Prabowo Serius Jadwal Ulang Utang Luar Negeri

Prabowo akan mengalokasikan dananya untuk pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi.
Langkah pasangan calon presiden Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto untuk menjadwalkan kembali utang luar negeri benar-benar program serius bagi pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Jika selama ini retorika, Megawati-Prabowo kali ini memasukkan program itu dalam iklan mereka berdua yang dimuat salah satu koran nasional terbitan Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam iklannya, Prabowo yang mengaku telah diberi mandat menggawangi bidang ekonomi oleh Megawati, menyatakan akan mengalihkan dana alokasi pembayaran utang luar negeri untuk membiayai program pendidikan, kesehatan, pangan, dan energi yang murah serta ramah lingkungan.

Data 31 Agustus 2008, total utang luar negeri pemerintah mencapai US$ 63,17 miliar. Sebanyak US$ 43,37 miliar di antaranya merupakan pinjaman kepada Paris Club. 

Rincian utang itu adalah utang ke Australia senilai US$ 911 juta, Austria US$ 1,793 miliar, Belgia US$ 319 juta, Kanada US$ 388 juta, Denmark US$ 86 juta, dan Finlandia US$ 16 juta. 

Sedangkan utang ke Prancis mencapai US$ 2,756 miliar, Jerman US$ 3,952 miliar, Italia US$ 125 juta, Jepang US$ 25,527 miliar, Belanda US$ 2,229 miliar, Norwegia US$ 104 juta, Spanyol US$ 553 juta, dan Swedia US$ 39 juta. Utang ke Swiss mencapai US$ 400 juta, Inggris US$ 1,563 miliar, dan Amerika Serikat sebesar US$ 2,608 miliar.

Selain menjadwalkan kembali utang negara, Prabowo juga akan menyelamatkan kekayaan negara dengan melakukan negosiasi ulang kontrak-kontrak di bidang energi dan pertambangan yang merugikan kepentingan nasional.

Dari program ini, salah satunya kontrak gas yang bermasalah adalah kontrak di Lapangan Tangguh, Papua. Gas dari lapagan inii dijual ke China dengan harga US$ 2,4 per MMBTU. Harga itu sesuai kesepakatan dalam kontrak yang ditandatangani pada 2002, saat Megawati menjabat presiden.

Sebagai perbandingan, pemerintah menjual ke Jepang untuk perpanjangan kontrak dengan harga US$ 16 per MMBTU dari kilang Bontang, Kalimantan Timur. Formula harga disepakati dengan pembelian di tempat.

Kemudian, harga itu dinegosiasikan kembali pada 2006, dan diperoleh harga US$ 3,8 per MMBTU. Tak heran jika Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan negara dirugikan hingga US$ 75 miliar selama 25 tahun dari kontrak itu.

Hadi Suprapto, VIVAnews, 1 Juni 2009