Pinokio Jawa

Kisah Pinokio dimulai dari Florence. Di kota di Italia itu lahir Carlo Lorenzini (1826-1890). Tahun 1881, Carlo Lorenzini menulis Pinocchio dengan nama pena Carlo Collodi. Ia membuka paragraf Pinocchio dengan membandingkan raja dengan sebatang kayu. Ini mungkin satire dan kritik politik yang ditujukan kepada raja.

Sebatang kayu itu menjadi Pinokio, yang kisah menariknya berhasil ditransformasikan sebagai karya sastra pertama bagi anak-anak Italia. Inilah kisah terlaris tentang boneka kayu yang hidungnya memanjang setiap kali dia berbohong. Kebohongan adalah karakter Pinokio.

Dari Florence, saya membawa kisah Pinokio ke tanah Jawa. Di sini lahir Pinokio Jawa (Javanese Pinocchio). Ia bermula dari tukang kayu dan berakhir sebagai penguasa tiran populis. Ia mempraktikkan kebohongan dalam politik melalui tampilan kepribadian Jawa yang santun dan merakyat. Mayoritas rakyat pun tertipu oleh kebohongan yang diekspresikan dengan kesantunan dan kebaikan politik yang karikatural.

Dengan mempraktikkan kebohongan dalam realpolitik, Pinokio Jawa menjungkirbalikkan tatanan moral yang dianut sebagai konsensus bersama dalam kehidupan republik. Batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, benar dan salah, publik dan personal menjadi tunggang-langgang.

Di ujung kekuasaannya, Pinokio Jawa mewariskan kultur kebohongan dalam politik. Tanpa tersisa sedikit pun rasa bersalah dalam hidupnya, ia mempraktikkan kebohongan demi kebohongan dalam politik sebagai strategi permainan kotor untuk kekuasaan.

Dalam realisme politik, tulis Michael Walzer (1973), “Tak ada seorang pun yang berhasil dalam politik tanpa berkotor tangan.” Realpolitik yang dipraktikkan dan dirutinkan selama ini melalui politik kebohongan menempatkan Pinokio Jawa sebagai ikon pembohong terbesar, yang diilustrasikan seniman monolog Butet Kartaredjasa (2024) dalam bentuk “patung Petruk berhidung panjang”.

Pinokio Jawa menjadikan kebohongan politik sebagai bagian sentral dari karakternya. Saya pun kembali teringat Florence sebagai kota kelahiran Niccolò Machiavelli (1469-1527). Dalam risalahnya yang klasik, The Prince (1532), Machiavelli memberikan legitimasi atas keharusan kebohongan dalam realpolitik.

Berbeda dengan genre umum Mirrors for Princes yang berisikan nasihat luhur kepada penguasa agar bertindak ideal sesuai dengan ajaran Kristen, Machiavelli justru menjadikan The Prince sebagai the Bible of realpolitik —meminjam istilah Tim Parks (2009)— untuk memandu penguasa dalam meraih kekuasaan dan mempertahankannya dengan segala cara, termasuk dengan kebohongan.

Nasihat Machiavelli kepada penguasa untuk menjadi pembohong hebat sejalan dengan pandangannya tentang karakter manusia, yakni “manusia pada umumnya tak tahu berterima kasih, plinthat-plinthut, egois, dan serakah”. Semua ini merefleksikan karakter Pinokio Jawa. Ia tak pernah berterima kasih kepada perjuangan partai, Seorang Ibu, dan semua yang berjasa membesarkannya; punya kebiasaan plinthat-plinthut; berorientasi sempit pada kepentingan diri sendiri dan keluarganya; serta bersikap serakah pada kekuasaan.

Dengan karakternya yang Machiavellian, Pinokio Jawa merobohkan tatanan moral dalam republik. Hasilnya adalah situasi sosial dan politik yang kacau, yang diilustrasikan dalam pasemon Jawa sebagai Petruk Dadi Ratu.

Inilah yang menjadi kegelisahan intelektual Benedict R. Anderson dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia (1990 : 170): “Di masa modern, lakon Petruk Dadi Ratu telah menjadi pepatah umum untuk menggambarkan kondisi sosial dan politik nyata yang penuh kekacauan, korupsi, dan tontonan jahat.”

