Corby – The Ganja Queen

Pernahkah Anda menonton film The Ganja Queen? Film dokumenter yang dibintangi ‘Sang Ratu Ganja’ Schapelle Corby, itu mendapat rekomendasi empat setengah (dari lima) bintang di situs Amazon.

Disutradari Janine Hosking, film yang dirilis dalam bentuk DVD oleh Home Box Office (HBO) pada November 2008 itu mengisahkan perjalanan Corby, tentu dalam versinya sendiri, yang mengaku tidak bersalah dan diperlakukan tidak adil di depan pengadilan dan penjara Kerobokan Bali.

Kalau saja HBO menayangkan ulang film berdurasi 92 menit itu lagi, pasti ratingnya bakal melejit. Pasalnya, secara cukup mengejutkan wanita cantik yang kini berusia 34 itu mendapatkan grasi lima tahun dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, grasi ini mempertimbangkan sistem hukum Indonesia dan warga negara Indonesia di Australia, yang juga tengah menjalani masa hukuman di sana.

Tak pelak, berbagai media di Indonesia dan Australia pun ramai memberitakan grasi bagi Corby. Pemerintah pun menuai banyak kritik, karena pemberian grasi itu dianggap tidak sejalan dengan kebijakan memperketat hukuman bagi kasus narkoba dan upaya pemberantasan barang haram itu.

Kritik pedas antara lain dilontarkan pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra. Kata Yusril, sepanjang sejarah baru kali ini Presiden RI memberikan grasi atau mengampuni kejahatan narkoba. “Presiden-presiden sebelumnya tak pernah melakukan hal itu, baik terhadap napi WNI maupun napi asing,” kata Yusril.

Sesungguhnya, selain DVD di atas, terdapat tiga buku yang menceritakan Corby secara sangat berbeda dengan yang disiarkan media massa. Yang pertama adalah Schapelle Corby, My Story. Buku setebal 301 halaman itu ditulis Corby bersama Kathryn Bonella. Kemudian, ada Schapelle Evidence Facts Truth, karya wartawan bidang kriminalitas Gold Coast Bulletin, Tony Wilson, setebal 256 halaman.

Tapi buku Wilson itu kurang mendapat respon sebagus buku Corby yang lain yang berjudul panjang, No More Tomorrows: The Compelling True Story of an Innocent Woman Sentenced to Twenty Years in a Hellhole Bali Prison. (Tak Ada Hari Esok: Kisah Nyata tentang Wanita Tak Bersalah yang Dihukum Dua Puluh Tahun dalam Neraka Penjara Bali). Buku No More Tomorrows yang juga ditulis Corby bersama Kathryn Bonella, ini berhasil meraih international best seller.

Awalnya Kathryn Bonella datang ke Bali untuk menggarap program televisi Australia, 60 Minutes. Eh, ia betah di Bali rupanya. Maka pada 2005, Kathryn pindah ke Bali untuk menulis buku setebal 304 halaman itu bersama Corby.

No More Tomorrows mengisahkan perjalanan Corby ke Bali pada 8 Oktober 2004. Semula, liburan selama dua pekan itu dimaksudkan untuk merayakan ulang tahun saudara perempuan Corby di Bali.

Ternyata tamasya itu menjadi mimpi buruk baginya, setelah petugas di Bandara Ngurah Rai Denpasar menemukan 4,2 kilo marijuana alias ganja di dalam tas Corby yang tidak terkunci. Lalu, Schapelle Corby dipenjara pada Mei 2005 di Kerobokan, Bali. Dengan vonis 20 tahun, seharusnya ia baru bebas pada tahun 2024.

Marijuana itu, menurut Corby, ‘disimpan seseorang di dalam tas sesudah ia check in.’ Akibatnya, ia terpaksa menanggung konsekuensi kejahatan orang lain di sebuah negara yang vonis bagi penyelundup narkobanya, menurut Corby, “merupakan salah satu yang paling berat di dunia.”

Itu kata Corby. Padahal di negara lain ia mungkin sudah dihukum mati.

Tidak cukup begitu, dalam bukunya Corby menceritakan joroknya sel, ketidaknyamanan dan kekerasan yang diterimanya di penjara Kerobokan.

Patut dicatat, dari dalam penjara itu Corby bisa menulis secara bagus, piawai, menegangkan, menarik, sehingga banyak dipuji pembaca di Barat. Yang menarik adalah bahwa banyak kritik dialamatkan kepada media (Indonesia) yang dianggap telah memutarbalikkan fakta karena seolah mendukung keputusan pengadilan Bali.

Tetapi kritik balik yang dilontarkan kepada Corby menolak hal itu. Pasalnya, banyak yang sulit menerima kenyataan: bagaimana mungkin orang tidak tahu ada ‘barang titipan’ diselundupkan ke dalam tasnya, jika barang itu seberat 4,2 kilo? Apalagi di negara dengan privacy tinggi seperti Australia, segala hal (termasuk bebenah kopor) lazimnya dikerjakan sendiri.

Bagaimana pun, kita bisa menduga, kelak begitu Corby bebas, ia bakal menulis lebih banyak lagi –dan namanya kian moncer, sementara nama Indonesia dan Bali sendiri bisa makin tercemar.

Maka tak heran bila ahli hukum mengingatkan agar hadiah grasi itu jangan sampai memberi kesan Indonesia lemah terhadap Australia.

Pakar hukum internasional UI, Hikmahanto Juwana, misalnya, menyarankan agar Presiden tidak boleh terlihat lemah di mata publik Indonesia setelah mengabulkan grasi itu.

