Cul-de-Sac

POLITIK jadi sebuah cul-de-sac ketika ia selamanya ditentukan oleh penghitungan kekuatan. Ia hanya jalan bolak-balik di tempat yang sama, di gang buntu itu, ketika ia kehilangan panggilan untuk melintasi langkahnya sendiri yang diukur. Para pelakunya jadi penunggang yang pada dasarnya anteng di komidi kuda-putar: mereka menerima kenyataan bahwa politik adalah persaingan bukan untuk memperoleh hal-hal yang muluk dan rumit, melainkan untuk mendapatkan apa yang mungkin saja.

Persoalannya, memang, adakah sesuatu yang lain -katakanlah yang muluk dan rumit- yang bisa menyeru dan memukau di luar cul-de-sac itu? Adakah sebuah cakrawala yang ingin diraih, bukan berupa kekuasaan yang lebih besar, melainkan apa yang "baik" bagi kehidupan bersama, sesuatu yang membuat manusia bukan sekadar angka-angka sebuah negeri?

Bahwa kini pertanyaan itu timbul, itu karena zaman makin lama makin dibentuk oleh skeptisisme. Bahkan mungkin sinisme. Hidup sepenuhnya dianggap percaturan kekuasaan; tak ada yang di luar itu. Juga ketentuan mana yang "baik" dan "buruk" dianggap sebagai nilai-nilai yang dibuat dan ditentukan oleh adu kepentingan dan daya pengaruh; bukan oleh sesuatu yang transendental.

Apa boleh buat. Sejarah memang banyak mendatangkan "bukti" bahwa yang transendental itu hanya ada sebagai hasil fantasi. Tuhan disebut tiap hari, tapi pada saat yang sama diperlakukan sebagai berhala besar yang berdiri di belakang para ventriloquist. Orang-orang ini berpura-pura menghadirkan suara yang datang dari langit, ya, dari berhala itu, tapi berangsur-angsur orang tahu bahwa yang bicara adalah perut manusia juga. Maka makin lama firman pun diragukan dasarnya: siapa tahu kata-kata suci itu hanya cerminan kecemasan satu kelompok manusia dalam kondisi sejarah tertentu. Sabda Tuhan yang meletakkan perempuan sebagai the second sex, misalnya, makin lama makin ditafsirkan sebagai ekspresi sebuah masyarakat yang dikuasai patriarki. Ayat yang menyuruh menghancurkan umat lain mulai ditafsirkan sebagai pantulan perebutan ruang hidup sebuah masyarakat lama.

Manusia lebih dewasa, tapi juga lebih mudah putus asa. Zaman modern adalah zaman yang menggugat. Di zaman inilah terjadi apa yang bisa disebut sebagai "transisi dari sukma ke jiwa", sebagaimana kata Terry Eagleton dalam bukunya yang terbaru, On Evil (Yale University Press, 2010). Dengan kata lain, manusia telah bergeser "dari theologi ke psikoanalisis".

Dan itu bukan transisi yang sulit. Sebab, tulis Eagleton pula, kedua-duanya adalah "kisah hasrat manusia". Kedua-duanya menganggap manusia dilahirkan dengan cacat. Agama Kristen menyebutnya "dosa asal", sedang kaum psikoanalis, dimulai oleh Freud, menyebutnya sebagai "neurosis".

Tak semuanya muram. Baik agama maupun psikoanalisis menganggap manusia yang cacat itu masih bisa diselamatkan. Bila bagi agama, penyelamatan itu tersedia dengan cara masuk Kristen atau agama yang lain; bagi psikoanalisis, orang bisa selamat dengan mengurai dan mengarahkan traumanya. Kedua-duanya mengakui ada yang tak terjangkau oleh bahasa dan pengetahuan manusia: bagi psikoanalisis, itulah "antah" atau "dunia bawah sadar"; bagi agama: yang "antah berantah" itu Tuhan.

Dengan transisi dari theologi ke psikoanalisis itu -ketika sukma manusia tak lagi diakui, dan yang diakui hanya jiwa (psyche)- orang diam-diam makin tak percaya bahwa ada hal-hal yang bisa disebut "transendental". Dalam ketidakpercayaan itu, nilai-nilai jadi sepenuhnya nisbi. Tak ada apa pun yang bisa mengatasi ruang dan waktunya sendiri. Yang "baik" bagi orang Kristen tak berarti "baik" bagi orang Islam. Yang "busuk" bagi orang Eropa abad ke-20 tak berarti "busuk" bagi orang Cina abad ke-21. Transendensi pergi. Imanensi menetap.

Tapi yang bagi saya menarik dan penting dalam pemikiran Eagleton ialah bahwa ia, seorang Marxis, tak melihat transendensi sepenuhnya bisa pergi. Banyak hal, misalnya seni dan bahasa, yang bukan sekadar respons dan pantulan keadaan sosialnya. Tapi itu tak berarti hal-hal itu "jatuh dari langit".

Demikian pula manusia. Jika tak ada konflik antara hal-hal yang lahir dari sejarah ("the historical") dan hal-hal yang melampau sejarah ("the transcendental"), hal itu karena sejarah justru "merupakan sebuah proses transendensi-diri". Inilah arti manusia sebagai "makhluk sejarah"; artinya ia yang mampu mengatasi dirinya sendiri. Maka ada transendensi yang "vertikal" dan ada yang "horizontal" -kata Eagleton. Yang pertama dianggap hal yang diturunkan dari luar sejarah, dari Tuhan, misalnya. Yang kedua merupakan bagian dan sekaligus loncatan melampaui batas-batas sejarah.

Saya kira di sinilah kita bisa percaya bahwa politik mampu untuk bergerak meloncat melampaui pusarannya sendiri: politik yang terpanggil untuk menjangkau sesuatu yang transendental meskipun tak membawa-bawa Tuhan; politik yang merasa diseru untuk melakukan yang "baik" bagi semua orang meskipun itu usaha perjuangan sekelompok orang.

Artinya, kita tak usah menyerah dengan mudah kepada politik dengan sinisme. Kita masih bisa percaya bahwa ada nilai-nilai yang menggugah manusia di luar cul-de-sac kita. Kita tak usah selalu menghalalkan bahwa politik tak lebih dan tak kurang adalah perhitungan kekuatan. Kita masih bisa menampik pandangan "siapa yang kuat akan dapat" dan "yang lemah tak akan pernah benar".

Maka kita perlu kembali ke politik yang tergoda oleh cakrawala: politik yang terpanggil untuk memperoleh dan memberikan nilai-nilai yang transendental.

Tanpa itu, kita hanya jadi bidak catur yang merasa menggerakkan langkahnya sendiri mengikuti siasat. Padahal, kita tiap kali harus jadi manusia, tiap kali bisa jadi manusia.

Goenawan Mohamad
MBM TEMPO, 10 Mei 2010

S o p i r

Khusus di pagi itu W, melihat ke luar jendela, ke arah langit yang masih belum terang penuh, dan bertanya, atau berdoa, atau berharap-harap cemas: -"Tuhan seluruh alam, akan bebaskah kita hari ini dari kebencian?"- sambil tak sadar ia pakai kata "kita" di kalimat itu. Seakan-akan "Tuhan" termasuk subyek yang ikut bertanya. Mungkin karena ia tak tahu di mana Tuhan -jangan-jangan Tuhan akrab merasuk ke dalam dirinya- atau mungkin karena ia makin merasa, di dunia yang berhari-hari dipanasi politik dan maki-maki dan suara bising di TV, Tuhan juga perlu teman untuk melawan kebencian dan kebisingan.

W, perempuan berumur 43 tahun itu, menyukai hening, -bukan karena hening punya makna religius yang dalam, tapi karena hening, di kota besar ini, semacam ruang yang bisa bebas dari kolonisasi suara yang menjerit-jerit: dominasi enam pengeras suara sehabis subuh dan knalpot ribuan sepeda motor yang melintas tak jauh dari rumahnya. Hening itu sebentar, tapi begitu berharga dan mengejutkan -seperti anggrek putih yang sendirian di kebun di sebelah kamarnya itu, kebun dengan tiga batang pohon dan 3 x 3 meter persegi petak rumput. Anggrek itu di sana tampak yang paling beda, sebuah selingan, sebuah surprise.

Kalau hidup tanpa surprise, apa jadinya dengan Penciptaan? W bertanya pada diri sendiri. Ia ingat seseorang mengutip Kant: "Die Sch pfung ist niemals vollendet". Penciptaan tak pernah usai. Pagi bukanlah serangkaian repetisi.

Ia memang merasa bisa bersyukur, pagi ini yang ia dapatkan adalah sejuk yang baru. Mungkin karena setelah beberapa malam yang gerah dan pengap, kebun itu memberinya oksigen yang seakan-akan datang buat pertama kali. Atau mungkin karena burung-burung. Tanpa mengenal mana yang prenjak dan mana yang kutilang, ia dengarkan kicau sehabis gelap itu seperti harapan yang kembali. Ternyata tak semua bisa digusur gedung-gedung kota yang mengalahkan pepohonan tempat beberapa makhluk hinggap dan hidup. Seperti halnya tak semua dibinasakan oleh bising. Biarpun cuma beberapa menit. Kata akhir mengenai kehidupan ini belum bisa diucapkan.

