Manusia Modern III: Waktu

Beberapa waktu yang lalu, dalam sebuah talk show TV terkenal yang digelar dalam rangka memperingati 10 tahun tsunami dan diselenggarakan di Aceh, Menteri Kelautan dan Perikanan ikut menjadi salah satu narasumber.

Dalam kesempatan itu narasumber yang lain mengomentari betapa hebatnya Aceh, yang dalam waktu 10 tahun pasca-tsunami sudah menggeliat bangun lagi ekonominya, bahkan jauh lebih bagus dari sebelum tsunami. Ditunjukkan dalam talk show itu, antara lain Kota Meulaboh di pantai Barat Aceh, yang dulu rata dengan tanah oleh tsunami, sekarang sudah menjadi kota yang ramai, banyak toko, dan betor (becak motor) berlalu lalang.

Tetapi ibu menteri, narasumber yang namanya Susi Pudjiastuti, sekilas saja ikut memuji perkembangan Aceh. Selanjutnya dia mengimbau kepada masyarakat agar mengurangi hobi ngerumpi di warung kopi dari tiga jam menjadi satu jam saja. Maksudnya, agar ngobrol sebentar saja, selebihnya waktu digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih produktif: kerja, kerja, kerja! Susi jelas bukan ustadzah, apalagi ulama.

Pendidikannya tergolong rendah, ijasah SMA pun dia tidak punya. Apalagi konon (saya sendiri belum pernah melihat) tubuhnya bertato (suatu hal yang sering diidentikkan dengan premanisme). Tetapi ucapannya benar sekali, bahkan ditegaskan oleh wahyu Allah dalam surat al-Ashr (Masa/Waktu). “Waktu” adalah hal yang dibagikan sama rata sama rasa oleh Tuhan kepada setiap orang.

Tidak peduli kaya atau miskin, berpendidikan atau buta huruf, pejabat atau rakyat, ulama atau umat, sakit atau sehat, semua kebagian waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Tinggal terserah kepada kita (manusia) masing-masing untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya.

Makin banyak waktu kita manfaatkan untuk kemaslahatan orang-orang lain, ataupun untuk diri kita sendiri, semakin baik, dan pahalanya pun tidak usah menunggu sampai hari kiamat. Di dunia ini pun Allah akan membalaskan kerja kita dengan balasan yang kontan dan bisa dinikmati, baik oleh diri kita sendiri, maupun oleh masyarakat yang ikut merasakan manfaat dari kerja kita.

Beberapa hari sesudah talk show tersebut, tepatnya tanggal 28 Desember 2014, terjadi musibah jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang diduga menewaskan seluruh penumpang dan awaknya. Terlepas dari drama dan tragedi yang pasti mengikuti setiap musibah, kecelakaan pesawat AirAsia kali ini menyuguhkan tontonan (di TV) betapa sekian banyak orang (termasuk yang tadinya tidak saling mengenal) bisa bekerja sangat kompak berkejaran dengan waktu.

Presiden Jokowi yang ketika musibah terjadi sedang di Papua, segera menggelar konferensi pers dan memerintahkan untuk mengerahkan segala daya dan upaya untuk menemukan pesawat yang hilang itu dan mengevakuasi korban secepat-cepatnya. Maka semua langsung bergerak! Basarnas sebagai pemimpin dan semua pihak terkoordinasi dengan sangat rapi.

Bantuan negara lain berdatangan dengan alat-alat dan personel. Helikopter terbang dan mendarat, kapal-kapal mencari korban di tengah laut yang bergolak, setelah lokasi jatuhnya pesawat ditemukan. Di pos-pos evakuasi, petugas bersama-sama berlarian membawa brankar, ada yang berseragam Basarnas, TNI, dan Polisi (sama sekali tidak terasa adanya isu pertikaian antar TNI-Polisi).

Dalam waktu tiga hari, Wali Kota Surabaya, Risma, hadir di Lanud Juanda Surabaya dan juga mendatangi rumah-rumah penumpang yang ditinggalkan semua penghuninya yang ikut dengan pesawat nahas itu. Rumah-rumah itu digembok dan disuruh jaga oleh Satpol PP. Di Kabupaten Belitung Timur, Bupati Basuri Tjahaja Purnama spontan menyiapkan sarana posko karena ada dugaan pesawat jatuh di sekitar situ.

Ketika korban mulai dievakuasi ke Pangkalan Bun, presiden menyempatkan diri untuk mengunjunginya dan dari situ langsung terbang ke Surabaya untuk bertemu langsung dengan keluarga korban. Bukan itu saja. Sebagian sejawat saya, psikolog-psikolog yang ada di Surabaya, melalui Himpunan Psikologi Indonesia cabang Jatim, langsung membuka meja-meja konseling di Lanud Juanda. Tidak ada yang menanyakan uang makan apalagi honorarium. Pokoknya: kerja!

