Perginya Ulama Pengawal Pancasila

Sorot matanya sangat tajam. Ingatannya masih prima. Gaya bicaranya tegas dan fasih. Di usia yang lebih dari 90 tahun, sosok kharismatik ini masih sanggup membaca apa pun saja, termasuk membacakan kitab kuning (balah) di hadapan para santri dengan tanpa menggunakan alat bantu kacamata.

Kiai Maimun Zubair, akrab dipanggil Mbah Moen, adalah sosok yang tak bisa diceritakan dalam satu-dua kali kesempatan. Luas pengetahuan dan dalamnya keteladanan membuat kita harus bekerja keras untuk menampung samudra ilmu dan teladan yang diwariskannya.

Sekali waktu, saya pernah sowan ke Kiai Maimun di kediamannya, di Sarang, Rembang. Saya ingat sekali, Mbah Moen bercerita panjang lebar tentang bagaimana ajaran Islam merespons dinamika perkembangan zaman. Mbah Moen menegaskan, Islam menghargai kebhinekaan.

Tafsir dari Mbah Moen lebih progresif dan kontekstual.

Dari Mbah Moen saya mendapatkan ilmu soal makna kata lita'arafu dalam surat Al-Hujurat (49): 13; Ya ayyuhan-nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa, wa ja’alnakum syu’uban wa qabaila lita'arafu. Makna saling mengisi dan bekerja sama jauh lebih progresif dan kontekstual dibandingkan dengan tafsir-tafsir yang berkembang selama ini yang cenderung mengartikan lita'arafu dengan hanya sebatas saling mengenal.

Saling mengisi adalah kata kunci yang ingin dikemukakan Mbah Moen. Indonesia yang berdiri di atas bangunan kebhinekaan dan keragaman suku, bangsa, budaya dan agama, harus ditopang kesadaran individunya untuk saling mengisi dan bekerja sama satu dengan yang lainnya.

Tafsir ini, bagi saya pribadi, melesat melampaui zamannya. Bagi saya, tafsir semacam ini tak akan lahir dari pribadi yang tak memiliki kejernihan mata batin serta rasa cinta Tanah Air yang mendalam.

Maret 2017, ketika turbulensi politik meningkat dan isu kebhinekaan memanas, Kiai Maimun sebagai mustasyar (penasihat) PBNU menjadi tuan rumah Silaturahim Ulama Nusantara di Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang. Sebanyak 99 ulama berkumpul dipimpin Mbah Moen. Pertemuan itu menghasilkan rumusan yang sangat brilian dan menyejukkan umat.

Kelak rumusan itu diberi tajuk "Risalah Sarang". Ada lima poin penting yang dihasilkan di forum ini. Pertama, Nahdlatul Ulama senantiasa mengawal Pancasila dan NKRI serta keberadaannya tak dapat dipisahkan dari keberadaan NKRI itu sendiri.

Kedua, pemerintah diimbau agar menjalankan kebijakan-kebijakan yang lebih efektif untuk mengatasi isu sosial termasuk dengan menerapkan kebijakan yang lebih berpihak ke yang lemah (afirmatif) seperti reformasi agraria, pajak progresif, pengembangan strategi pembangunan ekonomi yang lebih menjamin pemerataan serta pembangunan hukum ke arah penegakan hukum yang lebih tegas dan adil dengan tetap menjaga prinsip praduga tak bersalah di berbagai kasus yang muncul.

Ketiga, pemerintah dan para pemimpin masyarakat diimbau terus membina dan mendidik masyarakat agar mampu menyikapi informasi-informasi yang tersebar secara lebih cerdas dan bijaksana sehingga terhindar dari dampak negatif.

Keempat, para pemimpin negara, pemimpin masyarakat, termasuk pemimpin NU agar senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat dengan senantiasa arif dan bijaksana dalam menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, adil, dan amanah dengan menomorsatukan kemaslahatan masyarakat dan NKRI.

Kelima, mengusulkan diselenggarakannya forum silaturahmi di antara seluruh elemen bangsa guna mencari solusi berbagai permasalahan yang ada, mencari langkah-langkah antisipatif terhadap kecenderungan perkembangan di masa depan, dan rekonsiliasi di antara sesama saudara sebangsa.