“Ini mengingat publik Indonesia tahu bahwa Australia sudah menekan pemerintah Indonesia sejak lama untuk mengupayakan perlindungan bagi Corby,” kata Hikmahanto. Oleh karena itu, Hikmahanto berharap Presiden SBY juga harus meminta Australia segera menyelesaikan sejumlah masalah hukum WNI yang ada di negara Kangguru itu. “Di sinilah Pemerintah SBY harus meminta kepada pemerintah Australia resiprositas atau timbal balik atas pengabulan grasi Corby,” katanya.

Repotnya, meski misalnya nanti pemerintah Indonesia bisa meminta perlakuan serupa (reciprocal) kepada pemerintah Australia, toh itu tidak menjamin publik Australia bisa menerimanya, karena publik di negara bebas seperti Australia sangatlah dominan suaranya sehingga pemerintah di sana pasti lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sekarang saja, sebagaimana ditunjukkan lewat kasus Corby itu, kita melihat bahwa mungkin pemerintah Australia (yang sangat mendengarkan suara rakyatnya) telah meneruskan tekanan itu kepada pemerintah Indonesia, demi upaya perlindungan bagi Sang Ratu Ganja.

Namun Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr membantah telah menjalin kesepakatan dengan pihak Indonesia, bahwa grasi Corby diberikan sebagai pertukaran atas pembebasan tiga WNI dari tahanan Australia. Menurut Bob Carr, pembebasan tiga warga Indonesia itu tak lain karena mereka masih anak-anak.

Sejalan pernyataan Carr, Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah mengatakan, grasi itu diberikan bukan karena kesepakatan khusus antara Indonesia dan Australia, melainkan ‘atas dasar pertimbangan kemanusiaan.’

Tetapi, orang kemudian bertanya, bila memang benar Corby bersalah seperti yang dituduhkan kepadanya, yang berarti ia turut berperan merusakkan moral dan kesehatan bangsa Indonesia, maka apakah sekitar lima juta anak bangsa korban narkoba tidak lebih perlu mendapatkan ‘pertimbangan kemanusiaan’?

Atau jangan-jangan Corby memang tidak bersalah, sebagaimana yang dikatakannya dalam film dan buku-bukunya, dan kita terlanjur menghukumnya?

Syafiq Basri Assegaff
Konsultan Komunikasi,
Dosen Komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta
INILAH.COM, 24 Mei 2012

Pilot yang Salah Pesawat

 
Para pembantu Presiden SBY menepis tudingan bahwa Indonesia dijalankan dengan otopilot. Bahkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memuji SBY sebagai pilot andal. Alasannya, di tangan SBY, pertumbuhan produk domestik bruto 6,5 persen, peringkat utang meningkat, dan diperolehnya status layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional.

Tak ada yang salah dengan pujian bahwa SBY pilot andal. Hanya saja, para pemuji SBY tutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagai pilot, SBY salah masuk pesawat. Bukan pesawat RI yang ia terbangkan, melainkan pesawat asing yang memuat investor asing, komprador, koruptor, dan kalangan yang diuntungkan kebijakan promodal asing. Rakyat tertinggal di pesawat tanpa pilot, terombang-ambing di tengah badai korupsi dan investasi.

Pesawat Asing
Pemerintahan SBY dikenal paling ramah melayani kepentingan asing. Tak heran, banyak pujian dari asing. Bahkan, demi mencapai target investasi, SBY rela mengorbankan kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Target investasi yang dibuat pemerintahan SBY hingga tahun 2014, adalah Rp 3.100 triliun. Namun ketika investasi belum mencapai Rp 1.000 triliun, kenyataannya 75 persen sumber daya alam kita sudah dikuasai asing. Saham-saham penting milik negara sudah beralih kepemilikannya ke korporasi asing.

Kepenguasaan asing di pertambangan emas, perak, dan tembaga mencapai 90 persen. Sektor energi juga 90 persen dikuasai asing. Perbankan nasional juga jatuh ke tangan asing. Bahkan sektor telekomunikasi yang strategis pun, juga sudah 90 persen dikuasai asing.

Rantai pangan Indonesia tak terlepas dari penguasaan asing. Aliansi untuk Desa Sejahtera mencatat, korporasi asing telah mengontrol perdagangan pangan Indonesia. Syngenta, Monsanto, Dupont, dan Bayer menguasai bibit dan agro-kimia. Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, dan ADM merajai pangan serat, perdagangan, dan pengolahan bahan mentah. Nestle, Kraft Food, Unilever, dan Pepsi Co mencengkeram pengolahan pangan dan minuman. Carrefour, Wal Mart, Metro, dan Tesco jadi penguasa pasar eceran pangan.

Produk petani dan industri dalam negeri tergusur produk impor. Pasar tradisional terdesak mal dan pusat belanja modern. Pedagang kecil kehilangan sumber hidup. Bahan baku industri yang berlimpah lebih banyak dinikmati asing. Negeri ini hanya jadi pasar barang industri bangsa lain sekaligus pemasok bahan baku industri negara lain. Penguasaan aset negara oleh asing dibuat mulus dengan banyaknya UU pro-kepentingan asing.

Amat banyak UU dibuat dengan mengabaikan amanat konstitusi. Setidaknya 76 UU penting terkait hajat hidup rakyat telah dibuat dengan intervensi asing. Sebagai bangsa, praktis kita sudah kehilangan kedaulatan. Tak hanya atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam berpikir dan menentukan masa depan sendiri pun, kita sudah defisit kedaulatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi, peringkat utang meningkat, dan status layak investasi kebanggaan pemerintahan SBY tak sebanding dengan risiko dan harga yang harus dibayar oleh bangsa ini.

