Tragedi Dunia Janus

“Ada ancaman terhadap perekonomian global akibat ketimpangan yang tinggi ... (sehingga) membuat masa depan jadi tidak pasti.”

*** Christine Lagarde, Direktur Pelaksana IMF

Dunia tampaknya tengah menghadapi masa yang krusial bahkan menentukan akibat dari paradoks yang dihasilkan oleh peradaban mutakhirnya.

Selain oleh teknologi persenjataan yang kian menggiriskan, peradaban dunia juga berubah akibat kemajuan menakjubkan di bidang kesehatan, komputasi, hingga implementasinya dalam bidang informasi dan komunikasi. Di saat bersamaan, teknologi dalam ilmu-ilmu kemasyarakatan pun tumbuh dengan tajam, termasuk dalam urusan pemerintahan atau kenegaraan, pengaturan ekonomi, praksis hukum, atau kreasi-kreasi artistik.

Secara ideal, dalam pengertian gagasan atau ide yang melandasinya, semua kemajuan itu bergerak, melebar, dan membuncah dalam sebuah tatanan global yang dipimpin dua komandan kembar: demokrasi (sebagai sistem ketatanegaraan) dan kapitalisme (sebagai sistem perekonomian).

Apa yang kemudian lalai, lengah, bahkan boleh jadi tak terpikir selintas pun, adalah kenyataan di balik semua kemajuan luar biasa dalam satu abad terakhir itu bukan hanya seakan melibas pencapaian sekian ribu tahun peradaban-peradaban dunia sebelumnya, tapi juga —dan ini yang terpenting— membuat kita alpa bila (setiap) peradaban itu juga memproduksi karya-karya negatif yang justru mendestruksi pencapaian-pencapaian “positif” di atas.

Inilah sesungguhnya nature atau fitrah dari semua produk yang dihasilkan oleh spesies mamalia yang bernama Homo Sapiens ini: kebudayaan senantiasa berkembang atau tumbuh dengan karya-karyanya yang paradoksal. Seperti dewa Janus dalam mitologi Romawi, kebudayaan dari peradaban dunia —sepanjang usianya— selalu serentak menghasilkan produk berwajah dua: yang positif (luhur) dan negatif (merusak). Alhasil, sebuah peradaban sebenarnya adalah hasil dari pertempuran atau konflik, bisa juga negosiasi, dari dua wajah “Janus” kebudayaan itu.

Hal itu terjadi lantaran, disyukuri atau tidak, kebudayaan hanya dilahirkan oleh satu golongan makhluk bernama manusia, makhluk yang notabene memiliki fitrah lengkap dengan kapasitasnya untuk “memilih”, mewarisi atau dianugerahi sedikit sifat ilahiah yang jaiz (boleh), yang secara diskriminatif tidak dimiliki makhluk lainnya di semesta ini.

Kapasitas dan sifat inilah yang mungkin secara biologis dimungkinkan karena adanya pertumbuhan volume otak manusia, dari mula 700-an hingga 1.300 cc, jauh meninggalkan kera, manusia tegak (Phitecanthropus Erectus) yang menjadi pendahulunya menurut logika evolusi Wallace atau Darwinian.

“Kebolehan memilih” dengan menggunakan volume otak itu memungkinkan manusia mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi kecenderungan (yang juga) paradoksal dan alamiah dalam dirinya: menjadi suci atau bejat, secara sosial, kultural, maupun spiritual. Hal itu terjadi tidak hanya di tingkat kolektif, juga individual. Bahkan kerap keduanya berkembang paralel dalam organ yang sama. Manusia bisa jadi pada dasarnya paradoksal jika tidak dibilang skizofrenik di tingkat awal.

Fakta yang menggiriskan
Maka, apabila kita bicara demokrasi dan kapitalisme yang menjadi norma bahkan etika (tuntunan moral) dunia, sebaiknya kita tetap ingat, mafhum, bersikap dan bertindak berdasarkan “kejanusan” yang inheren di dalamnya. Demokrasi dan kapitalisme yang secara ideal sesungguhnya memiliki maksud yang luhur untuk memuliakan atau menciptakan kebahagiaan bagi manusia, ternyata juga menciptakan manusia-manusia yang —dilegitimasi oleh sistem-sistem itu— justru pelan-pelan meluluh-lantakkan maksud luhur itu.

