Freeport dan Lingkaran Kekerasan di Tanah Papua

Pada 1 April 1967, PT. Freeport McMoran masuk ke Indonesia, dimana pada masa itu masyarakat Papua sendiri belum menentukan posisinya secara de jure untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia atas disahkannya hasil PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) pada tahun 1969. Meskipun jika berdasarkan asas uti possidetis dalam hukum internasional, batas wilayah negara bekas jajahan yang merdeka, secara otomatis mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Maka secara langsung Papua adalah bagian dari Republik Indonesia bahkan sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.

Satu sisi, sesungguhnya kesadaran kebangsaan masyarakat Papua yang umumnya adalah masyarakat kesukuan, telah terbangun sejak tahun 1940-an.

Mengutip hasil penelitian Muridan S. Widjojo, “Ke-Papuaan baru, dibangun secara terbatas bersamaan dengan tumbuhnya lapisan kecil elit terdidik melalui Sekolah Pamong Praja yang didirikan oleh Pemerintah Belanda pada 1940-an. Di sana pendidikan administrasi pemerintahan dijalani. Pada kesempatan itu para pelajar Papua banyak berdiskusi tentang persoalan ke-Papuaan dan kemungkinan Papua Barat menjadi satu negara bangsa yang merdeka. Pada awal 1960-an sudah disiapkan bendera nasional, lagu kebangsaan, dan lambang negara. Pada 1 Desember 1961 dengan bantuan Belanda diproklamasikanlah Negara Papua Barat. Dari sini bibit nasionalisme Papua mulai tersemaikan.” (2001:1) [1]

Penduduk asli sebagai pemilik tanah Papua yang sah dalam kenyataannya hanya bisa mengais sisa-sisa mineral yang ditambang oleh perusahaan raksasa Freeport.

Namun, hampir sepanjang bergabungnya Papua dengan Indonesia, yang muncul hanyalah kekerasan demi kekerasan. Atas dalih sumbangan APBN terbesar merupakan hasil pajak dari PT. Freeport McMoran, negara mengukuhkan dominasi perusahaan asal Amerika Serikat ini dengan legalitas hukum yang sangat kuat.

Atas dalih yang sangat tampak bercorak liberal, PT. Freeport McMoran melakukan klaim bahwa dengan adanya PT. Freeport McMoran akan menekan angka pengangguran, memberdayakan masyarakat, melengkapi dan menunjang infrastruktur masyarakat setempat. Namun nyaris terlewatkan hal-hal terkait kerusakan lingkungan, upah pekerja yang minim, kekerasan akibat ketimpangan ekonomi, hingga kekerasan yang dilakukan aparat Indonesia yang dibayar oleh perusahaan PT. Freeport McMoran untuk mengamankan lahan. Dan juga guna menangkal masyarakat yang protes atas keberadaan PT. Freeport McMoran, yang sering dipropagandakan sebagai “separatis” oleh pemerintah pusat Indonesia sejak masa pemerintahan militer Jenderal Soeharto.

Dalam hal ini, masyarakat Papua terjebak dalam lingkaran konflik kekerasan. Dalam analisis konflik menurut Johan Galtung, diantaranya muncul apa yang disebut dengan kekerasan struktural dan kekerasan kultural.

Dalam konflik struktural, masyarakat Papua dihadapkan pada dominasi perusahaan PT. Freeport McMoran dalam melakukan eksplorasi dan yang berlanjut eksploitasi terhadap kekayaan alam masyarakat Papua yang memang sesungguhnya masyarakat Papua adalah masyarakat kesukuan tradisional yang sangat bergantung pada alam.

Pada awalnya apa yang kini nampak seperti danau kawah itu adalah gunung Grasberg yang kaya dengan kandungan tembaga, emas, perak dll.

Namun aparat keamanan Indonesia pun berperan besar atas terjadinya serangkaian kekerasan fisik terhadap masyarakat Papua, terlebih lagi, mengutip laporan dari organisasi transnasional yang bergerak di bidang pemantauan sumber daya lingkungan, korupsi, konflik bersenjata dan kerusakan lingkungan, Global Witness yang berjudul “Uang Keamanan Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia” pada Juli 2005, bahwa ada hubungan erat antara Freeport, para investor dan TNI. [2]

Bahkan secara langsung, Global Witness menyampaikan dalam laporan penelitiannya bahwa operasi tambang Freeport telah dijaga oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) sejak tahun 1970-an. Global Witness memberi catatan pula bahwa jika PT. Freeport melakukan pembayaran “uang keamanan” terhadap aparat keamanan Indonesia ––yang di Indonesia sendiri tidak diatur secara yuridis maupun tidak terdapat dalam ketentuan pakta internasional–– PT. Freeport McMoran dapat terjerat masalah hukum atas dilanggarnya Foreign Corrupt Practices Act atau Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri yang merupakan undang-undang Amerika Serikat yang mengatur pembayaran dari perusahaan-perusahaan AS kepada para pejabat negara asing. [3]

Sedangkan implikasi langsung bagi Indonesia dan masyarakat Papua adalah berupa kekerasan oleh aparat keamanan Indonesia terhadap masyarakat Papua, khususnya masyarakat di sekitar daerah beroperasinya PT. Freeport McMoran, yakni kota Timika. Kekerasan yang sudah sangat sering terjadi ini memiliki efek domino pada kekerasan di wilayah lain di Papua. Akibat dominasi struktur negara dan korporasi ini, maka terjadilah konflik ekonomi yang terstruktur dan kekerasan langsung yang berujung pada pelanggaran-pelanggaran HAM di tanah Papua.

Selain konflik struktural, di Papua terjadi pula konflik kultural. Konflik ini terjadi karena stigmatisasi OPM, tudingan-tudingan separatisme, anti-NKRI dan tuduhan kepada masyarakat sebagai pemberontak. Padahal akar masalah yang sebenarnya karena mereka sudah terlalu lama hidup di bawah tekanan operasi militer dan karena ketimpangan ekonomi Papua sebagai akibat konflik struktural tersebut.

Ketimpangan pembangunan di Indonesia, sangat terasa sekali di Papua. Masyarakat yang umumnya adalah masyarakat kesukuan, harus tergeser kehidupannya dengan munculnya pembangunan yang hanya dimiliki oleh kalangan elit korporasi. Padahal sumber-sumber daya alam yang ada bahkan tenaga kerja sebagai pelaksana di lapangan yang tersedia berasal dari para putra Papua juga.

Dan bila dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, khususnya antara Jawa dan Papua, sungguh sangat jauh jarak (gap) pembangunan infrastruktur mereka. Mulai dari pendidikan, sarana transporatasi, pelayanan kesehatan, akses pelayanan umum dan lain sebagainya.

Kepemimpinan Indonesia
Latar belakang atau tipe pemimpin Indonesia menentukan konstelasi politik di Papua, yakni berupa fragmentasi atas latar belakang calon presiden dari sipil atau calon presiden yang berasal dari militer. Konstelasi konflik dan politik “dianggap” naik jika presiden Indonesia berasal dari sipil. Hal ini dikarenakan, konflik terbuka muncul lebih eksplosif dibanding jika presiden terpilih berasal dari militer.

Di era 32 tahun kepemimpinan represif-militeristik jenderal Suharto, kebijakan politik di Papua diletakkan pada ujung senjata, sehingga benar-benar “aman dan terkendali”. Namun saat ini keleluasaan akses masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi dan bahkan menyuarakan kepentingan dan bahkan tuntutan kemerdekaan muncul dengan kuat ketika presiden terpilih berlatar belakang sipil.

Konstelasi konflik yang naik itu diawali dengan asumsi bahwa keleluasaan presiden sipil dapat lebih terbuka dalam mendukung munculnya referendum kemerdekaan Papua sebagaimana yang telah diputuskan presiden Habibie atas Timor Leste. Belajar juga dari pengalaman perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua pada era presiden Gus Dur (Abdurrahman Wahid) yang cukup memberi bukti keleluasaan presiden non-militer (sipil).

Pemilihan umum presiden 2014 lalu, Joko Widodo yang berlatar belakang sipil, menang mutlak di wilayah Papua [4], karena presiden sipil tampak lebih diplomatis dibanding presiden militer dan secara psikologi politik lebih mendukung upaya-upaya perundingan dua belah pihak. Oleh karena itu, sesungguhnya masyarakat Papua menaruh harapan besar kepada presiden Joko Widodo dalam penyelesaian masalah Papua, diantaranya adalah mengenai keberadaan PT. Freeport Indonesia di wilayah Papua.

Namun bagaikan pedang bermata dua, terkadang justru keleluasaan aspirasi masyarakat dan sikap politik presiden dari kalangan sipil yang longgar tersebutlah yang justru memicu timbulnya konflik horizontal. Mereka (para presiden sipil) cenderung lebih longgar sebagai akibat dari sikap diplomatis para presiden tersebut dan karena mereka lebih mengedepankan sikap non-kekerasan.

Desakan kemerdekaan Papua dengan jalan yang represif pun muncul dari pihak masyarakat sebagai dampak dari sikap represif yang dialami pada awal pemerintahan militeristik jenderal Suharto terdahulu. Hal ini mengindikasikan, bahwa jikalaupun di Papua tidak sedang muncul konflik terbuka, bukan berarti Papua menjadi wilayah yang telah benar-benar aman dan damai, namun meminjam istilah Johan Galtung, perdamaian di Papua masih pada tataran negative peace atau perdamaian negatif.

Konflik yang terjadi memang masih tetap berlangsung, karena belum adanya solusi dari tiap-tiap masalah yang ada. Misalnya masalah ekonomi, HAM, dan sosial-budaya yang terjadi di Papua masih merupakan PR yang belum tuntas. Sehingga sesuatu yang tampak aman dipermukaan, ternyata masih sangat mudah untuk disulut menjadi konflik lantaran belum adanya penyelesaian yang pasti dan permanen.