Tapi benarkah? Benarkah selingan dan surprise ringkas itu punya makna yang lebih besar dalam hidup -terutama hidup di kota yang luas tapi berjubel itu? Bisakah ia masih berharap dari manusia, bukan dari burung dan kembang?

Pengantar koran datang. Ia malas membaca halaman pertama: terlalu banyak kabar dan statemen buruk. Ia malas membaca halaman opini: terlalu banyak tulisan yang tak memberinya jawab terhadap yang diucapkannya tadi tentang kebencian. Ia hanya membaca halaman iklan, kemudian melupakannya.

Setelah sarapan kecil, ia putuskan untuk pergi lebih pagi ke kantor. Ia tinggalkan secarik kertas dengan pesan kepada suaminya yang baru akan pulang siang nanti dari Yogya, menengok T, anak mereka yang bersekolah di sana: "Makanan sudah aku siapkan di kulkas".

Lalu ia berjalan ke ujung gang, menunggu taksi.

Sopir taksi itu mengenal betul jalan ke arah kantornya di Kemang Timur. Sambil duduk di jok belakang, W mencoba mengirim beberapa pesan pendek lewat telepon genggamnya ke asistennya. Tapi tiba-tiba matanya tertarik ke sebuah foto keluarga yang tak lazim tertempel di dasbor: sepasang suami-istri dan seorang anak perempuan. Pasti sopir itu dan keluarganya.

"Ini anak saya, Bu," tiba-tiba sopir itu berkata, tahu bahwa penumpang di belakangnya memperhatikan foto itu.

"Dia besok akan dioperasi otaknya," katanya lagi.

"Kenapa, Pak?"

"Dia sering pingsan. Dia sudah SMA, anaknya pinter, rapornya bagus. Tapi dia sering pingsan dan harus berhenti bersekolah. Kata dokter, ada cairan dalam otaknya yang mengganggu. Mungkin karena sering jatuh dulu waktu kecil."

"Dia anak kami satu-satunya, Bu. Saya bikin apa saja supaya dia bisa sembuh. Saya orang miskin. Tapi dia harus selamat."

"Pasti mahal sekali biayanya, Pak?"

"Saya berusaha dapat surat keterangan tanda miskin, Bu. Aduh, bukan main susahnya. Saya datang bolak-balik ke kantor Kecamatan Balaraja -kami tinggal di Tangerang- dan selalu ditolak. Malah nggak dilayani. Delapan kali, Bu. Delapan kali saya ke sana, menghadap. Membawa surat lengkap dari RT, RW, kelurahan...."

"Sampai sekarang belum dapat surat itu?"

"Akhirnya saya marah, Bu. Saya meledak, begitulah. Saya bilang pada ibu-ibu petugas yang menerima surat-surat itu, 'Apa ibu-ibu nggak pernah punya anak, nggak pernah anaknya sakit?' Saya bilang, 'Baca, nih, Bu, baca: apa yang tertulis di surat dari lurah saya ....'"

"Akhirnya mereka baca...."

"Lalu?" tanya W.

"Ternyata ibu-ibu itu masih punya hati, Bu. Mereka nangis setelah membaca. Mereka kasih saya surat keterangan itu. Jadi Alhamdulillah, saya bisa bawa anak saya ke dokter untuk dioperasi tanpa bayar...."

"Syukurlah, Pak, saya ikut senang," sahut W.

Tiba-tiba nada suara sopir itu berubah. "Tapi saya nyesel, Bu, saya jadi sedih banget."

"Saya sedih banget kok saya sampai marah-marah kepada para petugas di kecamatan itu. Itu kurang patut, kan, Bu. Sewenang-wenang, namanya...."

W terdiam.

Ia ingat sejuk tadi pagi, setelah malam yang gerah. Ia ingat burung. Ia ingat kembang anggrek. Ia merasakan sesuatu yang mengguncangkan hatinya. Ia bersyukur berjumpa dengan seorang yang seperti jadi jawab untuk doanya tadi pagi. Tapi sengajakah Tuhan membuat keadaan begitu muram hingga selingan seperti kisah sopir itu jadi sangat berarti? Bila demikian apa kehendak-Nya?

W turun dari taksi. Sopir itu berkata: "Doakan, ya Bu, anak saya supaya selamat."

Di kantor, di mejanya, ia berdoa. Untuk seorang anak perempuan yang tak dikenalnya. Tapi ia makin tahu Tuhan tak bisa diduga. Mungkin Ia pertama-tama adalah pengguncang hati. Selebihnya Penciptaan berjalan. Belum selesai.

Goenawan Mohamad
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/15/CTP/mbm.20100315.CTP133011.id.html

P i n t u

Mereka saling tak kenal, tapi masing-masing mereka berjalan ke sebuah pintu yang jauh. Ada seorang perempuan tua yang memetik tiga butir biji kopi di perkebunan negara. Ada seorang lelaki setengah baya yang mengambil dua batang ketimun di kebun orang. Ada seorang perempuan yang dituduh memfitnah karena mengeluh di surat kabar sore kota itu.

Mereka berjalan dari sudut-sudut yang tak dekat. Ketika mereka tiba di gerbang yang berbeda-beda itu, masing-masing dicegat penjaga.

”Mau ke mana?” tanya juru pintu.

”Ketemu Hukum,” sahut mereka, sebuah jawaban yang sama, dengan logat yang berbeda-beda, di tempat yang berjauhan.

”Belum boleh masuk,” kata sang penjaga.

Sebelum saya lanjutkan, para pembaca tentu tahu, saya sedang meminjam dari Kafka untuk cerita ini; maksud saya, saya akan memakai —dengan diubah di sana-sini— parabelnya yang ganjil dan muram, Vor dem Gesetz (”Di Depan Hukum”), karena meskipun ditulis di Praha di awal abad ke-20, kali ini rasanya ia diceritakan untuk kita.

Di depan Hukum, pintu terbuka, tapi perempuan itu, tak bisa melangkah masuk. Ia mencoba melihat sedikit ke dalam, tapi mengurungkan niatnya, ketika penjaga pintu itu berkata: ”Kalau kamu ingin masuk, meskipun sudah aku larang, silakan saja. Tapi di balik pintu ini ada pintu lain, dan di baliknya lagi, ada pintu lagi, demikian seterusnya. Tiap pintu ada penjaganya, yang makin lama makin perkasa dan makin angker. Bahkan di pintu ketiga saja, si penjaga begitu rupa wajahnya hingga aku sendiri tak berani melihat.”

Perempuan itu diam. Si penjaga menerima suap, dengan alasan: ”Supaya nyonya tak merasa ada yang ketinggalan,” tapi perempuan itu memutuskan akan menunggu saja. Ia pun duduk di depan pintu. Dan ia duduk di sana bertahun-tahun, hingga ia hafal bagaimana gerak tangan penjaga itu menabok nyamuk, membersihkan kutu. Ia bahkan hafal berapa ekor kutu tiap hari naik ke topi itu.

Sampai akhirnya perempuan itu tua, rabun, dan mati.

Tapi beberapa saat sebelum mati, ia melihat seberkas cahaya bersinar dari bagian dalam gerbang. Hanya sebentar. Ketika dengan kupingnya yang besar si juru pintu menangkap bunyi napas itu melemah, ia pun mendekat. Ia berdiri mengangkangi jasad si nenek yang tergolek. Pada detik-detik terakhir, masih didengarnya bisik itu bertanya: ”Tuan, katakan, kenapa selama bertahun-tahun ini, tak ada orang lain yang datang kemari? Kecuali saya?”

Penjaga itu melepaskan topinya sebentar, membersihkannya dari kutu No. 72, dan menjawab: ”Orang lain tak ada yang kemari, karena pintu ini memang dibuat hanya untuk kamu.”

Dan ajal pun menjemput perempuan yang datang dari jauh beberapa puluh tahun yang lalu itu. Dan pintu itu ditutup.

Siapa penjaga itu gerangan? Adakah ia aparat penghambat untuk membuat Hukum, yang ditulis dengan huruf ”H”, merupakan sesuatu yang melarang dan sekaligus terlarang —semacam firman suci yang bilang ”jangan” dan seketika itu jadi kata-kata yang tak boleh disentuh?

Ataukah ia bagian dari façade yang menyembunyikan rahasia bahwa Hukum sebenarnya tak pernah ada?

Perempuan itu memutuskan tak jadi masuk. Ia hanya menunggu. Menunggu. Entah sabar atau gentar, entah tawakal atau putus asa. Kita tak tahu sudah pernahkah ia dinyatakan bersalah sebelum datang ke sana. Kita tak tahu merasakah ia bahwa dirinya tak layak, hingga tanpa digertak lebih lanjut, ia patuh. Yang kita tahu: dilakukannya itu dengan kemauan sendiri. Tapi mungkin ia sebenarnya tak bebas. Menunggu adalah sebuah situasi antara bebas dan tak bebas —terutama menunggu Hukum, yang ditulis dengan ”H”.

Tapi mungkin juga perempuan itu telah terkecoh. Ia menyangka Hukum adalah Keadilan. Sangkaannya berlangsung sampai akhir: ia melihat (tapi benarkah ia melihat?) berkas cahaya yang sejenak itu, dan barangkali merasa diyakinkan bahwa di balik itu ada Keadilan itu sendiri.

