Obituari Prof Ichlasul Amal

Karena sejumlah teman kesulitan mengakses Obituari Prof Ichlasul Amal yang kutulis di Tempo, terlampir tulisan aslinya. Dilakukan sejumlah penyuntingan oleh redaksi tanpa mengubah inti tulisan. Selamat menyimak, semoga berguna. Matur nuwun.

Rektor Reformasi Itu Berpulang .…

Langit sore di Bulaksumur bermendung tebal tapi hujan tak kunjung turun pada Kamis, 14 November 2024. Barangkali itu penghormatan terakhir bagi Profesor Ichlasul Amal, Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1998-2002, yang berpulang pada Kamis pukul 02.40 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) Jakarta.

Setiba jenazah di Yogyakarta, seusai dibawa ke rumah duka di Sawit Sari dan dishalatkan di Masjid Kampus UGM, upacara penghormatan terakhir bagi almarhum dihelat di Balairung UGM pada pukul 15.40 WIB. Sekitar dua ratusan orang hadir menyampaikan duka, doa dan rasa hormat yang dalam, termasuk para murid, sahabat dan rekan sejawat beliau seperti Sofian Effendi (Rektor UGM 2002-2007) dan Mohtar Mas’oed (Dekan Fisipol UGM 2004-2008).

Mohtar Mas'oed, Ichlasul Amal, dan Sofian Effendi.

Dalam sambutan mewakili keluarga yang disampaikan oleh Titan Hermawan, menantunya, disampaikan bahwa Pak Amal, demikian beliau lazim dipanggil, sebenarnya tergolong sehat untuk usianya yang tahun ini mengancik angka 82. Bahkan, belakangan beliau acap pergi dari Yogya ke Jakarta untuk menjenguk anak dan cucu bermobil, sambil berwisata kuliner sepanjang perjalanan. Lazimnya ia ditemani sopir dan istri tercinta, Ery Haryati, adik kelasnya saat berkuliah di UGM dulu.

Itulah yang terjadi pada Kamis persis sepekan sebelum kepergiannya. Sampai di Jakarta pada sore hari, bahkan beliau menyempatkan diri mengajar secara luring di sebuah kampus di Jakarta pada malam harinya. “Ayah tidak bisa dilarang soal mengajar; ia menikmati berbagi ilmu dan bertemu dengan mahasiswa yang memberikan kebahagiaan tersendiri,” demikian tutur Titan dalam pembicaraan via telepon.

Mungkin karena terlalu capek dengan berbagai kegiatan, pada Ahad siang kondisi kesehatan Pak Amal mulai menurun. Acara makan siang yang sempat diagendakan bersama cucu dan anak pun dibatalkan. Pasangan Amal dan Ery Haryati memiliki dua anak yang tinggal di Jakarta yaitu Amelin Herani dan Akmal Herawan. Satu lagi anak mereka meninggal dunia saat masih remaja akibat Leukemia.

Siang itu juga beliau dilarikan ke RSPI Jakarta. Setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit, pada Rabu Amal boleh pulang untuk dirawat di rumah. Namun Rabu sore sepulang dari rumah sakit kondisi kesehatannya kembali menurun, berlanjut hingga Kamis dini hari saat Amal berpulang ke haribaan yang Maha Kuasa .…

Pria kelahiran Ambulu, Jember, pada 1 Agustus 1942 itu memiliki tempat istimewa dalam perjalanan UGM dan Indonesia. Menempuh pendidikan dari dasar hingga menengah di Jember, Amal muda melanjutkan kuliah di jurusan Hubungan Internasional (HI) UGM dan lulus program sarjana pada 1961. Langsung diangkat menjadi dosen di almamaternya, kemudian Amal melanjutkan studi master di Northern Illinois University Amerika Serikat dan lulus pada 1974. Selanjutnya studi doktoral di Monash University, Melbourne, Australia dan lulus pada 1984.

Menulis disertasi di bawah bimbingan Prof. Herbert Feith, sosok legendaris dalam studi ilmu politik dan Indonesia, Amal menulis topik yang saat itu belum banyak dikaji para akademisi: dinamika politik dalam negeri dalam kaitan dengan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Bisa disebut beliau salah satu pionir dalam studi politik pusat-daerah sebelum kebijakan otonomi daerah diterapkan.

Kariernya di UGM melejit saat Amal diangkat menjadi Direktur Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial pada 1986-1988 berlanjut menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) pada 1988-1994 dan berpuncak sebagai Rektor UGM pada 1998-2002. Menjadi Rektor kampus besar di era turbulensi politik tentu bukan perkara ringan. Ia harus menghela biduk besar di tengah gelombang pasang reformasi menghempas di Bumi Nusantara.

Sebagai mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan mantan Ketua Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) cabang Jogja 1967-1968, pilihannya jelas: berpihak kepada aspirasi kaum muda dan mahasiswa untuk mendukung gerakan reformasi. Seperti ditulis dalam buku 50 Tahun UGM di Seputar Dinamika Politik Bangsa (Sori Siregar dan Dody Mardanus, LP3ES 1999): “Beruntung UGM memiliki Prof Dr Ichlasul Amal. Lelaki kecil dengan nyali besar. Di pengujung rezim Soeharto, di tengah pesona psikologis pergantian milenium yang diharapkan membawa perubahan, dia merupakan figur yang tepat pada saat yang tepat. Dia muncul dengan berani untuk menegakkan demokrasi yang sehat di negeri ini.”

Sebagai dosen muda di departemen Sosiologi UGM dan sekaligus jurnalis paruh waktu di tabloid ADIL, saya merupakan salah satu saksinya. Pada 20 Mei 1998 pagi, puluhan ribu mahasiswa, dosen UGM dan masyakarat umum berkumpul di Lapangan Pancasila UGM dipimpin oleh sang rektor, Prof. Ichlasul Amal. Rombongan kemudian melakukan aksi konvoi damai berjalan kaki menuju ke Alun-Alun Utara depan Keraton Yogyakarta dan bergabung dengan ratusan ribu massa lainnya yang datang dari berbagai penjuru.

Di sepanjang jalan menuju Alun-Alun warga menyemut dan menyambut dengan antusias dan menyediakan minuman dan makanan gratis untuk peserta aksi massa. Hari itu aparat polisi dan tentara menepi tidak terlihat mengamankan aksi, digantikan oleh para aktivis Banser Ansor NU, Kokam Muhammadiyah dan sejumlah pengaman sipil yang menyapa ramah mengamankan para peserta aksi damai itu.

Pisowanan Ageng di Alun-alun Lor, keraton Yogyakarta pada bulan Mei 1998.

Pada puncak aksi damai yang disebut sebagai “Pisowanan Ageng” di sepanjang Jalan Malioboro hingga Alun-Alun Utara itu diperkirakan berkumpul satu juta massa. Satu juta massa yang tertib dan damai menyuarakan tuntutan reformasi. Di depan pagelaran Keraton Yogyakarta, massa disambut oleh Sultan HB X dan KGPAA Paku Alam VIII yang kemudian membacakan Maklumat Mendukung Gerakan Reformasi.

Keesokan harinya, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mundur dari kursi kepresidenan yang sudah didudukinya selama 32 tahun. Runtuh lah rezim otoriter ‘Orde Baru’. Bagi sejumlah penafsir politik dan budaya, Soeharto tahu ‘wahyu kekuasaannya’ berakhir ketika UGM dan Keraton Yogyakarta bersatu bersama rakyat mendukung gerakan reformasi .…

Reformasi berarti hadirnya peluang politik dan tawaran kursi kekuasaan bagi sejumlah orang. Tapi tidak bagi Amal. Keteguhan dan integritas moral Amal sebagai akademisi dan intelektual teruji; ia menolak tawaran jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diberikan oleh Presiden BJ Habibie, wakil presiden yang menggantikan Soeharto.

Amal memilih teguh dan tegak berpihak kepada cita-cita reformasi dan kepentingan rakyat pada saat cakar kekuasaan mulai mencabik dan memecah gerakan pro-demokrasi.