Pengayom umat dan visi kebangsaan
"Risalah Sarang" adalah salah satu bukti betapa karisma Mbah Moen sebagai pengayom umat tak bisa dimungkiri. Di hadapan kiai-kiai sepuh yang lain, dengan tegas Mbah Moen memaparkan argumen dan visi kebangsaan yang membuat peserta merasa seperti disiram air sejuk keteladanan. Sosok Mbah Moen juga tak bisa dilepaskan dari kegigihannya dalam menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang dirahmati Allah SWT.

Bagi Mbah Moen, Indonesia adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara yang baik dan dapat ampunan dari Allah). Pikiran-pikiran ke-Indonesiaan yang cerdas sering diungkapkan beliau dalam pelbagai forum di depan khalayak ramai saat mengisi pengajian. Salah satunya misalnya tentang dimensi keberkahan dalam hari kemerdekaan RI. Bagi Mbah Moen, tak ada yang kebetulan. Semua telah ditulis dan ditakdirkan Allah SWT, termasuk tanggal, bulan, dan tahun.

Tanggal 17 memiliki ikatan kuat dengan jumlah rakaat shalat wajib yang dijalankan umat Islam dalam tempo sehari semalam. Dalam lambang Garuda Pancasila terdapat dua sayap dengan jumlah bulu 17 di kanan dan 17 di kiri. Mbah Moen menjelaskan angka 17 ini merupakan jumlah rukun shalat, yakni (1) niat, (2) takbiratul ihram, (3) berdiri i’tidal, (4) membaca surat Al-Fatihah, (5) rukuk, (6) thuma’ninah dalam rukuk, (7) i’tidal (berdiri bangun dari rukuk), (8) thuma’ninah dalam i’tidal, (9) sujud pertama, (10) thuma’ninah dalam sujud, (11) duduk di antara dua sujud, (12) thuma’ninah dalam duduk di antara dua sujud, (13) sujud kedua, (14) thuma’ninah dalam sujud, (15) duduk tahiyat, (16) membaca tasyahud akhir, (17) salam. Sedangkan 17 bulu di sayap kiri berarti jumlah rakaat shalat wajib.

Menciptakan akronim PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD '45).

Sementara Agustus atau bulan kedelapan dalam sistem penanggalan Masehi merupakan bulan diturunkannya Al-Quran. Kita juga ingat Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadhan dalam sistem penanggalan Hijriah. Bulan Ramadhan adalah bulan istimewa bagi umat Muslim. Angka 45 yang merujuk tahun kemerdekaan berarti setiap orang Islam harus membaca syahadat (saat tahiyat awal atau akhir) sebanyak empat dan lima kali. Malam empat kali, saat shalat Maghrib (2x) dan Isya (2x). Siang lima kali, Subuh (1x), Dzuhur (2x), dan Ashar (2x).

Di lain kesempatan, Kiai Maimun berpesan kepada nahdliyin. Pesan ini selalu diulang-ulang dengan maksud menanamkan kesadaran kecintaan Tanah Air dan merawat kebhinekaan. Pesan itu berisi wejangan bahwa Kantor PBNU memiliki korelasi dengan empat pilar kebangsaan. P berarti Pancasila. B berarti Bhinneka Tunggal Ika. N berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan U adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pesan ini khas dan otentik lahir dari gagasan dan pemikiran jernih KH Maimun Zubair.

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia kita harus menundukkan kepala seraya melangitkan doa. Putra terbaik bangsa, sosok pengayom umat dan pribadi yang gigih berjuang untuk kemaslahatan bangsa dan negara telah berpulang di Tanah Suci, Makkah Al-Mukarramah.

Tak ada cara terbaik mengenang kematian selain mengenang kebaikan dan keteladanannya. Sebagaimana dikatakan Rumi, “Tatkala kita mati, jangan cari pusara kita di bumi, tetapi carilah di hati para kekasih”. Selamat jalan, Mbah Moen. Selamat jalan pengayom umat dan pengawal Pancasila.

A Helmy Faishal Zaini
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
KOMPAS, 7 Agustus 2019

8 Nasehat Mbah Moen

1. “Ora kabeh wong pinter kuwi bener.”
(Tidak semua orang pintar itu benar).

2. “Ora kabeh wong bener kuwi pinter.”
(Tidak semua orang benar itu pintar).

3. “Akeh wong pinter ning ora bener.”
(Banyak orang yang pintar tapi tidak benar).

