Pancasila di Tengah Arus Revolusi Digital Global

Dalam Runaway World (1999), Anthony Giddens menggambarkan dunia modern sebagai dunia yang bergerak sangat cepat, sulit dikendalikan, dan terus mengalami perubahan akibat globalisasi serta perkembangan teknologi. Judul Runaway World sendiri berarti “dunia yang lepas kendali,” bukan dalam arti kiamat atau kehancuran total, tetapi dunia yang berubah lebih cepat daripada kemampuan manusia dan pranata sosial untuk menyesuaikan diri. B. Herry Priyono, S.J., menerjemahkan Runaway World-nya Giddens menjadi “dunia yang tunggang-langgang”.

Giddens berpendapat bahwa globalisasi tidak semata-mata perkara ekonomi, namun suatu maujud proses yang mengubah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia: keluarga, identitas, budaya, politik, pekerjaan, bahkan cara manusia memahami dirinya sendiri. Globalisasi bukan hanya fenomena eksternal nun jauh di sana, melainkan juga peristiwa yang menyentuh dimensi eksistensial manusia. Saat ini, akibat adanya revolusi digital, maka dunia kita pun semakin terkoneksi dan terdigitalisasi. Di sinilah fenomena globalisasi yang dianalisis Giddens dalam seperempat abad yang lalu, makin teramplifikasi.

Dalam konteks ketungganglanggangan dunia yang demikian, maka menurut hemat penulis, apa yang pernah diupayakan oleh Eka Darmaputera dalam “Pancasila and The Search for Identity and Modernity” (1982) menjadi sedemikian relevan untuk bisa mendudukkan Pancasila sebagai jangkar identitas di tengah dunia modern yang makin terdigitalisasi secara global.

Globalisasi
Globalisasi hari ini tidak lagi hadir terutama melalui kapal dagang, televisi satelit, atau penetrasi budaya populer sebagaimana era 1990-an. Globalisasi kini bekerja secara jauh lebih subtil sekaligus lebih intens melalui algoritma, media sosial, akal imitasi (artificial intelligence), platform digital, dan arus data global yang bekerja nyaris tanpa henti.

Jika dahulu manusia memasuki globalisasi dengan sadar melalui interaksi ekonomi dan budaya tertentu, maka kini manusia hidup di dalam globalisasi itu sendiri. Kehidupan sehari-hari menjadi ruang tempat globalisasi bekerja secara permanen. Cara manusia membaca berita, membangun identitas diri, mengonsumsi budaya, menjalin relasi sosial, hingga memahami realitas politik, semakin dibentuk oleh jaringan digital global.

Dalam situasi demikian, globalisasi tidak lagi terasa sebagai sesuatu yang datang “dari luar”, melainkan telah melebur ke dalam ritme keseharian manusia modern. Dunia digital membuat batas geografis, budaya, dan waktu menjadi semakin kabur. Seorang anak muda di Jakarta dapat mengikuti tren musik Korea, berdiskusi mengenai konflik geopolitik Timur Tengah, membeli produk dari Tiongkok melalui marketplace, sekaligus membangun identitas dirinya melalui platform media sosial Amerika dalam satu waktu yang hampir bersamaan.

Apa yang dahulu dipahami sebagai ruang lokal kini terus-menerus dipengaruhi oleh dinamika global yang bergerak real-time. Giddens menyebut kondisi ini sebagai ‘intensifikasi relasi sosial dunia’, yakni situasi ketika kehidupan lokal semakin dibentuk oleh peristiwa global dan sebaliknya. Revolusi digital saat ini memungkinkan terjadinya ‘intensifikasi relasi sosial dunia’ melalui gawai yang makin hari makin canggih saja, dengan didukung layanan internet yang makin cepat.

Revolusi Digital
Tilikan perihal revolusi teknologi informasi bisa kita pakai sudut pandang dari Manual Castells, terutama dari tulisannya yang berjudul The Rise of the Network Society (1996). Castells mengemukakan bahwa perkembangan komputer, internet, telekomunikasi, dan jaringan digital tidak hanya menghasilkan alat komunikasi baru, tetapi melahirkan bentuk masyarakat baru yang ia sebut sebagai network society. Konteks situasi dunia ketika Castells menggagas network society adalah ketika internet baru mulai berkembang sebagai infrastruktur komunikasi publik global di pertengahan tahun 1990-an. Saat itu dunia sedang memasuki transisi besar dari masyarakat industri menuju masyarakat informasi.

Castell melihat bahwa lahirnya bentuk masyarakat baru yang tidak lagi terutama dibangun oleh kedekatan geografis atau institusi tradisional, melainkan oleh jaringan informasi digital global. Apa yang pada masa itu masih berupa embrio kini telah berkembang jauh lebih radikal melalui media sosial, algoritma, akal imitasi (artificial intelligence), dan platform digital yang membentuk kehidupan masyarakat kontemporer.

Di tengah optimisme ide kemajuan dalam derap globalisasi dan revolusi digital, tebersit juga kegelisahan perihal identitas, baik individu maupun masyarakat. Giddens dan juga Castells melihat bahwa modernitas dan globalisasi telah membuat identitas manusia menjadi semakin cair. Menurut Giddens, dalam masyarakat modern identitas tidak lagi diwariskan secara tetap oleh tradisi, melainkan harus terus-menerus dibangun oleh individu (the reflexive project of the self). Sementara Castells berpandangan bahwa masyarakat modern terbentuk di antara oposisi bipolar antara jaringan global digital (the Net) dan diri manusia (the Self).

Pancasila sebagai Weltanschauung
Pada sidang pertama BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan), 1 Juni 1945, Sukarno memberikan jawaban atas pertanyaan pemimpin sidang saat itu, dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk itu, apa dasarnya?” Sukarno menjawab dengan lugas dan lantang bahwa dasar negara adalah Pancasila (Philosophische grondslag). Dalam argumentasi Sukarno tentang Pancasila di hadapan sidang BPUPK, Sukarno juga menyebut Pancasila sebagai Weltanschauung, cara pandang dunia. Cara pandang dunia ini menentukan bagaimana subjek ––individu atau masyarakat–– eksis/berada.

Dalam konteks masyarakat modern yang identitasnya semakin cair, konsep Weltanschauung menjadi penting karena manusia tidak dapat hidup tanpa horizon makna. Modernitas digital memang menyediakan kebebasan yang luas bagi individu untuk membentuk dirinya sendiri, namun pada saat yang sama juga melahirkan kegelisahan eksistensial akibat hilangnya pijakan nilai yang stabil. Di sinilah Pancasila menemukan relevansinya, bukan sekadar sebagai ideologi politik negara, tetapi sebagai horizon etik dan orientasi kebudayaan yang memberi arah bagi masyarakat Indonesia di tengah arus globalisasi digital.

Penelaahan Darmaputera atas Pancasila mengantarkannya pada sebuah tesis bahwa Pancasila dapat memberikan peluang untuk merumuskan tentang apa yang benar dan yang baik bagi manusia dan masyarakat Indonesia. Artinya suatu cara pandang atau posisi etika yang dalam rumusan Darmaputera, “… yang bukan saja secara kontekstual, tetapi juga secara universal dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya secara konseptual maupun operasional.” Tesis Darmaputera ini menegaskan posisi dan fungsi Pancasila sebagai identitas individu maupun masyarakat Indonesia di tengah modernitas dunia.