Tapi Hukum tak identik dengan Keadilan.

Hukum bahkan ruang tertutup, dan Keadilan tak selamanya betah di dalamnya. Dalam novel Kafka, Der Proseß, ada tokoh, Titorelli namanya, seorang perupa yang aneh, yang menggambar Keadilan dengan sayap pada tumit kaki. Keadilan selamanya akan terbang dari satu tempat yang terbatas, terutama ketika hukum merasa jadi Hukum, begitu angkuh, kukuh, dan kaku, bahkan akhirnya jadi bagaikan berhala yang membuat manusia jeri. Berhala: patung bikinan manusia yang disembah manusia —seakan-akan benda itu bebas dari tangan manusia, seakan-akan ada roh di dalamnya, atau seakan-akan ia bisa mewakili sang roh seutuhnya. Padahal mustahil. Sebab itu ada selalu akan datang para ikonoklas, yang dengan niat baik memperingatkan: berhala hanyalah berhala. Hukum hanya hukum. Yang transendental tak ada di sana. Dan para ikonoklas pun akan menetakkan kapak ke batu atau kayu atau logam itu….

Jika Keadilan adalah sesuatu yang transendental, memang mustahil ia diwakili oleh hukum yang disusun di ruang para legislator, dicoba di depan mahkamah, dan dijaga jaksa dan polisi dengan sel-sel penjara yang sumpek. Sesuatu yang transendental bukan produk dari dunia ini, meskipun ia meraga —dari kata ”raga”— di dunia.

Perempuan itu mungkin telah terpengaruh oleh ideologi yang bertahun-tahun mengatakan bahwa Hukum justru sesuatu yang harus angker, mengandung misteri, hingga tak mudah dimasuki.

Atau jangan-jangan karena cerita ini tak berasal dari Indonesia, melainkan dari sebuah negeri tempat hukum dibuat oleh Negara yang dibayangkan Hegel, dengan rasa kagum kepada Republik Plato: sebuah kesatuan politik, etik, hukum, dan budaya yang utuh. Tapi bagi kita di Indonesia, apa yang bisa dikatakan tentang ”Negara”, selain sebagai lapisan penjaga pintu yang jangan-jangan hanya menjaga sesuatu yang praktis kosong, karena tak jelas? Menjaga ”Hukum”, yaitu ketidakpastian?

Goenawan Mohamad
TEMPO, 7 Desember 2009

Rendra, (1935 - ….)

Saya tak bisa mengerti bagaimana Rendra ”pergi selama-lamanya”, kecuali bahwa jasad itu dimakamkan, 7 Agustus 2009, dalam umur hampir 74. Rendra tak pernah mati: ia telah memberi kita puisi.

Lalu terdengarlah suara
di balik semak itu
sedang bulan merah mabuk
dan angin dari selatan.

Sajak seperti ini ditulis sekitar setengah abad yang lalu. Tapi deskripsinya yang bersahaja dan terang tetap menyembunyikan sesuatu yang seakan-akan baru terungkap secara mendadak buat pertama kalinya hari ini. Rendra menghadirkan yang tak terhingga. ”Tujuh pasang mata peri/terpejam di pohonan”. Imaji seperti itu terus-menerus tak bisa dibekukan oleh tafsir.

Puisi tentu saja bisa beku, juga puisi Rendra. Ini terjadi ketika apa yang tumbuh dan hidup dari dalamnya -yaitu yang fantastis, yang ganjil, yang misterius- ditiadakan. Ini yang terjadi ketika puisi diambil alih perannya oleh ajaran, dengan niat bisa berguna secara efektif. Dan zaman bisa membutuhkan itu: karena keadaan, kita dengan brutal menuntut puisi untuk mati suri.

Saya tak ingin Rendra, yang sebagai penyair rela mengorbankan banyak hal -termasuk apa yang terbaik dari dirinya- harus dikorbankan berkali-kali.

Sebab itu, ketika kini Rendra hanya diingat sebagai suara kritik dan kearifan sosial yang menggugah, saya ingin mengenangnya lebih dari sekadar itu.

Di sekolah menengah pertama sekitar tahun 1955, saya terpesona membaca sajak Litani Domba Yang Kudus di majalah Kisah. Sajak Rendra ini melantunkan pengulangan yang berbunyi seperti dalam doa, tapi juga seperti permainan anak-anak yang tangkas, dengan imaji yang datang dari khazanah yang terasa akrab -yang datang dari latar agama Katolik yang membesarkan sang penyair. Seperti sebuah sajak lain dari masa ini, yang ditulisnya sekitar hari sakramen pernikahannya dengan Sunarti Suwandi:

Di gereja St Josef
tanggal 31 Maret 1959
di pagi yang basah
seorang malaikat telah turun.

Seorang malaikat remaja
dengan rambut keriting
berayun di lidah lonceng.

Maka sambil membuat bahana indah
dinyanyikan masmur
yang mengandung sebuah berita
yang bagus.

Dan kakinya yang putih indah
terjuntai

Suara itu sungguh berbeda dari corak umum puisi tahun 1950-an lain. Puisi Rendra adalah sebuah kecenderungan naratif yang unik, lincah, cerah, dan acap kali amat manis.

Seorang kritikus, Subagio Sastrowardojo, menunjukkan bahwa dalam sajak-sajak Rendra terdapat pengaruh kuat puisi penyair Spanyol Frederico Garcia Lorca, yang di Indonesia waktu itu diperkenalkan dengan bagus oleh Ramadhan K.H. Tapi orang juga bisa mengatakan, dalam puisi Rendra masa itu bergema lagu dolanan anak-anak Jawa. Bagi saya itu menunjukkan, tak seperti Chairil Anwar dan Rivai Apin yang berseru memilih laut dan meninggalkan daratan, Rendra -seperti Lorca, seperti dolanan anak-anak dusun- lebih akrab dengan lanskap yang terdiri dari bukit, jalanan, rumput, daun, dan burung-burung. Dalam buku Empat Kumpulan Sajak, ada kutipan sepucuk suratnya kepada sahabatnya, D.S. Moeljanto, bertahun 1955, yang menyatakan bahwa ia ingin ”tetap bergantung pada daun-daun, dan air sungai”.

Bagi Chairil, Rivai, dan Asrul Sani -mungkin karena mereka datang dari lingkungan yang terbentuk oleh adat merantau- laut adalah kemerdekaan, dengan risiko menghadapi malapetaka dan kesendirian. ”Apa di sini,” kata Rivai Apin memaki tanah asal dalam salah satu sajaknya, ”batu semua!”

Puisi Rendra, sebaliknya, tak merayakan laut, tak menggambarkan diri sebagai kelasi yang hanya singgah di bandar asing dengan perempuan yang cukup dipeluk untuk beberapa saat.

Pada 1953, dalam sebuah pidato tentang Chairil Anwar di hadapan ”sastrawan-sastrawan muda Surakarta”, ia mengecam para seniman yang meniru-niru ”jalang”-nya Chairil Anwar. Para pembuntut macam itu, kata Rendra, hanya ”menjalang dengan otak babinya”.

Rendra tak terbatas mengkritik para epigon Chairil Anwar. Terhadap sikap Chairil sendiri ia menarik garis. ”Konsekuensi dari ajakan melepas nafsu Chairil dalam sajaknya Kepada Kawan,” demikian kata Rendra, ”adalah penghapusan undang-undang, yang berarti lebih dahsyat dari bom atom.”

Pandangan itu kemudian berubah; kita memang tak bisa berbicara tentang satu Rendra. Ia kemudian mempesona kita ketika ia berbicara tentang peran ”orang urakan”: orang-orang yang, seperti Ken Arok dalam sejarah, berada di luar ketertiban hukum, bahkan merupakan antitesis dari ketertiban sebagai ideologi yang berkuasa, dan dengan posisi itu, para ”urakan” justru berperan untuk pembaharuan, transformasi sosial, dan pembebasan.

Pada akhirnya, posisi ”urakan” bagi Rendra lebih penting dan lebih menarik ketimbang posisi pembela ketertiban. Meskipun ia tak pernah memaki tanah asal sebagai ”batu semua!” sebagaimana Rivai Apin, ia tak pernah tergerak untuk mensakralkan tempat tinggal, rumah, dan negeri asal.

Hubungannya dengan tradisi, dalam hal ini tradisi Jawa, tak akrab. Baginya kebudayaan Jawa adalah sebuah ”kebudayaan kasur tua”: sebuah tempat mandek yang hanya enak buat tidur nyenyak.

Tapi ia melihat tradisi dan masa lalu tak satu. Masa lalu yang dikecamnya adalah ”kebudayaan Jawa baru, yang kira-kira dimulai abad ke-18 atau akhir abad ke-17”. Ada masa lalu lain, yang menurut Rendra dilupakan orang Jawa sendiri. Dalam ”tembang-tembang kuno,” katanya, ”ada ajaran yang mengajak kita untuk mandiri, untuk berdiri sendiri, untuk mengada.”