Rektor UGM, Prof Dr Ichlasul Amal, MA, berorasi di kampus UGM, untuk selanjutnya mengawal para mahasiswa dan insan akademis berjalan kaki menuju Alun-alun Lor, Yogyakarta.

Usai memanggul amanah sebagai Rektor UGM, Amal mendapatkan kepercayaan dari komunitas pers untuk menjadi anggota Dewan Pers dari unsur masyarakat/pakar. Latar belakangnya sebagai aktivis pers mahasiswa, integritasnya sebagai intelektual, dan keteguhannya sebagai aktivis pro-demokrasi non-partisan tampaknya yang menghantarkan dirinya terpilih sebagai Ketua Dewan Pers selama dua periode (2003-2006 dan 2006-2009).

Pada periode 2003-2006, Amal terpilih sebagai anggota Dewan Pers bersama dengan Sulastomo dan Hinca I.P. Panjaitan dari unsur masyarakat/pakar; R.H. Siregar, Santoso, Uni Zulfiani Lubis, dan Sutomo Parastho dari unsur wartawan; sedang unsur pimpinan perusahaan media diwakili Amir Effendi Siregar dan Sabam Leo Batubara. Amal terpilih sebagai Ketua Dewan Pers periode 2003-2006, dibantu R.H. Siregar sebagai Wakil Ketua.

Sedang pada Dewan Pers periode 2006-2009, Amal kembali terpilih sebagai Ketua didampingi Sabam Leo Batubara sebagai Wakil Ketua. Anggota lainnya adalah Garin Nugroho dan Wikrama Iryans Abidin mewakili masyarakat; Bambang Harymurti, Bekti Nugroho, dan Wina Armada Sukardi mewakili wartawan; serta Abdullah Alamudi, Sabam Leo Batubara, dan Satria Naradha mewakili perusahaan pers (Dewan Pers 2010).

Amal menggantikan Ketua Dewan Pers sebelumnya Atmakusumah Astraatmaja, tokoh pers yang memimpin pada 2000-2003, dan diteruskan oleh Bagir Manan, guru besar ilmu hukum, yang memimpin selama dua periode pada 2010-2017.

Revrisond Baswir, Prof Ichlasul Amal, Sri Sultan HB X dan GKR Hemas di acara unjuk rasa REFORMASI DAMAI, bulan Mei 1998.

Menjadi Ketua Dewan Pers pada periode awal reformasi tentu bukan perkara ringan. Ia harus menghadapi aneka sengkarut yang muncul sebagai dampak gelombang pasang munculnya ragam penerbitan pers di era liberalisasi media.

Di masa kepemimpinan Amal di Dewan Pers muncul Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan melalui Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan- DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers.

Kode Etik Jurnalistik sangat penting kehadirannya di era demokrasi dan sekurangnya memiliki lima fungsi yaitu: (1) Melindungi keberadaan seorang profesional dalam berkiprah di bidangnya; (2) Melindungi masyarakat dari malapraktik oleh praktisi yang kurang professional; (3) Mendorong persaingan sehat antar-praktisi; (4) Mencegah kecurangan antar-rekan profesi; (5) Mencegah manipulasi informasi oleh narasumber (Wijaya dan Gischa, 2023).

Bagi Amal, merawat pers yang sehat berarti menjaga marwah demokrasi yang diperjuangkannya sejak belia. Seperti ditulisnya dalam refleksi tentang peranan pers dalam membangun kebangsaan dan demokrasi:

“Pers dalam sejarahnya telah turut memperjuangkan pembebasan rakyat dari penjajahan dan penindasan; pada era kini pers masih harus turut memperjuangkan pembangunan untuk melepaskan rakyat dari kemiskinan, ketidakadilan, dan keterbelakangan. Pergulatan untuk mewujudkan Bangsa Indonesia yang lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera masih harus terus diperjuangkan.” (Dewan Pers 2013).

Rektor Reformasi dan Begawan Pers itu kini telah berpulang. Selamat jalan Guru dan Teladan Kebajikan .…

Bulaksumur, 17 November 2024

Muhammad Najib Azca
Dosen Sosiologi UGM dan Mantan Aktivis Pers Mahasiswa
https://www.facebook.com/najib.azca

Dubes Australia, Richard Woolcott, Prof Ichlasul Amal dan Hamid Basyaib.

Sejarah Mentalitas Ichlasul Amal

Duta Besar Australia di Jakarta, Richard Woolcott, besok akan menghadiri suatu acara budaya di Yogyakarta, dan saya ingin mewawancarainya tentang isu politik yang sedang hangat antara Australia dan Indonesia.

Tapi bagaimana cara terbaik mewawancarainya? Apa saja yang harus saya tanyakan? Pengetahuan saya tentang politik Australia hampir nol; pemahaman tentang sumber-sumber konflik antara Indonesia dan Australia tak kalah besar nolnya.

Saya bingung, tapi merasa penting untuk menginterviu Pak Dubes. Ini juga bagian dari peningkatan gengsi bagi koran “Masa Kini” dalam bersaing dengan koran-koran lokal lain yang sudah mapan.

Maka, di pertengahan 1980-an itu, pukul 9 malam saya mendatangi rumah Dr. Ichlasul Amal, dosen Fisipol UGM, yang belum lama lulus dari Universitas Monash, Melbourne. Ini cara instan untuk mendapatkan bahan-bahan dasar, di tengah kesulitan memperoleh material yang saya butuhkan kala itu —tak mungkin pula saya menyusuri perpustakaan dalam himpitan waktu.

Pak Amal menerima saya dengan senang hati —ia sangat ramah; hampir setiap kalimatnya diiringi senyum di bawah kumisnya yang tak pernah tebal. Dengan bodohnya saya berterus terang bahwa saya tidak bermaksud mewawancarai dirinya, tapi sekadar meminta bahan dan masukan untuk menghadapi Dubes Woolcott besok pagi.

Pak Amal meladeni saya dengan senang hati, walau sebetulnya ia berhak untuk “tersinggung” karena sekadar dimintai bantuan untuk memberi masukan. Pasti itu untuk pertama kalinya ia dimintai bantuan serupa oleh seorang mahasiswa yang bukan mahasiswanya; dan tidak pula diperlakukan sebagai subjek wawancara.

Tapi ia terus melayani permintaan saya dengan ramah; kebaikan hatinya tak memberi tempat sedikit pun bagi dominasi egonya yang pantas ditoleransi seandainya pun muncul.

Dengan bekal dari Pak Amal itulah saya kemudian punya rasa percaya diri yang lumayan ketika berjumpa dengan Dubes Woolcott di MMC, bagian dari studio TVRI Jogja.

Richard Woolcott, Hamid Basyaib dan Prof Ichlasul Amal.

Tentu saya tak sanggup untuk membuat Pak Amal lebih repot dengan memintanya menyusun daftar pertanyaan dan mengucapkannya dalam bahasa Inggris.

Biarlah saya tanggung sendiri prospek suram itu, yaitu mewawancarai diplomat asing dengan bahasa tunggang langgang —dan kondisi “Inggris belepotan” itulah yang kemudian memang terjadi (sampai sekarang saya heran: kenapa mahasiswa awal 20-an tahun itu berani menginterviu seorang diplomat senior Australia).

Samsu Rizal Panggabean dan buku karyanya.

Beberapa tahun kemudian giliran ia yang meminta “bantuan” saya dengan bertanya tentang Samsu Rizal Panggabean, sarjana yang baru lulus dari Fisipol (yang juga merangkap kuliah di IAIN Sunan Kalijaga). Ia bertanya apakah saya kenal Rizal.

Dengan bersemangat saya menceritakan panjang-lebar bahwa Rizal adalah seorang mahasiswa yang sangat pintar, yang bersama kawannya, Taufik Adnan Amal, sudah menulis buku tentang metodologi tafsir Quran menurut Fazlur Rahman.

Pak Amal berkata ia sedang mempertimbangkan untuk mengangkat Rizal sebagai asistennya untuk mata kuliah hubungan internasional. Saya menggebu-gebu mendorongnya untuk tidak ragu menjadikan Rizal sebagai asisten dosen.