Saat pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berbagai pujian pihak asing, saat itu pemerintah meningkatkan target pengiriman TKI ke luar negeri dan mengampanyekan program perluasan negara tujuan TKI. Lalu, untuk siapa pertumbuhan ekonomi tinggi dan derasnya arus investasi kalau rakyat terus didorong menjadi budak bangsa lain?

 

Pesawat Otopilot
Sepanjang sejarah Republik, belum pernah rakyat ditelantarkan negara seperti sekarang ini. Warga yang dihukum karena mencuri sandal jepit, pisang, semangka, dan biji kakao hanya sedikit gambaran betapa buruknya tingkat kesejahteraan rakyat. Jangankan sejahtera, jaminan rasa aman pun kian sulit didapat. Pembunuhan, perampokan, penculikan, pelecehan, dan perkosaan di tempat umum kian marak. Kekerasan atas nama agama dan keyakinan terus dibiarkan. Aparat negara sibuk menggendutkan rekeningnya sendiri.

Yang disebut sebagai pembangunan, kini tak lebih dari urusan memfasilitasi dan mendorong kalangan berduit gila berbelanja. Daerah sentra industri berubah wajah jadi daerah wisata belanja, dipadati dengan pusat belanja dan factory outlet yang memasarkan produk impor. Kawasan industri dan sentra industri kecil sepi. Pabrik-pabrik yang dimiliki pengusaha lokal banyak yang tutup karena bangkrut.

Deindustrialisasi memaksa rakyat berjuang menciptakan lapangan kerja sendiri. Hampir 70 persen tenaga kerja kita, bekerja di sektor informal. Buruh dipaksa menerima upah yang bahkan tak cukup untuk makan layak tiga kali sehari.

Arus deras investasi yang dibanggakan pemerintahan SBY kian merampas hak hidup rakyat. Yang terjadi di Mesuji dan Bima hanya puncak gunung es konflik agraria yang tak pernah diselesaikan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat: konflik agraria meningkat tajam dari 106 kasus (2010) menjadi 163 kasus (2011), melibatkan 69.975 keluarga dengan luas areal konflik 472.048,44 hektar. Petani tewas meningkat dari 3 orang (2010) jadi 22 orang (2011). Ironis bahwa tanah, hutan, dan kekayaan alam diserahkan kepada pihak asing, sementara rakyat yang hanya mempertahankan sejengkal lahan dipaksa meregang nyawa.

Program memperbanyak pengiriman TKI yang dijalankan pemerintahan SBY sesungguhnya upaya menutupi kegagalan pemerintah membangun sektor pendidikan, pertanian, dan industri. Warga didorong bekerja di luar negeri: mayoritas pendidikan mereka SMP ke bawah.

Sementara itu, kapasitas dan integritas pemerintah dalam melindungi TKI sangat rendah. Pada 2011, misalnya, dari 16.014 TKI berkasus, 72,3 persen pulang dengan masa kerja kurang dari enam bulan. Mereka dipulangkan karena kurang terampil dan tak lolos tes kesehatan. Bahkan, pemerintah membiarkan perempuan hamil dipaksa berangkat. Pada tahun yang sama, sedikitnya 49.000 TKI diberangkatkan tanpa asuransi. Padahal, TKI dibebani biaya sampai Rp 25 juta, termasuk untuk asuransi.

Kalau saja pilotnya andal, korupsi bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, anggaran dan kekayaan alam benar-benar dikelola demi kemakmuran rakyat maka kita tak perlu lagi mengemis pekerjaan dari bangsa lain.

Oh, pilot andal untuk rakyat baru sebatas doa ....

Sri Palupi, Ketua Intitute for Ecosoc Rights
KOMPAS, 2 Februari 2012

Sondang Hutagalung Mempermalukan SBY

Sondang Hutagalung, mahasiswa UBK yang melakukan aksi bakar diri di depan Istana Negara Republik Indonesia dan akhirnya dikabarkan telah meninggal dunia sore hari 10 Desember 2011, sepertinya ingin menunjukkan kepada khalayak luas bahwa dirinya sudah frustrasi terhadap pemerintah Republik Indonesia sekarang ini. Saking frustrasinya, maka nyawa sendirinya pun dikorbankan kepada bangsa ini dan ditunjukkan dengan membakar diri di depan Istana Negara.

Sebagian orang akan mencela aksinya sebagai suatu pengorbanan sia-sia atau dari sudut agama atau sosial kemanusiaan sebagai tindakan yang salah. Namun sebagian orang lain juga memberi “bintang jasa” atas keberanian Sondang melakukan protes seorang diri dengan cara mengorbankan dirinya sendiri. Sama-sama frustrasi atas keadaan yang terjadi, teroris yang melakukan aksi bom bunuh diri selalu “mengajak” orang lain untuk mati bersama dengan dirinya, maka berbeda sekali sikap Sondang untuk memperlihatkan rasa frustrasinya terhadap pemerintah ini, pengorbanannya tidak menyebabkan orang lain ikut “menderita” akibat perbuatannya.

Rasa frustrasi Sondang dengan membakar dirinya sendiri juga bisa diartikan sebagai mempermalukan SBY sebagai kepala negara Indonesia. Bayangkan saja, mewakili seluruh rakyat Indonesia yang frustrasi terhadap Pemerintahan ini, Sondang berani unjuk gigi agar berita pembakaran dirinya bisa diberitakan di seluruh dunia. Dari sudut perjuangan, nilai keberanian Sondang bisa diberikan nilai yang luar biasa. Paling tidak ini akan menyentak SBY untuk lebih berani membela rakyat Indonesia ketimbang membela para “penjahat” yang merongrong negara ini hingga seperti sekarang ini.

