bagian dari persoalan krisis keuangan global. Krisis itu melumpuhkan kepercayaan bisnis dan konsumen, yang membuat kesediaan berbelanja dan melakukan investasi baru menjadi mandek.

Hal itu selanjutnya membuat aktivitas ekonomi anjlok dan investor biasa (bukan spekulan) juga enggan memberikan pinjaman baru. Namun, di sisi lain, aksi-aksi spekulasi terus berlanjut.

Kekurangan modal telah membuat Airbus kini terancam kekurangan modal kerja, sebagaimana diutarakan Presiden Airbus Wilayah Timur Tengah Habib Fekih di Dubai, Uni Emirat Arab.

Eropa Timur, seperti Polandia, Hongaria, dan Ceko, kini juga mengalami kekeringan dana karena hengkangnya investasi asing.

Dana darurat ASEAN
ASEAN juga tidak luput dari pelarian modal. Karena itu, dalam pertemuan menteri keuangan ASEAN plus China, Jepang, dan Korea Selatan di Phuket, Thailand, disepakati soal pengadaan 120 miliar dollar AS dana darurat. Sekitar 20 persen dana itu berasal dari ASEAN dan sisanya dari tiga negara Asia Timur.

KOMPAS, 23 Februari 2009

Rakyat Blenger [Muak]

Di Jombang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengingatkan, Yudhoyono-Kalla tidak selayaknya saling berkomentar soal kesiapan masing-masing maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2009. ”Cukup keputusan partainya saja dan disampaikan secara santun. Jika begini, rakyat blenger (muak),” ujar Hasyim seusai rapat senat terbuka wisuda program sarjana dan pascasarjana di Universitas Darul ’Ulum, Jombang, Jawa Timur.

AS Belum Tentu Berubah

KONTRAS sekali menyaksikan sambutan ketika Condoleezza Rice dan Hillary Rodham Clinton berkunjung ke negeri ini. Sambutan publik dan media massa berbeda 180 derajat atas kehadiran Menteri Luar Negeri AS itu. Ketika Condy -panggilan Condoleeza- datang ke Jakarta dua tahun lalu, demo mengutuk berbagai kebijakan politik luar negeri AS marak. Tak hanya di Jakarta, demo juga meluas ke berbagai penjuru tanah air. Media pun menulis dengan sangat kritis dan sinis kehadiran Condoleezza. Misalnya, bagaimana pengamanan Condy oleh Marinir AS yang ekstraketat, seakan-akan Indonesia ini seperti medan perang di Iraq. Demo serta kritik keras dan tajam ini mencapai puncak saat Presiden AS (saat itu) George W. Bush berkunjung ke Indonesia. Tak ada masyarakat yang menyambut ramah, yang ada hanya amarah.

Berbeda dengan Hillary yang merupakan menteri luar negeri (Menlu) wanita ketiga di AS. Kedatangan Hillary disambut hangat dan ramah oleh masyarakat. Bahkan, Hillary juga menyediakan waktu untuk wawancara di salah satu stasiun TV dengan audiens sejumlah artis. Memang, ada demo menentang kehadiran istri mantan Presiden AS Bill Clinton ini, tapi eskalasinya tidak besar. Juga tidak sampai membuat aparat keamanan kerepotan mengamankan tamu negara ini. Media pun menulis cukup positif, sentimentil, dan memberi harapan besar bahwa wajah AS telah berubah.

Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Barack Obama mencoba menggeser pendulum yang telah digerakkan selama delapan tahun oleh pendahulunya, George W. Bush. Apalagi -bagi warga Indonesia- ada romantisme karena Obama pernah mengenyam pendidikan sekolah dasar di Jakarta. Amerika yang selama hampir satu dekade ini dalam kacamata publik dianggap musuh, kini seakan-akan menjadi sahabat yang sangat dekat. Publik sepertinya merindukan, tak hanya kehadiran Hillary, tetapi juga Obama. Meskipun mungkin Obama tidak pernah berpikir sejauh dan seromantis itu tentang Indonesia.

Benarkah AS di bawah Obama akan berubah? Jangan berharap berlebihan. Memang beberapa langkah strategis telah diambil Obama, seperti penutupan kamp tahanan di Guantanamo, rencana penarikan pasukan AS dari Iraq, hingga upaya dialog untuk mengakhiri kebekuan diplomatik dengan Iran. Namun di sisi lain, Obama akan menambah pasukan di Afghanistan untuk menghancurkan basis Taliban. Juga belum tampak rencana kebijakan strategis dan konkret terkait konflik Israel-Palestina. Solusi dua negara memang menjadi rujukan kebijakan Obama dalam konflik Israel-Palestina ini. Namun, sikap keras menolak dialog dan tidak mengakui eksistensi Hamas (pun Hizbullah) hanya akan membuat harapan atas solusi damai Israel-Palestina menjadi angan-angan belaka.

Bagaimana posisi geopolitik Indonesia dalam platform kebijakan luar negeri AS? Sekali lagi, publik dan media di Indonesia -juga pemerintah- menaruh harapan yang terlalu berlebihan. Saat Hillary Clinton berpidato dalam salah satu forum, bagaimana media dan sejumlah pejabat pemerintah tampak sangat bergembira karena Hillary menyebut Indonesia sebagai mitra strategis untuk kepentingan politik luar negeri AS di Asia dan Pasifik. Namun, tak ada media dan pejabat yang memberikan komentar, mencoba menyimak pidato Hillary itu secara lengkap. Padahal, dalam pidato itu Hillary tidak mengulas Indonesia secara detail. Hanya menyebut arti penting dan strategis negara-negara di Asia seperti Jepang, China, Korea, Indonesia, dan beberapa negara lain. Jadi, Indonesia hanya disebut satu kata dalam deretan tengah di antara negara-negara lain yang juga disebut Hillary. Kita mungkin bertanya, apakah publik di Jepang atau China juga se-ge er ini mendengarkan pidato Hillary tadi.

Pemerintah Indonesia, sejak Orde Baru lahir, telah menjadi anak manis bagi AS. Bahkan, anak yang sangat manis. Kompensasinya jelas, bantuan ekonomi mengalir deras. Namun, di sisi lain, Amerika Serikat juga punya banyak kepentingan ekonomi yang nilainya jauh lebih besar dibanding bantuan dan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah. Sayang pemerintah tidak mau memaparkan analisis cost and benefit dalam konteks hubungan ekonomi dengan AS ini.

Kepemimpinan Obama mungkin lebih baik daripada George W. Bush. Namun, Amerika tetaplah Amerika. Sebagai negeri adidaya, tata kelola ekonomi dan politik dunia harus tetap di bawah kendali mereka. Perdamaian memang menjadi tujuan, namun ingat ungkapan yang menyebutkan, "Jika ingin damai, berperanglah." Memang tidak lagi di Iraq, tetapi mungkin di Afghanistan, Iran, atau Korea Utara.