4. “Lan akeh wong bener senajan ora pinter.”
(Dan banyak orang benar meskipun tidak pintar).

5. “Nanging tinimbang dadi wong pinter ning ora bener, luwih becik dadi wong bener senajan ora pinter.”
(Namun daripada jadi orang pintar tapi tidak benar, lebih baik jadi orang benar meskipun tidak pintar).

6. “Ono sing luwih prayoga yoiku dadi wong pinter sing tansah tumindak bener.”
(Ada yang lebih bijak, yaitu jadi orang pintar yang senantiasa berbuat benar).

 7. “Minterno wong bener kuwi luwih gampang tinimbang mbenerake wong pinter.”
(Memintarkan orang yang benar itu lebih mudah daripada membenarkan/meluruskan orang yang pintar).

8. “Mbenerake wong pinter kuwi mbutuhke beninge ati, lan jembare dhodho.”
(Membenarkan/meluruskan orang yang pintar itu membutuhkan hati yang bening dan dada yang lapang).

KH. Maimun Zubair
(Rembang, 28 Oktober 1928 – Mekkah, 6 Agustus 2019)

Islam Nusantara

Belum lama ini saya menerima foto-foto tokoh Islam yang oleh pengirimnya dibagi dalam dua kelompok.

Yang satu sederet foto yang disebut “Wali Songo” atau Wali Sembilan penyebar Islam di wilayah Nusantara, satunya lagi “Wali Songong” atau tokoh-tokoh Islam yang dianggap sombong. Di bawah foto-foto itu ditulis caption: Wali Songo mengislamkan orang kafir, Wali Songong mengafirkan orang Islam.

Dugaan saya foto itu dibuat, dan disebarkan sebagai kritik dan respons terhadap fenomena paham dan gerakan Islam radikal, yang dengan semangat kebencian sering mengafirkan sesama orang Islam karena tidak sejalan dengan paham dan gerakan mereka.

Tidak hanya mengafirkan, bahkan menghalalkan darah mereka untuk dibunuh. Mereka menyebarkan kebencian dan mengangkat senjata yang diarahkan pada sesama orang Islam.

Jika menyimak sejarah penyebaran Islam di Nusantara, peran para Wali Songo memang sangat fenomenal.

Mungkin yang disebut wali itu tak lain adalah juru dakwah atau semacam misionaris muslim yang sengaja datang untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka melakukannya dengan cara damai dan memanfaatkan simbol-simbol budaya lokal sebagai mediumnya agar mudah dipahami dan diterima warga setempat. Misalnya saja medium wayang, permainan (dolanan), dan tembang-tembang lokal (daerah) yang semuanya itu tidak ditemukan dalam masyarakat Arab.

Makanya ada istilah “pribumisasi Islam”. Bukannya ajaran dasar Islam yang diubah, melainkan metode yang disertai kontekstualisasi tafsirnya yang disesuaikan dengan budaya Nusantara sebagai masyarakat maritim dan agraris. Bukan sebagaimana penduduk padang pasir seperti di Arab.

Bahkan sebenarnya, Fikih atau paham keberagamaan yang tumbuh dalam masyarakat padang pasir dan yang tumbuh dalam bangsa maritim serta pertanian yang hidup damai, jauh dari suasana konflik dan perang, memerlukan tafsir ulang.

Misalnya saja relasi gender. Di Nusantara ini, di beberapa daerah para wanitanya sudah biasa aktif bertani di sawah untuk membantu ekonomi keluarga. Mereka sulit disuruh mengganti pakaian adatnya dengan pakaian model wanita Arab.

Demikianlah masih banyak tradisi lokal baik itu datang dari budaya Arab maupun Nusantara yang telah menjadi medium untuk menyampaikan agama, sehingga kita dapat membedakan mana elemen agama dan mana elemen budaya.

Ketika menyaksikan film The Message, misalnya, pakaian muslim dan nonmuslim sama saja karena semuanya mengenakan tradisi Arab. Tetapi sekarang, oleh masyarakat Indonesia, pakaian jubah lalu diidentikkan dengan pakaian Islam. Jadi, di Timur Tengah pun, sebenarnya juga terjadi arabisasi Islam, di Indonesia terjadi pribumisasi Islam, dan di Barat terjadi amerikanisasi atau eropanisasi Islam.