Posisi konseptual Pancasila, menurut pandangan penulis sesungguhnya sudah sedemikian kokoh. Upaya tafsiran dan sistematisasi konsep-konsep turunan dari Pancasila sudah dikerjakan oleh banyak tokoh, akademisi, dan cendekiawan. Misalnya saja teks “Uraian Pancasila”, yang pertama kali terbit tahun 1975, yang disusun oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa seperti Muhammad Hatta, Ahmad Subardjo Djojodisurjo, A.A. Maramis, Sunarjo, dan A.G. Pringgodigdo, yang disebut sebagai Panitia Lima. Panita Lima ditugaskan merumuskan “Uraian Pancasila” agar memberikan ‘penafsiran tunggal’ atas Pancasila, untuk mencegah terjadinya kebingungan di masyarakat akan makna Pancasila yang asali. Belum lagi yang terkini, telah dibentuk lembaga khusus terkait Pancasila, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang dibentuk pada 2018.

Pembumian konseptual Pancasila sejatinya adalah sebentuk operasionalisasi. Dalam rumusan T.B. Simatupang, operasionalisasi Pancasila adalah “pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila”. Pembangunan yang dimaksud Simatupang di sini bukan semata-mata fisik, melainkan juga pembangunan kualitas manusia. Dengan Pancasila, secara aktif kita harus mengoreksi secara kritis apa yang tidak sesuai dengan Pancasila, selain juga secara kreatif mengembangkan apa yang sesuai dengan Pancasila. Dalam hal ini, maka rumusan Weltanschauung Sukarno menjadi konkret dalam ide tentang pembangunan.

Pada akhirnya, globalisasi dan revolusi digital tidak mungkin dihentikan. Dunia akan terus bergerak semakin cepat, semakin terkoneksi, dan semakin terdigitalisasi. Namun justru di tengah dunia yang demikian, manusia membutuhkan horizon makna agar tidak kehilangan arah di tengah derasnya arus informasi, identitas yang cair, dan perubahan sosial yang berlangsung nyaris tanpa jeda. Dalam konteks Indonesia, Pancasila dapat tetap relevan sejauh ia tidak berhenti sebagai slogan politik maupun seremoni kenegaraan semata, melainkan sungguh dihidupi sebagai Weltanschauung: pandangan hidup yang memberi orientasi etik, rasa kebersamaan, dan arah pembangunan manusia Indonesia di tengah masyarakat digital global.

Aswin Oktavian Hasudungan Simatupang, S.Si., M.Fil,
Dosen Prodi Sarjana Terapan Optometri Universitas Kristen Krida Wacana (UKRIDA)
MEDIA INDONESIA, 1 Juni 2026

Literasi Algoritma Gen Z

Generasi Z (Gen Z) di Indonesia hidup dalam ekosistem digital yang dikurasi oleh algoritma. Apa yang kita lihat di Tiktok, Instagram, Youtube, dan feed marketplace bukanlah kebetulan, melainkan hasil kalkulasi dari kebiasaan pengguna. Namun, kedekatan dengan teknologi ini, sayangnya tidak disertai dengan pemahaman tentang cara kerja sistem ini. Gen Z nyaman menggulir layar sepanjang hari, tetapi amat mungkin tidak mengetahui mengapa beberapa konten terus muncul berulang kali.

Literasi algoritma bukan lagi masalah teknis. Ini adalah kompetensi kewarganegaraan baru di dunia digital: untuk membaca dan menilai bagaimana perhatian diarahkan, opini dibentuk dan preferensi dibangun secara halus. Tanpa literasi algoritma, generasi muda akan hidup di dunia rekomendasi otomatis. Apa yang terjadi pada musim politik, mayoritas pengguna medsos berpikir bahwa timeline mereka penuh dengan narasi yang didukung oleh kebanyakan orang, padahal itu hasil algoritma.

Algoritma dan Realitas yang Dikurasi
Kini, apa yang kita lihat sebagai realitas sebenarnya adalah efek dari ‘echo chamber’, ruang gema, di mana algoritma menghasilkan konten yang mirip dengan apa yang sebelumnya disukai atau dibagikan pengguna. Itu sebabnya ruang informasi menjadi cenderung homogen, tidak beragam. Orang menjadi semakin yakin bahwa pandangan kelompoknya mendominasi masyarakat. Hoaks kesehatan yang menyebar selama pandemi juga menunjukkan hal ini.

Konten emosional dan kontroversial lebih mungkin menjadi viral daripada informasi berbasis sains yang membutuhkan pemikiran tenang dan rasional. Jika kita menonton satu video teori konspirasi, jenis video itu akan terus disarankan selamanya. Dari sudut pandang psikologis, ini dapat menjadi masalah serius, karena kita menjadi rentan terhadap bias konfirmasi: kecenderungan percaya kepada apa yang kita dengar dan lihat. Algoritma memberi makan bias ini, menambah paparan informasi sejenis secara berkelanjutan.

Bagi remaja, kenyataan demikian tidak sekadar persoalan kognitif, tetapi juga emosional, dan bahkan psikologis. Masyarakat yang sangat bergantung pada media sosial cenderung pada perbandingan yang ekstrem. Anak muda merasa tertinggal secara finansial atau karier hanya karena apa yang dilihat adalah realitas yang dipoles. Jika dibiarkan, generasi mendatang mungkin hidup di dunia buatan yang tampak luas tetapi sebenarnya sempit dan dapat membatasi imajinasi masa depan.

Ketika Perhatian Menjadi Komoditas
Di era ekonomi digital, perhatian manusia merupakan komoditas bernilai tinggi. Jika seseorang melihat di layar lebih lama, berarti lebih berharga secara ekonomi. Algoritma dirancang untuk membuat pengguna tetap terlibat selama mungkin; sering kali dengan penekanan pada sentuhan emosi. Perasaan marah, takut, kagum, atau iri menciptakan interaksi digital. Secara teori, ini baik untuk bisnis, tetapi dalam praktiknya stabilitas emosional pengguna dapat terpengaruh tanpa mereka menyadarinya.

Fenomena ‘doomscrolling’ menjadi umum di kalangan anak muda Indonesia. Pola konsumsi informasi berubah. Mereka menghabiskan berjam-jam mencari hal-hal buruk: kekerasan, konflik sosial, dan bencana. Paparan informasi demikian dapat membawa kecemasan, kelelahan mental, dan kurangnya harapan untuk masa depan. Fenomena serupa adalah budaya viral yang juga dapat membuat pengguna berpartisipasi dan mendapatkan visibilitas instan dalam berita.

Banyak pengguna medsos bersedia terlibat untuk tetap up to date di era tren. Akan tetapi, algoritma sering tidak peduli dengan konteks moral, perilaku orang hanya dilihat dalam kerangka popularitas dan keterlibatan. Kesadaran diperlukan agar anak muda tidak menjadi reaktif, yang didorong hanya oleh notifikasi tanpa refleksi. Mereka perlu menjadi pribadi yang otonom, yang membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Tanpa nalar kritis, generasi muda dapat terperangkap dalam penjara algoritma.

Masalah sebenarnya bukan pada teknologi, tetapi pada ketidakmampuan kita mempelajari informasi dengan cara yang lebih tepat. Generasi Z membutuhkan apa yang disebut psikologi sebagai jarak reflektif: yakni kemampuan untuk berhenti dan menarik napas sebelum bereaksi terhadap rangsangan digital. Literasi algoritma mengajarkan kita bahwa tidak semua yang trending layak diikuti. Sikap ini menumbuhkan kedewasaan dan kematangan dalam mengetahui apa yang informatif, manipulatif, atau hanya sensasional belaka.