Keberanian mempermalukan SBY dengan pengorbanan jiwa tidak bisa dipandang sebagai perjuangan sia-sia. Kemungkinan besar Sondang adalah “alat pemicu” suatu gerakan yang akan lebih radikal untuk menekan pemerintahan ini agar lebih berani dan tidak melindungi para penjahat. Para aktivis ditantang nyalinya untuk berani berkorban ketimbang cuma cuap-cuap saja.

Selamat jalan Sondang Hutagalung, perjuangan anda akan dikenang, rasa frustasi anda yang ditunjukkan dengan pengorbanan jiwa anda akan menjadi pemicu semangat para pejuang keadilan untuk lebih berani membela dan menegakkan kebenaran bagi rakyat Indonesia.

Kami kagum keberanian anda, Sondang …!

Sumber:
http://politik.kompasiana.com/

Tirani Imitasi

Malam menjelang Idul Fitri, seorang teman berkirim pesan layanan singkat (SMS), ”Kamu terlalu sering mengkritik SBY, kini saat yang tepat untuk mohon maaf lahir dan batin.” Saya tersenyum membacanya dan membalas pendek, ”Baiklah kawan.”

Untuk Presiden SBY dan para letnan di lingkaran dalam Istana, mohon maaf lahir dan batin. Kalau penulis mengkritik, itu bukan karena alasan pribadi. Jalan mendaki dan sulit dipilih hanya agar terjadi keseimbangan politik dan kontrol kebijakan. Sejujurnya, daripada dicap nyinyir, sebenarnya lebih menarik mengamati tokoh-tokoh lokal karena bisa menumbuhkan optimisme. Selain genius, karakter mereka juga sepi ing pamrih rame ing gawe (bekerja tulus tanpa diberati pamrih).

Sebaliknya, politik Jakarta sudah dibanjiri karakter imitasi. Kepedulian elite nasional didominasi sebatas komitmen ketika berbicara di depan televisi, radio, koran, dan kibaran umbul-umbul. Akibatnya, ketika ada pendadakan seperti perusakan tempat ibadah dan tindak kekerasan, pemerintah terkesan lambat mengambil tindakan. Presiden tidak segera berdiri di podium Garuda dan mengatakan, ”Republik tidak dibangun atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan.” Kesan pengabaian pun akhirnya merebak tak terbendung.

Bukan sepi pamrih
Jika langkah Presiden seperti itu, ia akan menjadi sandaran bagi kegalauan dan kegetiran hidup rakyat. Namun, kalau yang diekspos rapat dulu, dari sisi waktu, momentum sudah mengempis. Warga yang menderita kehilangan pegangan dan kepercayaan. Apalagi yang keluar kemudian hanya pernyataan keprihatinan dan janji akan ada penyelesaian bijaksana dan adil.

Mencermati geliat Indonesia hari ini, saya merasa tidak ada lompatan yang luar biasa. Pertumbuhan ekonomi memang terjadi, tetapi kalah dinamis dibandingkan dengan Filipina dan Thailand yang didera demonstrasi terus-menerus. Posisi Indonesia sebagai tujuan investasi memang membaik, tapi tetap di bawah Vietnam.

Di sisi lain, luka di hati rakyat semakin melebar. Bukan saja biaya hidup menjadi semakin mahal, tetapi perasaan aman untuk beribadah pun telah terkoyak. Selain itu, kemiskinan juga masih menyebar, pengangguran dan angka putus sekolah tinggi, pasokan energi terbatas, jalur logistik semrawut, dan pembangunan infrastruktur berhenti pada slogan. Ini belum lagi kalau masalah-masalah yang menggantung, seperti kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan kasus Bank Century, ikut diperhitungkan. Republik seperti berjalan tanpa arah, mengapung begitu saja.

Situasi itu masih berlangsung, menurut hemat saya, adalah karena tidak efektifnya kepemimpinan nasional. Karakter sepi ing pamrih rame ing gawe yang kuat dan otentik belum tampak pada diri elite Republik. Citra justru menjadi sandaran utama untuk memelihara klaim keberhasilan program aksi kebijakan yang dijalankan.

Padahal, pemerintah sejatinya bisa melakukan apa pun demi kepentingan rakyat. Mengutip Jusuf Kalla, tugas pemerintah adalah memerintah, bukan mengimbau. Dengan demikian, Presiden bisa memerintah siapa pun dan menggerakkan apa pun untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang lebih baik. Dalam konteks ini, demi rakyat, tidak perlu takut jika harus mempunyai musuh sekalipun.

Akan tetapi, faktanya, Presiden, menteri, dan anggota Dewan secara umum belum bisa menjadi sandaran bagi keluh kesah dan kegetiran hidup rakyat. Bahkan, jika merujuk pada kampanye Pilpres 2009 di Pekanbaru, SBY malah mengkritik masyarakat. Ia mengatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai penyakit tidak pandai bersyukur, tidak mudah berterima kasih, tidak jujur, dan tidak obyektif. Sementara itu, seperti yang kita saksikan, anggota Dewan cenderung asyik memikirkan diri sendiri dengan minta dana aspirasi, kunjungan kerja ke luar negeri, pembangunan gedung baru, dan lain-lain.