Namun, ada juga paham ideologi yang ingin memaksakan arabisasi Islam di Indonesia serta ada pula ideologi islamisasi Eropa dan Amerika yang dipaksakan.

Apa pun konsep dan ideologi yang hendak diperjuangkan, masing-masing memiliki peluang dan tantangannya karena sejatinya panggung sejarah adalah panggung kompetisi gagasan-gagasan besar yang hendak memajukan peradaban.

Hanya saja ketika gagasan-gagasan besar tersebut disertai dengan paksaan dan kekerasan senjata, maka kejernihan dan kemuliaan konsep keagamaan yang semula bagus jadi tercemar.

Jadi, Wali Songo penyebar Islam di tanah Jawa khususnya, dikenal menggunakan jalan damai dan menghargai budaya lokal. Mereka mengislamkan orang kafir, bukannya mengafir-kafirkan orang Islam seperti yang sering dilakukan oleh kelompok radikalis atau jihadis.

Komaruddin Hidayat,
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 10 April 2015

Babad Garuda

Garuda sebagai simbol dalam ketatanegaraan di Nusantara sudah berlangsung nyaris seribuan tahun. Tarikh itu bisa diulur hingga ke masa Dharmawangsa Teguh di Kerajaan Medang, Jawa Timur. Oleh Henri Chambert-Loir (2009), era ini disebut-sebut sebagai “renaisans” pertama Nusantara saat tradisi penerjemahan kitab-kitab asing berlangsung dengan pesat dan sistematis. Pada saat yang sama, untuk pertama kalinya garudamukha dipakai sebagai simbol dan identitas kultural sekaligus penanda kekuasaan.

Itulah sebabnya, nama “Dharmawangsa” oleh masyarakat Jawa Kuno dan Bali dinisbatkan sebagai citra era peradaban madani, sejahtera, dan berkeadilan atau merdesa. Setidak-tidaknya ada lima raja di Jawa dan Bali yang menggunakan nama “Dharmawangsa”, yakni Dharmawangsa Teguh (Jawa Timur), Dharmawangsa Airlangga (Jawa Timur), Dharmawangsa Marakata Pangkaya (Bali), Dharmawangsa Kirtisi (Bali), serta Dharmawangsa Kertawardhana (Jawa Timur).

Ujian pertama renaisans ini muncul pada 1016 M, saat tragedi besar meletus, yakni ketika keluarga Dharmawangsa Teguh dibantai Worawari. Peristiwa ini dikenal sebagai mahapralaya atau kematian besar. Disebut “mahapralaya” bukan hanya karena keluarga raja dibantai, tapi juga lantaran hilangnya simbol keadaban dalam politik dan sekaligus kultural. Di masa ketika keadaban sirna oleh pembantaian besar itu, Airlangga lolos dengan membawa amanat pemuliaan, yakni garudamukha.

Mandat garudamukha yang dipundaki Airlangga sebagai angkatan muda terakhir yang lolos dari mahapralaya kemudian menjadi semacam babad baru tentang apa yang disebut “harapan”. Semua arkeolog dan peneliti kepurbakalaan bersepakat, garudamukha dikembalikan Dharmawangsa Airlangga sebagaimana peruntukannya pada masa Dharmawangsa Teguh, yakni lencana resmi kenegaraan, sebagaimana terbaca pada prasasti Malenga, prasasti Banjaran, dan prasasti Kembang Putih.

Oleh Dharmawangsa Airlangga, garudamukha dijadikan dua perlambangan sekaligus, yakni simbol kekuasaan politik yang adil-menyatukan dan kebudayaan yang bersemangatkan pada spiritualitas. Garudamukha adalah perpaduan politik raja dan spiritualitas dewa pasca mahapralaya 1016 M.

Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) yang masih mangkrak dan terancam "unfinished work".

Unfinished work
Di masa Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka pada 1945, garudamukha dikembalikan ke tengah gelanggang politik. Garuda dicoba dijadikan identitas bersama sebagai bangsa (budaya) dan sekaligus negara (politik). Sebagaimana takdirnya, ikhtiar ini tak pernah berjalan mulus dan selamanya menjadi unfinished work.