Penyelesaian yang pasti inilah yang sesungguhnya diharapkan mampu menghantarkan Papua menuju sebuah perdamaian yang positif. Yakni suatu perdamaian yang terbentuk karena proses penyelesaian masalah benar-benar menyentuh pada akar masalah yang ada sehingga mampu meniadakan potensi konflik agar tak muncul kembali.

Sumber Daya Alam dan Separatisme
The Habibie Center bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meluncurkan hasil penelitian tentang potensi kekerasan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2015. Temuan dari penelitian tersebut menyajikan data berupa intensitas kekerasan di Papua berdasarkan Jumlah Insiden Kekerasan Menurut Tipe Konflik pada tahun 2014 [5]. Dalam insiden kekerasan tipe konflik sumber daya, Papua memiliki intensitas tertinggi yakni dengan nilai acuan indeks intensitas kekerasan sejumlah 56 setelah Jawa Timur yakni pada angka 61 dengan korelasi kekerasan tipe konflik separatisme yang tertinggi yakni pada angka 42.

Sedangkan dampak insiden kekerasan menurut tipe konflik sumber daya alam pada tahun 2014 [6], Papua menempati urutan tertinggi pula yakni korban tewas pada nilai acuan angka intesitas 22, korban meninggal dunia pada angka acuan 294 dan kerusakan dengan angka acuan 25. Seakan berbanding lurus dengan dampak insiden kekerasan tipe konflik separatis, Papua merupakan satu-satunya propinsi yang memiliki angka acuan indeks intensitas kekerasan separatisme 34 untuk korban tewas, 37 untuk korban luka-luka dan angka acuan pada posisi 6 bagi dampak kekerasan.

Berdasarkan atas angka acuan tersebut, disimpulkan nilai akhir indeks kekerasan tingkat propinsi di Indonesia tahun 2014 [7], Papua menempati urutan ketiga sebagai propinsi dengan intensitas konflik tinggi, yakni 16,57. Dan merupakan yang tertinggi setelah Sulawesi Utara dengan indeks intensitas kekerasan 19,72, lalu Sumatera Selatan dengan 19,60.

Namun yang tentu sangat mencengangkan adalah tingkat konflik sumber daya alam yang secara kuantitas tertinggi, berbanding lurus dengan konflik separatisme, yang dalam data temuan penelitian ini propinsi Papua merupakan propinsi di Indonesia yang memiliki konflik sumber daya alam tertinggi dengan angka acuan 9,75 yang merupakan satu-satunya propinsi yang memiliki intensitas konflik separatisme dengan angka 2,21.

Apa arti kode "FM?" Aslinya memang singkatan dari Freeport McMoran, tapi bisa juga dianggap sebagai singkatan dari Free-Massonry. Apakah hanya kebetulan?

Dari hasil penelitian tersebut, tampak bahwa konflik dan kekerasan sumber daya alam yang tinggi di wilayah Papua, seiring dengan munculnya konflik dan kekerasan separatisme. Ini adalah sebuah visualisasi fakta bahwa konflik sumber daya alam yang terjadi di Papua berbanding lurus dengan konflik separatisme.

Konflik sumber daya alam dan kasus separatisme, membentuk lingkaran-lingkaran konflik yang melibatkan antar kelompok masyarakat, kelompok masyarakat dengan perusahaan (pemodal), masyarakat dengan negara dan juga negara dengan perusahaan [8].

Kekerasan demi kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam hal ini adalah Papua, merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Komitmen antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dan menentukan dalam menciptakan Papua yang damai. Khususnya dalam menyikapi korporasi asing yang telah 48 tahun beroperasi di Indonesia tersebut.

Renegosiasi Kontrak Freeport: Sebuah Keharusan
Presiden Indonesia terpilih, yakni Joko Widodo kini tengah melakukan proses perundingan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia. Banyak masyarakat berharap bahwa kedepan akan ada tindakan yang lebih konstruktif dari presiden bagi masyarakat Papua, salah satunya dalam hal yang terkait dengan kontrak PT. Freeport McMoran di Indonesia. Karena eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas dan tembaga terbesar di dunia ini layaknya kotak pandora yang bila dibuka sembarangan akan memiliki efek dan dampak yang bisa menyulut konflik struktural dan kultural di Papua.

Tak berbeda dengan PT. Freeport, pemerintah Indonesia, selama ini kerap memunculkan dalih bahwa Freeport adalah penyumbang APBN terbesar, yang membantu pembangunan infrastruktur di Papua, khususnya di wilayah Timika. Baik berupa pembangunan pendidikan, kesehatan dan akses publik lain yang seharusnya disediakan oleh negara.

Sesungguhnya dari sekian banyak kasus, tampak bahwa negara tidak hadir dalam melindungi masyarakatnya, padahal fungsi adanya negara adalah fungsi pemenuhan akan hak-hak dasar warga negaranya. Apalagi negara yang memiliki konstitusi yang cenderung berorientasi sebagai negara kesejahteraan, seperti yang tertuang dalam konstitusi Indonesia yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bukan justru semakin melegalkan privatisasi dan membiarkan rakyat bertarung bebas dan lepas atas hidup yang dipertaruhkan dengan kompetisi yang tidak seimbang. Ibarat suatu ajang kompetisi di pusara eksplorasi sumber daya alam milik rakyat itu sendiri. Maka yang terjadi adalah perampasan hak rakyat yang dibalut dengan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang legal secara hukum namun lebih menguntungkan pihak-pihak elit dan korporasi yang berkepentingan, dalam hal ini adalah PT. Freeport.

Dan seringkali juga dibumbui dengan dalih sebagai penyumbang besar APBN dengan sekian banyak daftar program CSR (Corporate Social Responsibility), yang sesungguhnya tidak sebanding dengan keuntungan yang telah diambil secara berlebihan. Belum lagi bila dihitung dampak-dampak lain yang ditinggalkan yakni dampak kerusakan lingkungan, kelayakan jaminan hidup bagi tenaga kerja lokal dan hal-hal lain seperti represi “aparat keamanan” atas dalih demi keamanan wilayah perusahaan.

Jaminan uang keamanan yang dibayarkan perusahaan PT. Freeport McMoran kepada aparat keamanan sendiri sebenarnya tidak memiliki legalitas hukum. Hal ini pada akhirnya justru memunculkan perilaku koruptif (termasuk suap) yang berlanjut hingga memunculkan pelanggaran HAM tak berkesudahan di Timika serta efek domino terjadinya konflik di wilayah-wilayah lain di tanah Papua.

Dalam kompleksitas masalah Papua, salah satu cara menyudahi konflik dan memutus lingkaran kekerasan di Papua diantaranya adalah dengan renegosiasi kontrak kerja PT. Freeport McMoran di Indonesia. Bila dikaitkan dengan masalah kedaulatan, maka bukan hanya kedaulatan politik-tradisionalis yakni kedaulatan atas batas wilayah negara, yang kini terkenal dengan jargon “NKRI Harga Mati”, namun yang lebih dibutuhkan kini adalah “Negara Harus Hadir” untuk kembali berdaulat atas segala kekayaan sumber daya alam yang ada bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Bukan justru dimunculkan berbagai dalih yang tampak bercitra positif di permukaan namun sebenarnya menimbulkan riak-riak dan gelombang destruktif bagi warga negaranya. Oleh karena itu tak ada jalan lain mengenai PT. Freeport McMoran, renegosiasi adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan sebagai salah satu cara untuk memutus mata rantai lingkaran kekerasan struktural yang telah berlangsung 48 tahun lamanya. Dan penyelesaian masalah Freeport ini adalah suatu awal guna membuka peluang bagi penyelesaian masalah-masalah lain yang disebabkan atas absennya negara bagi masyarakat Papua.

Catatan:
[1] S. Widjojo, Muridan., Diantara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru. Hal. 2
[2] Global Witness, Uang Keamanan Pertambangan Freeport dan Aparat Keamanan Indonesia (USA: Global Witness publishing.2005) hal. 3
[3] Ibid.
[4] http://www.Papuapos.com, “Jokowi – Jk Menang Telak di Papua”, dalam http://www.Papuapos.com/index.php/utama/item/4662-jokowi-%E2%80%93-jk-menang-telak-di-Papua, 23 Oktober 2015.
[5] The Habibie Center, Indeks Intensitas Kekerasan tahun 2015, hlm. 12
[6] Ibid. hal, 14
[7] Ibid. hal, 16
[8] Sri Yanuarti, 2012, “Kemiskinan dan Konflik Papua Di Tengah Sumber Daya yang Melimpah”, Jurnal Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), vol. 9, no.1, 2012, Yayasan Obor Indonesia, hal. 38

Fatimah Suganda
Freelance Writer (Tim Riset)
https://www.selasar.com/politik/48-tahun-pt-freeport-mcmoran-dan-lingkaran-kekerasan-di-tanah-papua

Percaloan

Tidak banyak orang dengan peruntungan sebagus Setya Novanto. Jika tidak, bagaimana mungkin ia bebas dari tujuh kasus sepanjang 16 tahun terakhir? Kalau ia kelak lolos lagi dari kasus percaloan kontrak Freeport yang sekarang ramai diributkan, bolehlah kita mengimbau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu untuk membagi pengalamannya lewat buku. Supaya laku, judulnya mesti bombastis, misalnya “Mau Kaya Tiru Setya: Sejumlah Kiat Mengatasi Hukum Indonesia”. Pasti tak sulit, sebab ia pernah menulis buku “Manajemen Soeharto”.