Rasanya saat ini sulit menemukan figur nasional yang berkarakter sepi ing pamrih rame ing gawe. Para elite pada umumnya hanyut pada pencitraan diri dan mengikuti arus oportunistik sehingga menjadi imitasi. Mereka telah melupakan visi dan misi ketika kampanye, yang akhirnya tak lebih dari sekadar spirit imitasi. Pendeknya, mereka telah berubah menjadi tirani imitasi.

Mudah rusak
Saat ini kita telah diperintah oleh kekuatan pencitraan sebagai realitas semu yang terpancar tanpa jeda dari iklan televisi, radio, koran, kibaran umbul-umbul, dan politik uang. Tirani imitasi itu membentuk kepercayaan kita bahwa Presiden, menteri, dan anggota Dewan sudah bekerja keras untuk rakyat. Ekonomi tumbuh pesat, kemiskinan menurun drastis, konsolidasi demokrasi berjalan sempurna, dan lain-lain.

Namun, yang namanya imitasi, meskipun penampilannya bagus, pasti mudah rusak, sobek, luntur, dan kusam. Untuk menyebut beberapa contoh, tampaknya ekonomi tumbuh, tapi sebenarnya keropos karena bersandar pada hot money. Demokrasi menguat, tapi sekadar prosedural, bukan substansial. Pendapatan per kapita naik, tapi kesenjangan sosial semakin ekstrem. Selain itu, penyelesaian semua masalah hanya diserahkan pada kebijakan waktu, bukan pada penetrasi negara yang kuat dan efektif.

Itulah gambaran Indonesia saat ini. Anda mau melanjutkannya? Saya tidak. Percayalah, Gusti ora sare (Tuhan tidak tidur).

Sukardi Rinakit
Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate dan Universitas Mercu Buana
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/21/04135732/tirani.imitasi

Opini Kolonel Penerbang Adjie Suradji

Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan

Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.

Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.

Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.

Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.

Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus —hendaklah hukum ditegakkan walaupun dunia harus binasa— (Ferdinand I, 1503- 1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), otomatis korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.

Quid leges sine moribus (Roma) —apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?

Keberanian
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.

Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin —kepentingan rakyat— keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.

Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.

Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?

Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?

Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan-perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).

Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya —dengan jargon reformasi gelombang kedua— SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan), artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini.

Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini.

Adjie Suradji, Anggota TNI AU
http://cetak.kompas.com/read/2010/09/06/03101393/pemimpin.keberanian.dan.perubahan

9 Manifesto Adjie Suradji

Kenal Adjie Suradji? Sebelum anggota TNI AU ini mengirim opini ke redaksi KOMPAS, tidak banyak yang mengenal namanya. Dia hanya tentara aktif militer biasa berpangkat kolonel yang bekerja di angkatan udara. Tapi setelah tulisannya ditayangkan KOMPAS di halaman 6, Senin (6/9/2010), kehebohan langsung muncul di mana-mana. Jejak perbincangan masyarakat seputar tulisan berani dan berisi ini bisa dilihat di Twitter, Facebook dan Forum-forum online.

Saya pribadi melihat tulisan ini, di luar siapa yang sedang dikritik oleh penulis, sangat berisi dan ditulis dengan bahasa yang runut dan tersusun rapi. Konsep hukum yang dipadu dengan teori manajemen yang disajikan Adjie seakan ingin menyadarkan kepada publik pembaca bahwa mengurus negara bukan hanya perkara politik, tapi juga memerlukan ilmu manajemen yang memadai. Dan penanganan korupsi yang sudah mendarah daging di negeri ini tidak cukup hanya dengan tindakan simbolistik, tapi perlu perjuangan dan pengorbanan dari seorang pemimpin. Ya, pengorbanan. Dan hanya dengan keberanian, maka seorang pemimpin rela berkorban.

Setelah selesai membaca tulisan Adjie Suradji berjudul “Pemimpin, Keberanian dan Perubahan“, saya membayangkan penulis sebagai orang yang gemar membaca dan menganalisa beragam fakta yang tersaji di depannya. Lalu saya membaca ulang tulisan tersebut, sambil mengambil stabilo untuk menandai beberapa kutipan penting.

Dan Anda tahu, hampir semua paragraf di tulisan itu berubah warna hijau stabilo! –karena banyaknya kutipan yang saya anggap bermanfaat dan inspiratif.

Saya lalu membaca berita-berita terkait penayangan tulisan sang kolonel. Dan seperti mudah ditebak, langkah Adjie langsung dikecam oleh pejabat militer yang berwenang. Dia dianggap tidak dalam posisi mengkritisi atasannya sendiri, apalagi Presiden adalah panglima tertinggi. Terlebih di bawah namanya, si penulis jelas-jelas menyantumkan identitasnya sebagai Anggota TNI AU. Ini jelas sebuah pembangkangan! Lalu beredar kabar seputar jati-dirinya, etos kerjanya dan masalah yang sedang dia hadapi di oditur militer.

Kesimpulannya, tulisan ini bermasalah!

Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak masuk ke persoalan internal Adjie, karena secara struktural, hal ini memang bisa saja dianggap melanggar –dan ini berlaku di semua institusi ketika seorang karyawan atau anggota mengkritik atasannya di muka publik (bukan di media internal).