Literasi dan Rancangan Masa Depan
Sekolah perlu melakukan lebih dari sekadar mengajarkan etika media kepada siswa. Mereka perlu dilatih tentang bagaimana data dikumpulkan, bagaimana sistem rekomendasi bekerja, dan mengapa bias ada dalam proses otomatis. Internet bukanlah tempat yang netral bagi semua pengguna, jadi diskusi kelas nyata membantu siswa memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik gemerlap layar. Posisikan algoritma sebagai teman belajar, bukan penjajah.

Universitas juga perlu melatih mahasiswa untuk dapat membaca sistem secara kritis dan adaptif. Literasi algoritma tidak hanya harus diajarkan dalam program studi teknologi, tetapi juga menjadi pengetahuan lintas disiplin. Pendidikan, psikologi, dan ilmu sosial perlu dilibatkan untuk mempersiapkan mahasiswa dengan penalaran tajam menghadapi transformasi digital global. Bagaimanapun, pusat kendali harus dikembalikan kepada manusia, bukan mesin.

Dalam keluarga, dengan bahasa yang sederhana memiliki potensi untuk mengajarkan kesadaran digital kepada anak-anak sejak dini. Tidak perlu mengetahui kode pemrograman: Cukup tanyakan kepada anak-anak, “Mengapa konten ini muncul?” atau “Apakah ini fakta?” Percakapan demikian dapat mengarahkan pada metakognisi dan pemikiran autentik di era algoritmik. Namun, literasi tidak boleh berhenti pada penerimaan teknologi semata. Ada potensi besar untuk memanfaatkan algoritma secara efektif dan kreatif jika generasi muda tahu cara menggunakannya.

Proyek Budaya
Kita bersyukur, tidak sedikit pendidik yang telah menggunakan sistem rekomendasi untuk menyebarkan konten pembelajaran, kesehatan mental, dan literasi keuangan. Media massa juga perlu meningkatkan jurnalisme untuk menggambarkan bagaimana berita digital disajikan kepada masyarakat umum dengan lebih terbuka. Transparansi bukan hanya tentang kredibilitas institusi; itu juga merupakan bagian penting dari pendidikan publik untuk mencegah orang terjebak dalam jaring informasi manipulatif.

Pada akhirnya, yang dibutuhkan sekarang ialah keseimbangan antara keterampilan teknis dan kedewasaan moral dalam penggunaan teknologi. Literasi algoritma harus menjadi proyek budaya jangka panjang bagi masyarakat digital. Generasi Z berada di ambang sejarah: untuk ditempatkan di tangan mesin atau makhluk yang mampu memanipulasinya secara sadar. Jika pendidikan, keluarga, dan ruang publik bersatu, algoritma tidak lagi menjadi kekuatan tak terlihat. Mereka dapat menjadi alat kemajuan demokratis untuk masa depan.

Khoiruddin Bashori
Psikolog di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
MEDIA INDONESIA, 13 April 2026

Mengapa Amerika Keberatan dengan GPN dan QRIS?

Keputusan Indonesia meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bukan sekadar inovasi dalam dunia transaksi digital dan bukan cuma soal kemudahan transaksi digital. Lebih dari itu, ini adalah pernyataan tegas tentang kedaulatan ekonomi —tentang siapa yang mengendalikan arus uang, data, dan masa depan negeri ini.

Dari Ketergantungan ke Kemandirian
GPN diluncurkan Bank Indonesia Desember 2017, sedangkan QRIS April 2019. Sebelum GPN dan QRIS hadir, setiap kali masyarakat Indonesia menggunakan kartu debit berlogo Visa atau Mastercard, data transaksinya langsung mengalir ke luar negeri. Bahkan jika transaksi terjadi antar bank domestik, sistemnya tetap harus melewati jaringan asing. Ironis: kita seperti membayar "uang sewa" hanya untuk bertransaksi di rumah sendiri. Bank-bank lokal tak punya pilihan. Jika ingin terkoneksi secara global, mereka harus ikut tarif dan sistem yang dibuat pihak asing. Bahkan untuk belanja domestik, kita masih harus “minta izin” lewat Amerika.

Bank lokal terpaksa tunduk pada sistem dan tarif yang ditetapkan dua raksasa keuangan asal Amerika itu. Padahal, untuk setiap transaksi, mereka memotong biaya antara 1–3%. Kecil jika dilihat per transaksi, tapi jika dikalikan jutaan kali sehari, nilainya bisa mencapai miliaran Dolar per tahun. Dan akhirnya devisa kita tersedot ke Paman Sam. Indonesia, dengan ritel tahunan ribuan triliun Rupiah, adalah ladang emas.

Mereka juga mendapat sesuatu yang lebih mahal dari uang: data konsumen Indonesia. Mereka dengan leluasa menyedot data perilaku konsumen Indonesia —sumber daya strategis di era digital ini. Mereka tahu kecenderungan dan pola belanja setiap warga Indonesia pemegang kartu. Karena data adalah minyak baru (the new oil).

Apa Ruginya bagi Indonesia?
Pendapatan negara bocor ke luar negeri. Biaya transaksi tinggi karena pakai jaringan global. UMKM jadi enggan digitalisasi karena mahal, ekonomi digital mandek. Dan yang lebih mengkhawatirkan: kita tak berdaulat atas data transaksi kita sendiri.

Lalu Hadirlah GPN dan QRIS
GPN: menyatukan sistem antarbank nasional. Kartu debit bank lokal bisa digunakan lintas jaringan domestik. Dulu bayar pake debit BNI tapi mesin gesek (EDC)-nya BCA, maka transaksi itu harus lewat perusahaan switching atau pengalih. Yaitu Visa dan Master. Dengan adanya GPN, perusahaan switching-nya milik Indonesia: Artajasa, ATM Bersama, Alto.

QRIS: menyatukan semua QR Code jadi satu standar nasional. Pakai OVO, DANA, Gopay, ShopeePay? Semua tinggal scan satu QR. Ini bukan cuma efisiensi. Ini revolusi diam-diam dalam arsitektur keuangan nasional.

Kenapa QRIS Cepat Melejit?
Adalah COVID-19 yang membawa berkah melejitnya QRIS. Ketakutan orang terhadap uang kertas bisa membawa virus, menyebabkan QRIS dapat tempat.

- Satu QR untuk semua aplikasi: praktis dan hemat.
- Transaksi nyaris tanpa biaya untuk UMKM.
- Didukung penuh Bank Indonesia dan fintech lokal.
- Nyambung banget dengan gaya hidup digital masyarakat.

QRIS Menjadi Gerakan ASEAN
Hari ini, QRIS tak lagi eksklusif Indonesia.
- Turis Thailand bisa bayar makan di Bali pakai dompet digital lokalnya. Transaksinya Bath ke Rupiah. Dulu Bath ke Dolar baru ke Rupiah.
- Orang Indonesia bisa ngopi di Kuala Lumpur cukup scan QRIS. Bayarnya Rupiah langsumg ke Ringgit. Dulu Rupiah ke Dolar baru ke Ringgit.
- Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina —semua sedang membangun interkoneksi lintas negara.

Inilah embrio dari ASEAN Pay —gerakan regional membangun sistem pembayaran sendiri, bebas dari dominasi jaringan asing. Bebas dari kewajiban konversi ke Dolar dulu.