Pada bab-bab awal, tentu Setya mesti memaparkan bagaimana “menciptakan” garis tangan agar selalu bagus. Hanya dalam waktu tak terlalu panjang, dari berjualan madu dan beras, ia menjadi pengusaha pompa bensin, peternakan, kontraktor, tekstil, hotel, sampai lapangan golf. Sebagai politikus, hokinya juga moncer. Walaupun tak pernah terdengar mencetak prestasi gemilang di politik, ia mampu duduk di jabatan sangat tinggi, yakni Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.

Disarankan ada bab khusus yang membahas kekuatan teknik gaulnya selama ini: menempel orang yang tepat. Setelah lulus kuliah, ia menumpang di rumah Hayono Isman, bekas menteri di zaman Soeharto. Dari sinilah ia mengenal bisnis penyaluran pupuk. Berkat bertemu Soeharto sekian kali, ia mampu membuat sebuah buku.

Perlu diceritakan di bagian ini, bagaimana sepak-terjang Soeharto dan gaya kepemimpinan ikon Orde Baru itu mempengaruhinya. Lalu, masuk bab yang juga penting: usahanya merapat ke tokoh-tokoh kunci Golkar, seperti Aburizal Bakrie. Dari orang yang tak “bunyi”, ia mampu menyulap diri menjadi orang yang diperhitungkan. Dan puncaknya, di tengah kecaman luas publik, ia justru melesat sampai menduduki posisi tertinggi DPR.

Tentu saja bagian yang sangat ditunggu adalah pengalamannya berselancar di atas hukum, setidaknya sejak kasus cessie Bank Bali pada 1999. Setya perlu menulis pengalaman perusahaannya, PT Era Giat Prima, mendapatkan mandat menagih utang Bank Bali kepada Bank Dagang Nasional Indonesia dengan imbalan Rp 500 miliar. Di sini ia perlu detail berkisah, tentang cara mengatasi hukum yang membuat kasus yang diduga merugikan negara itu dihentikan pada 2003.

Bab yang bercerita cara mengatasi hukum bisa ia perkaya dengan pengalaman lolos dari kasus dugaan penyelundupan beras, limbah beracun, serta proyek PON dan e-KTP. Kalau kurang tebal, ia bisa menambahkan kiat mengelak dari sanksi berat akibat mendukung kampanye Donald Trump, yang belum tentu juga menjadi calon Presiden AS. Pembaca ingin tahu, apakah benar ketika itu ia disuruh pengusaha Hary Tanoe melobi Trump untuk memuluskan pembangunan Disneyland di Cigombong?

Sebagai bab penutup, tentu orang menunggu cerita di balik percaloan Freeport. Bagian akhir ini bisa dimulai dari Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) Sudirman Said yang melaporkannya ke Majelis Kehormatan Dewan. Setelah itu, Setya perlu membuka cerita pertemuannya dengan petinggi Freeport di Hotel Ritz-Carlton, 8 Juni 2015.

Pembaca pasti penasaran untuk tahu kiatnya sebagai pemimpin tertinggi lembaga pembuat hukum “berselancar” dalam kasus yang berpotensi besar menimbulkan pelanggaran hukum itu. Ia perlu menambahkan tips, tentang teknik menguatkan nyali sampai berani mencatut nama presiden dan wakil presiden.

Buku Setya akan “sempurna” kalau ia sukses berkelit dari tiga jerat pidana yang disiapkan polisi dalam kasus Freeport. Kalau tidak lolos, ia tetap bisa menyelesaikan bukunya dari mana saja, termasuk dari penjara. Tak jadi soal, bukankah banyak tokoh besar melakukan hal yang sama?

Toriq Hadad,
Pengarang, Wartawan Senior Tempo
TEMPO.CO, 21 November 2015

Revolusi Tan Malaka Harus Terjadi

Buku “Materialisme, Dialektika, dan Logika” (Madilog) adalah buku yang lebih hebat daripada Das Kapital-nya Karl Marx. Komunisme China adalah Komunisme dogmatis yang ditentang oleh Tan Malaka seumur hidupnya.

Komunisme China (ajaran Mao Tse Tung/ Mao Ze Dong) bahkan bertentangan dengan Leninisme, karena Lenin telah mengkoreksi teori Marx tentang Komunisme vis a vis Kapitalisme.

Marx punya teori, Komunisme akan lahir dari negara kapitalis yang paling maju, di mana para penguasa kapitalis menggali kuburnya sendiri dengan meng-eksploitasi kaum buruh dan petani. Lenin mengkoreksinya, Komunisme bisa dilahirkan melalui revolusi petani dan kaum buruh yang terorganisasi dengan rapi, meski bukan di negara kapitalis yang digambarkan Marx.

Tan Malaka menentang teori Marx, Lenin, maupun Mao Zedong dalam konsep revolusinya. Tan selalu menekankan bahwa revolusi tidak boleh digerakkan oleh agitasi terhadap rakyat. Rakyat tidak boleh diberi angin sorga revolusi, tanpa memahami tujuan revolusi yang sebenarnya.

Tan juga punya keyakinan revolusi bukan hanya monopoli Komunisme saja. Dalam sejarah, memang kaum komunis mempunyai teori revolusi yang paling canggih dan maju, setidaknya seperti yang berhasil dibuktikan oleh Lenin.

Tapi yang ditunjukkan oleh Mao, adalah contoh revolusi yang gagal. Revolusi Mao dilakukan dengan menentang teori Marx dan Lenin dan hanya mengandalkan kultur politik China yang khas dan penuh dendam. Dan konspirasi antar klan-klan kuno seperti yang ditulis dalam buku Tiga Negara (Sam Kok).

Revolusi perang total melawan Amerika ala Paman Ho (Ho Chi Minh) di Vietnam, jauh lebih berhasil daripada Revolusi Pertanian dan Kebudayaan yang dilakukan Mao. Yang kemudian ditiru dan gagal secara tragis oleh Pol Pot dan Khmer Merah ( Khmer Rouge) di Kamboja, yang membantai 6 juta nyawa rakyat sia-sia, atas nama Komunisme yang salah kaprah.

Tan Malaka adalah emas intan mutiara baiduri revolusi kita. Konsep revolusinya sungguh amat luar biasa, sepenuhnya menimbang aspek-aspek: Situasi, Kondisi dan Toleransi (Si-Kon-Tol).

Revolusi harus memberikan toleransi kepada semua pihak yang mau bergabung, tanpa memperhatikan masa lalu mereka.

Toleransi juga harus diberikan kepada musuh-musuh revolusi yang sudah tidak berdaya, jangan ditumpas habis sampai cindhil abang-nya, seperti model Soeharto dan Nasution.

Jangan juga revolusi model Soekarno yang lebih besar pasak daripada tiang dan banyak NATO-nya, No Action Talk Only. Dia bilang PKI “dudu sanak dudu kadang,” tapi “yen mati melu kelangan.” Katanya, PKI bukan sanak bukan pula saudara, tapi kalau PKI mati dia akan ikut kehilangan.

Tapi nyatanya dia (Soekarno) juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pembantaian jutaan orang oleh Sarwo Edhie, Soeharto dan Nasution !? Apa namanya kalau bukan Soekarno Talks Only !!!

Jangan pula model Aidit yang malah menjerumuskan jutaan anggota PKI ke ladang pembantaian.

Revolusi dulu, rekonsiliasi kemudian. Penjara boleh penuh, tapi kuburan jangan.

Saya (Soesilo Toer) ini orang kiri yang percaya kepada karma dan dharma, terserah Anda mau menyebut agama saya apa. Buatlah dharma, maka karma akan memberikan yang terbaik buat Anda selamanya!

Mao dengan semena-mena menghabisi warisan ideologis para tokoh nasionalis China seperti dr. Sun Yat Sen (San Min Chui – Empat Sila Dasar Negara China Modern) dan Jenderal pembela Sun Yat Sen, Chiang Kai Sek, kok malah Mao yang mau ditiru oleh Aidit ???

Itu sebabnya Tan selalu membayangkan sebuah revolusi yang disepakati oleh rakyat banyak, lepas dari ideologi politik mereka. Musuh revolusi bisa berganti muka, baju, dan kepentingan setiap saat.

Tujuan revolusi bukanlah mendirikan kediktatoran proletariat seperti yang pernah terjadi di Uni Soviet dan yang dilestarikan China sampai sekarang.

Revolusi tidak bertentangan dengan demokrasi, itu sebabnya Tan Malaka mendirikan Partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak).

Tan selalu berkeyakinan, bahwa penggerak revolusi harus berada di luar kekuasaan dan setiap saat bisa menggerakkan tenaga koreksi jika penguasa tidak lagi sejalan dengan tujuan revolusi.

Pemegang kekuasaan revolusioner hanyalah cermin revolusi. Kekuatan revolusi yang sebenarnya harus selalu bergerak di bawah tanah, dan mengawasi pemerintahan. Dan setiap saat akan menggulung pemerintahan itu jika mereka menyimpangkan revolusi.

Itulah sebabnya Tan dengan penuh keyakinan mengungkapkan seruan revolusinya yang “religius”: “Suaraku dari dalam kubur akan terdengar jauh lebih keras daripada suaraku di atas bumi!”

Ini sebabnya, Tan selalu dimusuhi kaum komunis, baik yang revisionis (pro Russia) maupun yang dogmatis (pro China).

Banyak orang yang mengaku komunis tapi tidak faham soal revolusi. Oleh Lenin mereka dibilang mengidap penyakit kiri kekanak-kanakan (infantile leftism)! Kalau di Indonesia contohnya kira-kira ya PRD dan Budiman Sudjatmiko itu!

Sekali kita menangkap suara Tan dari dalam kuburnya, dan kita mendaulat “Cermin Revolusi” kita, maka cepat atau lambat, akan musnahlah musuh-musuh revolusi, yang sekarang bermuka, berbaju dan bernama apa saja.