Kembali saya berutang budi pada Pak Amal ketika saya mengikuti mata kuliah Metodologi Penelitian Sosial (MPS) di program S2 Ilmu Politik UGM. Kami, 18 mahasiswa —hampir semuanya dosen di universitas masing-masing— diminta untuk menyusun proposal penulisan tesis.

Semua mahasiswa yang mendapat giliran lebih dulu tak ada yang lolos dari kritik Pak Amal. Mereka semua menerima aneka kritik itu, bukan karena mereka takut pada Pak Dosen, tapi karena butir-butir kritik Pak Amal memang tepat dan tajam, meski ia sampaikan dengan lembut dan senyum. Ia memang guru yang sabar —termasuk saat memarahi muridnya.

Saya mengajukan rencana tesis berupa sorotan terhadap Kementerian Sekretariat Negara sebagai superbirokrasi. Waktu itu, rasanya sejak di masa Menteri Sudharmono, Sekretariat Negara adalah sebuah “clearing house” yang sangat efektif untuk mengendalikan seluruh birokrasi pemerintah. Kantornya bersebelahan dengan Bina Graha, ruang kerja Presiden Suharto, dan melalui Setneg ia mengontrol dengan efektif seluruh gerak-gerik semua kementerian.

Departemen apapun yang ingin mengajukan rancangan undang-undang, harus meminta arahan dari Setneg. Setelah draft jadi, harus disetor dulu ke Setneg sebelum diajukan ke forum DPR. Lalu Setneg-lah yang mengajukannya ke Senayan.

Dan ini yang tak kurang pentingnya: semua tender proyek pemerintah yang bernilai di atas Rp 500 juta, wajib dilaporkan dan disetujui oleh Setneg.

Sebagian besar bahan untuk rencana tesis saya merupakan gosip dan rumor. Cukup banyak ilustrasi yang saya ajukan di forum kelas itu untuk mengindikasikan betapa besarnya kekuasaan Presiden Suharto dan keluarganya —yang semuanya juga terkait erat dengan kerja Setneg.

PDI dan PPP bukanlah partai politik, melainkan “Presiden Dan Isteri” dan “Putera-Puteri Presiden”. Tosiba bukan merek barang elektronik Jepang, tapi “Tommy, Sigit, Bambang” —merujuk nama tiga putera Presiden yang sangat sering disebut dalam obrolan gelap para aktifis politik, yang sudah lama jengkel tapi hanya mampu berbisik-bisik tentang desas-desus.

Hampir semua kawan mahasiswa saya mengritik pendekatan yang saya ajukan —mendasarkan tesis pada gosip politik. Mereka bilang, bagaimana mungkin sebuah tesis akademis yang selayaknya “ilmiah” didasarkan pada rumor?

Saya menangkis bahwa rumor politik itu penting sebagai alat untuk turut menjelaskan suatu fenomena politik, demikian menurut teori “histoire des mentalites” dari sejarawan Prancis Fernand Braudel dkk. Bagi Braudel, monumen dan patung —terutama buatan pemerintah— yang bertebaran di seantero negeri juga bermakna penting untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dimaknai, bukan hanya dicatat dan dialami.

Putra-putri Presiden Soeharto, Mbak Tutut, Sigit, Bambang, Titiek, Tommy, dan Mamiek.

Bahkan juga grafiti yang dibuat oleh para remaja iseng di tembok bangunan-bangunan publik; slogan-slogan yang mereka ciptakan, kata-kata yang mereka tulis dalam desain kaos oblong, dan sebagainya. Semua itu merupakan celah jendela atau indikator dari apa yang disebut Braudel “sejarah mentalitas.”

Sebagai dosen pengampu, Pak Amal membela posisi akademis saya. “Dalam sistem politik tertutup seperti Indonesia,” katanya, “orang tidak mudah mendapatkan informasi politik yang penting dan relevan. Sering tindakan mencari informasi seperti itu sangat berisiko. Dalam situasi seperti itu, seorang peneliti tidak boleh kehabisan akal dan sah saja untuk memanfaatkan gosip dan rumor sebagai sumber analisisnya. Apalagi jika ada landasan teorinya, seperti dari Fernand Braudel itu .…”

Di luar kelas, semua kawan “gemas” dan bersungut-sungut terhadap pembelaan Pak Amal atas proposal riset saya. “Semua mahasiswa yang mengajukan proposal dikritik oleh Pak Amal,” kata mereka, “tapi kamu kok malah dia bela!” Saya hanya tertawa dan menanggapi bahwa itulah kemujuran saya sebagai mahasiswa —meskipun proposal itu hanya untuk latihan, dan saya tidak pernah mewujudkannya menjadi tesis S2 sungguhan.

Keluar dari Gedung Pusat Balairung UGM menuju peristirahatan terakhir.

Pak Amal kemudian menjabat dekan, rektor, kemudian Ketua Dewan Pers. Saya hampir tak pernah lagi berinteraksi dengan dosen yang rendah hati itu.

Pagi ini saya mendengar ia pergi membawa seluruh kebaikannya. Tapi beberapa di antaranya tetap mengendap di palung kenangan saya.

Ada satu teladan yang selalu gagal saya tiru dari Pak Ichlasul Amal: bagaimana mengajukan kritik, setajam apapun, dengan ramah dan senyum.

Hamid Basyaib
Penulis dan Jurnalis Senior
Mabur.co, 14 November 2024
https://mabur.co/sejarah-mentalitas-ichlasul-amal/
https://www.facebook.com/hamid.basyaib

MC Ricklefs dan cover buku Ichlasul Amal.

Ichlasul Amal

Ketika sedang menulis tesis perbandingan pemberontakan Aceh dan Sumatera Barat 1950-60-an di Monash University awal 1990-an, Prof saya MC Ricklefs meminjamkan disertasi Ichlasul Amal untuk saya jadikan bahan. Judulnya adalah ‘Regional and Central Government in Indonesian Politics: West Sumatra and South Sulawesi 1949-1979.

Dalam konteks urut-urutan, Ichlasul Amal telah menjadi murid Ricklefs sejak 1980-an. Dilihat dari sini, saya yuniornya Ichlasul Amal. Kini, kedua tokoh akademisi ini telah kembali kepada Sang Pencipta.

Disertasi Ichlasul Amal ini sangat berguna bagi saya untuk menyusun kerangka pemikiran. Dari disertasi itulah saya pahami sebuah konsep ‘Java-based political parties’. Yaitu, partai-partai yang hanya berbasis Jawa, seperti PNI, PKI dan NU. Satu-satunya partai nasional pada Pemilu 1955 itu hanya Masyumi —karena wilayah pendukungnya menyebar ke seluruh Indonesia.

Ichlasul Amal pula, dalam disertasinya itu, yang mengatakan betapa tak konklusifnya pemilu pertama pada 1955. Justru hasil pemilu tersebut memicu lebih lanjut pergolakan daerah —yang tanda-tandanya sudah mulai terlihat beberapa tahun sebelum 1955 itu.

Usai kembali dari Australia, saya mendapati disertasi Ichlasul Amal telah diterbitkan UGM Press. Saya membeli karya monumental ini, —seperti terlihat dalam gambar di atas, di Yogyakarta.

Selamat jalan senior. Karyamu akan terus ditelaah para akademisi angkatan berikutnya.

Fachry Ali
Peneliti dan Pemikir Islam
Mabur.co, 15 November, 2024
https://mabur.co/ichlasul-amal/

Penguasa Indonesia Hanyalah Budak Oligarki

Taipan etnis China, saat ini sudah bisa mengendalikan pemerintah, menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis, kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir.

Taipan etnis China pada era Orde Lama dan Orde Baru hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kini sudah merambah ke semua sektor dan menguasai hajat hidup rakyat banyak.

Bisnisnya pun sudah diamankan dengan menggunakan aparat yang ditopang dengan undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Mereka semakin digdaya baik secara kualitatif maupun kuantitatif dalam hal penyelenggaraan negara.

Kekuatan kapitalistiknya sudah mampu mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha yang mewujud menjadi oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara.

Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, hampir sempurna telah dikuasai etnis China dalam tataran individu, kelompok dan sebagai representasi negara yang menjadikan kekuatan kapitalnya sebagai dasar, cara untuk menguasai Indonesia.

Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Mereka sudah merambah retail bisnis kecil seperti Alfamart, Indomaret, dan lain-lain, telah masuk hingga di pelosok pedesaan.

Bisnis bukan hanya terpusat pada industri perkotaan, namun merambah sampai ke pelosok-pelosok desa. Dari laut hingga ke pegunungan, dari sawah hingga ke perkebunan, tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat Indonesia.

Sangat tragis hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai oleh hanya 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha.

Hanya dalam 2 (dua) periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis China seperti 9 (sembilan) Naga telah hampir sempurna menguasai hajat hidup orang banyak.

Ekonomi nasional terkapar dengan beban utang yang menggunung, sementara institusi negara seperti Partai Politik, DPR-MPR, MA, Kejagung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki, sang pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik.

Bahkan Pemilu dan Pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikian rupa hingga hasilnya sudah santer terdengar meski pesta demokrasi belum dilaksanakan. Bahkan Pemilu, Pilpres 2029 dan 2034 sudah dalam skenario yang sistematis terorganisir untuk bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya yang akan datang, yang digadang-gadang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki.

Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis China yang bertransformasi sebagai mafia oligarki. Dan pada akhirnya mereka akan melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI.

Serbuan TKA yang disambut karpet merah, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik China, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Hal ini jelas menjadi tanda-tanda akan adanya upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan China. Dalam bahasa yang getir, mereka akan mentransformasi dari Indonesia menjadi Indo-China.

Taipan etnis China yang tidak ada kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan RI, bahkan sebagian besar sebagai pengkhianat telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik yang sah negeri ini.

Dominasi dan hegemoni etnis China dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini.

Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara taipan oligarki China yang meluas ke semua lini pejabat birokrasi.

Oligarki hitam yang eksploitatif berselingkuh dengan para pejabat bermental bejat. Kekuasaan para pelacur dan pengkhianat-pengkhianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti telah mengancam kedaulatan NKRI yang akan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran.

Rakyat pribumi dipinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok mereka berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara.

Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani China Komunis.

Rakyat harus berani, bangkit dan bersatu untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner. Akankah rakyat Indonesia memahami dan menyadari substansi realitas penguasa saat ini ?! Bahwa sejatinya penguasa Indonesia saat ini hanyalah budak kapitalis Taipan Oligarki.

Sutoyo Abadi
Koordinator Kajian Politik Merah Putih
FNN, 03 November 2024

Anies Tidak Akan Habis

Anies Rasyid Baswedan dianggap banyak pihak akan habis karir politiknya, seiring dengan kekalahan dalam Pemilihan Presiden 2024. Anggapan makin kuat ketika Anies gagal menjadi calon dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Akan tetapi, pandangan itu sangat mungkin salah berdasar rekam jejak hidup Anies selama ini.

Bagaimanapun, Anies telah menjelma menjadi salah satu figur sentral dalam dinamika politik Indonesia selama beberapa tahun terakhir. Ketika Anies diberhentikan sebagai Menteri oleh Jokowi yang konon karena alasan tidak mau tersaingi dalam kontestasi Pilpres 2019, karir politiknya justeru menanjak.

Secara tidak terduga, karena pendaftaran pilkada Jakarta hanya berjarak sekitar dua bulan dari purna tugas sebagai Menteri. Tidak ada nama Anies dalam berbagai survei yang telah dilakukan saat itu, bahkan nama Anies belum menjadi wacana pilihan oleh partai politik.

Ternyata, Anies dicalonkan dan kemudian memenangkan kontestasi sebagai Gubernur Jakarta. Hal serupa terulang lagi, Anies yang tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jakarta, karir politiknya diprakiraan banyak pihak akan redup.

Dia dianggap akan menghilang perlahan dari ajang politik, karena tak punya jabatan publik dan tak menjadi tokoh partai politik. Namun Anies bisa melaju sebagai calon Presiden, meski hasilnya tidak lebih optimal ketimbang saat Pilkada.

Karir politik Anies bisa dikatakan banyak diwarnai berbagai kejadian yang terbilang dramatis. Belakangan terkait dengan Pilkada Jakarta, peluangnya mengikuti kontestasi begitu cepat berubah. Tak seperti sebelumnya, survei kali ini mengunggulkan dirinya, namun pada akhirnya tidak memperoleh dukungan satu partai politik pun.

Anies sempat memperoleh dukungan kuat dari tiga partai yang mengusungnya dalam Pilpres. Namun dukungan tersebut berubah dengan cepat ketika semuanya bergabung dalam koalisi KIM Plus. Peluang Anies pun nyaris nol berdasar aturan sebelum keluar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Keputusan MK yang nyaris dianulir oleh DPR pun tetap dipakai dalam Pilkada 2024, setelah melalui dinamika tekanan gerakan masyarakat sipil. Gerakan tersebut tidak terkait langsung dengan Anies dan para pendukungnya. Peluang Anies untuk mengikuti kontestasi pun terbuka kembali.

Suasana seolah Anies akan dicalonkan oleh PDIP pun mengemuka di berbagai media termasuk di media sosial. Namun, ternyata PDIP mengajukan calonnya sendiri. Hingga tulisan ini ditulis (Rabu siang, 18 Agustus), peluang Anies diajukan sebagai calon kembali nyaris ke titik nol. Kecuali terjadi perubahan pada koalisi KIM Plus.

Seandainya hingga besok malam, ternyata Anies memang tidak dicalonkan, apakah karir politiknya akan habis? Pandangan ini terlampau dini, dan tidak cukup mengetahui rekam jejak Anies dalam politik. Sejarah hidupnya sejak masa sekolah dan kuliah, kiprahnya sebagai professional, dan saat dia menjalankan amanah jabatan publik, sangatlah cemerlang.

Kebetulan, penulis kenal dan bergaul selama 35 tahun dengan Anies. Anies adalah adik angkatan ketika menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi UGM. Mengenalnya sejak tahun pertama dia kuliah, dan berinteraksi sebagai sesama aktifis. Saya yang jauh lebih senior dan telah menjadi “tokoh” kala itu, sudah merasakan aura “orang hebat” pada dirinya.

Selama berinteraksi saat dia mahasiswa, saya melihat banyak kelebihan pada dirinya. Anies memiliki kemampuan bertutur kata yang santun dan efektif, cepat memahami pandangan orang lain ataupun ide yang tengah dibincangkan, selalu memiliki ide besar yang bisa diutarakannya dengan sangat baik.

Saya menjadi saksi bahwa apa yang diutarakan di depan publik atau orang banyak bersesuaian dengan apa yang dikatakan di lingkungan terbatas atau kehidupan sehari-harinya. Ketika dia tak menyukai seseorang pun akan dikatakan secara hati-hati di lingkungan pribadinya, apalagi di ruang publik. Hal demikian sudah jadi bawaan pribadinya sejak puluhan tahun lampau.

Banyak orang kemudian melihat dan menjadi saksi kemampuan Anies dalam bertindak. Termasuk ketika mengemban amanah jabatan publik. Kemampuan besar dalam berkonsep diimbangi dengan kemampuan administratifnya, yang kemudian diikuti dengan kapasitas kepemimpinan bertindak yang amat mumpuni.

Aspek lain yang nyaris tak terbantahkan adalah aura keramahan kepada tiap orang yang bertemu dengannya. Tidak hanya pada kawan atau bawahan, melainkan juga kepada lawan. Anies adalah figur yang humbel, hangat dan membuat nyaman orang yang berinteraksi.

Terlalu dini, jika mengatakan karir politiknya akan habis. Kondisi saat ini menurut penulis hanya ujian bagi Anies. Jika dia tetap bahkan terus berkembang sebagai dirinya sendiri seperti selama ini, maka soal waktu saja semesta akan kembali berpihak padanya.