Berapa Kerugian Visa dan Mastercard?
- Miliaran Dolar fee transaksi yang dulunya otomatis mengalir ke mereka kini menguap.
- Negara-negara besar seperti Indonesia, India, Brasil mulai membangun sistem sendiri.
- Kalau trend ini berlanjut, maka dominasi Visa dan Mastercard akan tergerus pelan-pelan.

Siapa Stakeholder Visa dan Mastercard?
- Google Pay, Apple Pay, PayPal, Amazon Pay —semua itu bernafas lewat jaringan Visa/Mastercard.
- GPN dan QRIS dianggap ancaman: mereka khawatir kehilangan kendali atas data dan pendapatan. Di Indonesia, tumbuh ekosistem sehat: OVO, Dana, Gopay, ShopeePay, LinkAja —bukan saling bunuh, tapi saling terhubung lewat QRIS.
- UMKM bisa masuk ekonomi digital tanpa tergantung pihak asing.
- Biaya turun, akses naik, dan data tetap aman di rumah sendiri.

Maka, keberatan Amerika terhadap GPN dan QRIS bukan hanya soal teknologi. Ini soal siapa yang mengontrol sistem keuangan global. Bagi Indonesia, ini adalah langkah berani dan strategis. Bagi ASEAN, ini adalah poros baru ekonomi digital yang inklusif dan berdaulat.

Jadi, GPN dan QRIS (di Indonesia), NetQR (Singapura), PromptPay (Thailand), DuitNowQR (Malaysia), QRPh (Filipina), VietQR (Vietnam), Bakong (Kamboja), MPU QR (Myanmar), BCELOne (Laos), nantinya akan terhubung satu sama lain dan menjadi ASEAN Pay.

Maka otomatis Amerika akan kehilangan pasar Dolar di ASEAN.

QRIS bukan cuma QR Code. Ia adalah gerakan pembebasan ekonomi digital dari ketergantungan pihak asing (Dolar Amerika). Ia adalah jalan pulang menuju kedaulatan.

H. Budhiana Kartawijaya,
Wartawan Senior,
Kamis, 24 April 2025
Jabar.nu.or.id
Teropongsenayan.com

Simalakama Digitalisasi untuk Media Jurnalistik

Bagaimana menghadapi kawan sekaligus lawan? Bagaimana memperlakukan kompetitor yang juga kolaborator? Inilah yang sedang dihadapi industri media terkait mesin pencari, agregator berita, dan media sosial.

Frenemy! Kata ini sering digunakan untuk menjelaskan ambivalensi posisi media baru di hadapan media lama. Kawan (friend) sekaligus lawan (enemy). Nikos Smyrnaios (2015) memiliki padanan lain: coopetition: kerja sama (cooperation) sekaligus persaingan (competition).

Disebut “kawan” karena mesin pencari, agregator berita dan media sosial memudahkan produksi dan distribusi berita. Hari ini menjadi wartawan menjadi lebih mudah. Informasi, data, dan perspektif begitu melimpah.

Distribusi berita juga memiliki banyak opsi. Wartawan dapat mengunggah berita di akun Facebook pribadi. Kunjungan ke portal berita sebagian besar diperantarai mesin pencari atau agregator berita. Stasiun televisi dapat promosi siaran di kanal Youtube. Dalam konteks ini media baru adalah “kawan”.

Namun, media baru juga menjadi “lawan” karena mereka sesungguhnya juga perusahaan media yang hidup dari proses komodifikasi informasi. Media baru bertarung langsung dengan media lama, berebut perhatian khalayak dan kue iklan. Mereka bahkan memanfaatkan pasokan berita dari media jurnalistik dengan cuma-cuma.

Besaran dan kapitalisasi media baru bertumbuh dengan pesat, sementara media lama yang mereka manfaatkan pasokan beritanya justru menyusut.

Lalu, apa makna jurnalisme sebagai “isme” ketika orang dapat leluasa menyebarkan tulisan yang apriori, sepihak, dan menghakimi? Apa makna jurnalisme jika tulisan semacam itu juga diperlakukan sama dengan tulisan yang memenuhi kaidah jurnalistik baku?

Tom Nichols dalam buku The Death of Expertise (2017) menjelaskan fenomena runtuhnya standar penilaian ilmiah. Euforia media sosial ditandai dengan ketidakmampuan kolektif untuk membedakan antara yang informatif dan spekulatif, yang proporsional dan yang berlebihan, bohong dan fakta.

Dilema jurnalistik
Runtuhnya standar penilaian ilmiah menimbulkan dilema bagi pengelola media jurnalistik. Apakah mesti mengikuti model penyajian informasi yang instan, patah-patah, sepihak, khas media sosial?

David Levy, Direktur The Reuters Institute for the Study of Journalism Universitas Oxford, mengingatkan, jika media jurnalistik mengikuti model penyajian informasi demikian, mereka  sebenarnya sedang terjerumus ke habitat kompetitor: Facebook, Twitter, Youtube.

Untuk bertahan hidup, media jurnalistik perlu menyajikan hal yang berbeda dan lebih baik.  Namun, yang berkembang justru sebaliknya. Banyak media jurnalistik mengikuti tren penyajian informasi yang instan, patah-patah, ekspresif ala media sosial. Dilema digitalisasi ini juga terlihat saat pengelola media jurnalistik mendapat tawaran kolaborasi dengan raksasa digital seperti Google dan Facebook.

Juni 2015, Google meluncurkan proyek News Lab untuk mengasah kemampuan jurnalis memanfaatkan aplikasi atau fitur Google untuk mencari, verifikasi, dan analisis data.

Untuk merespons Facebook Instant Articles, Google juga meluncurkan Accelerated Mobile Pages (AMP) Februari 2016. Sebuah proyek open source untuk penyajian berita menarik dan cepat dalam format mobile.

Ketika digitalisasi telah menjadi keniscayaan, inisiatif kolaborasi membuka peluang baru bagi media jurnalistik. Namun, sesungguhnya News Lab, AMP, juga Digital News Initiative, adalah “proyek rayuan” untuk pengelola media jurnalistik. Latar belakangnya adalah sejumlah gugatan hukum terhadap Google di Eropa karena memanfaatkan konten jurnalistik secara sepihak, tanpa imbal balik ke media produsen.

Raju Narisetti (atas) dan Sasha Koren (bawah).

Raju Narisetti, CEO of Gizmodo Media Group, menilai “proyek rayuan” itu sebagai kerja sama timpang. Google mendapat nama baik dan legitimasi memanfaatkan berita dari media jurnalistik. Media jurnalistik mendapat transfer teknologi. Namun, apakah teknologi itu dapat diolah untuk keuntungan ekonomi?

Kerja sama ditawarkan karena mereka membutuhkan pasokan informasi lebih banyak, pengguna lebih banyak, data pengguna internet (user behavior data) lebih banyak, untuk pengembangan produk kecerdasan buatan, machine-learning dan iklan digital tertarget.

Pada pengelola media jurnalistik yang ada adalah coba-coba. Setelah mengaplikasikan AMP untuk optimalisasi berita, mereka meraba-raba bagaimana monetisasinya.

Menurut Sasha Koren, editor The Guardian US Mobile Innovation Lab, pengelola media jurnalistik umumnya tidak tahu persis cara AMP bekerja. Bagi mereka, mesin pencari dan algoritma adalah kotak hitam, bahkan saat dalam genggaman.

Google dan Facebook, dua raksasa digital yang mendominasi jagat maya saat ini.