Rendra tak menyebut dengan jelas ”tembang kuno” mana yang mengajarkan demikian. Ia hanya menyebut kisah Dewa Ruci, kisah tentang Bima yang mencari dan kemudian menemukan ”dirinya sendiri”. Agaknya yang jadi soal bukanlah tradisi itu sendiri, tapi kemandekan yang mencekik individu. Dalam kebudayaan tradisional yang ada, kata Rendra, ”individu belum diketemukan”.

Pada 1967 ia pergi ke Amerika Serikat, dan hidup di Kota New York. Dari sana datang beberapa puisinya yang matang dan memukau, yang terkumpul dalam Blues Untuk Bonnie. Dalam sepucuk surat yang ditulisnya dari sana, bertanggal 29 Mei 1967, ia mengatakan, ”Perubahan terjadi di dalam saya …. Adapun yang paling memberikan kesan pada kesadaran saya dewasa ini ialah ilmu pengetahuan. Saya merasakan ini sebagai imbangan yang sehat untuk kesadaran mistik dan seni yang ada dalam diri saya”.

Dari sini ia berbicara untuk melaksanakan ”firman modernisasi”. Ia bersuara tentang agar orang Indonesia ”melawan alam”. Ini ditandaskannya kembali ketika ia, bersama awak Bengkel Teater Yogya memperingati Hari Sumpah Pemuda pada 1969. Ia berpidato dengan teks yang ditulis tangan. Ia berbicara bagaimana di Barat kehidupan diatur oleh mesin bikinan manusia, dan bagaimana di Indonesia individu bagaikan sekrup dan gotri yang ditentukan perannya oleh semacam mesin lain, yakni alam. Individu tak bisa merdeka, katanya, karena seluruh hidupnya hanya merupakan onderdil yang sudah ditetapkan status dan tugasnya dalam tradisi. Panggilan zaman yang sekarang adalah melawannya, kata Rendra.

Di sini ada gema yang kembali dari pemikiran yang dibawakan para sastrawan pada era 1930-an, terutama oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Suara itu kemudian dilanjutkan Soedjatmoko ketika menulis pengantar buat majalah Konfrontasi pada 1955: ia menjelaskan kenapa harus ada ”konfrontasi” dengan ”faktor-faktor kebudayaan” yang tidak mendukung pembangunan bangsa. Rendra meneruskan ”firman modernisasi” itu.

Tapi dunia modern, sebagaimana dicemaskan Sanusi Pane, seorang penganut Theosofi yang memuja masa lalu India, punya sisi gelap. Tak ada yang baru di sini: Max Weber meramalkan bahwa ”akal instrumental” yang memacu dunia modern pada akhirnya akan membawa manusia ke dalam ”kerangkeng besi”. Mazhab Frankfurt melihat ”Pencerahan” yang membawa ”firman modernisasi” pada akhirnya melahirkan penindasan.

Sanusi Pane memandang sisi gelap itu seraya memegang gambaran tentang ”Timur” dalam idealisasi kaum Orientalis. Akhirnya, sebagai kelanjutan sikap ”anti-Barat”, penyair Madah Kelana itu memuja semangat Jepang yang fasistis.

Berbeda dari Sanusi, kaum intelijensia Indonesia yang hidup dalam dasawarsa 1970 dan 1980 punya acuan lain.

Inilah masa ketika Soedjatmoko, yang agaknya terpengaruh oleh Schumacher, dan Schumacher yang terpengaruh oleh Budhisme, berbicara tentang perlunya ”teknologi madya”. Ini juga masa ketika Arief Budiman mengedepankan ”teori dependenzia” yang mengecam ”ketergantungan” Dunia Ketiga kepada modal. Ini juga masa ketika Rendra mementaskan Mastodon dan Burung Kondor serta Perjuangan Suku Naga, yang mengkritik ”pembangunanisme” kekuasaan ”Orde Baru”.

Tampak ada perubahan yang tajam dari seruan ”modernisasi” dan ”melawan alam” yang ditulisnya pada akhir 1960-an. Saya tak tahu, adakah perubahan itu mendasar sifatnya dan akan menetap. Dunia sedang bergeser lagi. Semangat ”teknologi madya” yang merupakan ”Gandhisme baru” tampaknya tak bergema lagi, mungkin karena dari ide itu tak ada jawaban bagaimana negeri-negeri miskin akan bertahan menghadapi negeri yang memakai teknologi tinggi. Teori ”dependenzia” sudah ditinggalkan para teoritikusnya sendiri di Amerika Latin. Pembangunan sosialis model RRC zaman Mao digantikan pembangunan ala borjuis dengan gegap-gempita dan mencengangkan dunia.

Rendra belum menjawab pergeseran besar ini. Tapi ia telah memberi kita sebuah kearifan yang boleh dibilang inti dari ”firman modernisasi” yang sering dilupakan. Kearifan itu tersirat dari kata-katanya: ”Kreativitas saya adalah kreativitas orang yang bertanya pada kehidupan.”

Puisi bukanlah sebuah pertanyaan, tapi puisi tak ingin menjebak kita dengan jawaban. Seorang penyair akan merasakan gundah ketika orang ramai menuntutnya jadi pemberi fatwa.

Rendra -di pentas selalu karismatis, suaranya memukau- akan dengan gampang berada dalam status itu: seorang penyair yang jadi intelektual publik karena keadaan yang tertekan memaksanya demikian, dan seorang intelektual publik yang kata-katanya berubah jadi khotbah karena orang ramai -dengan dorongan tersendiri- mendesaknya.

Saya kira ada kegundahan itu dalam Khotbah, salah satu sajak yang akan kekal dalam sejarah kesusastraan mana pun.

Fantastis.

Di satu Minggu siang yang panas
di gereja yang penuh orangnya
seorang padri muda berdiri di mimbar.

Wajahnya molek dan suci
matanya manis seperti mata kelinci
dan ia mengangkat kedua tangannya
yang bersih halus bagai leli
lalu berkata:
”Sekarang kita bubaran
Hari ini khotbah tak ada”.

Tapi orang-orang tak beranjak. Mereka tetap berdesak-desakan. Mata mereka menatap bertanya-tanya. Mereka ingin benar mendengar. Mereka pun berdesah, barbareng, dengan suara aneh. Padri itu menyaksikan semua itu dengan cemas:

”Lihatlah aku masih muda.
Biarkan aku menjaga sukmaku.
Silakan bubar.
Ijinkan aku memuliakan kesucian.
Aku akan kembali ke biara
Merenungkan keindahan Ilahi.”

Tapi orang banyak itu tak membiarkannya. Mereka tak mau bubar. Mereka akhirnya mendesak, dan dalam sebuah orgi yang buas dan bernafsu, memperkosa sang padri, mencincang dagingnya, memakannya, dalam suara gemuruh, ”cha-cha-cha, cha-cha-cha .…”

Fantastis.

Jakarta, 8 Agustus 2009

Goenawan Mohamad, MBM TEMPO, 10 Agustus 2009

Kamar

Sajak itu menghadirkan sebuah kamar. Luasnya cuma 3 m x 4 m, “terlalu sempit buat meniup nyawa”. Penghuninya tujuh. Ruang pun terasa kerdil dan rudin, ketika sebuah jendela menghubungkannya dengan dunia luar yang begitu perkasa.

Dalam sajak itu pula Chairil Anwar melukiskan kemurungan dan kelesuan kamar itu dengan sederet imaji yang makin lama makin dramatis. Sang ibu “tertidur dalam tersedu”. Sang bapak “terbaring jemu”. Mata lelaki tua itu menatap ke sesuatu yang mungkin hanya sebuah citra ketidak-berdayaan: gambaran “orang tersalib di batu”. Cahaya terbatas. Malam itu bulan mengirimkan sinarnya sedikit untuk mengintip, dan tampak “sudah lima anak bernyawa di sini”.

Suasana represif, seperti sel-sel bui yang padat tapi kehilangan suara. “Keramaian penjara sepi selalu”.

Chairil menuliskan baris-baris itu sekitar setengah abad yang lalu, di Jakarta yang penduduknya belum lagi empat juta. Kini kota ini -yang baru saja berulangtahun ke-482- dihuni 12 juta orang, dan membaca sajak itu kita terpekur: apa makna sebuah ruang (mungkin sebuah rumah) di kota seperti ini? Bagaimana pula kelak, di tahun 2025, ketika diperhitungkan hampir 70% penduduk Indonesia hidup di kota-kota? Apa yang tengah kita saksikan: sebuah progresi kepadatan dan ketercekikan?

Kecemasan atas kota-kota yang padat tak hanya terbatas di Dunia Ketiga. Di pertengahan abad ke-20, ada sebuah keluhan tentang Paris: “Di Paris tak ada rumah”. Itu tulis Gaston Bachelard, filosof Prancis itu, dalam La poétique de l’espace. “Penduduk kota-kota besar tinggal di dalam kotak-kotak yang dipasang-susun”. Akhirnya rumah hanya terbangun horisontal; ia kehilangan “kosmisitas”-nya. Tak ada lagi pertautannya dengan yang kosmis, sebagaimana ia kehilangan angkasa, terlepas arti misteri keagungan.

Keluhan Bachelard memang menyiratkan sebuah nostalgia, kerinduan kembali kepada suasana tempat tinggal yang dengan nyaman dihuni bertahun-tahun di pedusunan dan kota kecil di pedalaman -sesuatu yang tentu saja tak bisa berlaku dalam latar sejarah sosial-ekonomi Indonesia.