Banyak hal yang dapat terjadi dalam dinamika politik dan kehidupan berbangsa bernegara waktu mendatang. Selalu ada “keajaiban” dalam sejarah tiap bangsa. Penulis masih memiliki keyakinan, Anies adalah salah satu faktor penting kehidupan Indonesia saat ini dan di waktu yang akan datang.

Tentu saja, penulis selalu menjadi pendukung Anies bukan karena kenal secara pribadi. Melainkan, harapan besar atas figur hebat sepertinya kelak akan bisa membawa perubahan besar bagi negeri kita. Bukan Anies yang akan habis jika tidak diberi kesempatan, tetapi rakyatlah yang berisiko akan kehilangan kesempatan untuk menjadi bangsa yang maju, makmur dan berkeadilan.

Awalil Rizky
Teman Anies Baswedan
Semarak.Co, 29 Agustus 2024
Sumber: WAGroup PENA JAKARTA SATU (post Rabu 28/8/2024/dharulfitrah)

Obituari: Salam Terakhir Faisal Basri

Tulisan terakhirnya adalah sebuah puisi, “Rumah Indonesia, Rumah Kita”, yang ia tulis pada 9 Desember 2023 dan ia perbarui pada 18 Agustus 2024 dan ia unggah di blog pribadi untuk menyambut ulang tahun kemerdekaan negaranya.

Ia memilih bentuk puisi, yang mungkin tidak akan pernah dianggap sebagai puisi oleh pengamat sastra, tampaknya karena bentuk itu membuat ia bisa mengekspresikan perasaan terdalamnya. Indonesia di dalam benaknya adalah rumah bersama yang sedang digerogoti rayap, dan ia mengingatkan kita: "Mereka kian menggerogoti segala penjuru rumah kita."

Puisi itu seperti menjadi salam terakhir Faisal Basri. Ia telah menyampaikan semua yang harus ia sampaikan di sepanjang tahun-tahun pengabdiannya sebagai pemikir ekonomi dan aktivis politik. Dan semua argumen rasional, yang ia perkuat dengan ketekunannya menggeluti data, tampaknya tidak cukup untuk memicu perubahan.

Lahir dari keluarga sederhana, menjalani masa kanak-kanak di rumah berpenerangan lampu teplok dan petromaks, dengan orang tua yang harus berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari, Faisal Basri memilih kuliah ekonomi ketimbang masuk Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) atau Akademi Ilmu Statistik, meskipun ia diterima juga di dua perguruan tinggi tersebut setamat SMA.

Orang tuanya menyarankan STAN, sebab mahasiswanya dibiayai negara dan menjadi pegawai negeri setelah lulus, tetapi ia lebih memilih ekonomi. Ia berpikir dengan memahami ekonomi ia bisa membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat kecil. Itu keyakinan yang ia pertahankan, dan itu pula yang melandasi kritik-kritiknya kelak terhadap kebijakan ekonomi dan perilaku politik pemerintah.

Belum lama ia masuk kuliah, adiknya meninggal dan tak lama kemudian ayahnya, dan itu membuat ekonomi keluarganya lebih sulit. Ia belum bisa membantu ibunya, tetapi tidak ingin merepotkan, maka ia memutuskan harus mencari uang sendiri untuk menyelesaikan kuliahnya. Lalu segala sesuatu dalam hidupnya digerakkan oleh kebetulan-kebetulan, atau ia menyebutnya kecelakaan, yang membawanya pada kesuntukan akademis dan kemudian aktivisme politik.

Kebetulan pada waktu itu ada eksodus besar-besaran di kalangan staf pengajar FEUI karena mereka dianggap pengkritik dan tidak bisa menjadi pegawai negeri. Ada tempat lowong di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM). Ia masuk sebagai peneliti pada tahun ketiga kuliahnya, 1981, dan mengerjakan urusan-urusan paling bawah di lembaga itu. Di situ ia menjadi akrab dengan data.

Kemudian ia harus mengajar, sebagai dosen pengganti ketika pengajar utama, yang menjadi pejabat pemerintah, tidak punya cukup waktu karena terlalu sibuk. “Perut saya mulas ketika pertama kali mengajar,” katanya. “Saya tidak berani beradu pandang dengan para mahasiswa.”

Kebetulan berikutnya mendorong Faisal menjadi direktur LPEM. Pada 1991, ia diangkat menjadi wakil direktur riset, dan tak lama kemudian Darmin Nasution, direktur utama LPEM, ditarik oleh menteri Hartarto sebagai asisten. Posisi direktur utama kosong. Iwan Jaya Azis menolak ketika ditunjuk oleh dekan fakultas ekonomi untuk mengisi jabatan itu. Arsjad Anwar, sang dekan, kemudian meminta Faisal. “Bismillah saja, Sal,” kata Arsjad.

Itu siksaan terberat baginya. Ia baru 32 tahun, belum lama meraih gelar masternya, harus memimpin para doktor, sebagian besar profesor. Ia hanya unggul dalam satu hal dibanding mereka —jam terbang risetnya paling banyak. Dan jam terbang riset itulah yang memberinya amunisi bagi sikap kritisnya terhadap ketidakadilan ekonomi dan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ia nilai tidak berpihak kepada masyarakat luas. Ia tidak mungkin diam ketika data di tangannya memperlihatkan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 45% kekayaan seluruh negeri.

Kegelisahannya terhadap ketimpangan itu membawanya turun ke jalan, dengan tas ransel di punggung, dengan celana warna khaki, dan dengan kemeja biru muda. Dalam penampilan seperti itulah ia diingat orang.

Kebetulan berikutnya terjadi setelah Reformasi 1998. Ia melihat jatuhnya Soeharto sebagai peluang untuk memperbaiki tata kelola negara, untuk mengupayakan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga, untuk membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan tidak mengutamakan kepentingan segelintir elite. Dan untuk itu, ia berpikir tidak bisa hanya berdiri di luar: Untuk menata Indonesia yang baik, katanya, tidak bisa di jalanan terus, harus ada negosiasi politik di parlemen.

Maka, harus ada partai sebagai kendaraan politik yang bisa mengangkut orang-orang kritis ke Senayan. Ia ikut mempersiapkan partai baru, belajar aspek-aspek detail kepartaian dari berbagai negara, terutama ANC dari Afrika Selatan, dan setelah itu lahirlah Partai Amanat Nasional (PAN). Amien Rais sudah pasti menjadi ketua umum; ia figur sentral selama proses reformasi. Mencari sekjennya lebih sulit. Beberapa orang yang diminta tidak bersedia, dan akhirnya Faisal Basri.

Dalam refleksinya bertahun-tahun kemudian, ia menyebut momen itu sebagai pengorbanan keluarganya yang paling berat. “Saya tidak punya apa-apa,” katanya. “Istri jualan kue, jualan baju, ambil dari Bandung. Sabtu dan Minggu, ketika orang-orang berolahraga, dia jualan di Senayan, sehingga jika saya masuk lagi ke gerakan politik, ibu saya, istri saya, anak-anak saya akan langsung trauma.”

Dan ia hanya bertahan tiga tahun sebagai sekjen PAN. Pada 2001 ia mengundurkan diri karena kecewa terhadap arah partai. Ia berangkat dengan optimisme, sebagaimana para aktivis lain, bahwa PAN bisa menjadi trendsetter —menjadi partai modern, inklusif, menawarkan gagasan-gagasan segar, termasuk membuka wacana tentang federalisme. Bentuk terbaik dari otonomi, menurutnya, adalah federalisme. Dengan sistem itu, setiap daerah memiliki kuasa yang cukup untuk mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya.

Namun PAN menganggap ide tentang federalisme terlalu berbahaya buat partai dan akhirnya mencoret gagasan tersebut dari platform PAN. Partai itu juga kemudian kehilangan kepercayaan diri untuk menjadi partai yang inklusif dan mengubah asasnya menjadi iman dan taqwa, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh Faisal pada saat ia ikut mempersiapkan berdirinya partai itu. Karena fondasinya sudah dirombak, ia berpikir tidak ada gunanya lagi ia ada di dalam partai.