Beban berat
Inisiatif kolaborasi seperti News Lab, AMP, Digital News Initiative juga Facebook Instant Articles tetap menjadi beban berat media jurnalistik karena tidak tahu caranya menopang hidup media jurnalistik.

Seperti ditegaskan Koren, mereka semakin jauh terikat pada model kemitraan dengan Google, Facebook, dan lain-lain, karena masyarakat terkondisikan mengonsumsi dan mencerna informasi dengan aplikasi dan fitur mereka.

Akhirnya media jurnalistik  sangat terdikte oleh Google dan Facebook. Sementara urusan bertahan hidup, mereka mesti mencari jalan sendiri-sendiri.

Grant Whitmore (tengah) dkk. dalam suatu acara Daily News Innovation Lab.

Mengutip Grant Whitmore dari The New York Daily News, kebaikan-kebaikan Google, Facebook, dan lain-lain tidak sepenuhnya altruistik. Semakin banyak mereka membantu, semakin dalam kita tergantung pada mereka ....

Kita membutuhkan jurnalisme bermartabat untuk melawan hoaks. Namun, untuk bertahan hidup saja media jurnalistik sudah susah dan sangat kerepotan.

Jadi perlu langkah-langkah afirmatif untuk menopang daya hidup media jurnalistik di tengah lanskap media yang demikian pesat berubah.

Agus Sudibyo
Head of New Media Research Center ATVI Jakarta
KOMPAS, 12 Februari 2019

Inovasi Disruptif

Usianya belum lagi tiga puluh tahun. Gadis berambut pirang tersebut masih muda, tetapi ide dan kecerdasannya mengagumkan. Saya terkesima. Saat itu musim panas tahun 2015, tetapi angin sejuk bertiup dari semenanjung. Saya jadi ingat Mark Twain yang mengatakan, musim yang paling dingin di Amerika Serikat adalah musim panas di San Francisco. Twain benar.

Gadis itu menemani saya saat saya diundang mengunjungi beberapa perusahaan teknologi utama di Silicon Valley. Ketika saya bertanya, berapa rata-rata umur yang bekerja di sana, ia menjawab, "Belakangan ini semakin tua, akhir 20 tahunan." Ada nada kekecewaan di akhir kalimatnya. Saya tersedak. Saat itu saya sadar —bagi anak-anak muda di Silicon Valley— saya adalah dinosaurus!

Oliver Twist, karya populer Charles Dickens.

Redefinisi pekerjaan
Di sini, saya melihat bagaimana anak-anak muda bicara tentang ide-ide yang cemerlang. Lalu bagaimana regulator menempatkan dirinya dalam dunia yang berubah ini? Terus terang saya tak pandai benar menjawabnya. Dunia juga masih mereka-reka. Namun, ada beberapa hal yang mungkin perlu dibahas.

Pertama, revolusioner kah perubahan ini? Kita pernah mengalami revolusi industri pertama, yang mentransformasi metode produksi, tatanan sosial, meningkatkan produktivitas, dan mengubah taraf hidup. Penemuan mesin uap telah mengubah metode produksi. Industri tekstil berkembang pesat, tetapi kita mencatat sejarah yang kelam terhadap kaum buruh. Dengan sedih kita membaca novel Oliver Twist karya Charles Dickens atau Germinal karya Emile Zola. Namun, mimpi gelap bahwa mesin akan menggantikan buruh tak sepenuhnya benar.

Oliver Twist sudah diterbitkan puluhan kali dengan berbagai macam versi dan variasi.

Manusia melampaui mesin dengan sebuah catatan penting dari Joseph Schumpeter: destruksi kreatif dalam jangka panjang justru memberikan kesempatan kerja baru. Ia juga mendorong kemakmuran. Barry Eichengreen dari University of California Berkeley menulis: yang terjadi bukanlah hilangnya pekerjaan, melainkan redefinisi pekerjaan. Tengok saja, profesi perawat, akuntan, atau pekerjaan lain mungkin tak hilang. Akan tetapi, ke depan, mereka membutuhkan kemampuan analitik untuk memanfaatkan big data dan teknologi.

Ini soalnya: transformasi untuk keahlian baru membutuhkan pendidikan atau pelatihan. Sayangnya, sarana pelatihan pemerintah terbatas. Anggaran pemerintah jelas terbatas. Lalu bagaimana? Ajak sektor swasta untuk melakukan pelatihan, on the job training. Caranya, dengan memberikan potongan pajak apabila mereka melakukan pelatihan atau pendidikan vokasi untuk keahlian baru.

Logo Bank of England.

Kedua, stress test yang dilakukan Bank Sentral Inggris, Bank of England, menunjukkan bagaimana teknologi keuangan (tekfin) memiliki dampak kepada penurunan pendapatan perbankan, walau perlu dicatat: di dalam jangka panjang akan meningkatkan kesempatan bagi dunia perbankan. Di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, kita melihat tarik-menarik terjadi antara bisnis konvensional dan yang baru. Kita membaca soal Uber, Gojek, tekfin, Airbnb, dan konflik yang semakin keras.

Mengikuti konsep ekonom Mancur Olson dalam karya seminalnya, The Logic of Collective Action, kita bisa menduga: mereka yang terpinggirkan akibat inovasi disruptif ini terkonsentrasi dan terorganisasi. Sebaliknya mereka yang mendapatkan manfaat dari perubahan ini tersebar luas. Akibatnya: tekanan politik dari kelompok yang merasa dirugikan akan lebih kuat dibanding konsumen penikmat digital teknologi.

Apabila ini terjadi, di dalam sistem demokrasi, ada kecenderungan regulator akan menjaga status quo ketimbang mendukung inovasi. Padahal, inovasi sangat dibutuhkan. Saya tak bisa membayangkan bagaimana inklusi keuangan atau pertumbuhnan ekonomi bisa meningkat apabila aturan mengenai teknologi keuangan begitu kaku. Dalam hal ini, regulator harus menarik garis yang adil antara inovasi dan perlindungan.

Mengubah cara pikir
Ketiga, regulator tidak lagi bisa menggunakan cara pikir lama. Revolusi dalam teknologi informasi ini menerobos hal-hal yang selama ini dianggap tak mungkin. Mereka yang belajar ilmu ekonomi tahu, nyaris tak mungkin menerapkan harga yang berbeda (diskriminasi harga) untuk tiap individu. Alasannya, informasi per individu terbatas. Kalaupun bisa, harganya sangat mahal dan hanya diperuntukkan bagi pelanggan yang amat kaya (high net worth individual).

Ke depan, informasi dari big data memungkinkan untuk mempersonalisasi produk (bespoke), dan itu bisa dilakukan secara masif dengan biaya yang relatif murah. Artinya, produk atau harga dapat disesuaikan dengan selera dan daya beli individu. Saya tak akan terkejut jika asuransi, misalnya, bisa disesuaikan menurut kebutuhan individu. Jangka waktunya dapat disesuaikan jadi hitungan jam atau hari. Orang tak perlu membayar premi yang mahal karena waktunya pendek dan tujuannya spesifik. Saya menduga, di masa depan tingkat bunga bank dapat berbeda untuk individu berdasarkan profil risikonya, juga berbeda untuk jenis investasinya. Akibatnya, biaya monitor (monitoring cost) dalam pinjaman menjadi lebih murah. Berbagai ceruk pasar (niche market) akan tercipta dan setiap waktu berubah. Regulasi sulit untuk mengejar inovasi ini.