Saya lebih fokus mengambil beberapa poin penting dari tulisan tersebut. Dan setelah saya hilangkan poin-poin yang menjurus langsung ke pihak tertentu, saya masih menemukan banyak ilmu dari Adjie. Setelah saya edit seperlunya, berikut rangkuman tulisan sang kolonel, yang saya sebut sebagai “9 Manifesto Adjie Suradji”:

1. Terdapat dua jenis pemimpin cerdas, yaitu pemimpin cerdas saja dan pemimpin cerdas yang bisa membawa perubahan. Untuk menciptakan perubahan, tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian.
2. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.
3. Presiden dan Perubahan: Soekarno sang Proklamator, Soeharto sang Bapak Pembangunan, Habibie sang Teknokrat, Gus Dur sang Pluralis, Megawati sang Ratu Demokrasi.
4. Di era reformasi, berdiri banyak lembaga baru untuk memberantas korupsi, seperti KPK, Pengadilan Tipikor dan Satgas Pemberantasan Mafia. Tapi realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.
5. Yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati.
6. Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin -kepentingan rakyat- keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
7. Secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan.
8. Setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan-perubahan signifikan.
9. Masyarakat Indonesia berharap kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini.

Semoga bermanfaat untuk kita semua.

Iskandar Zulkarnaen
http://politik.kompasiana.com/2010/09/07/9-manifesto-adjie-suradji/

Kolonel Penerbang Adjie Suradji

Anggota TNI Angkatan Udara Adjie Suradji secara terbuka mengkritik kepemimpinan dan keberanian SBY. Siapakah Adjie Suradji?

Berdasarkan penelusuran INILAH.COM, Senin (6/9/2010), Adjie kini berpangkat Kolonel dengan jabatan sebagai Staff Operasi Mabes TNI AU.

Sewaktu berpangkat Letnan Kolonel Penerbang, Adjie menjabat sebagai Komandan Lanud Sjamsudin Noor selama dua tahun pada 1997-1999.

Kini Adjie lebih dikenal sebagai pemerhati masalah terorisme. Ia juga pernah menulis buku berjudul 'Terorisme' pada 1999.

Keberaniannya mengkritik secara terbuka lewat tulisan opini di Kompas, Senin (6/9/2010) tentu saja melahirkan tanda tanya.

Seorang prajurit aktif tidaklah biasa, bahkan mungkin tidak boleh, mengkritik atasannya, apalagi seorang Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, yakni Presiden, lewat media massa.

Adjie dianggap telah "menyerang" kepemimpinan Presiden lewat tulisan berjudul: 'Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan'.

http://www.inilah.com/news/read/politik/2010/09/06/801931/inilah-prajurit-tni-pengkritik-sby/

Sekber Golkar Plus

Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar pilihan Munas di Riau tahun lalu, ternyata sungguh-sungguh mulai menepati janjinya di depan Munas Riau. Di hadapan keluarga besar Partai Golkar, ia berjanji mengerahkan seluruh sumber dayanya untuk mengembalikan kejayaan yang pernah diraih Sekretariat Bersama Golongan Karya, Sekber Golkar, dalam lebih dari tiga dekade di panggung perpolitikan nasional.

Pada 6 Mei lalu di Cikeas, secara cerdik dan telak ia berhasil mengunci kesepakatan politik dengan pensiunan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono di markas-kebijakan Partai Demokrat (PD) itu. Bermodalkan kecerdikan pembacaan peta politik dan karakter personal SBY serta disertai dengan manuver licik, terukur, dan dingin (shrewedness), Ical, sapaan akrabnya, berhasil menekuk jenderal asal Pacitan ini untuk menerima kenyataan bahwa hanya dengan mengandalkan hubungan yang bersahabat dengan Golkarlah pemerintahan SBY-Boediono bisa selamat sampai tahun 2014.

Posisi sebagai Ketua Harian Sekber Koalisi akan memberi kesempatan yang luas bagi Ical untuk mengulang kisah sukses Sekber Golkar pada awal Orde Baru. Selamat datang Sekber Golkar Plus, gabungan pragmatis antara para politisi Soehartois-Orde Baru yang promodal dengan politisi oportunis, miskin karakter, produk Reformasi yang telah melupakan rakyat.

Bukan tandingan
Sudah sangat jelas sejak awal Reformasi, 12 tahun lalu, bahwa sebagai akibat tekanan pengerdilan terhadap parpol di era Orde Baru, satu-satunya parpol yang paling kokoh secara institusional, organisasional, dan kepemimpinan adalah Golkar. Demikian kenyalnya kekokohan Golkar dalam hampir semua bidang kelembagaan sehingga, walaupun partai Beringin ini babak-belur diterpa badai Reformasi, ia tetap membandel tegak walau agak oleng. Begitu badai Reformasi mulai mereda, Golkar bangkit kembali secara bertahap. Walau terus mengalami penyusutan perolehan suara dalam tiga pemilu sejak 1999, Partai Golkar ogah dihabisi dengan mudah.

PD dan Partai Keadilan Sejahtera adalah dua parpol pendatang baru produk Demokrasi yang sampai titik tertentu mampu mengembangkan kekokohan institusional, organisasional, dan kepemimpinan ala Golkar. Namun, tetap saja sama sekali belum menyamai keunggulan Partai Golkar. Karena itu, dalam dinamika Sekber Golkar Plus sampai dengan 2014 akan sangat diwarnai secara kuat oleh kepemimpinan Golkar dalam kendali Ical. Baik cetak biru maupun warna biru kebijakan pemerintahan SBY-Boediono akan kian memudar teralingi oleh warna kuning yang diperkirakan akan kian asertif dalam forum Sekber Golkar Plus.