Optimismenya terhadap reformasi sebagai peluang untuk membangun sistem ekonomi dan praktik politik yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas pupus di hadapan fakta bahwa yang terjadi pada 1998 itu hanyalah Presiden Soeharto turun dari kekuasaan, tetapi rezimnya bertahan. Dan kegagalan terbesar reformasi, menurutnya, adalah tidak ada sanksi apa pun terhadap Golkar, yang selama era Orde Baru telah menjadi kendaraan penguasa untuk menciptakan dan mempertahankan sistem yang memungkinkan segelintir elite politik dan ekonomi menguasai negara.

Golkar, menurutnya, telah menjadi alat bagi kepentingan penguasa untuk memperkuat cengkeraman mereka terhadap sumber daya ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan yang sangat tinggi antara kelompok kecil penguasa dan rakyat banyak. Namun, partai ini tidak pernah menghadapi konsekuensi apa pun atas keterlibatannya dalam sistem otoriter Soeharto. Ia tetap bisa ikut pemilu setelah reformasi, dan berhasil melanjutkan pengaruhnya tanpa ada pertanggungjawaban yang berarti atas peran mereka di masa lalu.

Tetap kokohnya Golkar itulah yang ia lihat sebagai faktor utama kenapa reformasi tidak menghasilkan perubahan rezim, dan kondisi Indonesia mengarah ke Orde baru lagi. Golkar tetap menjadi kekuatan besar, dan orang-orangnya tetap berkuasa: Surya Paloh, SBY, Luhut Pandjaitan, Prabowo Subianto.

“Dulu namanya konglomerasi, sekarang namanya oligarki,” katanya. “Penguasaan kekayaan alam, sama. Modus operandi, sama; mereka menggunakan cara-cara lama.” Dan, cara-cara lama adalah cara-cara Golkar.

Jadi, meskipun demokrasi elektoral sudah dijalankan, dan itu perkembangan yang bagus bagi Indonesia, tetapi ada masalah besar di dalamnya. Ada banyak partai, tetapi tidak ada perbedaan signifikan di antara partai-partai itu, dan tidak ada satu pun partai yang punya ideologi. Inilah yang ia lihat sebagai masalah besar: “Dengan banyak partai, dan semuanya sama, yang muncul kemudian adalah pragmatisme.”

Dan pragmatisme politik itu menenggelamkannya. Ia tetap kritis, tetapi suaranya hilang disapu gelombang percakapan di tengah masyarakat yang lebih menyukai sensasi dan pertengkaran. Ia tetap mengingatkan pemerintah, tetapi politik yang transaksional dan didominasi oleh kepentingan elite, membuatnya tampak sebagai orang baik yang tidak relevan: Sebuah “lonely voice”, seorang idealis yang kurang realistis dalam melihat dinamika politik dan ekonomi Indonesia.

Anak isteri dan keluarga Faisal Basri Batubara di pusara, tempat peristirahatan terakhir.

Tetapi untuk apa realistis jika itu artinya menyerah? Faisal Hasan Basri Batubara tidak mungkin menyerah; ia terlalu mencintai negerinya. Sepekan sebelum ia meninggal pada 5 September 2024, ia berada Medan, menikmati durian di Dairi, dan mengatakan kepada kawan yang mengantarnya ke stasiun kereta yang akan membawanya ke bandara bahwa ia akan datang lagi: Saya akan paparkan data-data kebobrokan ekonomi Indonesia di masa pemerintahan Jokowi kepada para mahasiswa di Medan.

Ia tidak sempat melakukannya.

Mata saya basah oleh seruan di akhir puisinya: “Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.” Dan ia menyusun kalimat itu sebagai bait, yang membuatnya terasa seperti seruan yang terbata-bata.

Saatnya
Kejujuran
Yang memimpin
Bangsa ini

Mungkin ia berpikir bahwa puisi masih sanggup menyentuh nurani.

AS Laksana
Sastrawan, pengarang, kritikus sastra, dan wartawan Indonesia yang dikenal aktif menulis cerita pendek di berbagai media cetak nasional di Indonesia.

Facebook.Com, 7 September 2024

Pinokio Jawa

Kisah Pinokio dimulai dari Florence. Di kota di Italia itu lahir Carlo Lorenzini (1826-1890). Tahun 1881, Carlo Lorenzini menulis Pinocchio dengan nama pena Carlo Collodi. Ia membuka paragraf Pinocchio dengan membandingkan raja dengan sebatang kayu. Ini mungkin satire dan kritik politik yang ditujukan kepada raja.

Sebatang kayu itu menjadi Pinokio, yang kisah menariknya berhasil ditransformasikan sebagai karya sastra pertama bagi anak-anak Italia. Inilah kisah terlaris tentang boneka kayu yang hidungnya memanjang setiap kali dia berbohong. Kebohongan adalah karakter Pinokio.

Dari Florence, saya membawa kisah Pinokio ke tanah Jawa. Di sini lahir Pinokio Jawa (Javanese Pinocchio). Ia bermula dari tukang kayu dan berakhir sebagai penguasa tiran populis. Ia mempraktikkan kebohongan dalam politik melalui tampilan kepribadian Jawa yang santun dan merakyat. Mayoritas rakyat pun tertipu oleh kebohongan yang diekspresikan dengan kesantunan dan kebaikan politik yang karikatural.

Dengan mempraktikkan kebohongan dalam realpolitik, Pinokio Jawa menjungkirbalikkan tatanan moral yang dianut sebagai konsensus bersama dalam kehidupan republik. Batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, benar dan salah, publik dan personal menjadi tunggang-langgang.

Di ujung kekuasaannya, Pinokio Jawa mewariskan kultur kebohongan dalam politik. Tanpa tersisa sedikit pun rasa bersalah dalam hidupnya, ia mempraktikkan kebohongan demi kebohongan dalam politik sebagai strategi permainan kotor untuk kekuasaan.

Dalam realisme politik, tulis Michael Walzer (1973), “Tak ada seorang pun yang berhasil dalam politik tanpa berkotor tangan.” Realpolitik yang dipraktikkan dan dirutinkan selama ini melalui politik kebohongan menempatkan Pinokio Jawa sebagai ikon pembohong terbesar, yang diilustrasikan seniman monolog Butet Kartaredjasa (2024) dalam bentuk “patung Petruk berhidung panjang”.

Pinokio Jawa menjadikan kebohongan politik sebagai bagian sentral dari karakternya. Saya pun kembali teringat Florence sebagai kota kelahiran Niccolò Machiavelli (1469-1527). Dalam risalahnya yang klasik, The Prince (1532), Machiavelli memberikan legitimasi atas keharusan kebohongan dalam realpolitik.

Berbeda dengan genre umum Mirrors for Princes yang berisikan nasihat luhur kepada penguasa agar bertindak ideal sesuai dengan ajaran Kristen, Machiavelli justru menjadikan The Prince sebagai the Bible of realpolitik —meminjam istilah Tim Parks (2009)— untuk memandu penguasa dalam meraih kekuasaan dan mempertahankannya dengan segala cara, termasuk dengan kebohongan.

Nasihat Machiavelli kepada penguasa untuk menjadi pembohong hebat sejalan dengan pandangannya tentang karakter manusia, yakni “manusia pada umumnya tak tahu berterima kasih, plinthat-plinthut, egois, dan serakah”. Semua ini merefleksikan karakter Pinokio Jawa. Ia tak pernah berterima kasih kepada perjuangan partai, Seorang Ibu, dan semua yang berjasa membesarkannya; punya kebiasaan plinthat-plinthut; berorientasi sempit pada kepentingan diri sendiri dan keluarganya; serta bersikap serakah pada kekuasaan.

Dengan karakternya yang Machiavellian, Pinokio Jawa merobohkan tatanan moral dalam republik. Hasilnya adalah situasi sosial dan politik yang kacau, yang diilustrasikan dalam pasemon Jawa sebagai Petruk Dadi Ratu.