Bulan November 2017, di Tokyo, saya sempat mendiskusikan hal ini dengan Otoritas Jasa Keuangan Jepang. Kita setuju, cara pikir harus diubah. Regulasi berubah dari statis menjadi supervisi yang dinamis. Ia tak lagi mengatur hal-hal yang rinci. Regulasi lebih fokus kepada prinsip-prinsip dasar, misalnya perlindungan konsumen, level playing field, dan menjamin keterbukaan. Jika ia mulai mengatur masalah yang teknis dan rinci, ada risiko regulasi akan menjadi usang karena inovasi terjadi setiap waktu.

Di sinilah masalah akan timbul: bisakah regulator menjadi dinamis dan luwes. Kritik utama terhadap birokrasi adalah sifatnya yang tak luwes. Birokrasi juga bergerak atas dasar prinsip keseragaman dalam aturan. Lalu bagaimana ia harus menghadapi dinamika produk yang sifatnya semakin personal, luwes, dan membutuhkan diskresi?

Ketimpangan pendapatan
Ketiga, inovasi disruptif dalam jangka pendek dapat mendorong ketimpangan pendapatan. Ia akan memberikan keuntungan berlipat pada sekelompok kecil masyarakat yang berhasil mengembangkan idenya, sementara dalam jangka pendek pekerja tak terampil terancam kehilangan pekerjaan. Dalam jangka panjang, pekerja mungkin akan mendapatkan pekerjaan baru, tetapi ia membutuhkan keahlian baru juga. Mereka yang tak punya keterampilan baru akan terpinggirkan.

Proses penyesuaian ini bisa sangat pahit. Dan ini memiliki implikasi ekonomi politik yang serius. Bulan Oktober 2017, ketika saya berbicara untuk sebuah konferensi di Harvard University, saya sempat berdiskusi panjang dengan Jeffry Frieden, guru besar ekonomi politik di Harvard. Kami membahas mengapa tren anti globalisasi dan politik identitas meningkat dan berkembang di banyak negara, termasuk Amerika Serikat (AS), Eropa, Australia, Indonesia, dan negara lain.

Menurut Frieden ini tidak spesifik AS, Indonesia, atau Eropa. Ia terjadi di sejumlah negara pada saat yang bersamaan. Karena itu, penjelasannya tidak bisa khusus satu negara. Frieden mengajukan hipotesis: ketimpangan pendapatan dan kehilangan pekerjaanlah yang mendorong menguatnya politik identitas. Konsisten dengan ini, ekonom Dani Rodrik mengingatkan, ketimpangan ekonomi akan menimbulkan polarisasi politik, apakah lewat politik identitas atau polarisasi kaya dan miskin.

Ini tema besar dalam ekonomi politik. Tak ada jawaban tunggal untuk masalah ini. Faktor politik, ideologi, dan sosiologis lain tentu berperan. Namun, lepas dari itu, hipotesis Frieden bisa jadi relevan ke depan. Erik Brynjolfsson dari Massachusetts Institute of Technology mengingatkan, teknologi menjadi faktor yang penting dalam menjelaskan ketimpangan pendapatan di AS saat ini.

Menariknya: alih-alih menuding teknologi sebagai penyebab, reaksi yang muncul adalah politik identitas ala Donald Trump. Saya kira pemerintah di sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, akan dihadapkan dalam pilihan sulit. Mengekang teknologi dan inovasi akan membuat kemandekan dalam ekonomi, dan memperburuk kesejahteraan. Kelas konsumen —saya enggan menyebutnya kelas menengah— adalah professional complainers. Sebagai konsumen, mereka menikmati perubahan ini. Mereka akan menuntut inovasi dilanjutkan. Kita ingat, bagaimana pelarangan Gojek dibatalkan pemerintah dalam waktu sangat singkat karena protes masyarakat.

Di lain pihak, ketimpangan yang meningkat akan mendesak pemerintah untuk berpihak. Di era demokrasi, tarik-menarik ini akan lebih rumit. Pemerintah perlu memberikan perlindungan agar proses penyesuaian ini tak terlalu pahit, tetapi sekaligus tak mengekang inovasi. Sulitnya: tak ada formula untuk ini.

Dialog antara pelaku ekonomi digital dan regulator menjadi amat penting. Sayangnya, waktu tak bisa kompromi dengan kita. Perubahan terjadi begitu cepat. Saya masih ingat kata-kata gadis belia itu ketika saya menanyakan rata-rata umur pekerja di Silicon Valley , “It is getting older Sir, it is late twenties now”. Ada nada penyesalan dan khawatir di ujung kalimatnya. Saya juga khawatir. Namun, untuk sesuatu yang lain: apabila tak berubah, kita hanya akan tinggal jadi sejarah.

Muhammad Chatib Basri,
Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
KOMPAS, 9 Januari 2018

Dunia Digital vs Dunia Nyata

Dalam banyak kesempatan, saya mendengar kuatnya anggapan bahwa dunia maya (digital) berbeda dengan dunia nyata. Dunia digital dianggap sebagai “alam halus”, yang belum (atau bahkan sulit) disentuh. Kalaupun dipakai, hanya sebatas sebagai alat pendukung. Sedangkan dunia nyata adalah dunia kita sehari-hari.

Bahkan, ada yang beranggapan bahwa itu adalah dunia para milenial, anak-anak mereka. Juga tak dapat dihindari yang berpikir, bisnisnya (core-nya) sama sekali tak perlu bersentuhan dengan dunia digital.

Misalnya saja, ada yang mengatakan, “Kami ini bisnisnya semen, bukan ritel.” Dan kalau diteruskan lagi “kami”-nya bisa panjang: kami jual mobil, bukan hiburan; kami pupuk, bukan hotel; kami tekstil, bukan oleh-oleh; dan seterusnya. Seakan-akan dunia maya itu hanya berlaku bagi ritel, hiburan, dan sejenisnya.

Mungkin anggapan semacam itu menguat lantaran sering melihat anak-anak bermain game. Jadi, dunia digital hanya ada dalam game, bukan kehidupan nyata.

Anggapan seperti itu, kalau dibiarkan, tentu bakal menyesatkan dan menyulitkan banyak perusahaan yang sudah bagus. Itu akan membuat kita “gagal paham”. Ya, gagal memahami perubahan-perubahan besar yang tengah bergulir di sekitar kita.

Kini, sejak manusia melewati tahapan connectivity melalui internet, digital dan dunia nyata menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini buktinya.

Masih ingat dengan seorang perwira TNI yang memecahkan kaca bus di jalan tol Cikunir Mei 2017 lalu? Kasus yang ada di dunia nyata itu mungkin tak akan terungkap kalau tidak ada sebuah akun Facebook yang meng-upload kejadian tersebut.

Menurut akun itu, sang perwira tadi mengendarai mobil di ruas jalan tol yang macet. Mungkin jengkel dengan kemacetan, juga merasa jalannya terhalang bus, perwira tersebut dengan tongkatnya memukul pecah kaca samping bus.

Semula perwira itu berdalih mobilnya diserempet bus. Namun, tak ada bukti soal serempetan tersebut. Akun itu menulis, “Ngaku spionnya kesenggol sampai lecet, tetapi di rekaman tidak ada lecet sama sekali. Diminta pertanggungjawaban malah kabur.” Unggahan tersebut kemudian ramai dibicarakan netizen.

Puspen TNI merespons terlebih dahulu. Melalui akun Instagram, Puspen TNI meminta maaf kepada PO bus tersebut. Lalu, menyusul sang perwira juga mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Dia siap bertanggung jawab untuk mengganti kerugian bus.