Paling kurang ada tiga keunggulan tak tertandingi yang dipunyai Golkar saat ini dibandingkan dengan anggota koalisi lain. Pertama, dalam kualitas ketegasan arah kepemimpinan. Dalam hal ini, nyaris tidak satu pun dari jajaran pimpinan parpol-parpol sekarang ini yang dapat menandingi kualitas kepemimpinan Ical, syahdan SBY sekalipun. Ketegasan dan kelugasan kepemimpinan Ical ini sangat kentara bedanya, seperti langit dengan bumi, dengan ketegasan kepemimpinan yang diperagakan SBY dalam sengkarut skandal Bank Century.

SBY cenderung diam, menunggu arah angin, safety first, hanya bertindak saat semua sudah kasep. Pernah sedikit bergeming membela integritas dan profesionalitas Sri Mulyani Indrawati dan Boediono, tetapi itu pun hanya seumur jagung. Berpura-pura tegas memerintahkan penindakan para pengemplang pajak, tetapi hanya sebentar saja. Tiba-tiba loyo berhadapan dengan kartu-kartu as se-troly yang dilemparkan Ical plus Golkar. Sebaliknya, Ical sedari awal menegaskan pemisahan lugas antara bisnis pribadinya dan entitas Partai Golkar. Tegas menginstruksikan, usut kasus Bank Century hingga tuntas lewat koridor politik kemudian ke koridor hukum. Kartu-kartunya dibuka jelas transparan di atas pentas politik.

Kedua, keunggulan kualitas kader. Tertempa selama lebih dari lima dekade, Golkar berhasil membangun sistem dan mekanisme pengaderan berjenjang yang sudah sangat mapan. Para kadernya gesit di lapangan, cermat mengatur administrasi perkantoran, serta andal memimpin rapat-rapat organisasi. Butir-butir keunggulan kader-kader Golkar ini sama sekali tidak teramati di kalangan kader-kader PD. Kader yang dijagokan di Senayan bahkan memimpin rapat paripurna saja tidak becus.

Terlepas dari mayoritas kursi yang dikuasai, kader-kader PD sangat kedodoran, baik dalam wawasan politik, pengetahuan tentang sistem dan mekanisme legislatif maupun keterampilan teknis sebagai wakil rakyat. PD yang hanya unggul dalam dimensi quantity of participation, tetapi jauh terpuruk dalam quality of participation (Habermas, 1980). Mungkin kader PD yang cukup mendapat respek hanyalah SBY sendiri dan Anas Urbaningrum. Bahkan, SBY bukan hanya kader tunggal unggulan, ia sudah identik dengan PD itu sendiri. Kenyataan ini akan sangat memurukkan atau paling kurang merepotkan PD bila SBY lengser secara konstitusional pada 2014. Bisa-bisa perolehan suara PD kembali terpuruk ke angka sekitar 7 persen seperti di Pemilu 2004.

Ketiga, karena SBY identik dengan lembaga PD itu sendiri, sistem dan mekanisme kelembagaan PD relatif tidak terbangun sama sekali. Semua menunggu isyarat, restu, dan komando dari sang jenderal. Bila tidak menerima satu pun dari ketiga hal itu, PD sebagai organisasi tidak bergerak. Feodalisme komando ini akan sangat merugikan PD dalam jangka panjang. Sebaliknya Partai Golkar, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, mesin organisasi kelembagaan sudah sangat jelas dan mapan. Apabila nanti SBY lengser pada 2014, bukan tidak mungkin akan terjadi eksodus besar-besaran, bedol partai, kembali bergabung dengan Golkar karena sebagian besar pengurus dan anggota PD berkampung-halaman di desa beringin.

Kudeta halus Golkar?
Dengan akan dominannya figur Ical bersama Golkar dalam Sekber Golkar Plus ini, secara tersirat sebetulnya dapat dimaknai sebagai kudeta halus Golkar. Dalam perumusan kebijakan-kebijakan nanti, Sekber Golkar Plus ini praktis akan jadi kuda tunggangan politik untuk kembali berkuasanya Golkar pada 2014.

Bagi Indonesia, terbentuknya Sekber Golkar Plus akan sangat berdampak jauh. Berkumpul dan bersatu kembalinya para Suhartois Orde Baru plus oportunis produk Reformasi dalam wadah Sekber Golkar Plus adalah benar-benar berita buruk bagi Indonesia, baik sebagai negeri maupun bagi rakyat wong cilik. Dengan segala keunggulan Partai Golkar tersebut di atas, partai ini justru menjadi sangat berbahaya.

Indonesia akan semakin dikuras, baik oleh modal internasional maupun modal nasional. Kasus-kasus Lapindo dan Freeport akan semakin marak merusak lingkungan dan menyengsarakan rakyat. Faisal Basri (Kompas, 10 Mei 2010) merumuskan dengan sangat tepat: ”Indonesia akan kembali terjerembap ke dalam cengkeraman dwifungsi yang lebih bengis dari dwifungsi militer Orba, bernama dwifungsi pengusaha-penguasa."

Relakah Anda? Hanya ada satu kata: ”lawan dwifungsi bengis pengusaha-penguasa ini!’ Caranya: masyarakat sipil pejuang setia Reformasi, khususnya para aktivis LSM dan ormas harus mampu menyingkirkan berbagai hal sepele, apalagi yang bersifat personal, dan kemudian berupaya membentuk suatu ”common political platform” yang menempatkan kepentingan Indonesia sebagai negeri dan rakyatnya pada tempat utama yang pertama di atas segala-galanya. Indonesia First! Utamakan Indonesia dalam pikiran, sikap, kata ataupun perbuatan. Senandungkan ”Indonesia Raya” di mana saja Anda berada.