Di Indonesia, terutama di Jawa, kepadatan penduduk sudah lama merampas pedusunan dari suasana sejuk-tenteram seperti yang dulu diidealkan lukisan Dazentje. Petani miskin tak mampu lagi punya rumah yang layak dirindukan. Tanah yang kian sempit diolah dan dimanfaatkan oleh penghuni yang kian lama kian banyak. Sebuah “involusi pertanian” (dalam istilah terkenal Clifford Geertz) terjadi: bukan kekayaan dan keluasan yang dibagi-bagi, melainkan kemelaratan dan kesempitan. Kamar yang dilukiskan Chairil bisa juga berlaku bagi ruang di rumah-rumah dusun.

Keadaan memang sedikit berubah sekarang, setelah program pengendalian pertumbuhan penduduk dua dasawarsa yang lalu berhasil. Pertumbuhan kini tinggal 1,3%. Tapi jika lihat Jakarta, kepadatan tetap sebuah kenyataan yang menyebabkan hubungan antara manusia dan tempat tinggalnya demikian tak membekas. Kita mengalami, dan menyaksikan, sejenis neo-nomadisme: orang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain; “rumah” bukanlah faktor penting dalam stabilitas.

Orang hidup dari rumah kontrakan satu ke rumah kontrakan lain. Orang tak lagi mengenal tempat sebagai dunung, sebuah kata Jawa yang bukan saja menunjukkan sebuah situs fisik, tetapi juga afeksi, sentuhan perasaan yang positif, ruang yang pas untukku. Tempat telah jadi komoditi. Ia bukan lagi bagian dari pengalamanku yang tak bisa dipertukarkan. Ia bukan lagi mendapatkan wujudnya sesuai dengan wujud diriku; ia tidak lahir dari prosesku mengureg (burrow, bahasa Inggrisnya), proses seperti ketika tikus tanah membuat ruang hidupnya dengan membuat liang yang cocok. Para nomad baru tak membangun liangnya; ia masuk ke sebuah geografi yang sudah disiapkan untuk siapa saja. Di sana, ia hanya seorang tamu.

Neo-nomadisme itu juga lahir dari jarak: di Jakarta, rumah dan tempat kerja seringkali begitu jauh, lalulintas begitu padat, hingga lebih lama orang hidup di jalanan ketimbang di kamarnya sendiri. Ia akan berangkat pukul enam pagi, sampai di rumah kembali pukul tujuh malam, untuk kemudian duduk menonton televisi tentang dunia jauh, sebelum tidur, mungkin mimpi. Dan pada pukul lima ….

Tapi tetap ada benarnya, bahwa seorang nomad tak pernah sempurna sebagai seorang nomad. Pada tiap kesempatan, manusia mencoba membentuk dunung-nya. Juga di Jakarta. Ada tempat-tempat yang kita bangun dan tempati dengan betah, juga di luar apa yang biasa disebut “rumah”. Ada ruang, sebagiannya tersembunyi dalam hati, yang tak hendak dan tak bisa diperjual-belikan: sebuah pojok di taman, sebuah sudut kota yang menyimpan kenangan, sebuah pasar yang menambat hati, sebuah kedai, sebuah stasiun bis, sebuah tempat pertemuan .…

Di ruang-ruang yang jadi dunung, ada tenaga yang menarik kita ke dalam, membentuk setitik pusat, membangun dunia yang seakan-akan tanah yang kita ureg. Tapi di zaman ini, ada tenaga yang juga menarik kita ke luar, karena tempat apapun pada akhirnya hanya sebuah ruang transit. Barangkali yang akan tetap akhirnya hanya nomor HP atau alamat e-mail. Dan kita tak menyebut diri "tuna-wisma".

Hari ini dan mungkin nanti, Jakarta adalah arus di mana “wisma” tak lagi relevan. Yang ada adalah kemah dalam hidup yang tak bisa mandeg. Ada yang hilang dalam kepadatan itu. Tapi manusia berjalan terus, terengah-engah makin tua, mencoba bisa hidup walaupun dengan sel-sel sempit yang kehilangan suara, dalam “keramaian penjara sepi selalu.”

Goenawan Mohamad
TEMPO Interaktif, 29 Juni 2009

Politik-P

Di bilik suara itu aku tertegun: di sini aku sendiri, satu di antara jutaan suara lain, satu noktah di dalam arus 170 juta manusia, mungkin patahan bisik yang tak akan terdengar. Ini sebuah pemilihan umum; statusku: sebuah angka.

Di ruang yang sempit itu, beberapa menit aku menatap lembar-lembar kertas yang diberikan kepadaku. Sederet gambar. Sejumlah nama. 99% tak kukenal. Kalau ada yang kukenal, ia terasa berjarak dari diriku. Tak ada nama partai dan orang yang tercantum yang menggerakkan hati saya. Tak ada ada dorongan kesetiaan yang akan membuat aku dengan gigih memilih sambil berkata pelan tapi bangga, di bilik itu, “Partaiku, wakilku!”.

Aku tertegun: apa aku, apa mereka? Partai-partai itu sehimpun penanda yang tampaknya tak berkaitan dengan yang ditandai; mungkin bahkan tak ada sama sekali yang mereka tandai. Yang jelas, mereka tak membuatku mati-matian ingin mengisikan makna, dengan seluruh keyakinan, ke dalam penanda kosong itu.

Tapi aku mencontreng, aku memilih. Dengan demikian aku mengubah diriku jadi satu satuan numerik, sebuah unsur dalam sebuah ritus kolektif. Dan dengan demikian pula aku termasuk, tergabung, ke dalam sesuatu yang tak pernah, dan mungkin sekali tak akan, jadi bagian hidupku.

Jangan-jangan seluruh ritus ini, setidaknya di tahun 2009 ini, adalah sebuah alienasi. Aku bayangkan mungkin yang serupa terjadi di sebuah pabrik: seorang buruh mengerahkan seluruh tubuhnya dan mencucurkan keringatnya untuk sebilah gunting atau sepasang sepatu, dan pada saat itu juga berubah: ia hanya jadi tenaga-kerja-sebagai-komoditi; ia tak berkaitan lagi dengan buah tangannya sendiri. Ia terasing.

Aku pun ke luar dari bilik suara, aku melangkah meninggalkan TPS, dan tak merasa amat peduli mana yang akan menang dan yang akan kalah dalam pertandingan lima tahun sekali ini. Ada jarak antara aku dan ritus itu. Saling tak kenal lagi, saling terasing. Mungkin inilah yang aku alami: politik yang telah mati.

Di rumah aku baca lagi bab-bab yang berat dari buku Kembalinya Politik, yang ditulis beberapa pemikir politik mutakhir Indonesia, dengan pengantar Rocky Gerung, sebuah buku yang dipersembahkan kepada A. Rahman Tolleng, seorang aktivis yang tak kunjung reda kesetiaannya kepada politik.

Tapi di sini, “politik” berarti politik-sebagai-perjuangan, “politik-P”. Bukan politik yang telah mati. Bukan politik-sebagai-ritus, “politik-R”.

“Politik-R” adalah politik yang tercetak dalam gambar-gambar di lembaran kartu suara 2009 itu. “Politik-R” datang karena ritus adalah repetisi yang diwajibkan dan disepakati. Repetisi bisa membawa daya magis, seperti mantra yang berkali-kali dirapal, tapi juga sebaliknya: bahkan sembahyang yang suatu ketika khusyuk juga bisa kehilangan rasa ketika dilakukan berulang-ulang.

Kita bisa juga mengatakan, “politik-R” adalah politik tanpa la passion du réel — untuk memakai kata-kata Alain Badiou, pemikir yang banyak dikutip dalam Kembalinya Politik.

Tanpa passion, tak ada gairah. Tanpa gairah untuk bersua dan memasuki le réel, berarti tak ada tekad untuk membuka diri kepada yang paling tak terduga. Le réel ada dalam tubuh kita, di bawah-sadar kita, dalam relung gelap kebersamaan kita: wilayah Antah Berantah yang tak terjaring dalam “pengetahuan”, tak tercakup dalam bahasa, tak dapat diatur dalam tata simbolik. Di sanalah segala rencana dan doktrin terbentur.

Tapi justru sebab itu, politik adalah perjuangan. “Politik-P”, adalah laku yang militan, karena ada keberanian mempertaruhkan nasib, menabrak apa yang sudah pasti untuk sesuatu yang belum. Tapi perjuangan itu memanggil aku, melibatkan diriku, bahkan perjuangan itulah yang menjadikan aku sebagai subyek — bukan badan pasif yang datang ke kotak suara dan pergi dengan rasa asing kepada apa yang dilakukannya sendiri.

“Politik-P” itu pernah terjadi ketika Indonesia diproklamasikan merdeka, 17 Agustus 1945, atau ketika para pemuda melawan Tentara Sekutu di Surabaya, 10 November 1945, atau ketika para mahasiswa menantang rezim Orde Baru dan tanpa senjata menduduki Parlemen sampai Suharto terdesak mundur.