Pernyataan Direktur Pelaksana IMF seperti kutipan di atas, yang disampaikan pada Forum Davos beberapa waktu lalu bukan hanya menjadi indikasi, melainkan juga —karena tingkat otoritasnya yang tinggi— menjadi bukti dari tragedi dunia Janus itu. “Kekayaan di dunia hanya dimiliki oleh segelintir warganya,” kata Lagarde lebih lanjut, “... segelintir warga kaya telah menguasai sistem dan semua akses .... hal itu berlaku luas di banyak negara. Sistem pemerintahan dan perekonomian telah dikooptasi oleh sedikit orang kaya.” (Kompas, 21 Januari 2014).

Pernyataan keras lembaga seberpengaruh IMF itu diberi aksen yang konkret oleh Winnie Byanyima, Direktur Eksekutif Oxfam, di bagian lain di acara yang sama, di mana ia memaparkan data tentang total kekayaan 85 orang (0,00000002 persen dari penduduk dunia), yang memiliki kekayaan yang lebih banyak dari separuh penduduk dunia (3,5 miliar manusia). Total kekayaan secumit orang itu tak kurang dari 1,7 triliun dollar AS atau setara sepersepuluh lebih PDB Amerika Serikat, setimbang dengan PDB Brasil atau hampir tiga kali lipat dari PDB Indonesia.

Fakta itu bukan hanya memberi 85 orang di kahyangan itu kemampuan untuk menghidupi rakyat negeri ini (untuk tidur dan menganggur) selama tiga tahun, juga mampu menentukan siapa dan bagaimana sebuah negara harus berlangsung atau diatur, sebagaimana pernyataan Lagarde di atas. Mereka adalah Janus yang lain, yang di satu wajah menampilkan malaikat atau filantrof penuh kebajikan, di wajah lain adalah iblis dengan keserakahan tiada habis untuk menghisap rezeki penduduk di sisa dunia.

Kabar kedatangan Bill Gates ke Indonesia, yang konon akan menggelontorkan tak kurang dari Rp 140 miliar untuk yayasan sosialnya tahun ini, juga memberi impresi ironis yang sama. Karena pada catatan majalah Forbes, pertambahan kekayaan triliuner Microsoft itu pada 2013 tidak kurang dari 11,5 miliar dollar AS atau sekitar Rp 140 triliun. Bagaimana Anda membayangkan wajah dengan rambut palsu itu dengan angka-angka kekayaan tersebut?

Itu pun Bill Gates bukan yang terhebat. Warren Buffett, triliuner lainnya, membukukan pendapatan penghasilan terbesar sejagat pada 2013, senilai 12,7 miliar dollar AS atau Rp 155 triliun/tahun. Tapi dari total kekayaan, Gates dan Buffett masih di belakang Carlos Slim, sang juara dunia, dengan estimasi kekayaan pribadinya 73 miliar dollar AS atau sekitar Rp 876 triliun, setengah dari APBN kita pada 2013.

Anda tentu bisa membuat sedikit analisis, bila “janus-janus” kapitalis global itu, yang filantrofis di muka tapi monster di belakangnya, akan menciut menjadi sekitar 20-25 orang saja dalam kurun 10-15 tahun ke depan, di mana total kekayaan mereka akan mampu bukan hanya menggerakkan, bahkan mengendalikan perubahan-perubahan di tingkat global. Tragedi macam apa yang akan terjadi dalam dunia Janus seperti itu? Dalam mimpi pun Anda sulit menciptakan bayangannya.

Ke mana kunci Janus
Semua hal di atas tentu saja bukan semacam mitos tradisional macam leak atau jailangkung yang sekadar menciptakan rasa takut artifisial. Semua itu fakta berbasis data valid yang mestinya menjadi perhitungan kita, bukan saja ketika harus bekerja dalam sebuah perusahaan, mengatur organisasi bahkan pemerintahan, atau juga dalam usaha kita berkreasi di tingkat personal.