Kegelisahan Ben Anderson menjadi kenyataan hari-hari ini ketika republik dipimpin bukan dengan keutamaan publik, melainkan dengan kebohongan, korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik kejahatan lain. Praktik yang sudah telanjur banal ini diterima luas sebagai kewajaran tanpa terlihat “sikap hidup dengan rasa malu selamanya” —Long Live Shame, meminjam slogan kecil Ben Anderson dalam pidato ulang tahun Tempo ke-28 di Hotel Borobudur, 4 Maret 1999.

Kekuasaan negara jatuh terlampau dalam di tangan seorang Pinokio Jawa dan aliansi jahatnya. Ia menikmati dominasi kekuasaan yang tiranik melalui aliansi jahat, relasi kuasa, dan dukungan rakyat luas.

Sekitar lima abad silam, William Shakespeare (1564-1616) memotret dengan masygul situasi negerinya yang jatuh ke tangan tiran yang justru ditopang oleh rakyat luas yang menerima kebohongan. “Why do large numbers of people knowingly accept being lied to?” katanya (Greenblatt, Tyrant: Shakespeare on Politics, 2019).

Sebagaimana Shakespeare, saya pun masygul saat melihat mayoritas rakyat, terutama kaum intelektual dan “ulamā” yang tersihir oleh fatamorgana duniawi, menerima banalitas kebohongan, nepotisme, dan otoritarianisme Pinokio Jawa sebagai kebiasaan dan kewajaran umum.

Sukidi
Pemikir Kebhinekaan,
Alumni Program Doktor Harvard University
TEMPO, 4 Agustus 2024

Islam Berperan dalam Transformasi Sosial di Jawa

Islam adalah agama yang paling banyak memberikan kontribusi dalam sejarah Indonesia dan mendorong transformasi dalam masyarakat Jawa sejak abad ke-17 hingga abad ke-19. Namun, Islam gagal membangun basis kekuatan politik dalam menghadapi kekuatan kolonialis Belanda.

Hermanu Joebagio, pengajar Jurusan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Solo, memaparkan peran penguasa di Jawa -Kerajaan Mataram- menyangkut sejarah hubungan antara Islam dan Jawa, dalam diskusi Ramadhan ”Jawa, Islam, dan Transformasi Sosial” di Balai Soedjatmoko, Solo, Jawa Tengah, Senin (7/9). Pembicara lain adalah Zuly Qodir dan dalang wayang suket Slamet Gundono.

Menurut Hermanu, para penguasa Jawa dinilai tidak mampu menyinergikan kekuatan-kekuatan sosial dalam sistem politik. Mereka tidak peduli untuk membangun sistem politik yang berpijak kepada Islam sebagai kekuatan sosial. ”Waktu itu yang terjadi justru segregasi sosial, jurang yang lebar antara kalangan aristokrat, rakyat, dan ulama. Inilah penyebab kegagalan membangun basis politik Islam,” ujarnya.

Dalam sejarah Islam di Indonesia, lanjut Hermanu, pemikiran politik yang tumbuh sampai abad ke-19 lebih menempatkan Islam sebagai ”alat politik”. Pada masa Paku Buwono IV di Surakarta, dia memaksa kalangan istana untuk memeluk Islam, bahkan merangkul sejumlah ulama kharismatis. Hal ini dianggap sebagai penentangan terhadap kolonialis Belanda sehingga Belanda bertindak untuk melumpuhkannya.

Zuly Qodir dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menguraikan, Islam pada masa lalu dicitrakan amat akomodatif terhadap budaya lokal. Di Jawa, Islam hadir dalam lokalitas Jawa yang berhubungan dengan kebiasaan Hindu-Buddhisme sehingga dalam khazanah antropologi Islam di Jawa disebut sebagai ”Islam populer”.

”Pada masa lalu Islam dicitrakan punya empati dan simpati kepada lokalitas, atau kondisi lokal kedaerahan. Belakangan, atau sejak akhir abad ke-19, Islam tidak lagi akomodatif. Sebaliknya, yang menguat belakangan ini adalah Islam yang formal, tetapi itu sebenarnya berkaitan dengan arah pendulum politik,” kata Zuly.

KOMPAS, 9 September 2009

Bukan-Jawa

“Karena kau bukan orang Jawa,” kata orang itu kepada saya dengan senyum mengasihani. ”Karena itu kau tak mengerti ….”

Pertunjukan telah selesai. Saya merasa lega. Terus terang, saya tak menyukai tarian itu, sebuah karya abad ke-18 yang tak menggugah. Mungkin sebab itu orang itu, yang duduk di sebelah saya, menyimpulkan saya ”tak mengerti”.