Hasil kerja itu ternyata memang luar biasa. Dalam waktu tiga hari lokasi kecelakaan sudah ditemukan dan selanjutnya bantuan dan evakuasi bisa dilaksanakan. Pujian dari luar negeri bermunculan, dan yang terpenting rasa puas dari keluarga korban sendiri di tengah duka mereka (inilah pahala langsung bagi para pekerja keras itu).

Tentu hal ini tidak akan terjadi jika dibentuk Pansus dulu, diseminarkan dulu, atau dibahas dulu dengan Panitia Anggaran DPR. Memang budaya Indonesia lebih cenderung kepada budaya oral atau lisan. Kita mahir sekali untuk berdebat, berdiskusi, berpantun, berseloka, berdendang atau mendongeng, tetapi kurang cekatan kalau disuruh kerja.

Waktu bisa dibuang-buang untuk kebiasaan oral ini. Saya lihat sendiri di Banda Aceh (dua minggu dan dua tahun pasca-tsunami ketika saya kesana) warung-warung kopi buka seharian sampai malam, dan selalu penuh dengan orang yang mengobrol sambil minum kopi. Bahkan, mungkin lebih dari tiga jam. Konon para elite Aceh juga mengobrol di warung-warung kopi itu.

Tetapi kata kawan-kawan saya yang belakangan ini sering mondar-mandir ke Aceh, jalan-jalan raya di Aceh sekarang mulus-mulus, dibeton, bukan seperti yang dulu jamannya DOM (daerah operasi militer). Jadi siapa yang membangun prasarana itu? Jelas orang-orang yang senang bekerja demi waktu, karena tidak bisa orang membangun sesuatu sambil ngobrol .... Ya kan?

Sarlito Wirawan Sarwono,
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
KORAN SINDO, 11 Januari 2015

Pilot yang Salah Pesawat

 
Para pembantu Presiden SBY menepis tudingan bahwa Indonesia dijalankan dengan otopilot. Bahkan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa memuji SBY sebagai pilot andal. Alasannya, di tangan SBY, pertumbuhan produk domestik bruto 6,5 persen, peringkat utang meningkat, dan diperolehnya status layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional.

Tak ada yang salah dengan pujian bahwa SBY pilot andal. Hanya saja, para pemuji SBY tutup mata terhadap kenyataan bahwa sebagai pilot, SBY salah masuk pesawat. Bukan pesawat RI yang ia terbangkan, melainkan pesawat asing yang memuat investor asing, komprador, koruptor, dan kalangan yang diuntungkan kebijakan promodal asing. Rakyat tertinggal di pesawat tanpa pilot, terombang-ambing di tengah badai korupsi dan investasi.

Pesawat Asing
Pemerintahan SBY dikenal paling ramah melayani kepentingan asing. Tak heran, banyak pujian dari asing. Bahkan, demi mencapai target investasi, SBY rela mengorbankan kepentingan hajat hidup rakyat banyak. Target investasi yang dibuat pemerintahan SBY hingga tahun 2014, adalah Rp 3.100 triliun. Namun ketika investasi belum mencapai Rp 1.000 triliun, kenyataannya 75 persen sumber daya alam kita sudah dikuasai asing. Saham-saham penting milik negara sudah beralih kepemilikannya ke korporasi asing.

Kepenguasaan asing di pertambangan emas, perak, dan tembaga mencapai 90 persen. Sektor energi juga 90 persen dikuasai asing. Perbankan nasional juga jatuh ke tangan asing. Bahkan sektor telekomunikasi yang strategis pun, juga sudah 90 persen dikuasai asing.

Rantai pangan Indonesia tak terlepas dari penguasaan asing. Aliansi untuk Desa Sejahtera mencatat, korporasi asing telah mengontrol perdagangan pangan Indonesia. Syngenta, Monsanto, Dupont, dan Bayer menguasai bibit dan agro-kimia. Cargill, Bunge, Louis Dreyfus, dan ADM merajai pangan serat, perdagangan, dan pengolahan bahan mentah. Nestle, Kraft Food, Unilever, dan Pepsi Co mencengkeram pengolahan pangan dan minuman. Carrefour, Wal Mart, Metro, dan Tesco jadi penguasa pasar eceran pangan.

