Komunikasi politik antara Partai Demokrat dengan PDI Perjuangan hanya untuk mencekal Prabowo Subianto dalam Pilpres nanti. Motif itu sangat kentara karena PD kembali mengulur-ulur waktu dalam mendeklarasikan SBY dan pasangannya.
"Tujuannya hanya untuk menghalang-halangi Prabowo jadi capres, baik dari PDI Perjuangan maupun 'bola muntah' dari mitra kongsi Demokrat," kata pengamat politik dari LSI, Burhanuddin Muhtadi MA saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Menakar Kontestasi SBY-Hatta, Prabowo-Rizal Ramli dan JK-Wiranto" di salah satu Restoran, Jl Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Minggu (10/5).
Menurut Burhanuddin Muhtadi, andaipun terjadi koalisi antara PD dan PDI Perjuangan, format perhitungan mereka tidak untuk memasangkan SBY-Megawati. Akan tetapi, beber dia, bisa saja ada deal politik lain dengan cara Megawati ngotot jadi capres dan tidak menyerahkan posisi capres ke Prabowo. Maka, tentu mereka tidak bisa maju sama-sama dengan Prabowo lantaran mantan Danjen Kopassus itu tak bersedia jadi cawapres.
"PDI Pejuangan bisa saja ngotot berusaha mencapreskan Mega. Kepada publik mereka begitu kokoh, namun karena Gerindra tidak mau jadi wakil presiden. Selain, kadung sudah ditinggal Golkar dan Hanura, sehingga otomatis PDI Perjuangan tidak bisa maju nyapreskan Mega. Alasannya, apa daya tak cukup suara sehingga Mega tidak bisa maju jadi capres. Hasilnya, SBY dengan mudah mengalahkan JK-Wiranto. Nanti, kader PDI Perjuangan ditawari masuk kabinet dengan porsi tertentu," terang Burhanuddin Muhtadi dengan panjang lebar.
Burhanuddin Muhtadi menambahkan opsi politik itu bukan tidak mungkin terjadi lantaran jika PDI Perjuangan tetap mencalonkan Megawati dalam Pilpres dipastikan akan tetap kalah. "PDI Perjuangan saya kira akan lebih realistis. Realistis kan sama dengan pragmatis. Meskipun, masyarakat banyak berharap ada kelompok yang bisa membuat pilpres jadi lebih menarik. Misalnya, Megawati cukup menjadi the queen maker dan menyerahkan ke calon lain seperti Prabowo-Rizal Ramli untuk menandingi SBY dalam pilpres," pungkasnya.
JPNN.com, 10 Mei 2009
No comments:
Post a Comment