Ia (seorang tokoh setengah fiktif) seorang Eropa yang sudah 20 tahun hidup di Solo, berbahasa Jawa dengan bagus, pandai memainkan saron dan rebab. Komentarnya mengingatkan saya akan kata-kata seorang jurnalis Belanda kepada Minke, tokoh Bumi Manusia Pramoedya Ananta Toer: seorang Eropa yang merasa lebih kenal rakyat di Jawa lebih baik ketimbang Minke, sang inlander.

Dalam novel Pramoedya, Minke merasa bersalah. Dalam kasus saya, saya bingung: apa artinya saya ”bukan orang Jawa”? Apa itu ”Jawa”?

Kata ini telah lama beredar, dan makin lama makin dianggap jelas, padahal tak pernah dipertanyakan. Kini orang mengatakan Sultan Hamengku Buwono X itu ”raja Jawa”, sementara kita dengan sah juga bisa mengatakan bahwa ia -dengan segala hormat- tak lebih dari seorang sultan dari separuh Yogyakarta. Orang juga mengatakan Bung Karno ”Jawa”, tetapi bisa juga dikatakan sebenarnya bukan; ia seperti halnya sekarang Boediono, calon wakil presiden yang mendampingi SBY: seorang yang lahir dan besar di Blitar, Jawa Timur, dan sangat mungkin bahasa masa kanak-kanaknya bukan bahasa Surakarta.

Sebutan ”Jawa” barangkali seperti sebutan ”Padang” bagi siapa saja yang datang dari Sumatera Barat, atau ”Ambon” bagi siapa saja yang datang dari Maluku: sebutan yang sebenarnya tak mengacu ke sesuatu yang tetap ….

Saya pernah masuk ke sebuah penjara di Wamena, Papua, tempat sejumlah orang yang dianggap penggerak ”separatisme” disekap. Untuk mengelabui polisi, saya menyamar jadi pastor Katolik dari Bali; teman saya, seorang Amerika yang ingin menulis laporan buat sebuah lembaga hak asasi manusia, mengaku utusan dari sebuah gereja Kristen di Boston. Di hadapan kami, salah seorang tahanan menyatakan kesalnya kepada ”orang Jawa” yang ”telah banyak membunuh” orang Papua.

Waktu itu saya mencoba meluruskan. Kekerasan itu, kata saya, tak bisa dijelaskan dengan dasar kesukuan. Kekerasan itu dilakukan oleh sebuah pemerintahan militer, yang pada 1965-1966 juga telah membunuhi ”orang Jawa”, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih besar. Tapi saya tak yakin apakah tahanan Papua yang penuh kemarahan itu mengerti. Kata, sebutan, bahasa, pada akhirnya punya kekerasan dan penjaranya sendiri.

Sepulang dari sana, saya baca kembali buku John Pemberton On the Subject of ’Java’. Buku itu membantu saya yang sudah agak lama mencoba melacak dari mana ”Jawa”, sebagai identifikasi, berasal. Saya merasa perlu melacak itu. Saya dibesarkan di pesisir utara Jawa Tengah di mana orang menggunakan bahasa yang berbeda-beda, dan di antaranya jauh dari bahasa yang dipakai di Surakarta dan Yogyakarta, di mana orang lebih sering menonton wayang golek dengan lakon Umar Maya ketimbang wayang kulit dengan lakon Mahabharata, dan di mana orang tak mengenal serimpi melainkan sintren. Bagaimana jutaan orang dengan keragaman yang tak tepermanai itu dimasukkan ke satu kelompok dan dengan gampangan disebut ”Jawa”?

Buku Pemberton terkadang terasa terlampau panjang, tapi saya menyukai telaahnya yang dengan tajam melihat hubungan lahirnya wacana tentang ”Jawa” dengan modernitas. Wacana itu dan keinginan membentuk identitas itu muncul justru ketika modernitas, dalam bentuk tatapan orang Eropa, masuk menerobos pintu gerbang dua istana yang terpisah dan bersaing di Surakarta: Keraton Sunan Pakubuwono, yang biasa disebut ”Kasunanan”, dan istana Mangkunegoro yang biasa disebut ”Mangkunegaran”.