Inilah yang menjadi kegelisahan intelektual Benedict R. Anderson dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (1990 : 170): “Di masa modern, lakon Petruk Dadi Ratu telah menjadi pepatah umum untuk menggambarkan kondisi sosial dan politik nyata yang penuh kekacauan, korupsi, dan tontonan jahat.”

Kegelisahan Ben Anderson menjadi kenyataan hari-hari ini ketika republik dipimpin bukan dengan keutamaan publik, melainkan dengan kebohongan, korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik kejahatan lain. Praktik yang sudah telanjur banal ini diterima luas sebagai kewajaran tanpa terlihat “sikap hidup dengan rasa malu selamanya” —Long Live Shame, meminjam slogan kecil Ben Anderson dalam pidato ulang tahun Tempo ke-28 di Hotel Borobudur, 4 Maret 1999.

Kekuasaan negara jatuh terlampau dalam di tangan seorang Pinokio Jawa dan aliansi jahatnya. Ia menikmati dominasi kekuasaan yang tiranik melalui aliansi jahat, relasi kuasa, dan dukungan rakyat luas.

Sekitar lima abad silam, William Shakespeare (1564-1616) memotret dengan masygul situasi negerinya yang jatuh ke tangan tiran yang justru ditopang oleh rakyat luas yang menerima kebohongan. “Why do large numbers of people knowingly accept being lied to?” katanya (Greenblatt, Tyrant: Shakespeare on Politics, 2019).

Sebagaimana Shakespeare, saya pun masygul saat melihat mayoritas rakyat, terutama kaum intelektual dan “ulamā” yang tersihir oleh fatamorgana duniawi, menerima banalitas kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme Pinokio Jawa sebagai kebiasaan dan kewajaran umum.

Sukidi
Pemikir Kebhinekaan,
Alumni Program Doktor Harvard University
TEMPO, 4 Agustus 2024

Kemenangan Partai Kiri dan Dampaknya bagi Indonesia

Kemenangan pemilu partai sayap kiri di Prancis dan Inggris baru-baru ini bukan hanya fenomena lokal. Tapi juga momen penting dengan potensi berdampak luas bagi demokrasi global. Termasuk lanskap politik Asia Tenggara dan Indonesia. Kemenangan partai kiri di dua negara dengan ekonomi terbesar di Eropa itu menunjukkan pergeseran besar dalam pandangan politik masyarakat ke arah pemerintahan yang lebih adil. Perubahan ini bisa menjadi awal dari gelombang besar penyesuaian politik global menuju ke arah kiri.

Di Prancis, kebangkitan kolektif partai-partai berhaluan kiri di bawah Front Populer Baru (NFP) adalah penolakan yang jelas terhadap kebijakan sentris Presiden Emmanuel Macron dan meningkatnya popularitas ideologi sayap kanan. Peralihan pemilih Prancis ke arah NFP menegaskan kekecewaan yang meningkat terhadap kepemimpinan Macron. Terutama pendekatan pemerintahannya terhadap reformasi ekonomi dan kesejahteraan sosial, yang dianggap banyak orang tidak memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Ini bukan sekadar perubahan, melainkan tuntutan mendesak untuk fokus yang lebih besar pada keadilan sosial dan kesetaraan ekonomi.

Di seberang Selat Inggris, Partai Buruh di Inggris, di bawah kepemimpinan Sir Keir Starmer, meraih kemenangan yang sama gemilangnya. Hasil pemilu ini dipandang sebagai referendum terhadap tahun-tahun penghematan Partai Konservatif, gejolak terkait Brexit, dan skandal politik yang mengikis kepercayaan publik. Janji Partai Buruh untuk mengembalikan stabilitas dan komitmen untuk mengatasi ketidaksetaraan sistemis serta meningkatkan layanan publik seperti National Health Service (NHS) sangat resonan dengan masyarakat yang lelah dengan kekacauan politik dan ketidakstabilan ekonomi.

Meski berakar pada konteks nasional yang unik, dua hasil pemilu ini memiliki prinsip yang serupa. Mereka mencerminkan kekecewaan yang lebih luas terhadap kebijakan sayap kanan dan sentris yang dianggap menguntungkan elite atau tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar masyarakat luas. Selain itu, kemenangan sayap kiri ini menyoroti reaksi kritis terhadap kebangkitan gerakan nasionalis dan populis, yang juga mendapatkan daya tarik di seluruh Eropa.

Dampak ke ASEAN dan Indonesia
Perkembangan politik ini menawarkan cetak biru dan peringatan bagi kawasan seperti Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kebangkitan kiri di Prancis dan Inggris bisa menginspirasi partai dan gerakan politik di Asia Tenggara untuk memprioritaskan kesetaraan sosial, reformasi ekonomi, dan layanan publik yang lebih kuat. Kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah mendesak dan banyak negara masih berjuang menghadapi dampak sosial ekonomi dari pandemi Covid-19.

Selain itu, pemilu Prancis dan Inggris menggarisbawahi potensi ketahanan demokratis. Di kedua negara, sistem pemilu memungkinkan penyelarasan signifikan sebagai tanggapan terhadap sentimen publik, menunjukkan kemampuan beradaptasi dan vitalitas pemerintahan demokratis. Ini sangat relevan bagi negara-negara Asia Tenggara, di mana norma-norma demokratis sering kali mendapat tekanan dan integritas proses pemilu bisa menjadi hal yang diperdebatkan.

Namun, pemilu di Eropa ini juga menjadi peringatan tentang tantangan mengelola koalisi besar dan risiko polarisasi politik. Meskipun NFP berhasil meraih kemenangan di Prancis, ia tetap merupakan koalisi beragam dengan potensi konflik internal terkait prioritas kebijakan dan pendekatan pemerintahan. Ini mencerminkan tantangan di negara-negara seperti Indonesia, di mana koalisi politik sering kali sama kompleksnya dan penuh dengan potensi perselisihan. Termasuk pascapemilu.

Lebih jauh lagi, kebijakan ekonomi yang diusung oleh NFP di Prancis dan Partai Buruh di Inggris, terutama yang berfokus pada peningkatan pengeluaran publik untuk layanan sosial, menghadirkan kompleksitas lain bagi pembuat kebijakan di Asia Tenggara. Meskipun kebijakan semacam itu menarik. Karena fokusnya pada kesejahteraan sosial. Bagi Indonesia, mengadopsi strategi ekonomi serupa butuh keseimbangan dan kehati-hatian. Terutama memastikan bahwa inisiatif yang bertujuan pada keadilan ekonomi itu tidak merusak stabilitas fiskal atau pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara di Asia Tenggara juga akan mengamati dengan cermat reaksi komunitas bisnis dan pasar keuangan terhadap pemerintah sayap kiri ini. Dua kawasan tersebut tahu persis pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi internasional. Jika berhasil, kebijakan ekonomi pemerintah sayap kiri yang baru itu bisa menjadi model untuk reformasi ekonomi progresif di Asia Tenggara. Sebaliknya, dampak ekonomi negatif apa pun bisa menjadi contoh risiko yang terkait dengan perubahan kebijakan semacam itu.

Implikasi Geopolitik
Selain pertimbangan ekonomi, ada implikasi geopolitik. Pergeseran menuju pemerintahan berhaluan kiri di Prancis dan Inggris bisa mempengaruhi lanskap geopolitik global. Mempengaruhi segalanya. Mulai perjanjian perdagangan internasional hingga kebijakan lingkungan. Bagi Asia Tenggara, khususnya Indonesia, ini bisa berarti navigasi era baru hubungan internasional di mana aliansi tradisional mungkin akan dievaluasi kembali dan prioritas diplomatik serta ekonomi baru akan ditetapkan.

Akhirnya, peran pemerintah ini dalam menangani tantangan global seperti perubahan iklim, migrasi, dan perdagangan internasional bisa menetapkan preseden yang mempengaruhi kebijakan di Asia Tenggara. Sebagai pemain penting di kawasan ini, Indonesia perlu memantau perkembangan tersebut dengan cermat dan siap untuk menyesuaikan kebijakannya agar selaras atau bisa merespons secara tepat pergeseran norma dan kesepakatan global yang difasilitasi oleh pemerintahan baru berhaluan kiri ini.