Jawa Pos, Jum'at, 20 Februari 2009

Potret Negeri tanpa Simponi

Keliru kalau Anda berharap menyaksikan tontonan heboh dari Michael Frank. Musiknya datar dan tidak tergesa-gesa. Tetapi, itulah yang membuat saya harus datang untuk kali kedua.

Mengapa? Ada keteduhan dan identitas di sana. Michael Frank lebih mengajak kita berdialog ketimbang memaksa untuk berdecak kagum. Tampak ringkih, penampilan dan lagunya pun nyaris sama. Tidak jadi soal, penonton sangat menikmati.

Berbicara musik jazz, kita tidak boleh melewatkan satu nama, Oscar Peterson. Dizzy Gillespie menyebutnya "sang maharaja". Sayang, sang maharaja itu pada 23 Desember 2007 dipanggil menghadap Sang Khalik. Beruntung, saya sempat menikmati dialog jazz dengannya 26 tahun silam. Dia berkata, "Orang sering keliru melihat jazz sebatas pertunjukan skill. Keterampilan hanyalah prasyarat untuk memperluas ruang eksplorasi. Sedangkan, unsur utama jazz adalah kebebasan dan kreativitas".

Itulah yang membedakan musik jazz dengan musik lain. Oscar Peterson berkata, "Jazz adalah 'proses pencarian' yang tidak pernah selesai. The real democracy ada di musik jazz. Dia menunjuk pemain basnya; Saya bisa memaksa dia bermain. Tetapi, saya tidak bisa memaksa dia untuk memberikan yang terbaik".

Mengapa? Sebab, memberikan yang terbaik itu urusan spirit dan rasa. Terbaik bukan berarti lantas pamer keterampilan tanpa batas. Bukan, tetapi kesediaan membuka dialog! Inilah awal lahirnya harmoni. Tanpa harmoni, musik akan hambar tanpa nyawa dan tanpa identitas. Lirih dia berkata, "Sebenarnya, hidup ini adalah bagian dari simfoni. Mungkin Tuhan menciptakan musik agar kita lebih memahami apa arti harmoni dalam kehidupan ini".

Mungkin terlalu filosofis, tetapi Oscar Peterson benar. Di tengah kehidupan yang kian kompleks ini, pemahaman tentang harmoni menjadi teramat penting. Pertanyannya, benarkah selama ini kita sadar akan pentingnya harmoni?

Mengukur Stabilitas
Apakah arti harmoni? Common sense, harmoni itu identik dengan indah. Perasaan damai, hijau, teduh, pokoknya everybody happy. Benarkah kita sudah memiliki perasaan seperti itu di bumi pertiwi ini? Lantas, musik apakah yang Anda dengar di negeri ini? Lolongan PKL yang tergusur, tangisan kepedihan, dan aroma kematian di mana-mana.

Apakah itu suara indah yang membawa sinar Ilahi atau musik kematian? Belum cukup, musik iblis mengiringi deru mesin penghancur hutan, bumi dan laut yang terus bekerja tanpa jeda. Sungguh kemampuan destruktif yang mengagumkan. Apakah itu harmoni? Siapakah yang harus menjawab?

Presiden The Eurasia Group, Ian Bremmer, menulis The J Curve buku tentang a new way to understand why nations rise and fall. Ada empat level stabilitas negara. Negara dengan stabilitas tinggi, menengah, rendah, dan terakhir negara gagal. Intelektual muda, Yudi Latif, menaruh Indonesia di level negara dengan stabilitas rendah. Artinya, hukum masih berjalan, tetapi pemerintah sedang berjuang untuk mencapai efektivitas dalam mengimplementasikan kebijakannya. These states are not well prepared to cope with sudden shock.

Dan, kapan negara itu dikatakan gagal? Negara tanpa stabilitas dan tendensi, chaos. Di sini, pemerintah tidak mampu lagi mengimplementasikan kebijakan. Terjadi fragmentasi, negara sepenuhnya dikontrol kekuatan luar.

Mungkin Yudi Latif benar, Indonesia ada di level low stable state. Beberapa pertanyaan mengganggu, bukankah kebijakan negara saat ini telah didikte kekuatan luar? Bukankah stabilitas negara ditujukan untuk menjaga investasi asing? Faktanya, hukum telah lama meninggalkan rakyat kecil.

Esok masih ada. Pertanyaannya, ke mana negeri ini menuju? Kita harus tetap menyimpan optimisme. Peter Drucker mengingatkan, tomorrow is an opportunity. Tetapi, semua itu bergantung musik apa yang akan kita mainkan. Di sini jelas, pemahaman tentang harmoni dalam bernegara menjadi conditio sine qua non.

Membangun Harmoni
Oscar Peterson mengingatkan, harmoni tidak mungkin dicapai tanpa dialog. Benar, Socrates ribuan tahun lalu mengingatkan, kemampuan berdialog adalah bagian paling mendasar yang harus dimiliki manusia beradab. Kebajikan hanya mungkin lahir dari dialog. Gagasan besar selalu diawali dengan dialog. Dalam bahasa Yunani kuno, dia-logos berarti a free flow of meaning between people.

Tidak ada paksaan! Di era modern ini, Peter Senge mengatakan, dialog adalah bagian paling inti dalam menjalankan organisasi. Ketulusan menerima ide, melihat ke depan bersama, dan menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Negara bukan hadir sebatas ikatan rasional.

Lebih dari itu, negara membutuhkan ikatan spiritual dan emosional yang dalam. Hanya dengan dialog, spiritual and emotional alignment tersebut terbangun. Itulah fondasi rumah kita yang bernama Indonesia. Tanpa fondasi yang kuat, sebagus apa pun desain di atas, rumah tersebut akan rontok.

Apakah dialog kebangsaan masih mungkin dilakukan para elite kita? Terasa benar, ketulusan semakin jauh atau mungkin hilang! Tertutup oleh dorongan selfish yang tak berbatas. Yang tampak hanyalah rivalitas politik yang semakin tajam dan tidak sehat. Sepi gagasan besar, ruang penuh iklan politik yang mahal, tapi murahan. Retorika kata kian banal.

Dalam situasi homo homini lupus -manusia merupakan serigala bagi sesamanya- ini, masihkah kita bisa bicara tentang demokrasi? Samuel Huntington mengingatkan, demokrasi tidak selalu merupakan pilihan terbaik. Sebab, ia dapat mengundang inefisiensi dan ketidakpastian. Hannah Beech pun menulis, perlu tingkat peradaban tertentu untuk dapat memaknai demokrasi.

Jalan Baru?
Mungkinkah demokrasi tanpa dialog akan membawa negeri ini ke cita-cita bangsa? Sampai kapan rakyat harus menunggu? Korban sudah terlalu banyak, cahaya di depan kian meredup.