Produk petani dan industri dalam negeri tergusur produk impor. Pasar tradisional terdesak mal dan pusat belanja modern. Pedagang kecil kehilangan sumber hidup. Bahan baku industri yang berlimpah lebih banyak dinikmati asing. Negeri ini hanya jadi pasar barang industri bangsa lain sekaligus pemasok bahan baku industri negara lain. Penguasaan aset negara oleh asing dibuat mulus dengan banyaknya UU pro-kepentingan asing.

Amat banyak UU dibuat dengan mengabaikan amanat konstitusi. Setidaknya 76 UU penting terkait hajat hidup rakyat telah dibuat dengan intervensi asing. Sebagai bangsa, praktis kita sudah kehilangan kedaulatan. Tak hanya atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam berpikir dan menentukan masa depan sendiri pun, kita sudah defisit kedaulatan. Pertumbuhan ekonomi tinggi, peringkat utang meningkat, dan status layak investasi kebanggaan pemerintahan SBY tak sebanding dengan risiko dan harga yang harus dibayar oleh bangsa ini.

Saat pemerintah membanggakan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berbagai pujian pihak asing, saat itu pemerintah meningkatkan target pengiriman TKI ke luar negeri dan mengampanyekan program perluasan negara tujuan TKI. Lalu, untuk siapa pertumbuhan ekonomi tinggi dan derasnya arus investasi kalau rakyat terus didorong menjadi budak bangsa lain?

 

Pesawat Otopilot
Sepanjang sejarah Republik, belum pernah rakyat ditelantarkan negara seperti sekarang ini. Warga yang dihukum karena mencuri sandal jepit, pisang, semangka, dan biji kakao hanya sedikit gambaran betapa buruknya tingkat kesejahteraan rakyat. Jangankan sejahtera, jaminan rasa aman pun kian sulit didapat. Pembunuhan, perampokan, penculikan, pelecehan, dan perkosaan di tempat umum kian marak. Kekerasan atas nama agama dan keyakinan terus dibiarkan. Aparat negara sibuk menggendutkan rekeningnya sendiri.

Yang disebut sebagai pembangunan, kini tak lebih dari urusan memfasilitasi dan mendorong kalangan berduit gila berbelanja. Daerah sentra industri berubah wajah jadi daerah wisata belanja, dipadati dengan pusat belanja dan factory outlet yang memasarkan produk impor. Kawasan industri dan sentra industri kecil sepi. Pabrik-pabrik yang dimiliki pengusaha lokal banyak yang tutup karena bangkrut.

Deindustrialisasi memaksa rakyat berjuang menciptakan lapangan kerja sendiri. Hampir 70 persen tenaga kerja kita, bekerja di sektor informal. Buruh dipaksa menerima upah yang bahkan tak cukup untuk makan layak tiga kali sehari.

Arus deras investasi yang dibanggakan pemerintahan SBY kian merampas hak hidup rakyat. Yang terjadi di Mesuji dan Bima hanya puncak gunung es konflik agraria yang tak pernah diselesaikan. Konsorsium Pembaruan Agraria mencatat: konflik agraria meningkat tajam dari 106 kasus (2010) menjadi 163 kasus (2011), melibatkan 69.975 keluarga dengan luas areal konflik 472.048,44 hektar. Petani tewas meningkat dari 3 orang (2010) jadi 22 orang (2011). Ironis bahwa tanah, hutan, dan kekayaan alam diserahkan kepada pihak asing, sementara rakyat yang hanya mempertahankan sejengkal lahan dipaksa meregang nyawa.

Program memperbanyak pengiriman TKI yang dijalankan pemerintahan SBY sesungguhnya upaya menutupi kegagalan pemerintah membangun sektor pendidikan, pertanian, dan industri. Warga didorong bekerja di luar negeri: mayoritas pendidikan mereka SMP ke bawah.

Sementara itu, kapasitas dan integritas pemerintah dalam melindungi TKI sangat rendah. Pada 2011, misalnya, dari 16.014 TKI berkasus, 72,3 persen pulang dengan masa kerja kurang dari enam bulan. Mereka dipulangkan karena kurang terampil dan tak lolos tes kesehatan. Bahkan, pemerintah membiarkan perempuan hamil dipaksa berangkat. Pada tahun yang sama, sedikitnya 49.000 TKI diberangkatkan tanpa asuransi. Padahal, TKI dibebani biaya sampai Rp 25 juta, termasuk untuk asuransi.

Kalau saja pilotnya andal, korupsi bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, anggaran dan kekayaan alam benar-benar dikelola demi kemakmuran rakyat maka kita tak perlu lagi mengemis pekerjaan dari bangsa lain.

Oh, pilot andal untuk rakyat baru sebatas doa ....

Sri Palupi, Ketua Intitute for Ecosoc Rights
KOMPAS, 2 Februari 2012