Tentu, kejadian itu jarang. Selalu datang “politik-R” menggantikannya. Tapi yang menyebabkan aku merasa terasing di tahun 2009 bukan semata-mata “politik-R” yang tak terelakkan. Di atas saya katakan, tanda gambar dan nama politisi itu tak menandai apa-apa - tapi mungkin saya keliru. Mereka sebenarnya sebuah simptom. Mereka gejala dua nihilisme yang bertentangan.

Nihilisme pertama menampik politik sebagai proses kebenaran - karena kebenaran dianggap tak perlu. Hampir semua partai didirikan bukan karena ada satu subyek kolektif yang tergerak oleh keyakinan tentang yang benar dan yang tidak. Bahkan beberapa partai bukanlah “partai politik” (yang mengandung “kebersamaan”), melainkan “partai palangki”: dibuat hanya untuk jadi tempat mengusung sang pemimpin.

Nihilisme kedua juga menampik politik sebagai proses kebenaran. Tapi ia berbeda dari nihilisme pertama. Bagi para pelakunya, kebenaran ada, tapi bukan sebuah proses. Kebenaran sudah selesai. Tak ada pengakuan, apalagi gairah, akan le réel. Maka tak ada celah bagi yang baru, yang tak terduga-duga, yang lain.

Di sini pun sebenarnya yang terjadi hanya pengulangan. Sebab para pak turut dogma bukanlah orang yang berjuang. Perjuangan dalam arti sebenarya melawan kebekuan dan represi, juga dalam pikiran sendiri.

Sekian puluh tanda dan nama, dua nihilisme….

Di tengah itu, bagaimana aku tak akan terasing? Bagaimana aku tak akan merasa diri hanya sebuah angka kurus di bilik suara, jari penyontreng yang sebentar lagi akan ditelan ritus 170 juta manusia?

Goenawan Mohamad, Majalah Tempo, 13 April 2009

Karnivalesk

SEORANG pengamen, dengan rambut gondrong dan gigi gingsul, dengan jaket yang penuh ditempeli kancing bergambar, memainkan gitarnya di sebuah tepi jalan di Tangerang. Namanya Herdy Aswarudi. Dia calon legislator dari Partai Bulan Bintang. Menurut harian The Jakarta Post, ia bukan sedang cari duit derma; ia, seorang pengamen, sedang berkampanye.

Di kota lain: satu sosok dengan kedua tangan siap bersarung tinju, dengan mata mengintai ke depan. Ia terpampang pada sebuah poster di tepi jalan di sebuah kota di sekitar Yogya. Sosok itu memang tak meyakinkan sebagai petarung: dada yang terbuka itu tampak empuk seperti bakpao, dan wajah itu tak ganas benar. Ia bukan pelawak. Ia seorang calon legislator, meskipun saya lupa dari partai apa. Ia menyatakan diri akan melawan korupsi.

Ada sosok lain: berdiri tegak di samping sederet semboyan dengan kostum superhero yang terkenal. It is not a bird. It is not a plane. It is not Superman. It is…well, dia calon wakil rakyat, pembuat undang-undang. Sama dengan ambisi yang di tempat lain memperkenalkan diri dengan huruf-huruf besar sebagai ”papinya si X” (nama penyanyi terkenal). Atau berpotret di sebelah potret besar Obama. Atau memasang wajah di samping gambar Beckham, pemain bola tersohor itu….

Lalu apa yang harus kita katakan tentang Pemilihan Umum 2009? Mungkin satu hal: inilah sebuah pemilu tanpa tujuan.

Ada ratusan partai politik yang tak pernah jelas apa bedanya dengan partai lain, tak pernah jelas apa program dan ideologinya, bahkan tak pernah jelas (saking ruwetnya) tanda gambarnya. Pembuat logo itu pasti bukan pendesain yang berpengalaman dalam komunikasi massa; ia pasti seorang calon politikus yang terlalu banyak maunya.

Juga mungkin terlalu banyak pesaingnya. Ada ratusan nama aspiran anggota parlemen yang gambarnya dipasang jorjoran di sepanjang jalan -dengan hasil yang sama sekali tak memikat. Ada calon-calon presiden yang tak bakal punya kans tapi nekat, atau yang rapor masa lalunya mengerikan tapi bicara sebagai bapak bangsa, atau seorang yang tak jelas kenapa gerangan ia maju: karena merasa diri mampu atau karena merasa diri keren?

Di tengah hiruk-pikuk itu, pejabat penyelenggara pemilihan bekerja seperti orang kebingungan. Dan di tengah kebingungan itu, birokrasi mendaftar nama pemilih dengan kebiasaannya yang malas dan serampangan….

Jangan-jangan, inilah sebuah pemilu yang diam-diam dianggap tak begitu perlu tapi ajaib. Saya katakan ”tak begitu perlu” karena tampaknya orang tak antusias lagi ikut ramai-ramai berkampanye. Dugaan kuat: yang ikut pawai di jalan-jalan itu hanya tenaga bayaran. Dugaan kuat pula: mereka yang tak hendak memilih, ”golongan putih” itu, akan lebih banyak ketimbang jumlah suara sang pemenang nanti.

Walhasil, kalau para pesaing sendiri tak begitu jelas kenapa ikut bersaing, bukankah sebenarnya lebih baik mereka memilih kesibukan lain -misalnya mendanai (dan ikut main) satu tim bola kasti, atau lomba andong, atau kompetisi jaipongan?

Tapi ”ajaib”. Meskipun tak jelas benar tujuannya, toh bermiliar-miliar rupiah dibelanjakan untuk itu. Para peserta itu tak peduli bila hasilnya cuma sekadar masuk hitungan dalam daftar yang umurnya tak lebih dari tiga bulan.

Tapi kata ”ajaib” mungkin tak sepenuhnya tepat. Kata yang lebih tepat mungkin ”lucu”. Pemilihan Umum 2009 tampaknya jadi sebuah parodi atas diri sendiri: orang-orang membuat sebuah tiruan yang menggelikan atas sebuah proses demokrasi yang tengah mereka tempuh tapi diam-diam mereka cemooh. Demokrasi yang pernah diejek Sokrates di zaman Yunani Kuno sedang diejek para pesertanya sendiri.

Tapi mungkin lebih baik kita berhenti masgul dan mencibir. Ada satu sifat dalam Pemilu 2009 ini yang agaknya bisa menghibur para ”pemerhati politik” yang prihatin: ini sebuah karnaval, Bung!

Keramaian ”karnivalesk” mengandung sesuatu yang kurang ajar, meriah, kacau, berlebihan, tapi bisa kreatif, menghibur, sama rata sama rasa, melibatkan semua orang, tak ada garis pemisah antara pemain dan penonton, dan sama sekali tak ingin produktif. Seperti dikatakan Mikhail Bakhtin, yang carnivalesque ”menangguhkan untuk sementara waktu semua perbedaan hierarkis dan tanggul batas antara manusia”.

Sebuah bentuk baru kehidupan sosial terbangun dalam karnaval: mereka yang datang dan ikut serta (kecuali para pengikut pawai bayaran) tak menganggap benda dan manusia sebagai komoditas. Ruang dan waktu tak dihitung untuk dipertukarkan, melainkan dikomunikasikan. Dalam saatnya yang paling menggugah, sebuah karnaval adalah saling merangkul pada pertemuan yang universal. Ia melawan monolog.

Humor sangat penting di sana. Dengan humor, sebuah parodi bisa terhindar dari sikap benci. Saya kira sebenarnya itulah yang tercapai oleh poster-poster yang tampaknya berlebihan itu: sebuah ekspresi menertawakan diri sendiri.

Maka marilah kita jangan terlalu masgul: tak ada jeleknya orang buang uang (yang akan diserap anggota masyarakat lain) untuk secara sengaja atau tak sengaja jadi lucu. Lucu yang sehat, lucu yang mencemooh wajah (juga wajahku) yang sok-penting.

Goenawan Mohamad

YD (1944-2009) menurut GM dan PS

Jurnalisme tak bermula ketika kabar disiarkan. Tiap kali sebuah berita terbit, ada sisi yang kelihatan dan ada yang tak kelihatan. Bahkan di halaman majalah ini dan juga di Koran Tempo, bagian yang tak tampak sebenarnya lebih besar perannya.

Para pembaca umumnya tak ingat bahwa hampir tiap kalimat, foto, dan gambar ditopang oleh sebuah aturan dan sistem kerja, perencanaan anggaran, persiapan logistik, juga latihan keterampilan yang bertahun-tahun. Juga: pembentukan l’esprit de corps.

Sayangnya, sejarah jurnalisme selalu mengabaikan yang tak kelihatan itu. Harian Indonesia Raya dulu hanya identik dengan Mochtar Lubis, Merdeka dengan B.M. Diah, Pedoman dengan Rosihan Anwar. Juga Tempo sering dianggap cukup bisa diwakili oleh Goenawan Mohamad, Fikri Jufri, Bambang Harymurti, Toriq Hadad.

Betapa tak lengkapnya. Siapa yang pernah bekerja di dalam majalah ini tahu, seorang Goenawan Mohamad sebenarnya bergantung pada orang lain yang praktis tak pernah dapat tepuk-tangan.

Salah satu yang mengelak dari aplaus itu adalah Yusril Djalinus. Ia meninggal pekan lalu. Perkabungan keluarga besar Tempo hari-hari ini karena Yusril lebih dari sekadar seorang kolega.