Saya teringat kata-kata Radhar Panca Dahana, "Sudah lama saya kehilangan kepercayaan pada sistem pemerintahan dan sistem politik negeri ini. Mungkin berlawanan dengan nurani intelektual saya. Tetapi, saya melihat dalam situasi seperti ini, Indonesia memerlukan pemerintahan otoriter yang benevolence (baca: budiman)."

Mungkin dia benar! Selama ini, negeri kita berjalan tanpa simfoni. Kita harus menerima jenis musik baru yang sesuai dengan peradaban kita. Sebba, itulah yang akan menyelamatkan negeri ini. Apa pun jenis musik yang hadir, -lagu sakral gubahan Kusbini- ini, seharusnya mengukir relung jiwa para pemimpin bangsa. Padamu negeri, aku berjanji.....bagimu negeri, jiwa raga kami.

Ario Djatmiko, dokter, ketua Litbang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Jatim
Jawa Pos, 21 Februari 2009

Para Ahli Kubur dari Jombang

Tulisan ini saya bikin dengan asumsi dasar bahwa para pembaca percaya ada Allah dengan kekuasaan-Nya. Di salah satu tayangan televisi, muncul seorang kiai dengan nasihat sangat bijak, kurang-lebih begini: "Jangan minta kepada Ponari, Ponari itu makhluk. Jangan minta kepada batu, batu itu makhluk. Jangan berlaku syirik sehingga menjadi manusia musyrik. Mintalah Khaliq, Allah Swt...."

Sangat pendek tapi cespleng. Media massa sangat mengerti kecerdasan masyarakat, sehingga cukup pendek saja. Setiap yang mendengarkan fatwa itu meneruskan sendiri dalam hati dengan logikanya: "Jangan minta kesembuhan kepada dokter, dokter itu makhluk. Jangan minta kepada pil dan obat-obatan, pil dan obat-obatan itu makhluk. Jangan berlaku syirik, sehingga menjadi manusia musyrik."

Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Kalau Nabi Musa pegang tongkat, bersama pasukannya dikejar tentara Firaun, mendapat perintah dari Allah, "Pukulkan tongkatmu ke air laut!" Lantas laut terbelah, pasukan memasuki belahannya, kemudian Firaun dan tentaranya mengejar ke belahan itu, namun tenggelam karena air menutup kembali, mohon dengan sangat jangan simpulkan bahwa yang dipegang Musa itu "tongkat sakti", sehingga Nabi Musa juga "Maha Dukun" yang sakti.

Mohon dengan sangat, jangan rumuskan bahwa tongkat Nabi Musa mampu membelah laut, mampu menerbitkan mata air dari batu kering, meskipun insya Allah bisa bikin pecah kepala kita. Apalagi lantas dengan metodologi ilmiah tertentu, para pakar meneliti tongkat itu mengandung zat dan energi apa sehingga air samudra terbelah olehnya. Kalau besok paginya Anda minta kepada Nabi Musa untuk membelah air laut lagi, percayalah air laut tak akan terbelah. Sebab, yang membuat laut terbelah bukanlah Musa atau tongkatnya, melainkan perintah atau perkenan Allah.

Lha Allah ini pemegang saham dan the only resources dari seluruh "alam semesta ini dengan segala ketentuan hukum dan perilakunya”. Hak absolut Allah untuk menyuruh orang membelah laut dengan tongkat atau dengan meludahinya. Kalau Musa pukulkan tongkat lagi ke laut tanpa perintah-Nya, dijamin tak terjadi apa-apa. Atau besoknya Tuhan suruh Musa "Berteriaklah keras-keras!", lantas tiba-tiba laut terbelah lagi ditambah gunung ambruk dan air sungai membalik arah arus airnya, itu sepenuhnya terserah Tuhan.

Makhluk, juga dokter atau dukun, batasnya adalah mengobati atau menjadi sarana proses menuju kesembuhan. Tapi pengambil keputusan untuk sembuh atau hak dan kuasa untuk menyembuhkan ada pada Allah. Terserah Dia juga mau bikin sembuh orang sakit pakai cara bagaimana dan alat apa. Bisa tongkat, bisa batu, bisa air, bisa karena ditempeleng, bisa dengan apa pun saja semau-mau Tuhan.

Yang diperintah oleh Tuhan untuk menjadi sarana penyembuhan terserah Dia juga. Mau kiai, pendeta, pastor, rabi, tukang sol sepatu, Ponijo, Rasul, Nabi, Markesot, atau siapa pun dan apa pun saja. Kalau Anda dan saya tidak setuju, Tuhan "tidak patheken" juga. Dia Maha Pemilik Saham segala sesuatu dalam kehidupan, Dia berhak ambil keputusan apa saja.

Kalau seorang suami pergi lama tugas ke kota yang jauh, sehingga bawa celana dalam istrinya, mohon jangan simpulkan bahwa dia penggemar celana dalam, kemudian Anda coba rebut celana dalam itu untuk Anda selidiki, bahwa dia mengandung zat-zat dan bebauan apa, sehingga seorang tokoh besar membawa-bawanya ke mana pun pergi. Kalau pas di kamar hotel sendirian suami itu mencium-ciumi celana dalam, mohon jangan dikonklusikan bahwa ternyata ia punya penyakit jiwa dan harus dibawa ke psikiater. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yang diciumi oleh suami itu bukan celana dalam, melainkan cintanya kepada sang istri dan komitmen kesetiaan di antara mereka.

Wahai saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kalau saudara-saudaramu naik haji dan berebut mencium Hajar Aswad, itu bukan karena mereka stone-mania atau ngefans sama batu. Mereka sedang meneguhkan kesadaran bahwa mereka sangat butuh Allah dalam hidupnya, maka mereka mengukuhkan cinta kepada makhluk yang paling dicintai Allah, yakni Rasulullah Muhammad Saw. Dan karena dulu Muhammad juga mencium batu hitam itu, padahal jelas beliau tidak punya hobi makan batu, maka mereka menyatakan di hadapan Allah cinta mereka kepada Muhammad. Mudah-mudahan dengan itu mereka kecipratan cinta Allah kepada Muhammad, sehingga Allah memperlakukannya sebagai bagian dari yang paling Ia cintai.

Kabarnya Nabi Musa ketika memimpin pasukan kejaran Firaun itu mendadak sakit perut di tengah lari-lari. Musa mengeluh kepada Allah, dan Allah memerintahkan agar Musa naik bukit ambil daun dari sebatang pohon untuk menyembuhkan sakit perutnya. Musa naik dan, sebelum menyentuh daun, perutnya sudah sembuh. Tolong jangan ambil konklusi "Itu daun mujarab banget, belum disentuh, perut udah sembuh". Musa balik ke pasukannya, mendadak sakit perut lagi. Ia langsung naik ke bukit, tapi sesudah makan sekian lembar daun perutnya tak sembuh-sembuh juga. Musa protes kepada Allah.