Itu bukti betapa dunia digital kita sudah menyatu dengan dunia nyata.

Mau bukti lainnya?

Beberapa contoh kasus yang viral di medsos (media sosial).

Masih ingat kasus seorang pegawai perempuan yang bekerja di Mahkamah Agung (MA) yang marah-marah dan mencakar Aiptu Sutisna saat petugas kepolisian itu hendak menilangnya? Sutisna tidak melawan. Dia hanya menghindar. Itu peristiwa yang terjadi di dunia nyata.

Adegan amukan pegawai MA tersebut kemudian muncul di dunia maya. Seorang netizen merekamnya dan meng-upload videonya ke akun Facebook. Kejadian itu pun menjadi viral.

Berkat sikapnya yang tidak melawan, Aiptu Sutisna mendapatkan apresiasi. Bukan hanya dari masyarakat, tapi juga Kepolisian Negara RI (Polri). Sebaliknya, si pegawai MA tadi dimutasi dari jabatannya di eselon IV menjadi staf di PTUN Pekanbaru.

Pengalaman Sandvik
Saya tadi menyinggung soal betapa repotnya kalau gagal paham menyatunya dunia maya dengan dunia nyata sampai berlarut-larut. Sebab, di belahan dunia sana, masyarakatnya –terutama kalangan korporasi– sudah menikmati hasil dari penyatuan dua dunia tersebut.

Salah satu contohnya Sandvik Coromant (SC), perusahaan asal Swedia yang menjadi produsen utama cemented carbide dunia. Cemented carbide adalah material yang biasa dipakai pada mesin pemotong material logam nonbaja dan banyak dipakai industri manufaktur. Bisnis SC sempat terpuruk lantaran hadirnya produk Tiongkok yang lebih murah.

Lalu, apa yang dilakukan SC?

SC lalu melengkapi mesin pemotongnya dengan sensor. Sensor tersebut berfungsi memantau kinerja cemented carbide. Kapan alat itu terlalu stres, sudah aus, dan tiba waktunya untuk diganti. Data dari sensor tersebut kemudian dikirim ke server dan oleh server didistribusikan ke pihak-pihak yang mesti tahu soal itu. Di antaranya general manager, manajer, atau supervisor di pabrik.

Bagi banyak pabrik, informasi semacam itu sangat penting. Jangan sampai pabrik berhenti beroperasi gara-gara mesin pemotong logamnya rusak. Biaya untuk shutdown dan menghidupkan kembali pabrik, bisa sangat mahal.

Informasi semacam itulah yang kemudian menjadi nilai lebih bagi SC ketimbang produk sejenis dari Tiongkok. Pelanggan pun beralih dari produk buatan Tiongkok ke buatan SC.

Itu contoh kasus di dunia korporasi yang memakai teknologi untuk menggabungkan dunia digital (informasi dari sensor) dengan dunia nyata (pekerjaan di pabrik). Kasus lainnya masih banyak.

Misalnya, ada Rolls-Royce yang memasang sensor di mesin pesawat terbang. Ketika pesawat masih berada di udara, kondisi mesin sudah terpantau. Saat mendarat, kalau ada komponen mesin yang perlu diganti, itu bisa langsung dilakukan tanpa pesawat perlu masuk hanggar. Jadi, pesawat bisa langsung terbang lagi. Itu tentu meningkatkan kinerja operasional pesawat.

Dunia 4.0
Dalam lingkungan masyarakat, para petugas layanan publik bisa memantau sejumlah kejadian dengan adanya CCTV. Ingat dengan pembalap MotoGP Nicky Hayden yang meninggal dunia karena tertabrak mobil? Melalui CCTV, pihak kepolisian mendapati bahwa Nicky Hayden lalai.

Hayden bersepeda sambil mendengarkan musik melalui iPod. Akibatnya, dia tak mendengar suara-suara yang ada di sekitarnya, termasuk mobil-mobil yang lalu-lalang di perempatan jalan. Salah satu mobil itulah yang kemudian menabrak Hayden.

Belajar dari kejadian tersebut, kita mungkin bisa memprakarsai gerakan no gadget saat melakukan aktivitas di area-area publik. Kini kita sudah memasuki dunia versi 4.0. Dunia maya atau digital dan dunia nyata sudah menyatu. Namun, banyak musibah terjadi gara-gara masyarakat kita masih merasa seolah-olah berada di dua dunia yang berbeda.

Misalnya masih terus memakai smartphone saat menyetir mobil atau mengendarai sepeda motor –sesuatu yang banyak kita jumpai di masyarakat kita. Juga terus memakai smartphone saat tengah berjalan di trotoar atau area publik lainnya. Itu fenomena yang ada di mana-mana. Mereka berjalan seenaknya sambil matanya tak henti menatap layar smartphone dan tangannya terus menyentuh-nyentuh layar atau papan ketik.

Padahal, sudah banyak video yang menayangkan orang-orang yang tersandung atau terperosok lubang karena terlalu asyik dengan smartphone-nya. Atau menabrak orang lain yang melintas di hadapannya; menabrak tiang atau pintu; bahkan tertabrak sepeda, sepeda motor, hingga mobil lantaran menyeberang jalan secara sembarangan.

Di Jerman, seorang petugas pengatur sinyal dituding bertanggung jawab atas kecelakaan kereta yang mengakibatkan 150 orang mengalami luka-luka dan 11 orang meninggal dunia. Menurut jaksa, sesaat sebelum kecelakaan terjadi, petugas itu asyik bermain game online via ponselnya. Akibatnya, dia menekan tombol yang salah. Informasi yang salah itulah yang diterima dua masinis dari dua kereta berbeda. Dan kecelakaan pun tak terelakkan.

Di dunia 4.0, era di mana semua serba terkoneksi, kita tak mau ada masyarakat yang gagal paham bahwa dunia digital sudah menyatu dengan dunia nyata. Sebab, risikonya bisa sangat fatal.

Rhenald Kasali,
Akademisi dan Praktisi Bisnis yang juga Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Pendiri Rumah Perubahan
JAWA POS, 19 Juni 2017

Tahun Pergumulan Internal

Banyak orang yang bertanya bagaimana wujud perubahan yang bakal dihadapi bangsa ini di tahun 2017. Apakah kita bakal membaik atau memburuk? Maksudnya, setelah heboh-heboh besar dengan topik-topik sensitif yang telah menimbulkan perselisihan sesama kawan di akhir 2016 yang baru kita lewati, apa konsekuensi yang bakal kita hadapi?

Seperti biasa, tentu saja ada dua pihak: Mereka yang siap menghadapi perubahan dengan standar moral yang tinggi, dan yang cemas atau merasa terancam, bahkan untuk itu rela "membeli" perubahan dengan standar moral yang, maaf, sulit dipertanggungjawabkan.

Tetapi apapun juga, kita tengah menghadapi sebuah suasana yang merata di seluruh dunia, yaitu: kesulitan manusia untuk menguji kebenaran dari hadirnya internet gelombang ke-3. Alih-alih bertengkar keluar, banyak orang yang justru terperangkap dengan “saling berkelahi” di dalam.

Ini membuat banyak orang yang akan menghadapi sebuah pergumulan hebat, pertentangan batin antara pro-kontra, ya atau tidak. Pergumulan, yang dalam Change Management, disebut berselera rendah. Bagai bertarung melawan bangsa sendiri. Saudara berkelahi dengan adik-kakaknya sendiri. Seakan menjadi tumpul keluar.