Tamrin Amal Tomagola,
Sosiolog, Menekuni Kajian Negara dalam Masyarakat
KOMPAS, 11 Mei 2010

Gus Dur Meninggal di Depan SBY

Innalillahi wainna ilayhi raji'un. Mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) meninggal dunia. Gus Dur menghembuskan nafas terakhir sekitar pukul 18.45 WIB. Gus Dur meninggal setelah dirawat selama lima hari.

Meninggalnya Gus Dur dibenarkan sekretaris pribadinya, Sulaiman kepada VIVAnews, Rabu 30 Desember 2009. Sulaiman menuturkan Gus Dur meninggal didampingi istrinya, Shinta Nuriyah dan anak bungsunya, Inayah. Saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang menjenguk Gus Dur.

"Beliau meninggal dunia saat dijenguk Presiden SBY," kata Sekretaris Pribadi Gus Dur, Sulaiman, saat dihubungi VIVAnews, Rabu 30 Desember 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tiba di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) sekitar pukul 18.00 WIB. Setelah sekitar satu jam berada di dalam ruangan tempat Gus Dur dirawat, SBY keluar. Tidak ada komentar dari Presiden saat keluar dari ruangan.

Informasi Gus Dur telah meninggal justru datang dari asisten pribadinya, Sulaiman. Menurutnya, Gus Dur telah wafat sekitar pukul 18.45 WIB.

Pekan lalu ketika sedang ziarah ke makam ayahnya di Jombang, Gus Dur sempat anfal. Ia kemudian dilarikan ke UGD rumah sakit setempat. Namun Sabtu 26 Desember, Gus Dur akhirnya dilarikan ke RSCM. Di RSCM, Gus Dur menjalani cuci darah dan mencabut giginya. Gus Dur semula diprediksi hanya diopname dua hari. Namun, kondisinya kemudian memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.

Arry Anggadha, Umi Kalsum
VIVAnews, 30 Desember 2009

Presiden Merasa Akan Dijatuhkan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, menilai, saat ini terjadi fitnah dan pembunuhan karakter yang bertujuan untuk menggoyang bahkan menjatuhkan pemerintahannya, serta menghancurkan nama baik Partai Demokrat.

Yudhoyono menyatakan hal itu saat memberikan pengarahan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) III Partai Demokrat tahun 2009 di Jakarta, Minggu (6/12). Perilaku politik yang dimaksudkan Presiden berbentuk fitnah dan pembunuhan karakter itu adalah tudingan tentang aliran dana talangan Bank Century ke sejumlah kader Partai Demokrat, termasuk keluarganya.

Pada rapimnas itu, ia kembali menegaskan bantahan atas tudingan tersebut. Yudhoyono menegaskan, tak ada satu rupiah pun pendanaan bagi perjuangan Partai Demokrat yang tidak halal.

”Akal sehat saya mengatakan, perilaku politik seperti ini, paling tidak dalam jangka pendek, ingin menggoyang, mendiskreditkan, dan kalau bisa menjatuhkan SBY dan pemerintahannya. Jangka menengah dan panjang, ingin menghancurkan nama baik Partai Demokrat di muka rakyat agar pada Pemilu 2014 dilupakan dan diharapkan kalah total,” ujarnya.

Presiden meminta fitnah yang ditujukan kepada kader Partai Demokrat tak dibalas dengan fitnah. Politik adu domba yang sedang terjadi juga diharapkan tak memancing kader Partai Demokrat menggunakan pola politik serupa. Namun, fitnah mesti dijawab kader Partai Demokrat.

”Pertanyaannya sekarang, sebagai kader Partai Demokrat, relakah kita? Akankah kita biarkan kehormatan kita diinjak? Akankah kita biarkan masa depan kita sebagai partai yang sejak awal ingin berjuang dengan moral politik yang baik dihancurkan?” seru Presiden dari atas podium.

Seruan ini dibalas berulang kali dengan teriakan ”tidak” oleh pengurus dan kader partai yang menghadiri rapimnas.

Presiden menyampaikan, jalur hukum mesti ditempuh untuk menjawab fitnah serta pembunuhan karakter terhadap dirinya dan kader Demokrat yang lain. Selain itu, ia juga meminta kader partai yang jadi anggota Panitia Khusus Angket Bank Century di DPR mengupayakan pengungkapan masalah itu secara tuntas.

”Dengan penjelasan ini, saya ingin marilah kita tetap menggunakan jurus putih dalam melaksanakan politik. Jangan tergoda menggunakan jalur politik yang hitam,” ujarnya.

KOMPAS, 7 Desember 2009

Presiden Bantah Aliran Dana Bank Century kepada Tim SBY

”Dikatakan ada aliran dana dari Bank Century kepada tim politik SBY dalam jumlah besar. Saudara-saudara, di hadapan Allah, pada kesempatan yang baik ini, di forum pendidik yang mulia, yang memiliki perasaan, nurani, dan akal budi, saya ingin menyampaikan, berita itu 100 persen tidak benar,” ujar Presiden dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun 2009 dan Hari Ulang Tahun Ke-64 Persatuan Guru Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (1/12).

Presiden menyebutkan, fitnah, pencemaran nama baik, dan pembunuhan karakter, seperti yang dialaminya dan keluarga, berpotensi merusak demokrasi. ”Kalau politik yang kita harapkan makin bermartabat, sebagai cerminan dari demokrasi yang makin matang, tiba-tiba penuh dengan intrik, fitnah, saya harus mengatakan, keadilan bisa terinjak, demokrasi bisa rusak, dan peradaban dapat tercemar,” ujarnya.

KOMPAS, 2 Desember 2009