Dalam logika saya, Allah menjawab dengan penuh kegelian: "Hei, Sa. Emang siapa yang bilang bahwa daun bisa menyembuhkan perutmu? Meskipun daun itu mengandung unsur-unsur yang secara ilmiah memang rasional bisa menyembuhkan perutmu, Aku bisa bikin tetap tidak menyembuhkan. Tadi waktu sakit perut yang pertama kau mengeluh kepadaku, tapi pada yang kedua kau tak mengeluh dan langsung saja lari ke bukit ambil daun. Karena kamu salah cara berpikirmu. Salah pandangan ilmu dan cintamu kepada segala sesuatu. Kamu salah peradaban. Kamu pikir daun bisa menyembuhkan. Itu tergantung mau-Ku. Aku menyembuhkanmu bisa pakai daun, air putih, batu, lewat Gaza, Tursina, Jombang, atau mana pun semau-mau-Ku.... Berapa lama sebuah anugerah Kuberikan, itu rahasia-Ku, bisa sesaat, sebulan, setahun, terserah Aku."

"Datanglah ke dokter, minta obat, sebagaimana ratusan juta orang telah melakukannya. Datanglah ke kiai, bawa air putih. Atau datanglah ke mana pun kepada siapa pun. Asalkan kau tak posisikan mereka semua pada maqam-Ku. Engkau berlaku musyrik atau tidak, terletak tidak pada pil dan dokternya, tongkat dan Musa, air dan kiai, atau batu dan siapa pun yang kutitipi batu sejenak. Letak syirik ialah pada pola pandangmu, pada cara berpikirmu. Jangan percaya kepada Ponari, Dukun, atau Kiai, tapi hormatilah mereka, karena siapa tahu mereka adalah hamba-hamba-Ku yang Kutitipi sarana untuk kesembuhanmu. Minumlah pil dokter dan air batu Ponari dengan kesadaran memohon kepada-Ku...."

Tiba-tiba aku dibentak oleh sebuah suara: "Ngurusi Ponari aja nggak becus! Mau sok-sok berlagak mengurusi NKRI!" Terperangah aku. Terpaksa kupotong di sini tulisanku ini, sebab aslinya panjang sekali. Kucari siapa berani-berani membentakku. Tak ada siapa-siapa. Tapi malam di Kendari menjelang aku tidur kelelahan usai bersalaman dengan ribuan undangan pengantin anakku, bentakan itu datang lagi: "He! Perhatikan itu para ahli kubur dari Jombang!" Ahli kubur? Aku tak ngerti.

"Kemarin pandangan-pandangan dan anggapan-anggapan dalam hidupmu dikubur habis oleh mutilasi-mutilasi dari tangan seorang yang tersisih secara sosial, yang menderita secara kejiwaan, yang terasing secara politik dan sejarah. Sekarang kalian sedang dikubur oleh sebongkah batu yang nenek itu menyebutnya Watu Gludug, yang dititipkan beberapa waktu kepada anak SLB yang kesepian dan menderita tatkala dipindahkan ke SD. Pelajarilah hari-hari besok dengan meluangkan waktu memperhatikan siapa saja dari tempat itu yang tingkat ketersisihan dan keteraniayaannya lebih dahsyat...." Mendadak ada suara lain yang membungkam suara itu: "Husysy! Shut up!"

Emha Ainun Nadjib, Budayawan
Koran Tempo, 21 Februari 2009

The Shock Doctrine

Mungkin banyak yang sudah dengar tentang buku The Shock Doctrine, buku laris karangan perempuan aktivis Kanada, Naomi Klein, yang membongkar habis teori kapitalisme yang dinilai tidak bertanggung jawab dan berpotensi membawa bencana.

Apalagi dengan adanya krisis finansial dunia sekarang ini, prediksi yang ada dalam buku The Shock Doctrine mulai menjadi kenyataan. Karena saya kurang tertarik dengan masalah ekonomi, ketika buku ini menjadi pembicaraan banyak orang, saya hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi tidak terpanggil untuk memiliki dan membacanya. Namun, ketika Michael Winterbottom, sutradara Inggris (Jude, A Mighty Heart, Road To Guantanamo), membuat film dokumenter dengan judul sama, dengan Naomi Klein sebagai tokoh protagonis di dalamnya dan diputar di Berlin pula, saya dan tiga sineas Indonesia rela mengantre panjang masuk bioskop.

Film diawali dengan adegan hitam putih, di sebuah rumah sakit jiwa, dengan pasien yang sedang mengalami terapi kejut (shock therapy) menggunakan setruman listrik. Penonton dibuat bergidik dan dipersiapkan untuk masuk ke sosok ekonom yang terkenal dengan teori free-market yang sangat agresif, Milton Friedman.

Adegan-adegan bergulir selama hampir dua jam dengan mengombinasikan gambar-gambar dari arsip film hitam putih, arsip film berwarna yang sudah pudar, sampai gambar yang diambil sang sutradara pada era sekarang yang berwarna kinclong. Intinya: film ini berpihak kepada para korban kapitalisme agresif yang mengatasnamakan demokrasi, tetapi ujungnya hanya menguntungkan penguasa yang diktator. Kita diajak melihat dan membandingkan kejadian-kejadian 40 tahun terakhir di negara-negara AS, Inggris, Cile, Argentina.

Film ini baru selesai diedit sehari sebelum pemutaran di Berlin dan kelihatannya untuk penayangan resmi di bioskop-bioskop dunia masih akan melewati beberapa tahap pengeditan untuk melancarkan struktur cerita. Kami, yang tidak mengerti apa-apa tentang teori ekonomi, dapat merasakan emosi dan nalar dari inti cerita yang ingin disampaikan pembuatnya. Bahwa sudah saatnya yang berkuasa memberhentikan agresi-agresi yang membuat dunia shock. Dan bagi kita yang tidak memegang kuasa, harus mau menolak agresi-agresi traumatis tersebut.

Semoga film ini akan sempat ditonton banyak orang, termasuk para pemimpin dunia, seperti Presiden Obama, Hillary Clinton, serta para pemimpin dan pembuat UU di negara kita.

Selesai menonton, kami hanya bisa geleng-geleng kepala. Ternyata lewat film, penjelasan dan teori-teori yang begitu rumit bisa dipahami dengan jelas. Lalu muncul pertanyaan: ”Kapan ya kita bisa membuat film di Indonesia seperti ini, wong arsip film nasional kita saja tak lengkap".