Namun akibatnya berat bagi perekonomian, berat bagi pembangunan. Dan berat bagi bisnis serta penciptaan lapangan kerja baru.

Abad Kecepatan Super
Saya ajak dulu Anda untuk mengikuti sumber dari segala pergulatan itu, yaitu informasi. Dan ini tak bisa lepas dari teknologi. Seperti kita ketahui, gelombang pertama internet adalah: Connectivity, dan ini sudah kita alami. Ini terjadi tidak lama setelah Alvin Toffler menulis buku “Gelombang Ketiga” dan meramalkan abad informasi seperti yang kita jalani hari ini.

"Gelombang ketiga" yang diulas Toffler itu menginspirasi tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Steve Jobs, Steve Case, Andy Grove dan tokoh-tokoh lainnya, untuk bergerak, menciptakan dunia baru.

Saya masih ingat ketika mengambil program doktoral di Amerika Serikat pada tahun 1990-an saat internet baru diperkenalkan, hampir semua host talkshow televisi bertanya: “Ini gunanya apa? Bagaimana memakainya?”

Para pioner merayu agar para pembuat komputer mau memasukkan modem dan piranti lunak (software) buatan mereka sehingga makin banyak mesin yang bisa terhubung.

Selanjutnya, gelombang kedua, terjadi di awal abad 21, saat manusia mulai bisa menggunakan jaringan yang terhubung itu untuk digitalisasi perdagangan dan bersosialisasi. Munculnya Alibaba, e-Bay, Facebook, Instagram sampai Airbnb dan Uber adalah indikasi gelombang kedua.

Dan kini, kita telah memasuki gelombang ketiga, setelah telepon pintar (smartphone) menghubungkan hampir seluruh kehidupan. Manusia mulai pindah ke dalamnya. Internet of Things menjelajah kehidupan kita, dari DNA, alat monitor jantung, biochips, home automation, smart city, smart energy, dan smart politics. Kata para ilmuwan, smartphone, dumb people (telepon pintar di genggaman masyarakat yang cekak).

Maka terbentuklah disrupted society, yaitu masyarakat baru yang nyaris terputus dengan dunia lama. Persis seperti sebuah pabrik besar di kota kecil yang memberi hidup banyak orang namun tiba-tiba ditutup. Maka semua orang heboh, sementara pabrik-pabrik yang baru tumbuh masih kecil-kecil.

Andy Grove, Bill Gates, Steve Jobs, dan Steve Case, adalah para pendekar abad digital.

Corporate Disruptive Mindset
Pergumulan internal yang mengakibatkan kita semakin tahu, namun sekaligus semakin rapuh, sebenarnya bukan gejala baru dalam perubahan. Sebab yang pandai itu alatnya, bukan manusianya. Apalagi begitu dunia internet mencapai puncaknya.

Jauh sebelum manusia mengenal smartphone, para eksekutif di Kodak telah mengalami derita terlebih dahulu akibat dari pergumulan ini. Pasalnya, Kodaklah yang pertama kali menemukan cara untuk memindahkan foto ke dunia digital. Dan hal ini tentu tak disukai oleh para eksekutif di Kodak yang produk lamanya terancam. Alih-alih bersatu untuk melawan Fujifilm (Jepang), mereka malah berkelahi di antara mereka melawan saudara sendiri. Yaitu melawan yang inovatif dan brilliant.

Clayton Christensen perumus teori Disruption sampai mengajukan pertanyaan ini: Apa jadinya jika Anda menjadi competitor bagi diri Anda sendiri?

Di situlah pergumulan itu terjadi. Ya batiniah, ya fisik. Dan sekarang saat perekonomian dunia dikepung gejala disruptions, kita menyaksikan pergumulan internal terjadi di hampir semua kategori industri, dari pariwisata sampai ke jasa keuangan. Dari birokrasi sampai ke pangan dan telekomunikasi. Sementara para ahli terlalu asyik dengan peta makro yang tak banyak bercerita tentang realitas.

Alih-alih menghadapi Trump yang akan mengusir TKI di sana, kita justru memilih bertarung melawan putra-putri terbaik dengan begitu kejam dan suara lantang.

Bayangkan seperti apa jadinya bila hal itu dialami Indonesia, ditengah-tengah kancah politik pilkada. Antara perubahan yang dituntut masyarakat dengan permainan para elit yang mengincar “uang” besar anggaran pembangunan, dan orang-orang yang menjajakan kemiskinan sebagai alat kampanye. Itu terjadi di tengah-tengah spirit keberagaman yang tiba-tiba runtuh. Dan akhirnya menjadi pergumulan semua orang.

Disrupsi, Desepsi
Dunia kini tengah bergumul untuk membentuk kembali dirinya. Dari proses digitalisasi, manusia kerap menyangkalnya saat menyaksikan realita baru. Tak ada yang menyangka orang yang dipuja terlibat perselingkuhan uang. Kita hanya bisa kaget saat membaca nama-nama mereka ada di Panama Papers, misalnya.

Karena disangkal, masuklah kita ke tahap desepsi, sehingga terjadilah disruptions. Setelah itu terjadilah dematerialisasi, demonetisasi dan demokratisasi. Putaran perubahan menjadi lebih cepat, tak terwujud, sangat murah dan menjadi guyonan sehari-hari.

Kata kunci dari semua itu adalah respons. Politik memang busuk, tetapi tugas pelayanan sosial masyarakat bukanlah soal rivalitas. Ini soal kewajiban. Indonesia membutuhkan disruptive leader dengan manusia-manusia yang bisa membebaskan diri dari waktu dan tempat.

Seperti yang dituntut Walikota Bandung pada Aparatur Sipil Negara (ASN dulu PNS) jajarannya, yaitu kewajiban menggunakan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, mengatasi masalah dan men-deliver pelayanan 24 jam sehari, 7 hari seminggu.

Ini tentu berbeda dengan generasi tua yang justru merasa terancam dengan sosial media, yang beranggapan sosial media hanyalah alat entertainment pribadi.

Pergumulan Kehidupan Sosial
Tentu saja tidak sulit untuk menyatakan bahwa Indonesia di tahun 2017 juga akan mengalami “tahun pergumulan” yang kompleks akibat belum tertatanya aturan dan perilaku baru, tata hukum, dan standar moral. Benturan antara demokrasi, politik dan ekonomi, termasuk manipulasi pikiran.

Ini bukan soal ramal-meramal, apalagi mengaitkannya dengan “tahun ayam,” yang bisa kita pelesetkan menjadi ayam aduan yang mengakibatkan jago bertemu jago sampai mati. Bukan itu.

Tetapi intinya adalah Indonesia tengah memasuki peradaban digital yang intensif dalam percaturan ekonomi, bisnis, politik, sosial dan budaya yang sangat intens. Dan inilah tahun pergumulan batin bagi kita semua. Pergumulan disruptions yang akan kita alami di tahun 2017 ini, saat perusahaan-perusahaan besar berguguran, sementara mereka yang kecil, justru mulai mendunia.

Inilah kekuatan disruption yang dicita-citakan kaum muda namun telah disalahgunakan kekuatan-kekuatan baru. Selamat berdamai dengan pikiran masing-masing.

Rhenald Kasali,
Akademisi dan Praktisi Bisnis,
Guru Besar bidang Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
Pendiri Rumah Perubahan
KOMPAS.com, 4 Januari 2017