Seorang Islamis paling terpelajar dalam sejarah Indonesia modern, Agus Salim, adalah pendukung Tan Malaka. Agus Salim pernah mengutus adiknya Khalid Salim untuk menemui Tan Malaka di Singapura. Belanda langsung menangkap Khalid Salim dan membuangnya ke Boven Digoel, Papua, dengan tuduhan sebagai kaki tangan Tan Malaka.

Beruntunglah kita, di zaman edan di Indonesia ini, masih ada anak muda seperti Bambang Tri (penulis buku Jokowi Undercover) yang begitu keras belajar sejarah sampai dia menemukan keyakinan bulat bahwa revolusi Tan Malaka memang perlu dilakukan saat ini.

Saya (Soesilo Toer) malah bilang tidak hanya perlu melainkan harus !!!

Rekonsiliasi nasional ala Tan Malaka, yang didukung Pramoedya Ananta Toer, adalah rekonsiliasi revolusioner, bukan rekonsiliasi pasif ala Nelson Mandela.

“Kita tidak boleh berunding dengan maling!” ini pesan Tan Malaka yang juga penting, termasuk dalam melaksanakan rekonsiliasi.

Kalau oknum-oknum tentara dan polisi memusuhi Bambang Tri karena buku “Jokowi Undercover” ini, berarti mereka juga memusuhi saya, yang sudah kenyang makan asam garam revolusi tanpa menuntut imbal balas apa pun yang bukan hak saya. Dan mereka akan menjadi musuh revolusi juga.

Soal data, bisa saja Bambang Tri keliru, karena dia memang bukan ahli sejarah. Tapi pasti Bambang Tri tidak pernah (sengaja) memakai data yang sudah dia ketahui keliru. Dia sudah bekerja lebih keras daripada orang lain untuk mengecek data yang dia punya, meski belum bisa dikatakan sempurna.

Tapi dalam hal semangat bercermin kepada sejarah dan mendambakan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi nasional tanpa kompromi, Bambang Tri sudah berhasil melampaui guru batinnya, Pramoedya Ananta Toer, yang keburu mati sebelum sempat mewariskan ilmu revolusinya kepada Bambang Tri ini.

Tapi saya jamin, kekeliruan data buku “Jokowi Undercover” ini masih dalam batas ambang tingkat kepercayaan yang bagus, meminjam istilah statistika.

Misalnya, penyebutan Ibu Kandung Jokowi adalah Mei Yap, dari Lasem. Ini adalah data intel yang belum bisa dipercaya seratus persen, karena Bambang Tri harus melindungi sumbernya.

Tapi bahwa Ibu Sudjiatmi bukan ibu kandung Jokowi, adalah fakta terkonfirmasi oleh seorang saksi hidup. Maka hantu blau dan setan belang pun harus percaya!

Bahwa Jokowi dan anak lelakinya punya tampang China, kucing lewat pun harus percaya, karena itu fakta pandangan mata. Jangan percaya kepada kebetulan bahwa wajahnya mirip China tapi silsilahnya murni Jawa.

Karena kalau tidak, kita harus menuduh ibu kandung Jokowi –seandainya bukan China– telah berselingkuh dengan orang China!

Pram sendiri mengakui bahwa nenek kandungnya adalah hasil selingkuh antara seorang Belanda dengan ibu sang nenek. Maka dari itu nenek Pram bermata biru, dan itu ditulis Pram dalam novelnya yang berjudul Gadis Pantai!

Soal Ibu Jokowi China Lasem, ada referensi sejarah yang membuat saya cenderung mempercayainya.

Lasem adalah China Mini yang punya sejarah lama. Bahkan Tirto Adhi Soerjo, adalah keturunan seorang China Lasem yang bernama Raden Muhammad Chan!

Tirto, pahlawan Pram itu, bahkan juga sempat belajar sejarah revolusi China dan kawin dengan seorang gadis China yang (kebetulan) bernama Mei juga, di abad lalu.

Sejarah bisa berulang, dan akan menjadi kutukan bagi mereka yang tidak pernah belajar kepada sejarah.

Selamat ber-Revolusi. Sekarang atau Tidak Samasekali !!!

Soesilo Toer Ph.D.
Mantan Tapol PKI, alumnus Institute Plekhanov, Russia
Pengantar Penerbit dalam Buku Jokowi Undercover
Yang ditulis oleh: Bambang Tri

Panas Dingin Surya Paloh

Perkara suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, telah menyeret Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella. Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti —yang telah lebih dahulu dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi— bernyanyi pernah memberikan duit Rp 200 juta kepada Rio Capella. Fulus itu sebagai imbalan untuk mengatur kasus dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan Gatot di Kejaksaan Agung.

Ditemui Tempo di kantor NasDem pada Sabtu, 17 Oktober 2015, Ketua Umum NasDem Surya Paloh buka-bukaan soal kasus yang menerpa partainya. Dia juga bicara soal kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo dan pengusaha asal Cina, Sam Pa.

Berikut wawancara selengkapnya.

Bagaimana tanggapan Anda soal kasus Rio Capella?

Menjawab pertanyaan tadi, suasana pasti prihatin. Aneh kalau saya bilang tidak prihatin. Sedih pasti. Bagaimana pun Patrice Rio Capella dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Jenderal, usia juga belum terlalu tua, dan ada potensi diri yang saya lihat, dimiliki oleh yang bersangkutan. Walaupun saya sudah mengingatkan dia, ketika dia pertama sekali melaporkan kepada saya, dia diminta bersaksi, saya bilang saya berharap, hanya sebagai saksi. Tapi begitu you tidak lagi sebagai saksi, itu statusnya ditingkatkan, you tahu kan apa konsekuensinya? Rio bilang, saya tahu, Bang.

Ada dua pilihan, you mengundurkan diri atau you diberhentikan. Dan itu yang terjadi. Kurang dari waktu tiga jam KPK menetapkan dia sebagai tersangka, Rio datang kepada saya di sini. Dia bilang, saya sudah ngerti ini statusnya. Bang, dengan permohonan maaf, saya akan cari keadilan. Tapi yang kita sepakati, saya sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya harus berhenti.

Sekecil apa pun kesalahan Rio, dia salah bila menurut kesepakatan ini. Kenapa saya katakan tadi salah, karena dia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kenapa? Karena kita dukung upaya-upaya pemberantasan korupsi penegakan hukum di negeri ini. KPK bagi Nasdem adalah satu-satunya institusi yang harus terus bergerak.

Patrice Rio Capella

Prosesnya cukup cepat ….

Setelah Rio mundur, kami press conference dan mengangkat pelaksana tugas sekretaris jenderal. Ibu Nining Indra Saleh, mantan Sekretaris Jenderal DPR. Jadi bukan juga orang baru. Saya pikir, ini orang tepat.

Dalam tempo tiga jam, Nasdem telah menetapkan tiga hal terhadap Rio: pemberhentian dia sebagai Sekjen, sebagai anggota DPR, dan sebagai anggota sekaligus. Nah, ini perlu digarisbawahi, saya rasa ini fenomena. Hak politiknya, hak hukumnya, sebenarnya masih ada. Bagi NasDem nggak ada urusan. Pokoknya jalan. Ini konsistensi, bukan kepura-puraan. Nah, ini telah kami letakkan upaya-upaya untuk menghargai kebijakan keputusan KPK.

Keputusannya sampai mencabut status keanggotaan Rio di NasDem ….

Dengan segala permohonan maaf, ini kesepakatan. Kenapa ada lembaga extraordinary KPK? Sebenarnya untuk apa KPK ada? Kan sudah ada dua lembaga penyidik kita, ada kepolisian ada kejaksaan. Kok tiba-tiba ada? Karena tuntutan situasional. Kita butuh lembaga penyidik yang lebih punya powerfull. Hadir itu KPK, sebagai lembaga extraordinary.

Kejadian ini juga spirit-nya, pengorbanannya NasDem adalah pendidikan politik. Tetapi orang tidak percaya, bisa saja dia menganggap kita berpura-pura, bahkan saya bisa dianggap jadi markus.

Jadi, memang membawa konsistensi, tantangan lebih besar. Nah inilah sumbangsih yang bisa diberikan oleh Rio. Dia harus hilang dari sini. Apa you pikir seorang Bang Surya dan kawan-kawan yang lebih 10 juta anggota NasDem ini nggak merasa sedih? Bahkan ada stasiun televisi kalau bisa bubar aja nih partai ini, bubar gara-gara kasus yang ini. Dakwaan kasusnya berapa sih?

Rp 200 juta .…

Nah, bukan billion. Itu ekuivalen US$ 15 ribu sampai US$ 16 ribu. Nggak lebih dari itu.

Apakah tidak melihat ada tebang pilih?

Nanti kalau saya bicara itu, dianggap NasDem bela diri. Seluruh kemurnian ini jadi rusak. Kalau Bang Surya ngomong kalian ini tebang pilih, itu ada kasus banyak di sana, bahkan jangan-jangan yang tersangka tapi belum kalian umumkan. Nanti kami disebut defensif.

Nah, terduduklah seorang Surya di sini. Dia merenung. Tapi satu yang saya mau yakinkan kalian. Saya modalnya adalah konsistensi dan kejujuran hati saya. Mau dipercaya atau tidak, cuma ini modal. Maka, saya ingin pergi ke kantor ICW (Indonesia Corruption Watch), berdialog dengan kawan-kawan ini. Dari pada saling mengkonstruksikan cara berpikir dengan negative imagination, negative perception, kenapa nggak kita duduk?