Bukan hanya soal arsip. Saya jadi ingat ketika seorang sahabat yang karya dokumenternya bicara tentang perjuangan mahasiswa saat reformasi dipotong sensor habis-habisan, bahkan diganti judulnya supaya bisa tayang karena takut menyinggung pihak penguasa. Kalau masih begini, sulitlah Indonesia punya pembuat film dokumenter sekaliber Michael Winterbottom….

KOMPAS, 19 Februari 2009

The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism

In THE SHOCK DOCTRINE, Naomi Klein explodes the myth that the global free market triumphed democratically. Exposing the thinking, the money trail and the puppet strings behind the world-changing crises and wars of the last four decades, The Shock Doctrine is the gripping story of how America’s “free market” policies have come to dominate the world-- through the exploitation of disaster-shocked people and countries.

At the most chaotic juncture in Iraq’s civil war, a new law is unveiled that would allow Shell and BP to claim the country’s vast oil reserves…. Immediately following September 11, the Bush Administration quietly out-sources the running of the “War on Terror” to Halliburton and Blackwater…. After a tsunami wipes out the coasts of Southeast Asia, the pristine beaches are auctioned off to tourist resorts.... New Orleans’s residents, scattered from Hurricane Katrina, discover that their public housing, hospitals and schools will never be reopened…. These events are examples of “the shock doctrine”: using the public’s disorientation following massive collective shocks – wars, terrorist attacks, or natural disasters -- to achieve control by imposing economic shock therapy. Sometimes, when the first two shocks don’t succeed in wiping out resistance, a third shock is employed: the electrode in the prison cell or the Taser gun on the streets.

Based on breakthrough historical research and four years of on-the-ground reporting in disaster zones, The Shock Doctrine vividly shows how disaster capitalism – the rapid-fire corporate reengineering of societies still reeling from shock – did not begin with September 11, 2001. The book traces its origins back fifty years, to the University of Chicago under Milton Friedman, which produced many of the leading neo-conservative and neo-liberal thinkers whose influence is still profound in Washington today. New, surprising connections are drawn between economic policy, “shock and awe” warfare and covert CIA-funded experiments in electroshock and sensory deprivation in the 1950s, research that helped write the torture manuals used today in Guantanamo Bay.

The Shock Doctrine follows the application of these ideas though our contemporary history, showing in riveting detail how well-known events of the recent past have been deliberate, active theatres for the shock doctrine, among them: Pinochet’s coup in Chile in 1973, the Falklands War in 1982, the Tiananmen Square Massacre in 1989, the collapse of the Soviet Union in 1991, the Asian Financial crisis in 1997 and Hurricane Mitch in 1998.

Osama "Versus" Obama

Dalam wawancara pertama di televisi setelah terpilih menjadi presiden ke-44 Amerika Serikat, Barack Obama langsung masuk dalam persoalan untuk mematahkan hubungan dengan rezim lama di Amerika. Tindakan simbolis yang akan dilakukan adalah menutup penjara Guantanamo, yang masih menyimpan sekitar 250 tahanan politik yang disebut kaum teroris dan tak pernah diajukan ke meja hijau.

Penjara itu penuh kontroversi dan Obama mengatakan bahwa penyiksaan bukan adat politik Amerika. Dengan menutup penjara itu, satu hal yang hendak disampaikan, yaitu Amerika Serikat memiliki standar moral yang berlaku sebagai layaknya bangsa yang beradab.

Pertanyaan yang segera menyergap kita adalah, apakah politik harus dikaitkan dengan moral?

Bangsa anomali
Sepanjang abad XX, bangsa Amerika selalu merasa diri sebagai bangsa yang istimewa. Bangsa ini menyusun negerinya dengan cara yang demokratis, menguasai teknologi yang paling maju, mengembangkan ekonomi yang paling produktif, dan menghasilkan kekuatan militer yang paling tangguh. Dan, di atas segalanya, bangsa Amerika-lah yang telah mengembangkan budaya massa yang paling berhasil, mulai dari Coca-Cola, musik, film, dan aneka macam produk konsumsi lainnya.

Sebagai kekuatan raksasa, Amerika Serikat menikmati puncak kejayaannya ketika Uni Soviet jatuh tahun 1991, dan pesta kegembiraan itu direkam dengan baik oleh Fukuyama dalam sebuah buku, The End of History. Maksudnya, di dunia ini hanya ada satu sistem politik yang ”benar”, yakni demokrasi liberal yang menjamin kelangsungan kapitalisme.

Bangsa anomali dalam arti tak ada duanya di dunia ini, sejak masa itu, terus-menerus membangun gambaran diri sebagai satu-satunya pusat semesta raya. Amerika menobatkan dirinya sebagai penjaga peradaban umat manusia. Dan, nyaris seperti sebuah keyakinan agama, penjaga peradaban umat manusia itu menjalankan apa yang di dalam agama lazimnya dianggap sebagai tindakan yang tak bermoral, yakni inkuisisi.

Inkuisisi artinya tindakan seorang yang ber-”agama” dan mulai menelisik siapa saja yang dia temui, apakah orang tersebut taat setia pada doktrin dan ajaran agama yang dianut oleh sang inkuistator itu.

Penjara Guantanamo adalah penjara sejenis itu, sejenis hukuman yang dijatuhkan oleh Paus di Roma pada abad XVII yang menghukum Galileo karena dia menemukan teleskop dan ”melihat” bahwa dunia bukanlah pusat semesta. Kali ini sejumlah orang dari Timur Tengah yang tidak melihat bahwa Amerika adalah pusat dunia. Mereka melihat bahwa Amerika adalah pusat kemerosotan moral.

Apakah dengan menutup penjara Guantanamo, Obama mampu menampilkan diri sebagai seorang presiden dari dunia modern dan bukan kepala negara yang merangkap pemimpin moral dunia alias menjadikan Amerika kurang theokratik?

Dunia bergerak
Di bawah George W Bush Jr, Amerika Serikat memang tak banyak beda dengan Arab Saudi atau Iran. Dan, campuran aneh antara fundamentalisme religius dan ingar-bingar kapitalisme finansial. Hal itulah yang lazim disebut dengan neo-kon atau neo-lib.

Maka, untuk memahami apakah memang Obama sedang melangkah ke depan dengan melakukan perubahan, hanya dalam hubungan dengan paradigma politik yang dianut bangsa Amerika Serikat selama ini, kita akan dapat menduga daya jangkau jenis apa yang akan dapat ditawarkan oleh presiden baru ini.

Dalam segi yang lebih keseharian, orang Amerika Serikat lazim dikenal sebagai orang jenis junky progress. Artinya, seseorang yang hanya kenal maju dan tak pernah kenal mundur, atau berpikir ulang atau reflektif. Sepanjang politik itu menjamin kemajuan, apa pun isi dan wataknya, tidak perlu dipersoalkan. Dan, ini disebut pragmatisme.