Bagi saya, dialah pembentuk utama ethos Tempo, sikap kerja yang seperti para pendaki gunung dan tebing. Puncak, tujuan itu, harus dicapai. Untuk itu dibutuhkan ketabahan pribadi; dan tak kurang penting: kerja sama yang saling mempercayai. Yusril, pendaki gunung itu (dia tokoh kelompok pencinta alam, ”Wanadri”), tak banyak berpidato di depan para wartawan agar ethos itu tertanam. Yusril langsung memberi contoh, dan ia membentuk sistem.

Saya mengenalnya sejak ia bekerja sebagai reporter baru di majalah berita Ekspres di tahun 1970. Saya mengenalnya sebagai seorang yang bicara halus dengan aksen Sunda, seorang pemuda kurus, tinggi, berambut rimbun. Mula-mula saya tak begitu memperhatikannya. Langsung di bawah saya ada sejumlah sastrawan yang waktu itu sudah mulai terkenal (misalnya Putu Wijaya, Syu’bah Asa, Usamah) yang entah kenapa jadi wartawan. Karena sifat majalah itu yang dasarnya adalah kecakapan bercerita dalam tulisan—para sastrawan itu mengambil peran yang sentral. Di antara mereka, Yusril tentu tak menonjol.

Ia baru saja meninggalkan kuliahnya di Jurusan Publisistik Universitas Padjadjaran, Bandung. Dan ia bukan seorang penulis yang canggih; tulisannya jelas, tapi nyaris kaku.

Hanya dengan pelan-pelan saya mulai menyadari: Yusril bagus dalam kerja tim dan ia tangguh. Ia tak pernah mengelakkan tugas. Majalah Ekspres, yang kami dirikan di tahun 1970, masih sebuah usaha yang merangkak. Dana tak tersedia banyak, juga untuk kerja sehari-hari. Pada suatu hari Yusril tak dapat uang transpor. Pemuda yang pernah membiayai kuliahnya dengan jadi tukang potret keliling dari desa ke desa ini memutuskan: ia berjalan kaki. Pada satu hari Jakarta yang terik, ditempuhnya jarak 20 kilometer dari Jatinegara sampai Pecenongan, bersama debu, karbon dioksida, dan keringat.

Ketika saya dan teman-teman lain, misalnya Fikri Jufri, Christianto Wibisono, dan Bur Rasuanto, mendirikan majalah Tempo (setelah meninggalkan ramai-ramai majalah Ekspres), Yusril termasuk yang ikut bergabung.

Itu tahun 1971. Majalah Tempo dimulai dengan sedikit nekat dan ketololan. Seperti Ekspres, mingguan baru ini mengambil model majalah berita Time dan Newsweek di Amerika. Tapi sebenarnya kami tak tahu bagaimana cara memproduksinya. Kami bahkan bekerja mula-mula tanpa melalui koordinasi. Peran satu orang bisa begitu besar hingga mengabaikan orang-orang lain, dan sejumlah wartawan bekerja jungkir-balik sementara sejumlah wartawan lain bisa menghabiskan waktu main biliar. Tiap pekan hampir selalu ada yang jatuh sakit kecapekan.

Setelah dua-tiga tahun, baru kami tahu ini tak beres. Kami mengundang seorang konsultan: Amir Daud, bekas wartawan Time di Jakarta.

Dialah yang mengajari kami membentuk organisasi dasar. Begitu tololnya kami hingga baru dari Amir-lah kami tahu perlunya menulis memo untuk teman sekerja, bila si rekan sedang bertugas di luar kantor. Dari Amir Daud pula kami mulai belajar bekerja efisien. Ia menyarankan agar kami punya seorang ”chief reporter” yang akan membagi tugas hingga distribusi tenaga kerja tak acak-acakan.

Penugasan, pesan Amir, harus tertulis. Ini memang akan membuat ia bisa diingat, mudah dikontrol, dan bila ada problem bisa dipindahkan langsung ke wartawan lain. Penugasan harus jelas dan ringkas. Bahkan Amir memperkenalkan kebiasaan memendekkan nama kami. Maka nama saya pun jadi ”G.M.”, Fikri Jufri jadi ”F.J.”, dan Yusril jadi ”Y.D.” (Amir, yang menyukai gaya Amerika, mengucapkannya ”Way-Di”). Akronimisasi nama itu melekat sampai hari ini.

Tempo beruntung: ”Y.D.” jadi chief reporter pertama. Yang patut diingat ialah bahwa pada awalnya jabatan ini—yang segera kami Indonesiakan jadi ”koordinator reportase” (diakronimkan jadi ”KR”)—tak ditunjuk dari atas. Saya sebagai pemimpin redaksi memutuskan agar pejabat KR dipilih para wartawan sendiri.

Y.D. bersama Harun Musawa terpilih dengan jumlah suara yang sama. Saya kemudian memasang Yusril di posisi itu. Harun Musawa, yang berminat pada sastra dan punya kemahiran menulis yang lebih, disiapkan untuk mengelola dan mengisi salah satu rubrik. Y.D. punya kelebihan yang berbeda. Sebagaimana dikatakan Harun, ”Saya tak akan mungkin selugas Yusril dalam bersikap.” Harun lemah lembut; Yusril tegas dengan kombinasi yang langka: ia selalu bisa bercanda. Disiplin keras yang diterapkannya bisa tak terasa menekan, sebab segera setelah itu ada suasana bergurau.

Dari jabatan inilah, sejak 1976, Y.D. berkembang cepat. Kepemimpinannya produktif. Seperti dikatakan Harun, pada rekan dekatnya ini ada kemampuan memotivasi bawahan agar bekerja optimal. Seperti para pendaki tebing, reporter harus pantang menyerah untuk ”menembus sumber”. Berita harus diperoleh melalui rintangan apa pun.

Ethos inilah yang berkembang penuh dalam diri Dahlan Iskan (yang kemudian jadi pemimpin dan pembangun dan sekarang pemimpin grup media Jawa Pos), yang di awal tahun 1981 meliput terbakar dan tenggelamnya kapal Tampomas dengan korban 600 orang tewas. Dahlan ikut naik ke kapal penolong dan selama tiga hari di sana tanpa memincingkan mata. Baru empat hari kemudian, ia tidur, setelah menulis sebuah reportase yang jadi salah satu puncak prestasi jurnalisme Tempo.

Karni Ilyas, kini tokoh media televisi di Indonesia yang memimpin TV One dengan 1.200 karyawan, membawa ethos itu ke tempat kerjanya sekarang. Di kantor kerja Karni di Pulogadung, sebuah poster Tempo terpampang di salah satu dinding. ”Ke mana pun kantor saya pindah, [poster] ini akan saya bawa,” katanya.

Sebagai wartawan Tempo yang pernah menghasilkan laporan yang merupakan scoop, Karni mengingat Yusril sebagai orang yang tak mudah puas akan hasil kerja anak buahnya. Tapi dengan itu, kata Karni, para wartawan ”terpacu”. ”Yang tidak bisa akan terpental dengan sendirinya.”

Tapi jadi pemacu hanyalah salah satu kelebihan Yusril. Ia juga pembangun institusi. Bagaimana mengelola kerja para wartawan dan yang bukan wartawan, bagaimana melatih mereka terus-menerus, menilai mereka dengan sistematis, dan memberi mereka kesempatan berkembang—semua itu dimulai dari sistem yang dibangun Y.D..

Salah satu yang jarang ditilik ketika orang menelaah Tempo adalah sistem itu yang bisa membuat majalah ini memandang jurnalisme sebagai sebuah posisi ethis. Posisi yang bertahan hingga hari ini.

Jurnalisme sebagai sebuah posisi ethis yang diteguhkan Y.D. adalah kerja kewartawanan dengan sikap yang memandang orang lain dan merasa bertanggung jawab: jurnalisme yang tampil dengan kukuh bukan karena ia merasa unggul, melainkan justru ketika ia prihatin. Dengan keprihatinan kepada liyan, orang lain yang juga sesama, ia bertindak.

Posisi ethis itu dimulai ketika seorang wartawan tergerak buat menulis sesuatu, baik sebuah investigasi tentang ketidakadilan maupun sebuah cerita ringan yang menghibur. Segera ia dituntut dirinya sendiri untuk terbuka, juga kepada yang paling tak disukainya. Ia dituntut diri sendiri untuk tak culas. Ia diminta tak putus-putusnya untuk meraih apa yang baik dan yang benar, betapapun mustahilnya.

Di sini ethos yang ditanamkan Yusril dapat diikhtisarkan: Pertama, seorang wartawan harus pantang surut mendapatkan berita. Kedua, ia tak bisa dibeli. Tiap kali ada godaan buat lembek dan menyeleweng, tiap kali ia harus ingat ada orang lain yang mungkin sekali celaka, atau tertipu, karena kebohongan beritanya.

Itu sebabnya bukan hanya ada latihan teknis untuk mendapatkan data yang akurat, tapi juga ada prinsip untuk menolak ”amplop” dan suap. Prinsip ini tak bermula di majalah Tempo dan bukan dicanangkan oleh Y.D.. Yang dilakukan Yusril adalah memperkuat tembok hingga sogokan tak tembus ke tubuh organisasi. Y.D. memanfaatkan sistem produksi berita majalah ini: sebuah berita selalu hasil kerja tim yang anggotanya bisa berubah, dan sebuah berita selalu diperiksa setidaknya dua lapis redaksi.