Nah, boleh tanya apa aja. Coba lihat dan kulitin. Dan kita dukung bersama bagaimana kegiatan pemberantasan korupsi dibuat di negeri ini. Nggak boleh ada sekat komunikasi jarak. Kalau sudah dengki, sirik, kebencian, bagaimana kita dialog?

Kenapa saya melakukan begini? Saya merasa nggak ada sesuatu yang perlu ditutupin. Itu dulu modal bagi NasDem.

Jadi penting untuk membuka dialog?

LSM-LSM ini penting. Kalau partai politik, memang partai politik sedang dilihat. Salah terima suap Rp 200 juta saja banyak tuduhan, lalu mau bubarkan partai politik katanya.

Betulkah pernah ada pertemuan di kantor NasDem dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho?

Permintaan pertemuan itu inisiasi OC Kaligis. Kapasitas beliau sewaktu sebagai Ketua Mahkamah Partai. Beliau duduk di sini, saya berada di sini. Dia bilang, Pak Ketum saya mohon tolonglah menerima Bung Gatot, Gubernur Sumut. Masalah apa? Dia nggak cocok sama Erry (Tengku Erry Nuradi, Wakil Gubernur Sumatera Utara).

Itu tidak langsung saya respons. Sebulan kemudian baru saya terima dia. Saya terima saja dua-duanya. Kenapa? Saya ini macam kakak bagi mereka berdua. Gatot ini kader PKS. Erry itu dulu Golkar, terus ke NasDem. Ini, supaya kalian tahu dua-dua. Saya ini kakak mereka yang memang dibesarkan di daerah wilayah Sumatera Utara. Semua orang tahu.

Ketika mereka juga mencalonkan diri, saya dukung juga. Jadi kalau ada susahnya, ya saya ikut juga. Itu yang orang nggak paham. Mendukungnya sebagai apa? Waktu itu belum Partai NasDem, ormas saja. Gatot dan Erry nggak cocok, tidak harmonis dalam hubungannya, apa salahnya sih? Pertemuannya di meja sana. Siapa yang hadir? OC, Gatot, Erry, dan saya. Berarti empat orang, kan?

Tak ada Evy Susanti, istri muda Gatot?

Evy itu wajahnya aja belum saya lihat. Kamu lihat betul-betul, saya nggak pernah lihat. Saya nggak pernah dengar suaranya. Jadi suara saya nggak dengar, wajah saya nggak tahu. Di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Ini sungguh-sungguh.

Nah bagaimana rekonstruksi kejadiannya? Dalam pertemuan itu yang pasti OC tidak bicara, sama sekali nggak ada bicara. Saya bicara mendahului.

+ Gatot, apa kabar?
- Baik, Bang.
+ Sehat?
- Sehat
+ Kamu, Ry? Bagaimana kira-kira keadaan, silakan apa yang mau dibicarakan.
Ngomonglah dia. Basa-basinya, “Saya ini sudah menjabat gubernur ini ini. Hubungan saya dengan Bang Ery ini harusnya tidak apa-apa. Terasa memang kurang harmonislah bang. Saya merasa tidak seharusnya seperti ini.”

Intinya keluhan dia, yang tidak harmonis.

Evy Susanti, istri muda Gatot Pujo Nugroho.

Sekarang saya tanya Erry dong. “Ry, kalau kamu bagaimana?” Dia bilang, “saya juga begini, Bang. Sebagai wakil kan harapannya mendukung supaya kami ini bisa bersama dan ada pembagian tugas. Ini saya tidak dikasih tugas.”

Jadi, ini dua adik yang rupanya ada yang nggak pas satu sama lain. Jadi saya bilang, bagaimana kalian akan memimpin daerah itu untuk maju, kalau sinergi aja di antara kalian berdua itu tidak bagus. Yang rugi ini bukan kalian berdua, yang rugi ini seluruh rakyat Sumatera Utara itu. Sebagai kakak, saya hanya minta satu, kasihlah kebanggaan saya: kalian sukses memimpin daerah.

Pembicaraan itu nggak lama, 15 menit. Selesai, tidak pernah ada telepon lanjutan. Apalagi yang bilang dikaitkan dengan Jaksa Agung. Tanggung, kenapa nggak Presiden? Orang nggak tahu saya bisa telepon Presiden. Kenapa saya harus telepon Jaksa Agung? Saya bisa telepon, kalian boleh rekam. Pasti saya bisa telepon, “Bapak Presiden, apa kabar? Sehat, Pak? Ini Bung Surya.” Saya yakin telepon saya diterima, saya yakin. Masak saya bohong?

Gatot Pujo Nugroho dan Tengku Ery Nuradi.

Anda mengontak Jaksa Agung?

Kenapa mesti Jaksa Agung? Apa motivasinya? Satu, kalau dikaitkan dengan materi, kan kalau membantu orang, kita ambil dua aja, ada materi dan non-materi. Materinya kira-kira, bukan saya sombong, Gatot mampu beri saya apa? Untuk seorang Surya, ketua partai ini. Insya Allah, mudah-mudahan, bukan takabur, tidak ada. Ini sejujur-jujurnya.

Kemudian non-materi, politik. Apa yang saya harapkan dari Gatot? Supaya popularitas NasDem ini hebat? Supaya saya dikenang hebat? Atau supaya hebat sekali? Kadang-kadang barangkali orang jangan-jangan berpikir, ini hebat sekali membantu PKS. Nggak ada juga. Jadi kalau yang namanya pertemuan itu, ada. Kan sudah pasti, nggak terbantahkan dari awal. Siapa yang hadir saya sudah ceritakan, isi konten.

Nah pertanyaan berikutnya, ada nggak satu kalimat pun, baik yang diutarakan oleh Erry atau Gatot atau saya, “Ini kami sedang berperkara, tolonglah. Bang, tolong bantu.” Nggak ada satu kalimat pun.

Jadi ending pertemuannya, “Baik-baik kalian bekerja berdua,” selesai. Saya yakin BAP-nya juga begitu. Insya Allah begitu. Kalau nggak, itu lucu sekali. Ya di BAP kalau bilang nggak ada pertemuan, bohong dong. Memang ada.

Tapi konten, substansi, isi, pertemuan apa? Terus di mana kaidah yang terlanggar? Jangankan hukum, etik apa yang terlanggar? Menerima kedatangan gubernur dan wakil gubernur. Saya terima di sini, mulai dari orang awam, para kader, pimpinan partai, presiden, saya terima di sini. Pejabat dalam dan luar negeri kepala negara saya terima di sini.

Anda siap diperiksa KPK untuk menjelaskan hal itu?
Nah, inilah yang sekarang menjadi konsumsi publik. Dunia akan runtuh kalau pertemuan itu tidak terbongkar dan Bung Surya tidak dipanggil sebagai saksi oleh KPK. Saya pikir KPK emangnya goblok? Mau memaksakan, apa, memanggil-memanggil saksi? Boleh saya katakan, tidak akan sedangkal itu. Jadi harus ada reason (alasan), ada dasar hukumnya. Ada ini-itu kalau kita memang percaya pada KPK. Saya percaya kepada KPK.

Uang Rp 200 juta buat Rio itu katanya sebagai uang muka .…
Jangan kamu tanya sama saya kenapa, uang apa. Jangan-jangan ini uang sunat yang lupa bayar. Yang pasti uangnya 200 juta perak. Mana tahu dia punya utang sunat belum bayar, atau apa. Kamu tahu siapa yang kasih duit itu? Yang saya dengar yang kasih itu namanya Sisca? Siapa Sisca itu? Kawan lama atau bekas pacar, nggak tahu kita. Di mana kerjanya? Di OC Kaligis. Kantornya situ. Ini ada apa anak satu ini, kan begitu ceritanya. Kita nggak tahu, saya nggak mencampuri urusan privasi dia. Tapi, saya rasa, nggak harus runtuh negeri ini dengan urusan itu.

Cerita Rio tentang uang itu?

Rio sama saya nggak ada sembunyi-sembunyi. Nggak ada tuh protes protes. Uang juga sudah dibalikin. Di atas tiga puluh hari kan gratifikasi. Tapi kenapa lebih lama itulah pertanyaannya.

Kalau dari sisi kalkulasi politik, sebenarnya kan di Sumut lebih untung kalau…
Bagaimana kita harus bergembira atau menikmati sesuatu di atas kesedihan orang lain, musibah, siapa pun itu. Jangankan kawan, rasanya musibah orang yang tidak kita kenal, itu pun tidak pantas kita bergembira. Cobaan ini bagi Nasdem tidak ringan.

Partai lain menghubungi aparat penegak hukum. Kalau NasDem?

Kalau mau jujur saya kenal dengan penegak hukum kok. Ada nggak Pak Surya itu telepon. Saya tidak pernah. Apa Bang Surya nggak kenal. Kalau saya bilang nggak, saya bohong dong. Coba tanya ada gak yang dilobi. KPK yang menetapkan sekjen NasDem ada nggak dihubungi. Partai lain mungkin iya. Coba kalian lihat partai kecil ini bikin rusuh terus.

NasDem kehilangan orang di partai. OC Kaligis, Rio .…

Saya prihatin. Kita mau kejar ‘shirotol mustaqim,’ tapi jangan berkata berat cobaan. Itu doa saya. Kemampuan saya. Ini saya ceritakan apa adanya. Saya minta jangan berat-berat.

Ada konspirasi?
Abang bisa lihat dari ini. Itu tugas kalian untuk mencari itu. Ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi partai NasDem partai kecil ini. Siapapun bisa datang dan pergi, tapi partai ini tetap pada komitmennya.

Ke ICW itu Anda mau melakukan apa?

Aku cuma mengundang ICW. Ada spirit yang mau kita bangun.

Reshuffle? Menteri NasDem Belum Luar Biasa

Soal kabinet, betulkah akan ada reshuffle lagi?