Karena itu, jika Obama memulai tugasnya sebagai kepala negara dan memulainya dengan sebuah pesan moral yang substantif—yakni menolak penyiksaan dan merampas kemerdekaan secara semena-mena—maka pertanyaannya, Obama versus Osama ini akan menuju ke arah mana?

Padamnya amerikanisme
Di dunia yang bergerak cepat, salah satunya yang paling menyesatkan para politikus adalah kenyataan bahwa realitas nation state sepenuhnya mulai usang. Globalisasi dan informasi menjadikan lenyapnya ”pusat”, juga dalam sistem dunia.

Sekarang sudah tak berlaku lagi pandangan bahwa ada dunia pusat dan pinggiran. Sektor pinggiran ada di Amerika Serikat, seperti juga ada sektor pusat di Indonesia. Negara—yakni nation state—semakin tergeser oleh masyarakat dan pasar dengan sektor-sektornya, dan kaitan antarsektor yang tersebar di seluruh dunia itu lalu membentuk sistem sendiri.

Dengan kata lain, amerikanisme yang selama ini dianggap sebagai obor dunia sudah padam. Apa pun yang dilakukan oleh kaum politik Amerika, mulai dari presiden sampai kaum lobiis, tidak akan mungkin menyalakan kembali obor yang dianggap pernah ada.

Mengaitkan politik dengan moral tak meringankan sedikit pun kesengsaraan yang menyebar di seluruh dunia yang disebabkan oleh pesta pora kapitalisme bangsa Amerika yang menimbulkan resesi di seluruh dunia sekarang ini.

Emmanuel Subangun, Sosiolog
KOMPAS, 22 November 2008

Perang

Ada sebuah pernyataan tentang perang yang seharusnya tak terlupakan, terutama ketika senjata masih terus diproduksi dan mesiu diledakkan dan manusia tak habis-habisnya sengsara: ”Tiap senjata yang dibuat, tiap kapal perang yang diluncurkan, tiap roket yang ditembakkan, menandai sebuah pencurian.”

”Pencurian” adalah kata yang mengejutkan. Tapi orang yang mengucapkannya, Dwight D. Eisenhower, tahu apa yang dikatakannya. Ia—satu-satunya jenderal yang jadi presiden Amerika Serikat pada abad ke-20—melihat dengan tajam bahwa ada hubungan erat antara ekonomi persenjataan dan peperangan, sebuah hubungan yang disebutnya sebagai ”kompleks militer-industri”. Bagi Eisenhower, tiap kali perang disiapkan dan tiap kali meletus, sesuatu yang berharga diambil dari ”mereka yang lapar dan tak dapat makan, mereka yang kedinginan dan tak dapat baju”. Permusuhan bersenjata menghabiskan keringat para buruh dan kecerdasan para ilmuwan. Korban tak hanya di medan tembak-menembak. Di bawah bayang-bayang perang, ”kemanusiaan-lah yang terpentang di sebatang salib besi”.

Eisenhower mengatakan itu pada 1953, kurang dari dua dasawarsa setelah perang besar menggerus dan mengubah Eropa dan Pasifik—sebuah perang tempat ia, sebagai prajurit, menyaksikan dan mengalami kegagalan dan kemenangan, seraya tahu bahwa di tiap medan tempur, kebrutalan, kebodohan, dan kesia-siaan tampak dengan jelas.

Kini tahun 2008. Di Irak dan Afganistan seharusnya semua itu juga jelas. Tapi orang Amerika telah memilih persepsi lain tentang perang: sebagai bagian prestasi kegagahan, patriotisme, sikap setia kawan, dan keluhuran budi yang sudi berkorban sehabis-habisnya.

Empat tahun yang lalu, John Kerry, calon presiden Partai Demokrat, kalah karena ia diragukan kepahlawanannya dalam Perang Vietnam. Tahun ini, calon presiden dari Partai Republik, John McCain, seorang yang berumur 72 tahun, bisa jadi akan dipilih karena nun di masa lalu dia ”pahlawan perang”. Sebaliknya Obama, yang tak pernah terlibat dalam perang apa pun, dan menjanjikan sebuah masa depan yang berbeda, diragukan kemampuannya sebagai ”panglima tertinggi”. Ia bisa kalah karena itu.

Kenangan bisa jadi aneh memang, dan masa lalu tak pernah datang sendiri. Sejarawan Inggris terkenal, Tony Judt, dalam The New York Review of Books (1 Mei 2008), mengatakan sesuatu yang tajam dan menukik dalam: ”Amerika Serikat kini satu-satunya demokrasi yang telah lanjut di mana tokoh-tokoh publik mengagungkan dan menjunjung tinggi militer, sebuah perasaan yang dikenal di Eropa sebelum 1945 tapi tak terasa lagi sekarang.” Para politikus Amerika, kata Judt pula, mengelilingi diri dengan ”lambang dan pajangan yang menandai kekuatan bersenjata”.

Judt menemukan sebabnya: perang belum pernah membuat Amerika remuk. Dalam pelbagai konflik abad lalu, Amerika tak pernah diserbu. Ia tak pernah kehilangan onggok besar wilayahnya karena diduduki negara asing. Bahkan, sementara AS amat diperkaya oleh dua perang dunia, Inggris kehilangan imperiumnya. Meskipun merasa dipermalukan dalam perang neokolonial di negeri jauh (di Vietnam dan di Irak), orang Amerika tak pernah menanggungkan akibat kekalahan secara penuh. Mereka bisa saja mendua dalam menyikapi aksi militer belakangan ini, tapi kebanyakan orang Amerika masih merasa bahwa perang yang dilancarkan negerinya adalah ”perang yang baik”.

Korban jiwa Amerika juga tak sebanyak korban negara lain. Menurut catatan Judt, dalam Perang Dunia I, jumlah prajuritnya yang tewas kurang dari 120 ribu, sementara Inggris 885 ribu, Prancis 1,4 juta, dan Jerman di atas dua juta. Dalam Perang Dunia II, sementara AS kehilangan 420 ribu tentara, Jepang 1,2 juta, Jerman 5,5 juta, dan Uni Soviet 10,7 juta. Di dinding granit hitam monumen Perang Vietnam di Washington, DC, tercantum 58.195 orang Amerika yang mati; tapi jumlah itu dihitung selama 15 tahun pertempuran, sementara, kata Judt, tentara Prancis kehilangan dua kali lipat hanya dalam waktu enam minggu.

”Perang”, akhirnya, adalah sebuah pengertian yang disajikan dari bagaimana sejarah dibicarakan. Kini orang Amerika percaya, sejarah telah terbagi dua: sebelum dan sesudah ”11 September 2001”. Semenjak itu, masa lalu dan masa depan pun ditentukan oleh apa yang tumbuh pada tanggal itu: sikap waspada, takut, malu, dan dendam yang berkecamuk pada hari-hari setelah para teroris menghancurkan dua gedung tinggi di Kota New York itu.
Yang dilupakan: sejarah lebih lama dan lebih luas ketimbang hari itu. Seperti ditunjukkan Judt, terorisme tak hanya terjadi pada 11 September 2001. Apokalips tak hanya terjadi ”kini”, dan tak hanya mengenai orang Amerika.