Kemenangan pemilu sayap kiri di Prancis dan Inggris mewakili lebih dari sekadar pergeseran dalam spektrum politik nasional: mereka menunjukkan kemungkinan kalibrasi ulang tatanan global menuju kebijakan yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan sistem kesejahteraan publik yang kuat.

Bagi Asia Tenggara dan Indonesia, perkembangan ini menawarkan pelajaran berharga tentang ketahanan demokrasi, kompleksitas politik koalisi, dan keseimbangan rumit antara kebijakan ekonomi progresif dan kehati-hatian fiskal. Seiring lanskap politik global yang terus berkembang, efek riak dari pemilu ini kemungkinan akan dirasakan jauh di luar perbatasan Eropa, dan akan mempengaruhi strategi politik dan ekonomi bukan hanya di kawasan regional tapi di seluruh belahan dunia.

Virdika Rizky Utama
Peneliti PARA Syndicate
Jawa Pos, 11 Juli 2024

Melawan Hoax dengan Etika Komunikasi

Di era modern yang serba digital, komunikasi telah mengalami perkembangan yang signifikan karena didukung dengan adanya teknologi internet dan media sosial. Kini, internet dan teknologi berhasil memberikan variasi baru terhadap komunikasi interpersonal sebagai teknologi sosial. Hal ini memungkinkan komunikasi yang dulunya hanya sebatas komunikasi tatap muka atau lisan, kini bisa dilakukan meskipun terpisah jarak dan meluas ke platform digital dimana pesan dapat dengan cepat dan mudah disiarkan ke seluruh dunia. Namun, penyebaran pesan dengan cepat dan luas melalui media sosial menghasilkan banyak isu berita yang cenderung palsu dan tidak terverifikasi dahulu sehingga menjadi ancaman yang semakin mengkhawatirkan.

Berita palsu mengganggu kelangsungan informasi yang akurat dan terpercaya karena menyebar dengan cepat dan berpotensi memanipulasi opini publik. Mulai dari informasi kesehatan yang palsu hingga teori konspirasi yang tak berdasar. Misinformasi yang banyak membingungkan masyarakat ini pada akhirnya akan semakin melemahkan kepercayaan terhadap sumber informasi yang akurat. Dalam konteks ini, etika komunikasi menjadi sangat penting.

Bagaimana Melawan Hoax dengan Etika Komunikasi?
Yuk, kita simak selengkapnya!

Apa itu Hoax?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berita palsu atau yang lebih dikenal sebagai hoax adalah berita yang bohong. Hoax adalah informasi yang dibuat-buat atau direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dalam menghadapi ancaman berita palsu atau hoax di media sosial, etika komunikasi menjadi landasan penting untuk membantu memerangi berita palsu tersebut.

Etika komunikasi memberikan kerangka untuk memandu bagaimana individu yang satu dengan individu lainnya melakukan komunikasi dengan lebih bertanggung jawab dan bermoral. Sebab, perkembangan komunikasi yang pesat saat ini juga memberikan dan disertai dengan tantangan baru, seperti risiko adanya misinformasi, penyebaran hoax, pelanggaran privasi, dan meningkatnya konflik online.

Dengan menerapkan prinsip etika pada semua interaksi online, kita dapat meminimalkan penyebaran berita palsu dan menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih kondusif, kredibel dan dapat dipercaya.

Pentingnya Etika Komunikasi dalam Melawan Hoax
Penyebaran berita palsu mempunyai dampak buruk yang sangat merugikan masyarakat dan khalayak. Informasi palsu yang disebarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab berpotensi untuk menyebabkan ketidaksetaraan situasi, mengganggu kenyamanan khalayak, memicu konflik sosial, dan mengakibatkan tidak akuratnya informasi karena adanya misinformasi dan disinformasi.

Hal ini akan memicu kebingungan masyarakat, merusak reputasi individu, serta menimbulkan ketidakpercayaan terhadap informasi yang akurat. Akses yang mudah terhadap informasi yang tidak berdasar dan karena kurangnya mekanisme verifikasi, maka informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat di media sosial, menciptakan lingkungan dimana informasi yang tidak dapat dipercaya berkembang dengan sangat pesat.

Etika komunikasi adalah prinsip yang mengatur bagaimana berkomunikasi dengan baik dan bermoral ketika berhadapan dengan orang lain. Etika komunikasi menyangkut tentang pertimbangan bagaimana individu berkomunikasi dengan cara yang bermoral dan bertanggung jawab. Melibatkan pertimbangan nilai-nilai moral tentang kejujuran, integritas, rasa hormat, dan keadilan dalam berkomunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya memerangi ketidaktepatan informasi dan terjadinya misinformasi.

Etika komunikasi perlu ditingkatkan dalam berkomunikasi melalui media sosial. Hal ini mencakup:

Membangun Kepercayaan
Komunikasi yang etis yang mengedepankan etika dapat membangun kepercayaan antara individu dan komunitas. Ketika orang mempercayai satu sama lain, mereka akan lebih cenderung mendengarkan dan mempertimbangkan informasi yang diberikan, termasuk informasi yang bertujuan untuk membantah laporan palsu. Etika komunikasi juga mendorong tanggung jawab dan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Dengan menyuarakan kebenaran, individu lebih cenderung untuk memeriksa fakta sebelum menyebarkan informasi, sehingga mengurangi penyebaran hoax.

Meningkatkan Kredibilitas dan Mencegah Informasi Palsu
Hoax sering kali dirancang untuk menimbulkan ketakutan atau kebingungan, dan dengan memverifikasi informasi, setiap orang dapat melindungi diri dari dampak negatif tersebut. Hoax berkontribusi pada penyebaran disinformasi yang bisa merusak pemahaman publik tentang berbagai isu. Etika komunikasi yang baik mengharuskan individu untuk berbagi informasi yang akurat dan terpercaya, yang pada gilirannya membantu membangun masyarakat yang lebih berpengetahuan dan tidak terlalu rentan terhadap manipulasi. Komunikasi etis membantu meningkatkan kesadaran tentang bahaya berita palsu dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya.

Strategi Membangun Kepercayaan Melalui Etika Komunikasi

Berikut beberapa strategi membangun kepercayaan melalui etika komunikasi di media sosial.

• Selalu jujur dan transparan dengan mengkomunikasikan informasi secara jelas dan akurat.
• Hindari pernyataan yang menyesatkan atau berlebihan.
• Gunakan sumber terpercaya. Saat berbagi informasi, pastikan sumbernya dapat dipercaya. Hindari menyebarkan informasi dari sumber yang tidak jelas, tidak layak atau tidak dapat diandalkan.
• Verifikasi informasi sebelum dibagikan: Jangan langsung percaya semua yang dilihat di media sosial. Lakukan riset terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya.
• Gunakan bahasa yang sopan dan hormat: Hindari penggunaan bahasa yang kasar, menyinggung, atau provokatif.
• Memverifikasi segala informasi yang akan disebarkan. Pastikan kebenarannya dengan menyertakan sumber terpercaya dan akurat. Jangan menyuarakan segala informasi yang belum jelas dan terverifikasi.

Studi kasus menunjukkan bahwa platform media sosial yang menerapkan kebijakan etika komunikasi yang ketat dan mendidik pengguna tentang pentingnya etika komunikasi mengurangi penyebaran berita palsu dan mengurangi penyebaran berita palsu itu berhasil meningkatkan kepercayaan pengguna.

Platform ini telah menerapkan berbagai langkah, termasuk:
• Individu harus memverifikasi identitasnya sebelum menggunakan platform.
• Menyediakan fitur pelaporan hoax yang mudah diakses.
• Bekerja sama dengan lembaga pengecekan fakta untuk memverifikasi informasi.
• Memberikan pelatihan kepada pengguna tentang cara mendeteksi hoax.
• Hasilnya, platform media sosial secara signifikan mengurangi penyebaran misinformasi dan meningkatkan kepercayaan pengguna.

Stefanie Michelle Sashi Kirana
Mahasiswi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, Malang
Jawa Pos, 9 Juni 2024