Semakin banyak reshuffle menunjukkan kondisi pemerintahan yang belum kondusif. Sedikit-sedikit reshuffle. Ini jadi excuse. Harus kita akui belum penuh namun sebagian besar sudah ke arah positif. Lihat saja sekarang stabilitas makro ekonomi kita fluktuatif. Tergerusnya devisa nasional. Tapi itu juga bukan hal yang terlalu ekstrem.

Presiden Jokowi sering berkonsultasi dengan Anda?

Tentunya ada pembicaraan ini. Tidak hanya ekonomi, kami membicarakan berbagai sektor. Kira-kira sekitar sebulan yang lalu.

Menurut Anda, reshuffle bagaimana?

Masyarakat tidak membutuhkan itu saat ini. Mungkin yang mereka butuhkan optimisme pemenuhan kebutuhan. Sandang pangan harga stabil. Syukur-syukur kebutuhan tercukupi. Itu basic need yang harus dipenuhi. Stabilitas ekonomi tercapai. Itu sensitif. Inilah yang harus dipikirkan presiden dan pemerintah.

Ya memang for what? Kalau ditanyakan pada saya. Nanti saya bilang begini, nanti dikira NasDem takut di-reshuffle. Serba salah. Nggak ada urusan mau reshuffle.

Termasuk polemik RUU KPK ada penundaan yang memakan energi juga. Jangan sembarang revisi tapi tidak berjalan baik. Yang dicari itu penguatan kok. Tapi institusi lainnya, jaksa dan polisi juga harus diperkuat. Ada lex specialis di KPK. Tapi kan memang KPK lahir dengan tujuan seperti itu. Muara penguatan ya negara. Jangan sampai ada institusi yang kuat tapi negaranya lemah. Untuk apa?

Kinerja menteri dari NasDem bagaimana?

Average belum terlalu luar biasa tapi tidak di bawah average. Karena ada proses learning by doing. Dilihat dari enam bulan pertama dan kedua berbeda. Biasalah belum pernah di kabinet. Uji coba dia duduk-duduk jadi menteri. Enam bulan kedua sudah mulai ada perbaikan. Tapi cobaan tidak gampang. Kita bisa lihat Bu Siti (Menteri Kehutanan) menengok El Nino. Hutan 70 juta hektare yang terbakar. Ini kurang tanggap. Matilah Siti kalau sendiri. Ini sepuluh Siti pun tidak akan mampu. Tapi yang penting bagaimana direction-nya jelas.

Kinerja Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan?

Sudah membaik. Tampang saja kan menguntungkan. Ferry saya kenal sebagai pembuat UU. Dulu sebelum dilantik, saya selalu mengenalnya sebagai pembuat UU. Dia dulu aktif di prolegnas. Banyak UU yang rusak di buat Ferry. Banyak produk UU yang kurang sehat. Tapi relatif, yang penting mereka tetap menjaga komitmen. Rusak NasDem kalau hanya bergerak untuk partai. Makanya banyak yang kalah di MK. Itu karena produknya.

Jaksa Agung M. Prasetyo?

Seorang Prasetyo yang saya kenal kalem nggak kontroversial. Kalau cari yang kontroversial, cari yang dari LSM. Prasetyo ini kalem, Jawa lagi, bukan Sumatera. Kalau Batak mungkin beda. Tapi masak jaksanya Surya semua? Kalau mau cari yang sensasional atau yang banyak gebrakan jangan Prasetyo. Prasetyo itu kalem, tenang, dan hati-hati. Saya percaya akan membaik kariernya.

Impor Minyak Angola dan Penangkapan Sam Pa

Bagaimana tanggapan Anda atas penangkapan Sam Pa, rekan bisnis Anda di Cina?

Saya mendengar tapi yang saya tahu tidak seperti itu. Yang saya tahu tidak dalam …. Kondisi terakhir memang dia diminta memberikan supervisi dalam kasus besar, dalam hal ini Sinopec (perusahaan minyak dan gas asal Cina). Dia harus bisa memberikan penjelasan. Sejauh mana kerugian yang disebabkan Sinopec, terkait dengan memperkenalkan Sinopec berinvestasi di Afrika. Tidak seperti yang dibilang Financial Times. Tapi Amerika Serikat melihat Sam Pa ini unik sekali. Dia banyak berdiplomasi termasuk ke Afrika. Networking dia luas, jadi memang sensasional.

Anda terganggu penangkapan Sam Pa?

Insya Allah, enggak ada. Kan dia bukan CEO. Dia pokoknya tokoh. Kan kita tidak pakai uang dalam negeri. Kalau bisa, teman seperti Sam Pa ini ada punya sepuluh. Capital inflow mengalir. Jangan mainin APBN. Banyak warga kita yang berinvestasi di luar.

Anda dekat sekali dengan Sam Pa?

Dulu pernah kalian taruh foto Abang jadi cover majalah Tempo. Presiden Jokowi sedang lemah, baru pakai networking dia. Undang Angola kurang dari 48 jam. Itu resmi itu. Enggak mungkin kalau enggak punya networking luas. Memang itu mengganggu urusan cucuruyut itu. Tapi enggak percaya. Dia kan networking besar. Enggak akan ganggu Indonesia.

(Majalah Tempo memberitakan bahwa Presiden Jokowi bermaksud mengimpor langsung minyak mentah dari Angola lewat China Sonangol. Sam Pa adalah orang di balik ini).

Hubungan Anda belakangan dengan Sam Pa?

Bertemu dua bulan lalu di singapura. Hubungan baik.

Ahok Itu Tegas, Penuh Imajinasi

Bagaimana dengan Ahok? NasDem akan mengusung Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017?

Ahok itu kontroversial, tapi dia cenderung lebih baik dan lebih baik. Dia punya poin positif. Sikap NasDem masih belum ada karena pilkada masih jauh. Tapi kita tahu Jakarta itu kompleks. Polusi udara kita terparah di dunia setelah Mumbai. Kemacetan bahkan sudah dianggap wajar. Tingkat toleransi kemacetan semakin tinggi. Kedisiplinan juga. Ahok itu tegas, penuh imajinasi.

Kriteria NasDem ada di Ahok?

Ada sebagian, tapi kan belum pasti. Sampai saat ini ada.

Calon wakil Ahok yang akan dipilih?

Nanti kami diskusikan dengan Tempo (tertawa). Kan, harus kompak semuanya biar mantap. Yang ingin kami tingkatkan adalah pembangunan dan kebanggaan sebagai orang Jakarta.

TEMPO.co.id
[wawancara-eksklusif-surya-paloh-blakblakan]
Sabtu, 24 Oktober 2015

Panas Dingin Partai Nasdem

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Jumat 23/10/2015, mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan. Pengusaha sekaligus pemimpin Media Group itu datangi KPK menyusul ditahannya politikus Nasdem, Patrice Rio Capella, oleh KPK pada hari yang sama (Jumat, 23 Oktober 2015).

Surya Paloh datang ke KPK untuk diperiksa sebagai saksi di dua kasus. “Saya jadi saksi untuk kasus Rio dan Gatot,” katanya di kantor KPK. Surya Paloh datang mengenakan kemeja putih dan jas hitam. Ia didampingi beberapa stafnya serta ketua DPP Partai Nasdem bidang hukum, Taufik Bashari.

Sebelumnya, Patrice Rio Capella ditahan KPK setelah menjadi tersangka penerima gratifikasi dalam penanganan perkara bantuan daerah, tunggakan dana bagi hasil, serta penyertaan modal sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) Sumatera Utara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Ini merupakan pengembangan kasus yang menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan istri mudanya, Evy Susanti. Gatot dan Evy juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi ini. KPK menjerat Gatot dan Evy sebagai pemberi duit Rp 200 juta kepada Rio.

Patrice Rio Capella resmi ditahan hari ini, Jumat, 23 Oktober 2015. Dia keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye.

Saat dibawa menuju mobil KPK, Rio tak bicara sepatah kata pun, walau diberondong pertanyaan puluhan wartawan. Rio Capella ditahan di rumah tahanan KPK yang berada di dalam Kompleks Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Rio menjalani masa penahanan 20 hari pertama.

TEMPO.co.id
Jum'at, 23 Oktober 2015

Permadi: “Paling Lama Awal 2016 Jokowi Jatuh”

Sejak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, banyak yang menyamakan kondisi perekonomian saat ini sama atau bahkan lebih parah dibanding tahun 1998, menjelang Soeharto lengser. Teranyar pada Rabu (9 September 2015) yang lalu, nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dollar yaitu sebesar Rp 14.300.

Kondisi ini dikritisi oleh banyak kalangan tak terkecuali juga oleh paranormal, Permadi SH, politisi yang kini menjadi pengamat politik alumni Universitas Indonesia. Permadi meramal masa pemerintahan Jokowi berdasar ramalan Jongko Joyoboyo.

“Saya adalah pengikut Kejawen yang mampu memberikan ramalan-ramalan, tapi itu entah benar entah tidak. Karena ada yang mengakui benar, ada yang mengakui tidak,” kata Permadi membuka perbincangan dengan merdeka.com di kediamannya di Jalan Pengadegan Raya, Pekan lalu.

Menurut dia dalam ramalan Jongko Joyoboyo yang dia percayai, di Indonesia akan terjadi goro-goro alias kerusuhan yang lebih besar dari 1998. Bahkan kerusuhan akan terjadi lebih parah dari Peristiwa 1965.

Mengenakan kaos dan celana panjang hitam, Permadi, di sela-sela jadwal kontrolnya ke dokter, dia masih bisa meluangkan waktu berbincang hampir sejam. Ditemani air mineral dan kue ringan dia menjawab semua pertanyaan.