Dari keduanyalah mula-mula orang bicara tentang ”Jawa”. Dunia ”Kasunanan” adalah dunia ”Jawa” yang cenderung bergerak ke pinggir, ke luar dari tatapan dan pemahaman para pengelola kolonialisme Belanda. Dunia ”Mangkunegaran”, yang lebih muda umurnya, punya kecenderungan sebaliknya: ada keinginan bergerak ke tengah pemahaman itu. Contoh yang tak mudah dilupakan diberikan Pemberton: busana resmi yang disebut ”Langenharjan” adalah kombinasi yang pintar yang diciptakan Mangkunegara IV pada 1871: paduan antara busana formal Belanda (rokkie Walandi) yang dipotong ekornya dengan keris dan kain batik. Berangsur-angsur, rokkie Jawi itu diterima sebagai pakaian resmi ”Jawa” bahkan di upacara pernikahan orang di luar istana.

”Jawa” dengan demikian tak merupakan sesuatu yang kuno, permanen, dan utuh. Namun bukan hanya itu. Di balik dinding tinggi kedua istana di Surakarta itu tersimpan apa yang oleh Pemberton disebut sebagai the sense of hidden ’Java’. Ada yang kemudian membuatnya sebagai misteri yang memikat tentang ”Jawa”. Tapi, bagi saya, jangan-jangan yang disebut oleh Mangkunegara IV sebagai (dalam bahasa Belanda!) ”kawruh rahasia Jawa” atau ”de geheime Javaansche wetenschap” itu satu pengakuan akan tak mungkinnya bahasa mana pun merumuskan ”Jawa”. ”Jawa”, sebagaimana identitas mana pun, sebagiannya selalu berada di negeri Antah Berantah.

Mungkin itu sebabnya saya tak mengerti, kenapa orang Eropa itu menganggap saya -yang berbahasa Jawa dengan baik dan benar, tapi kecewa kepada satu nomor tarian klasik- dikatakan ”bukan orang Jawa”. Sebagaimana saya tak mengerti kenapa dia merasa mengerti apa itu ”Jawa” sebuah sebutan yang, seperti umumnya nama, hanya untuk memudahkan percakapan, atau permusuhan, atau pertalian.

Goenawan Mohamad, TEMPO, 1 Juni 2009

Michelle Jacquet DeSevren Branch (lahir di Phoenix, Arizona, 2 Juli 1983) adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan gitaris asal Amerika Serikat. Sebagai bayi prematur yang lahir 7 pekan lebih awal, nama depannya diambil dari sebuah lagu The Beatles yang berjudul "Michelle". Penyanyi blasteran Irlandia, Indonesia, Perancis, dan Belanda ini memiliki dua saudara. Nenek Michelle Branch dari ibunya lahir di Jawa Timur sehingga kemungkinan besar Michelle adalah keturunan Jawa.

Paul Slamet Somohardjo atau terkadang ditulis Soemohardjo (lahir di Paramaribo, 2 Mei 1943) adalah seorang politikus Suriname. Pada tanggal 30 Juni 2005 ia diangkat menjadi ketua Parlemen Suriname. Soemohardjo adalah seorang Suriname keturunan Indonesia atau mungkin lebih tepat disebut keturunan Jawa. Soemohardjo adalah pemimpin partai politik Pertjaja Luhur (kadangkala dieja sebagai Pertjajah Luwur atau Perdjaja Luhur dsb.). Partai politik ini terutama beranggotakan orang Jawa Suriname.

Sumber: Wikipedia

Antara Mural dan Moral

Mural "Ati Segoro" di jalan Nyai Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Yo nek jane ki ngono, ha nanging kabeh ki perlu pikiran sing bening lan ati sing resik jek.... Tur maneh nek grusa - grusu ki marai ra becik, gek hasile kurang memuaskan .... Yo jelase ki sabar gedisikan liyane yo gpp, trimo ngalah .... Kan wong ngalah ki lak duwur wekasane. Hayooo..bener, jagad ki ijih jembar, lan ra perlu kemrungsung ... sing penting gawe kabecikan. Nek gur nefsu thok wae ra langgeng, bondo, donyo ki suk nek mati rak ora di gowo ning kuburan ... paling sing digowo ki mori karo kembang. Kabeh ki nek ijih ning ngalam ndonyo wah sak gampange, ning yo kuwi dadi wong sabar, lembah manah, ati segoro lan njogo segala sifat ki susahe pol.

http://www.wonosari.com/teras-nongkrong-f36/romanisme-t966-30.htm