Tapi tak hanya mencegah yang buruk. Y.D. juga menumbuhkan rasa harga diri ke kalangan wartawan. Departemen redaksi mengalokasikan dana yang cukup bagi tiap wartawan untuk bekerja. Yusril-lah yang pertama kali di tahun 1980-an merancang agar reporter mampu menjamu para humas—dan dengan itu membalikkan praktek sebelumnya, di mana sang reporter yang selamanya dijamu. Yusril juga yang mengharuskan wartawan menolak uang saku perjalanan yang disediakan satu lembaga yang mengundang, dan untuk itu ada dana dari kantor yang memadai.

Dari sini wartawan jadi oknum yang dihormati, dan pada gilirannya, merasa diri kukuh. Ia jadi subyek yang merdeka. Harga diri ini tampaknya terbawa ke saat yang paling kritis. Di tahun 1994, ketika Tempo dibredel, Rustam Mandayun, waktu itu Kepala Biro Yogyakarta, melakukan aksi protes terbuka bersama mahasiswa dan kaum cendekiawan, satu hal yang penuh risiko di bawah rezim Soeharto. Saya bertanya kepadanya, kenapa ia memilih langkah itu, sementara ia punya keluarga. Rustam menjawab, tanpa suara yang heroik: ”Kan kita semua sudah dibiasakan menolak amplop, Mas.”

Jurnalisme adalah sebuah posisi ethis ketika ia bersiteguh untuk merdeka, sebab hanya dengan kemerdekaan itu rasa tanggung jawab dan harga diri tumbuh. Tapi seperti para pendaki gunung dan tebing, dalam kegigihan itu juga perlu dijalin rasa saling percaya dalam sebuah tim. Di sini, posisi ethis menyentuh ke sesama teman sekerja: tak boleh ada curang-mencurangi.

Berada di lapis pimpinan, Y.D. sangat peka akan soal itu. Itu sebabnya ia tak pernah mendahulukan kepentingan diri, justru ketika ia punya kekuasaan yang besar. Seperti dikenang Haryoko Trisnadi, direktur keuangan waktu itu, Yusril tak pernah mau menerima fasilitas apa pun tanpa aturan yang berlaku bagi siapa saja. Ia rela untuk tak ditunjuk jadi pemimpin redaksi.

Di tahun 1994 ada usaha dari Menteri Penerangan Harmoko dan Jenderal Prabowo Subianto, waktu itu menantu Presiden, untuk memecah belah dan mengendalikan Tempo dari dalam. Salah satu caranya membujuk Y.D. untuk jadi pemimpin redaksi. Yusril menolak dengan seketika. ”Yusril bukan orang yang akan berkhianat,” kata Zulkifly Lubis, rekan sekerjanya yang ikut membangun organisasi Tempo.

Dalam masalah-masalah ethis, saya selalu bersandar pada Yusril. Sebagai salah satu anggota dewan direksi, ia diberi kemungkinan mendapatkan saham di sebuah majalah yang dimiliki oleh Tempo. Tapi Yusril menolak. Ia teguh tak tertarik untuk memperbanyak milik dan menyukai yang mentereng dan gemerlap. Dengan itu ia pantas untuk menuntut sikap tangguh yang setara dari para wartawan.

Ia tahu l’esprit de corps dan kerja tim amat menentukan dalam ikhtiar itu. Pimpinan dan bawahan harus kompak, dan sebab itu manajemen pun harus bersikap adil terutama kepada yang bekerja di bawah: selain tak mementingkan diri sendiri, pimpinan tak boleh pilih kasih dan harus terbuka dalam pengambilan keputusan. Karena di Tempo ada Dewan Karyawan yang bertindak sebagai serikat sekerja dan tak ada pribadi yang memiliki modal secara langsung—saham dikuasai institusi yang separuhnya dikendalikan karyawan l’esprit de corps itu mudah ditumbuhkan.

Untuk itu pula Y.D. (bersama Bambang Halintar, M. Makhtum, Zulkifly Lubis, dan kemudian Meity Bachrul) menyusun cara evaluasi dan promosi yang transparan. Tak ada pengangkatan tanpa melalui jenjang karier dan jabatan yang jelas. Penilaian harus bisa diketahui orang yang dinilai.

Pada mula dan pada akhirnya, jurnalisme, justru di sisinya yang tak tampak, adalah setiakawan. Itu yang dijalankan Yusril sampai ia meninggal. Malam sebelum ia pergi, saya sempat mencium pipinya yang masih hangat. Saya tahu saya tak akan melihatnya lagi. Tapi saya tahu ia bukannya tanpa peninggalan yang tak ternilai.

Goenawan Mohamad, Catatan Pinggir Majalah Tempo Edisi 9 Februari 2009

Bang Yusril

Seorang wartawan dituntut kerja keras, tangguh, ulet, dan bergerak cepat. Suatu hari pada 1978, gas beracun muncrat dari kawasan Dieng dan menelan puluhan korban jiwa. Mayat bergelimpangan di jalan setapak, dan foto itu terpampang di sebuah koran Ibu Kota. "Apa kita juga dapat foto dan cerita seeksklusif itu?" begitu atasan saya di majalah Tempo menelepon.

Terus terang, saya belum mendapat apa-apa. Informasi baru diterima di Yogya malam hari, dan memberangkatkan "pasukan" pagi-pagi ada kendala. Baru siang hari bisa bergerak dengan mobil carteran. Hasilnya lumayan.

Begitu berita selesai diketik, ada lagi kendala, sehingga tak bisa dikirim hari itu lewat pos kilat khusus--cara mengirim berita tercepat saat itu. Lagi-lagi saya mendapat teguran. "Wartawan harus gesit dan bergerak cepat," kata atasan saya lagi.

Kenangan ini bukan untuk memperingati Hari Pers Nasional, yang baru saja lewat. Bukan pula untuk mengingatkan bahwa seorang jurnalis harus gesit dan cepat, sesuatu yang tak perlu lagi diingatkan sekarang. Saya bernostalgia karena ingat atasan saya itu, Yusril Djalinus, yang biasa saya panggil Bang Yusril.

Apakah gesit (atau kurang gesit) itu semata yang kemudian kami bahas? Tidak. Lebih penting dari itu adalah "kendala" yang saya sebutkan, yakni tidak adanya uang untuk menyewa mobil ke Banjarnegara, juga tak adanya uang untuk membeli film. Bahkan kemudian, karena harus mengeluarkan uang untuk menginap di losmen yang sederhana, untuk mengirim berita ke Jakarta pun tak ada uang. Terpaksa menunggu dibukanya kantor Pegadaian untuk menggadaikan barang dan kamera.

"Tempo harus diurus dengan manajemen yang benar," itu kesimpulan Bang Yusril, ketika saya, bersama Dahlan Iskan dan Zakaria M. Pase, dikumpulkan di Jakarta. Kami bertiga jadi ujung pembenahan di daerah: Dahlan dikirim dari Samarinda ke Surabaya, saya dikirim dari Denpasar ke Yogyakarta, Zakaria tetap di Medan. Jabatan kami keren, Kepala Biro, tapi tanpa surat, tanpa aturan, termasuk tak jelas berapa gajinya.

Tapi itulah awal pembenahan. Manajemen peliputan ditata, jenjang karier wartawan pun dirumuskan. Hari-hari yang sulit pada saat sistem komunikasi tidak secanggih sekarang. Pada 1978 itu, untuk menelepon ke Jakarta saja harus menunggu dua jam sambungan di kantor telepon. Semua kesulitan itu dilalui dengan gurauan. Bang Yusril tegas dan keras, tetapi tak pernah lupa terbahak-bahak.

"Tak apa-apa menggadaikan kamera asalkan jangan menggadaikan harga diri," katanya suatu ketika. Beruntung, kami terlatih hidup melarat, sehingga, ketika zaman bergerak maju dan "amplop" bertebaran, kami bisa menolaknya dengan senyum--tanpa juga bermaksud menyakiti hati sang pemberi yang mungkin menganggap hal ini biasa.

Bagi saya, Bang Yusril itu teman, terbiasa jail-menjaili. Juga jadi inspirator, idenya cemerlang meskipun ia tak suka menonjol. Sulit menemui kesedihan jika sudah bersama dia, termasuk saat Tempo dibredel.

Ketika saya menerima pesan pendek kabar Bang Yusril masuk rumah sakit, saya berada di daerah terpencil di Sulawesi. Sialnya, ketika mau berangkat ke Jakarta, ternyata saya harus mengurusi seorang guru kerohanian yang terserang stroke di RS PKU Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah. Dan itulah hari Bang Yusril dibawa ke Purwakarta untuk istirahat selamanya. Saya pikir, Bang Yusril sengaja tak ingin saya antar, agar saya tak pernah merasa kehilangan. Ya, saya tak kehilangan Bang Yusril, saya hanya berpisah tempat, suatu ketika toh kami akan berjumpa untuk melanjutkan senda gurau itu.

Putu Setia, TEMPO, 14 Februari 2009