Dunia tengah menghadapi situasi yang sebenarnya kritis saat menghadapi masa depannya. Masa di mana masyarakat dunia tidak lagi ditaklukkan oleh kekejaman perang, penyakit atau bisul-bisul kebudayaannya, tetapi oleh sebuah fallacy yang melahirkan gergasi kapital demikian hebatnya.

Fakta ini semestinya membuat kita merenung dengan sangat dalam, saat misalnya kita menghasilkan profit yang bertambah persentasenya setiap tahun, atau menyaksikan orang miskin dan korban bencana yang untuk makan dengan standar umum saja begitu sulitnya. Apakah “sistem pemerintahan dan perekonomian yang telah terkooptasi” seperti konstatasi Christine Lagarde di atas memberi kita garansi akan masa depan yang lebih baik, atau justru memberi ruang dan peluang bagi ketertindasan baru dan bentuk kolonialisme dan imperialisme baru yang lebih mencekam dan menggiriskan?

Di tingkat lokal, data resmi juga memberi fakta serupa. Di mana 20 persen penduduk kita mendapatkan 49 persen dari pendapatan nasional (PN), berbalik dengan 40 persen penduduk miskin hanya mendapatkan 16 persen dari PN. Di antara 20 persen itu, 405 orang terkaya Indonesia memiliki harta tak kurang dari 120 miliar dollar AS (Rp 1.440 triliun) atau setara dengan APBN 2012. Dan, dari jumlah itu, hanya 0,2 persen penduduk kita saja yang menguasai 56 persen dari aset nasional.

Dalam kompetisi kapitalistik yang sesungguhnya tidak ekual, data itu dipastikan akan berkembang semakin menyudutkan rakyat secara keseluruhan. Koefisien gini yang tumbuh pesat sepuluh tahun terakhir (dari 0,3 di tahun 2002 menjadi 0,4 di tahun 2013) menjadi indikasi akan tak terhentikannya pertumbuhan kapitalistik yang mengalami kebuncitan obesitas di lapisan atas dan kebuncitan HO (honger oedema) di lapisan bawahnya.

Bagaimana kemudian kita bisa beramai-ramai berpesta, bahkan sudah begitu riuh dalam persiapannya, hanya untuk sebuah kata “demokrasi” yang tidak hanya menghabiskan uang rakyat ratusan triliun, tetapi juga hanya untuk membiayai cocktail kekuasaan kaum elite dan menyisakan infrastruktur hancur kaum alit?!

Bangsa ini membutuhkan cermin atau penggebuk besar untuk menyentak diri melakukan refleksi dan kontemplasi. Tragik dunia Janus tidaklah cukup pantas untuk diselebrasi. Niat harus diluruskan dan diluhurkan untuk menciptakan pikiran dan tindakan cerdas menanggapi realitas di atas, lokal maupun global, yang senantiasa terkait.

Kesadaran para pemimpin —daerah dan pusat— harus diperluas cakrawalanya, sehingga ketidaktahuan dan ketidakmengertian kemudian tidak menjadi ketidakpedulian pandir yang membuat negeri ini justru kian terperosok dalam tragedi-tragedi kemanusian yang sistemik di masa depan.

Kita tampaknya harus sungguh-sungguh berpikir ulang, apakah sistem-sistem yang kita rayakan secara berkala ini dapat dipertahankan dalam realitas yang membuat miris di atas? Apakah kunci yang dipegang tangan kanan Janus akan digunakan untuk membuka kuilnya di Laurentium dan perang pun terjadi sebagai akibatnya? Atau justru ia membuka pintu Eden di mana harapan dan kegemilangan manusia ada di dalamnya?

Hanya yang eling dan waspada yang bisa luput dari neraka paradoks Janusian yang mengintip tajam di balik hati kita.