Garudamukha dalam tafsir modern yang kita warisi hingga saat ini adalah garuda yang perdebatannya tak pernah tuntas. Misalnya, kita tak pernah punya kata sepakat siapa perancang visual garuda ini, apakah Yamin, Sultan Hamid II, Basuki Resobowo, D. Ruhl Jr, ataukah Dullah. Belum lagi soal tafsir makna atas teks yang dinisbatkan pada garuda yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila; terutama pembacaan atas teks pada sila pertama.

Memang, pada 1945, saat negara genting pasca-Proklamasi, semuanya bisa dipermaklumkan. Perdebatan yang panas bisa dicairkan. Namun justru ini menjadi api dalam sekam. Katup magma yang tidur itu kemudian membuka perlahan setelah serangkaian pemilu pertama pasca-Indonesia Merdeka yang berlangsung dari 1955 hingga 1957 selesai kita gelar yang dengan bangga kita mendaku diri sebagai negara paling demokratis pada masanya.

Di Bandung, Sidang Konstituante gagal mengambil kata sepakat soal tafsir atas sila pertama Pancasila yang dikandung di dada sang garuda. Dengan didukung penuh serdadu yang dipimpin Nasution, Presiden Soekarno mengembalikan dasar negara sebagaimana muasalnya tanpa perubahan apa pun.

Indonesia pun berlayar di titian buih Demokrasi Terpimpin. Parlemen dibubarkan. Partai-partai yang dianggap cerewet atas teks Pancasila, terutama sila pertama, dibubarkan. Para penggiatnya dikejar dan dipenjarakan. Politik pun kemudian menegang di dua kutub: Komunis dan Tentara dengan buhul sentral Soekarno.

Garuda sebagai visual dan teks pada akhirnya kita dapatkan sebagai proyek kebangsaan sekaligus kenegaraan yang belum selesai, unfinished work. Penanda ketakberesan menyelesaikan proyek ini adalah meletusnya mahapralaya kedua pada 1965. Kita tahu, Nusantara, terutama Jawa dan Bali, dicekam oleh kegelapan dari pembantaian massal yang digerakkan secara masif dan sistematis oleh tentara, di mana kasusnya (lagi-lagi) tak pernah (di)selesai(kan).

Tiga puluh dua tahun setelah itu, kita dapatkan diri dikecoh habis-habisan bahwa garuda adalah proyek yang benar-benar sudah selesai. Di bawah moncong laras senapan serdadu, garuda “disuci-murnikan”. Di titimangsa ini garuda kehilangan nilai luhur keadabannya sebagaimana rancangan Dharmawangsa pada abad ke-10 M dan diberi tafsir oleh guru bangsa pada 1945 lewat frasa “Pancasila”. Garuda kita temukan sebagai dalih untuk sebuah proyek pemberangusan politik madani dan menjadi mandat kuasa untuk kaum kesatria.

Secara tafsir politik, Soeharto sukses besar memingit garuda agar tak terjamah oleh pikiran-pikiran di luar kredo “mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen”. Sedangkan secara kebudayaan, garuda tak ubahnya seperti burung emprit. Hilang kegagahan dan daya gugahnya.

Di wilayah kebudayaan inilah kita dapatkan pematung modern Nyoman Nuarta ternyata menyimpan mimpi besar, mengembalikan daya gugah garuda dalam sebuah karya monumental. Yakni, pembangunan taman kebudayaan raksasa Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali. Proyek patung Garuda Wisnu Kencana yang tingginya melebihi patung “Liberty” di New York ini boleh dibilang sebagai babak baru babad garuda. Resmi dibangun pada 1997 di Jimbaran, Bali, dengan harapan yang mengangkasa, proyek monumental ini terancam sebagai unfinished work kedua di sisi kebudayaan. Sudah hampir 17 tahun mimpi Indonesia melihat Sang Garuda berdiri kembali dengan gagah sebagai nilai keadaban bersama nyaris menjadi mimpi buruk kita sebagai bangsa.

Kita pun kemudian tahu, selama ini negara cum pemerintah sama sekali absen dalam proyek mengembalikan garuda sebagai ikon kebangsaan baru yang membanggakan dari sisi kebudayaan ini. Apalagi tahun mangkraknya proyek Garuda Wisnu Kencana (GWK) ini merayap makin mendekati tahun ke 1.000 ketika mahapralaya meletus pada 1016 M, yakni seribu tahun redupnya renaisans pertama Nusantara.

Muhidin M Dahlan;
Kerani di warungarsip.co
TEMPO.CO, 16 Agustus 2013