Berikut petikan wawancara Laurel Benny Sharon Silalahi dan Arbi Sumandoyo dari merdeka.com kepada Permadi, soal ramalan Jongko Joyoboyo.

Bagaimana ramalan Anda tentang kondisi Indonesia saat ini ?

Baik saya menjawab pertanyaan ini tidak berdasarkan like and dislike, tidak ada saya benci ini benci itu. Tetapi benar-benar dari pemahaman kejawen saya. Saya adalah pengikut kejawen yang mampu memberikan ramalan-ramalan, tapi itu entah benar entah tidak. Karena ada yang mengakui benar, ada yang mengakui tidak.

Terus terang, saya juga diminta untuk tidak jadi populer, ramalan saya untuk Indonesia sekarang ini pasti terjadi goro-goro, yang dalam bahasa politiknya adalah revolusi rakyat. Karena kondisi dan situasinya sudah sedemikian hebatnya, rakyat sudah hampir tidak tahan, sementara pemerintah bersama menteri-menterinya masih adem-ayem menganggap tidak ada apa-apa. Nah pada suatu saat ini akan meledak. Karena apa? Di Indonesia sebenarnya rakyat itu tidak pernah ber-revolusi sendiri atas inisiatif rakyat sendiri.

Tahun 1945 ketika revolusi di Surabaya itu mana berani rakyat. Bung Tomo dan para kiai-lah yang maju melawan Belanda yang persenjataannya lengkap, punya tank, punya pesawat, punya kapal yang mengepung Surabaya, rakyat tidak berani. Tetapi manakala Tuhan menghendaki revolusi terjadi, maka terjadilah.

Tuhan memasukkan roh keberanian, dan rakyat menjadi kesurupan, bahkan ada yang berani naik tiang bendera mau menyobek warna biru bendera Belanda jadi merah putih. Satu orang naik, ditangkap dan ditembak mati, berkali-kali, naik lagi, sampai 5 kali, baru tersobek.

Sesudah itu tank diserbu dengan bambu runcing, kiai bawa keris maju, Bung Tomo bawa keris maju, semua maju, semua seperti kesurupan. Tapi setelah menang dan Belanda ketakutan, akhirnya rakyat tidak berani lagi melakukan revolusi, Bung Tomo juga tidak berani lagi melakukan revolusi. Maka kekuasaan akhirnya dipegang oleh Bung Karno.

Mengapa? Karena Bung Karno lebih hebat. Siapa yang berani melawan Bung Karno? Matanya melotot saja sudah pada takut semua, tapi ketika Bung Karno sudah 21 tahun, waktunya jatuh, Tuhan kembali memasukkan roh keberanian kepada pemberontak. Mereka beringas, apa saja dilabrak. Bung Karno PKI, Bung Karno korupsi, segala macam. Bung karno tahu diri, dia akhirnya memilih mundur, kekuasaan akhirnya dipegang oleh Pak Harto.

Siapa yang berani melawan Pak Harto saat itu? Dengan filsafat 3B-nya, “Bui (penjara), Buang, dan Bunuh,” nggak ada yang berani. Hampir 33 tahun Pak Harto malang melintang, tetapi ketika waktunya sudah datang, Tuhan memasukkan roh keberanian. Siapa yang berani melakukan revolusi? Ternyata orang-orang Golkar pengikut Pak Harto. Harmoko yang katanya, “waduh semua-semua berkat Pak Harto”, Ginanjar, Akbar Tanjung, semua yang tadinya menyanjung Pak Harto mereka berontak, sampai Pak Harto jatuh. Berani toh mereka!?

Sekarang ini mulai dari Pak Habibie, Gus Dur, Mega, SBY, dan Jokowi, itu adalah presiden-presiden yang tidak dijongkokan (diramalkan) dalam Jongko Joyoboyo. Jongko Joyoboyo itu hanya memuat 3 kesatria, Satria Kinunjara itu Bung Karno, Satria Muktiwibawa itu Pak Harto, dan Satria Piningit itu yang akan datang yang belum muncul.

Karena itu, paranormal-paranormal gombal, pernah menjuluki Habibie ini satria ini, Gus Dur satria ini, Mega satria ini, SBY satria ini, Jokowi ini. Itu beda, mereka tidak dihitung karena hanya pelengkap saja. Karena hanya untuk menjadikan Indonesia semakin buruk dan semakin terpuruk. Karena apa, dalam ramalan Joyoboyo dikatakan, setelah Bung Karno itu akan menurun terus akan terjadi lagi penjajahan secara ekonomi dan politik, dan terus-menerus, karena yang sekarang ini diramalkan adalah puncak dari keterpurukan. Baru nanti muncul goro-goro atau revolusi, dimana nanti muncul seorang pemimpin sejati yang disebut Satria Piningit itu. Itulah yang akan membawa kebesaran Indonesia bahkan sampai Indonesia menuju puncak mercusuar dunia. Bagaimana caranya, Tuhan yang mengatur.

Artinya kondisi Indonesia saat ini bisa disamakan dengan tahun 1998?

Ini paling buruk. Ini nanti akan terjadi revolusi yang sangat besar, sehingga Joyoboyo menjongkokan, akan terjadi goro-goro yang sangat besar oleh alam dan juga manusia. Jadi nanti ini habis-habisan betul. Karena apa, sekarang ini kejahatan sudah melanda semua orang, mulai dari presiden, menteri, DPR, polisi, jaksa, semua sudah korup. Malah KPK bisa disogok, rakyat pun ikut-ikutan. Ini makin buruk dan akan diperburuk lagi dengan situasi sekarang ini. Situasi sekarang ini kan sudah krisis, tetapi tidak ada gaungnya pemerintah untuk menangani krisis. Jokowi membuat pernyataan yang berbeda dan bertolak belakang, ekonomi Indonesia masih lebih baik ketimbang 1998 dan 2008. Tapi dia mengatakan juga, kita harus waspada menghadapi krisis yang nggak bener.

Jokowi itu kan senangnya bersumpah demi Allah saya akan ini, saya akan itu, saya tidak akan ini saya tidak akan itu, tapi semua dilanggar oleh dia. Termasuk pada saat dia menjadi presiden: saya bersumpah demi Allah tidak akan menaikkan harga BBM, tetapi ketika Jusuf Kalla mendorong kenaikan harga BBM, Jokowi arahnya berganti, demi Jusuf Kalla BBM dinaikkan. Tadinya demi Allah tidak akan menaikkan BBM, jadi semua sumpahnya dilanggar. Waktu jadi gubernur demi Allah saya tidak akan jadi presiden, saya akan menjadi gubernur selama lima tahun. Pakai demi Allah dia. Nah kalau orang sudah begitu, bagaimana? Saya tidak berani menjongkokan, dikira nanti saya benci, dikira nanti saya like and dislike tapi saya akan memberi contoh pewayangan.

Di wayang, itu ada lakon “Petruk jadi Ratu.” Petruk itu pembantu tetapi berambisi untuk menjadi ratu (pemimpin), padahal Petruk itu bodoh, dia tidak mempunyai pendidikan tinggi tapi ingin jadi raja. Dia mohon pada Tuhan. Dan mengapa Tuhan mengabulkan? Karena Tuhan ingin mengubah hidupnya melalui goro-goro. Jadi Petruk betul-betul sakti pada waktu itu. Semua raja yang menentang dia, kalah. Raja mana pun yang datang, tunduk semua. Nah, Petruk itu kan bodoh, mengangkat pembantu-pembantu seenaknya, temen-temennya, sehingga kerajaan saat itu kacau balau. Akhirnya Semar marah, dikentuti sama Semar, hancur semua, timbul goro-goro. Revolusi pada waktu zaman wayang dulu muncullah Satrio Piningit yaitu Parikesit, maka makmurlah dan kembali jaya.

Siapa Satria Piningit itu?

Itu tidak ketahuan. Namanya saja Piningit, itu dipingit (dijaga dan dirahasiakan) betul-betul sama Tuhan. Tetapi sudah banyak yang mengaku ada, saya ini Satria Piningit, saya juga, lebih dari 400 orang, tapi sudah banyak yang mati.

Apakah dalam kisah wayang tadi Petruk bisa diartikan Jokowi?

Saya tidak mau mengutarakan seperti itu, tapi ada persamaan. Jadi sekarang Indonesia kan kacau balau mengangkat menteri seenaknya, tidak ada yang terkenal, tidak ada yang hebat, tapi teman-temannya yang mukanya lebih jelek dan pendidikannya lebih bodoh. Akibatnya, belum sampai satu tahun harus sudah ada yang di-reshuffle. Menurut saya sebagai pengamat politik, reshuffle itu paling sedikit harus 15 menteri termasuk Puan Maharani. Berani nggak dia me-reshuffle Puan?

Kemarin kan reshuffle seenaknya, orang oposisi seperti Rizal Ramli, diangkat jadi ribut, bentur sama JK, bentur sama siapa saja. Dan ini akan semakin kacau. Luhut pun sudah memberikan sinyal akan ada yang di reshuffle karena menteri yang berani membangkang dan bodoh akan diganti semua. Bahkan dia berani ikut mencampuri polisi. Bareskrim harus diganti karena membuat kegaduhan. Lah, polisi itu (harusnya) mandiri, nggak bisa orang lain campur tangan kecuali presiden.

Karena undang-undangnya polisi itu di bawah presiden, jadi hanya presiden bukan menteri, bukan siapa pun boleh ngatur seenaknya. Karena itu Indonesia kan sudah mulai kacau, daging sudah Rp 160 ribu lebih, ayam sudah Rp 60 ribu lebih, beras sudah Rp 13 ribu lebih, dolar 14 ribu lebih. Ini sesuatu yang buruk zaman sekarang.