Dalam film Apocalypse Now, dari rimba Vietnam yang penuh kekejaman, Kolonel Kurtz memaparkan segala yang menakutkan, berdarah, absurd, edan, dan tak bertujuan. Pada akhirnya ia adalah sosok rasa ngeri dan kebuasan manusia, yang menyebabkan Perang Vietnam tak membedakan lagi mana yang ”biadab” dan yang ”beradab”. Di jantung kegelapan Sungai Mekhong, Kurtz dalam film Coppola pada 1979 itu adalah versi lain dari Kurtz di Sungai Kongo dalam novel Conrad pada 1899. Kita tahu ia manusia luar biasa. Tapi ia bagian dari konteks yang brutal.

Itulah perang, itulah kekerasan kolektif yang meluas. Hanya mereka yang melihatnya dari jauh yang akan bertepuk tangan untuknya tanpa mendengar bisikan terakhir Kurtz: The horror! The horror! Eisenhower, yang menyaksikan perang dari dekat, tahu: dalam perang, apa yang luar-biasa, yang terkadang disebut kepahlawanan, jangan-jangan terkait dengan ”kebrutalannya, kesia-siaannya, kebodohannya”.

Goenawan Mohamad
Catatan Pinggir TEMPO, 01 September 2008

Keedanan Republik Baliho

Saat ini gairah politik terasa bagaikan gelombang tsunami yang siap melanda republik. Riuh-rendah, tak ada ruang yang lolos dari sergapan baliho politik yang betul-betul menunjukkan gairah meluap. Namun, dalam seluruh kegairahan itu, tampak dunia politik republik ini tanpa tujuan dan tenggelam dalam ruang kosong.

Saya sempat mengunjungi Provinsi Aceh, Papua, Jawa Barat, dan tak terkecuali tentu Jakarta. Di empat provinsi ini, ke mana pun mata mengarah, senyum kenes menggoda para politikus yang dipantas-pantaskan langsung menyergap. Dari semua baliho politik itu, wajah politik republik ini betul-betul kosong dan banal, karena kebanyakan pesannya berupa bujukan "pilih saya, pilihlah saya”.

Baliho-baliho itu, jika dinilai dari kacamata estetika dan grafis, sungguh amburadul. Pilihan huruf, komposisi, warna, dan figur tampak tak saling mendukung. Selain itu, dipasang serampangan tanpa mempertimbangkan sudut pandang. Bahkan bertumpuk dengan spanduk obat batuk, atau iklan rumah dan pulsa.

Akibatnya, pesan dan image politik yang hendak dibangun si calon legislator hilang dari cercapan mata pemirsa, karena kalah indah oleh spanduk barang jualan. Alih-alih mendatangkan simpati, baliho dan spanduk-spanduk itu malah membuat jengkel dan menjadi sampah yang mengotori serta merusak keindahan kota. Sementara itu, dari kacamata politik, baliho dan spanduk-spanduk tersebut tidak mengandung cita-cita politik, gagasan lokal, apalagi gagasan kebangsaan. Bisa dikatakan bahwa dalam membuat dan memasang spanduk, para calon betul-betul telah kehilangan urat malu.

Semua bentuk dan isi spanduk para calon legislator kebanyakan sama. Pertanyaannya, di mana masyarakat (pemilih) mengetahui kelebihan si calon dan partainya dibandingkan dengan calon dan partai yang lain? Apa program kerja si calon dan partainya di daerah pemilihan itu jika kelak mereka terpilih? Bagaimana dan apa metode kerja yang akan dipakai si calon dan partainya dalam mengimplementasikan visi, misi, dan program partainya? Persoalan apa dari daerah yang hendak diperjuangkan si calon di level nasional? Serta masalah nasional apa yang hendak dicarikan dukungannya di daerah oleh si calon?

Padahal di Aceh, misalnya, daerah yang baru saja memasuki situasi damai, tentu banyak persoalan yang bisa diangkat menjadi tema program kerja si calon anggota DPR RI kelak. Misalnya, program kerja sama dengan partai lokal, pembenahan lebih jauh hubungan pemerintahan provinsi dengan pusat dalam kerangka daerah berpemerintahan sendiri (self-governing territory), proses perdamaian eks-kombatan dan kompensasi untuk korban konflik, kelanjutan program rehab-rekon yang telah dilakoni oleh BRR, pemajuan ekonomi di daerah tengah dan pantai barat, serta artikulasi yang lebih tajam dan mangkus tentang implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Sayangnya, tidak ada satu pun calon anggota DPR RI di Aceh yang mencantumkan soal-soal serius ini. Lantas, untuk apa rakyat Aceh memilih Anda menjadi legislator?

Lalu Jawa Barat, provinsi yang paling dekat dengan Ibu Kota Jakarta. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang akan memiliki kontingen anggota DPR RI paling banyak, yaitu 99 orang, anggota DPR dari Jawa Barat akan menjadi kaukus terkuat di DPR. Maka, program pembentukan kaukus Jawa Barat untuk memperjuangkan perbaikan infrastruktur ekonomi di wilayah selatan Jawa Barat bisa menjadi isu sentral. Wilayah selatan Jawa Barat adalah kantong kemiskinan dengan jumlah penduduk yang besar.

Jakarta lebih edan lagi. Persoalan ibu kota negara yang selalu diteror banjir setiap tahun serta diintai oleh urbanisasi setiap hari, dan kemacetan lalu lintas yang terus menggila, absen dari spanduk para calon legislator. Jakarta seakan tanpa masalah di mata calon legislator.

Singkatnya, sesuai dengan sistem politik sekarang ini, DPR RI memiliki kekuasaan legislasi dan anggaran. Jika pimpinan parpol dan calon legislatornya menyatu dalam visi, misi, dan program, kampanye spanduk bisa mengusung beberapa RUU yang akan diperjuangkan si calon jika ia terpilih. Termasuk jumlah anggaran yang akan mereka perjuangkan untuk mengatasi isu-isu pokok.

Mengapa keedanan politik dengan baliho yang seragam ini terjadi di empat provinsi yang berbeda?

Pertama, partai politik tempat si calon legislator bernaung gagal menginternalisasi visi, misi, dan program partai kepada kadernya. Ketika kegagalan itu mewabah, para calon yang dihadapkan pada sistem sabung politik (pemilu) terbuka menjadi mengalami disorientasi. Akibatnya, di mata calon legislator, ikut serta dalam pemilu menjadi semata-mata urusan individual dan pencapaian ambisi individual pula. Partai hanya loket tempat ambil formulir. Kondisi ini kian mendapat legitimasi dari Mahkamah Konstitusi yang menetapkan sistem suara terbanyak.