Radhar Panca Dahana,
Budayawan
KOMPAS, 24 Februari 2014

Catatan Harian Anas Urbaningrum (Bagian 5)

Ahad,12 Januari 2014. Mengapa ucapan terima kasih juga kepada Endang Tarsa dan Bambang Sukoco? Karena, keduanya sebagai penyidik yang melaksanakan penahanan. Keduanya yang tanda tangan berita acara penahanan. Endang memulai dengan kalimat, “Tidak enak ini saya sampaikan kepada Pak Anas.”

Saya langsung potong dengan jelas dan tegas, agar mereka menyampaikan kepada saya tugas untuk menahan. Perhitungan saya memang akan ditahan pada hari ketika saya datang ke KPK.

Wajah Endang kelihatan agak gugup ketika menyampaikan hal itu. Lebih gugup lagi adalah Bambang yang ketika itu tidak berkata-kata. Menurut saya, mestinya Bambang sebagai ketua tim yang menyampaikan. Entah mengapa, Endang yang menjadi jubirnya. Mungkin karena senior atau faktor lain.

Terima kasih karena mereka berdua sudah mengeksekusi penahanan saya berdasarkan surat perintah penahanan yang diteken (ditanda-tangani) Abraham Samad. Saya hargai itu, meskipun kelihatan agak gugup dan tidak enak hati, keduanya melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai perintah pimpinan.

Sebetulnya ada lagi penyidik lain, M Rifai, polisi asal Grobogan, Jawa Tengah, yang ikut nimbrung ngobrol soal penahanan. Lalu, ada juga perempuan penyidik, namanya Salmah, yang sejak awal masuk-keluar ruang pemeriksaan untuk koordinasi dengan Endang dan Bambang. Penampilannya dingin tanpa seulas senyum pun. Dari mereka berempat, Salmah yang paling tampak tampil sebagai penyidik.

Lalu apa kaitan ucapan terima kasih kepada Heri Muryanto? Dia adalah ketua tim penyidik ketika kasus saya ini mulai dipandang harus diseriusi. Bersama beberapa penyidik lain, dia ditugaskan sebagai “juru masak” Harrier menjadi kasus gratifikasi Hambalang.

Penjelasan saya tentang mobil Harrier yang bukan gratifikasi, apalagi dari Adhi Karya yang menggarap proyek Hambalang, kalah dengan cerita palsu Nazaruddin dan pegawainya yang bernama Marisi Matondang. Cerita palsu yang meyakinkan itulah yang oleh Heri dinaikkan menjadi kasus gratifikasi dengan segala lika-likunya, termasuk pembocoran sprindik.

Heri pasti dianggap berjasa dan semoga segera mendapat promosi jabatan. Wajar jika saya mengenang nama Heri Muryanto dan mengucapkan terima kasih.

Pastilah yang paling dibahas dan disorot adalah ucapan terima kasih saya kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Saya berkeyakinan, berdasarkan apa yang saya alami di Partai Demokrat, apa yang saya dengar dan rasakan, dan saya analisis, Pak SBY secara langsung atau tidak langsung punya peran untuk mentransmisikan masalah politik internal Partai Demokrat menjadi masalah hukum di KPK. Pidato politik dan hukum yang dilakukan di Jeddah, Arab Saudi, jelas merupakan tekanan dan intervensi.

Proses pengambilalihan kewenangan saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan perintahnya agar saya berkonsentrasi menghadapi masalah hukum adalah penggiringan politik yang nyata bersamaan dengan saat-saat krusial penetapan saya menjadi tersangka.

Boleh saja Pak SBY berdalih tidak melakukan intervensi. Bisa saja pernyataan saya ini dibantahnya dengan cara yang paling canggih dan meyakinkan. Atau, dia membantah lewat para pembantu dan pengacaranya, apakah Djoko Suyanto, Ruhut Sitompul, Palmer Situmorang, atau Heru Lelono. Tetapi, Pak SBY dan mereka semua tidak bisa membantah fakta-fakta yang diproduksi oleh Pak SBY sendiri.