Banjir di mana-mana sekaligus kekeringan di mana-mana. Kekeringan itu sudah ribuan hektare, masak menteri pertanian bilang kekeringan tidak mempengaruhi hasil panen. Gila nggak, malah wali kota Surabaya mengatakan, kenaikan dollar tidak mempengaruhi pedagang kecil, gila nggak?!

PHK begitu banyak. Jokowi malah memasukkan tenaga kerja dari China sampai kira-kira 20 juta nantinya. Persaingan di mana-mana, nanti bisa melalui Aceh, Papua, Jawa Timur, Bali, melalui Tangerang. Sementara kita mengekspor TKI ke luar negeri. Kuli-kuli pekerja kita di PHK semua, hancur lah ini. Maka tetap akan terjadi goro-goro.

Artinya kalau dari prediksi Anda, pemerintah sekarang tidak akan sampai 5 tahun?

Itu sudah saya prediksikan, paling cepet akhir tahun, atau paling lama tahun 2016 jatuh, 2016 awal. Goro-goro akan terjadi dalam waktu dekat. Tuhan akan memasukkan kembali roh keberanian, kepada rakyat Indonesia. Saat ini sudah mulai sampai hampir 100 ribu buruh berjalan, tapi masih baik-baik saja. Tapi Menteri Tenaga Kerja mengatakan, tidak benar ada buruh asing masuk ke Indonesia, ini kan namanya penipuan ulung. Sudah nyata di mana-mana, di beberapa perusahaan sudah mempekerjakan orang asing. Itu keputusan Jokowi yang gegabah.

Zaman Bung Karno dulu, perusahaan asing milik Belanda dulu, karena kita dijajah Belanda, dinasionalisasi, kereta api dinasionalisasi. Kemudian orang-orang China tidak boleh ada di kabupaten, atau mereka harus pulang ke negerinya, hingga semua ekonomi dikuasai oleh orang Indonesia.

Tapi zaman Pak Harto dijual lagi, zaman Pak Habibie dijual lagi, termasuk Timor-Timur. Zaman Mega dan Gus Dur juga begitu. Juga sama saja. Zaman Mega satelit Indonesia hilang, kapal tangker Indonesia hilang. Zaman SBY sama saja. Zaman Jokowi ini lebih gila lagi, semua peraturan diterjang saja. Saya dalam hal ini, sekali lagi tidak like and dislike, saya hanya melihat fakta kenyataan.

Apakah ramalan Jongko Joyoboyo sudah ada yang terbukti?

Jongko itu ilmu pasti, pasti terjadi. Yang diramalkan itu semua terjadi. Misalnya, jalanan akan berkalung besi, itu terbukti bahwa saat ini sudah dikitari rel kereta api. Bakal ono kereto mabur, kereta kuda bisa cepat, ternyata ada mobil, ada pesawat terbang. Nah sekarang ini sudah sampai pada zaman edan, semua pejabat itu korup. Jaksa, polisi, hakim, gampang kena suap. KPK pun juga. Korupsi yang lebih edan akan lebih banyak lagi.

Menurut Anda, siapa yang pantas memimpin negeri ini?

Kalau dari ramalan Jongko Joyoboyo itu tadi, ada Bung Karno dan Pak Harto.

Apakah Trah Soekarno atau Trah Soeharto bisa jadi pemimpin berikutnya?

Saya tadinya menginginkan Trah Soekarno, tetapi ternyata tidak ada yang mumpuni. Pernah dicoba oleh Megawati tidak berhasil. Trah Soeharto pun nampaknya tidak ada yang mumpuni, sekalipun saya mendorong salah satu putranya untuk bisa maju, nah karena disebut Satria Piningit, maka tidak ada orang yang tahu siapa dia. Satrio Piningit itu siapa saja yang ditunjuk Tuhan secara pribadi. Seperti zaman nabi-nabi, belum tentu nabi-nabi yang dipilih itu orang pinter, orang kuat. Nabi Muhammad justru orang miskin, tapi kalau Tuhan menghendaki jadi, jadilah dia. Tidak bisa diganggu gugat.

Bung Karno itu ditunjuk Tuhan enggak bisa diganggu gugat. Begitu juga yang selanjutnya ini, saya kira Tuhan pun ikut campur tangan, sehingga negara ini rusak, sehingga terjadi Joyo Bowo dan Joyo Boyo.

Mengapa saya katakan begitu itu. Habibie, itu sudah saya katakan: “Pak Habibie jangan mau jadi presiden, Pak Habibie itu bukan negarawan bukan politisi bukan dari partai politik, pasti jatuh dalam waktu dekat.” Pak Habibie ngerangkul saya, “Terima kasih Pak Permadi Anda orang kedua yang menyarankan saya untuk tidak jadi presiden.” Siapa orang yang pertama? “Margaret Thatcher, tapi Margaret tidak kasih solusi ke saya.”

Pak Habibie dicintai oleh Pak Harto, minta tanah seluas-luasnya sebesar Bogor, dikasih. Didirikan semua laboratorium sebanyak-banyaknya, di sana, darat, laut, udara, perekonomian, bahasa, pendidikan, apa saja yang didirikan di sana Pak Habibie yang pimpin. Pak Habibie akan lebih terkenal dari presiden, eh dia nggak mau. Begitu ditunjuk, tinggal menggantikan Pak Harto, dia jadi presiden, fatal... Jatuh !!!

Gus Dur, saya bilang sama beliau: “Gus, kamu itu kan pemimpin, ketua umum FORDEM (Forum Demokrasi). Forum Demokrasi itu tahu, bahwa di seluruh dunia, yang menang pemilu itu pasti jadi presiden. Maka, Mega yang harusnya jadi presiden, kamu (Gus Dur) tidak. Tapi Gus Dur malah bilang seperti ini, “Oh, aku pasti jadi. Aku sudah punya cincin wahyu dari Sunan Kalijaga. Lalu ditunjukkan ke saya cincin itu, “Siapa yang punya ini pasti jadi,” dan betul saja atas campur tangan Tuhan, Gus Dur jadi. Saya pun bilang: “Kamu (Gus Dur) boleh jadi tapi sebentar dan kamu jatuh.”

Kalau Mega, Mega saya suruh jangan menggantikan Gus Dur. “Persiapkan dirimu untuk pemilihan presiden yang akan datang.” Dia malah maju menggantikan Gus Dur, dan di pemilihan presiden dia kalah toh. Tidak terpilih lagi.

SBY juga saya katakan, Pak SBY jangan mencalonkan sekarang, Bapak sebaiknya menjadi wakilnya Mega. Mega nyalonkan dan Pak SBY wakil, maka pasti Pak SBY belajar 5 tahun dan SBY akan semakin pinter nantinya. Tapi pak SBY dibisiki sama Akbar Tanjung dan oleh orang-orang Golkar, sehingga tidak bisa ketemu sama Mega.

Tadi Anda katakan goro-goro akan lebih besar dari tahun 98, seperti apa goro-goro itu?

Lebih besar dari 1965 malah, dimana PKI saat itu yang mati 3 juta, lebih besar dari itu. Kita nggak bisa membayangkan, saya katakan sekali lagi ini kehendak Tuhan. Ini pakem dan ini akan terjadi, tidak mungkin tidak. Nah kenyataannya kekecewaan demi kekecewaan, pedagang kecewa, petani kecewa, nelayan kecewa, buruh kecewa, pelajar kecewa, mahasiswa kecewa, semua kekecewaan tumpah ruah jadi satu. Siapa lawan siapa yah? Tak tahu siapa yang dilawan. Buruh pasti melawan China, petani pasti melawan tuan tanah, nelayan melawan pencuri ikan, mahasiswa kalau sudah kemasukan roh akan berani bergerak, saya yakin seluruh komponen masyarakat akan bergerak. Dengan melihat dengan kesurupan akan terjadi pembunuhan dan Indonesia akan menjadi hancur.

Berarti ramalan Anda, Jokowi akan turun seperti Pak Harto?

Sekarang saja sudah mulai ada terlihat tanda-tandanya, sudah mulai banyak yang menuntut Jokowi mundur.

Sebelum Satria Piningit ini turun, apakah di Indonesia akan terjadi kudeta militer?

Harus, karena pakemnya begitu, kalau sudah goro-goro barulah muncul Satria Piningit. Adanya kudeta militer ini akan mengantar Indonesia menjadi mercusuar, karena negara-negara lain hancur, Amerika hancur, Tiongkok hancur, Jepang hancur, Rusia hancur sekarang sudah kelihatan semua. China itu kan tadinya akan memperluas perekonomiannya di Asia, pembangunannya hebat, tiba-tiba krisis ekonomi, hancur dengan Yuan itu.

Nah, Amerika sendiri sekarang mengalami kehancuran, jalan tol putus, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, malah sampai di kota-kota besar dan mewah, akan hancur semua. Dollar bisa naik tapi tidak bisa melawan krisis dunia. Indonesia itu dipersiapkan oleh Tuhan untuk jadi mercusuar dunia.

Kapan itu terjadi?

Dalam waktu dekat, setelah goro-goro datang Satria Piningit. Tuhan campur tangan, seperti Tuhan campur tangan di Jepang. Jepang itu kan hancur sama sekali di bom atom nggak ada kehidupan, semua hampir mati. Tapi Tuhan campur tangan pada Jepang, hingga saat ini menjadi negara besar dalam waktu hanya 10 tahun. Tapi kan sekarang membuat kesalahan lagi, maka dihancurkan lagi. Banjir tsunami, gempa bumi dan sebagainya.

Wawancara dengan Paranormal Permadi SH
Merdeka.com, Jakarta, 11 September 2015
Reporter: Arbi Sumandoyo, Laurel Benny Sharon Silalahi
http://www.merdeka.com/khas/paling-lama-awal-2016-jokowi-jatuh-wawancara-permadi.html