Kedua, kecenderungan watak calon legislator adalah kelanjutan dari watak partai politik itu sendiri. Watak partai politik di Indonesia saat ini adalah personal party (partai milik individu sang ketua umum), yang berciri mengabdi kepada si ketua umum demi mencapai kehendak pribadinya. Pengurus partai adalah kepanjangan tangan si ketua umum, bukan pengemban visi, misi, atau program partai. Jadi, hubungan calon legislator dengan partai lemah, sementara keterkaitan dengan ketua umum lebih kuat. Sebagian besar partai politik peserta Pemilu 2009 menunjukkan ciri ini.

Ketiga, pimpinan partai tidak mengenali karakter dan permasalahan di setiap daerah pemilihan. Implikasinya, partai juga gagal mendidik para calon legislatornya mengenali masalah di daerah pemilihannya masing-masing. Tradisi calon instan dan drop-dropan menjadi salah satu faktor penyebab hal ini.

Keempat, partai tidak memiliki analisis perkembangan masyarakat dan blue print pembangunan politik secara nasional serta regional. Akibatnya, partai politik tidak mampu menyiapkan gagasan dan program yang bisa diadu oleh si calon dengan calon lain kecuali tampang. Akibatnya, wajah politik kian pragmatis, transaksional, dan berjangka pendek. Sikap "pokoknya terpilih dulu, urusan belakangan" mewabah.

Amiruddin al-Rahab, peneliti politik dan hak asasi manusia di Jakarta
TEMPO Interaktif, 18 Februari 2009

Kasih Sayang

Secara tragis, Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat meninggal teraniaya angkara murka pengunjuk rasa yang ingin memaksakan kehendak mendirikan Provinsi Tapanuli.

Sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa-jasa mendiang Abdul Azis Angkat semasa hidupnya bagi negara dan bangsa, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kesepakatan dengan musyawarah pimpinan daerah (muspida) setempat, berhasrat melaksanakan pemakaman jenazah Abdul Azis Angkat di Taman Makam Pahlawan (TMP) Bukit Barisan di Medan.

Persiapan untuk pemakaman dilakukan, hingga menggali liang kubur. Namun, dalam suatu kesempatan di rumah duka, Wakil Gubernur Sumut menyampaikan perkembangan baru, ”Pihak keluarga mempertimbangkan keinginan istri almarhum yang ingin nantinya jika wafat bisa dikebumikan di samping makam suaminya. Tentu hal itu akan sulit jika almarhum dimakamkan di TMP”.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pun mematuhi keinginan keluarga. Jenazah Abdul Azis Angkat dimakamkan di Taman Pemakaman Umum (TPU) Ekarasmi.

Tafakur
Peristiwa yang terkesan sederhana itu mengharu biru sanubari saya, membawa nurani saya ke alam tafakur. Pemakaman merupakan bentuk ritual peradaban dan kebudayaan yang membedakan manusia dengan jenis makhluk hidup lain. Hanya spesies Homo sapiens yang memakamkan jenazah sesama yang telah meninggal dunia. Maka, pemakaman merupakan salah satu ritual terpenting dalam jalur kehidupan manusia.

Tujuan utama pemakaman adalah sebagai mempersembahkan kehormatan dan penghormatan, baik bagi yang meninggal maupun yang ditinggal.

Di sisi lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pahlawan merupakan gelar kehormatan amat tinggi, maka amat didambakan. Dikebumikan di TMP merupakan bentuk kehormatan dan penghormatan sangat terhormat bagi yang meninggal maupun yang ditinggalkan.

Memang di dunia fana, insan yang telah meninggal dunia tidak lagi bisa secara ragawi merasakan kehormatan dan penghormatan yang diberikan kepadanya. Namun, bagi keluarga yang ditinggalkan, pemakaman almarhum atau almarhumah di TMP merupakan kehormatan yang amat bermakna, maka amat didambakan banyak pihak.

Bagi yang merasa dirinya pengabdi negara, bangsa, dan rakyat, pemakaman di TMP merupakan anugerah penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasa darma baktinya. Apalagi di masa begitu banyak pihak gigih berebut menjadi pengabdi negara dan bangsa yang disebut sebagai wakil rakyat. Diakui atau tidak, pemakaman di TMP merupakan anugerah kehormatan dan penghormatan yang didambakan para politisi masa kini yang sudah wafat maupun sanak keluarganya yang masih hidup.

Terharu
Saya terharu karena di tengah kemelut gejolak beragam semangat ambisi mereka yang disebut abdi negara, bangsa, dan rakyat, secara tulus atau tidak, mendadak tampil suasana yang amat berbeda. Sebuah dambaan sederhana yang lebih mengutamakan kasih sayang antarinsan ketimbang dambaan atas kilau gemerlap kehormatan dan penghormatan dengan suasana bergelar menggetar sukma kepahlawanan kenegaraan dan kebangsaan.

Seolah suasana kebisingan yang sedang memekak telinga mendadak berubah menjadi suasana keheningan yang lembut menyentuh, lalu membelai sanubari. Peristiwa penolakan pemakaman di TMP di Medan itu mengingatkan saya kepada ketulusan kerendahan hati almarhum pahlawan nasional yang jasanya tiada terhingga bagi bangsa dan negara, Bung Hatta. Proklamator kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ini dengan rendah hati secara tulus menginginkan jenazah dirinya disemayamkan bukan di TMP, tetapi di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Di dunia fana sampai ke alam baka, Bung Hatta konsekuen dan konsisten ingin selalu dekat dengan rakyat.

Adiluhur
Penghormatan setinggi-tingginya layak diberikan kepada sikap keluarga almarhum Abdul Azis Angkat mendukung penolakan pihak istri terhadap pemakaman jenazah suami di TMP semata agar di kemudian hari jika sang istri wafat, dapat disemayamkan di sanding sang suami tercinta, bukan di TMP, tetapi di taman pemakaman rakyat biasa.

Peristiwa mengharukan ini menyadarkan kita, sebenarnya masih ada nilai-nilai kehidupan manusia jauh lebih mulia, agung, dan luhur ketimbang sekadar nilai-nilai politik duniawi, apalagi yang berlumuran kebencian dan kekerasan!

Kasih sayang merupakan nilai adiluhur di atas segalanya dalam kehidupan manusia. Maka, jelas amat keliru jika manusia sampai khilaf meninggalkan, melupakan, mengorbankan, apalagi mengkhianati nilai-nilai kasih sayang dalam bersama menempuh perjalanan hidup nan sarat kemelut deru campur debu bepercik keringat, air mata, dan darah.

Jaya Suprana, Budayawan
KOMPAS, 14 Februari 2009