Pernyataan dan analisis dapat dibantah, tapi apakah fakta bisa dibantah dan disembunyikan?

Seperti cara Heru Lelono membantah saya lewat wawancara dengan harian Rakyat Merdeka, 12 Januari 2014, halaman 2. Dengan cara yang meyakinkan, Heru membantah Pak SBY intervensi. Kalau Pak SBY intervensi, berarti itu sama saja melecehkan KPK. Ini bahasa yang sering saya dengar di dalam bantahan-bantahan itu.

Bahkan, Heru tak segan-segan berbohong dengan mengaku pernah mengatakan kepada saya —disebutnya “sahabat saya Anas”— bahwa kebenaran ini suatu saat akan terungkap. Sebab, kesalahan itu hanya sementara bisa disembunyikan.

Saya ingat betul dan yakin betul bahwa Heru tidak pernah mengatakan itu kepada saya, apalagi terkait dengan kasus di KPK. Jangankan mengatakan, pernah ketemu atau komunikasi saja tidak. Sejak saya di Partai Demokrat, hanya beberapa kali saya bertemu Heru di Cikeas. Itupun tidak perna bicara serius, hanya menyapa dan ngobrol ringan. Sejak saya di DPR dan Pak SBY menjadi presiden periode kedua, belum pernah saya berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Bagaimana dia bisa menyampaikan pesan itu kepada saya, kecuali pesan imajiner? Atau, jangan-jangan, pesan itu sebenarnya untuk orang lain yang dekat dengan dia?

Menjelang tidur, saya sempat ngobrol agak panjang dengan Amir Ishak, petugas jaga yang baru dapat giliran malam. Asalnya dari Kebumen, Jawa Tengah. Orangnya enak, ramah, dan cepat akrab.

“Sabar saja, Pak Anas. Nasib kita sama,” begitu nasihatnya.

Dia menjelaskan, maksudnya sama-sama sepi, tak ada hiburan, tak ada tontonan. Bedanya, dia menjaga, saya dijaga. Sebagaimana petugas yang lain, jatah jam jaga adalah setengah hari alias 12 jam. Tugas Amir hari ini akan berakhir pagi nanti jam tujuh.

Saya sabar mendengarkan dia bercerita tentang sejarah politik dan kerajaan zaman dulu. Dengan fasih, dia menjelaskan naik-turunnya kerajaan-kerajaan di Jawa, sejak Tumapel, Singosari, Kediri, Majapahit, Demak, Pajang, dan Mataram. Datang dan perginya raja-raja Jawa itu dia jelaskan dengan terperinci mirip guru sejarah. Menarik karena wawasan sejarahnya cukup bagus. Saya hanya khusyuk mendengarkan sembari kasih komentar tambahan sedikit-sedikit.

Inti dari sejarah politik kerajaan-kerajaan Jawa dulu adalah politik “bumi hangus”. Setiap pemenang selalu menghancurkan yang dikalahkan. Kerajaan diluluh-lantakkan dan yang dianggap berharga dibawa pergi oleh pemenang perang. Pusat kerajaan yang kalah diratakan dengan tanah sehingga yang tersisa tinggal kenangan. Jikapun ada, hanya bekas-bekas reruntuhan atau situs yang tak lagi utuh. Politik bumi hangus dan dendam tak berkesudahan hampir menjadi model politik sampai Indonesia memasuki zaman modern.

(Bersambung)
Sumber:
www.asatunews.com

Catatan Harian Anas Urbaningrum (Bagian 4)

Anas Urbaningrum dan Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.

Ahad,12 Januari 2014. Malam tadi, Thohari diganti oleh orang Kalasan, Yogyakarta, yang tinggi, besar, tegap, dan berkepala plontos. Namanya Surajan. Pagi ini kembali ada pergantian petugas jaga. Kali ini orang asli Nganjuk bernama Warseno. Semuanya sama, eks tentara, tepatnya polisi militer di Guntur, Jakarta. Sebelum pergi, Surajan menitipkan bungkusan plastik. “Ini titipan dari Pak Fathanah untuk Pak Anas,” katanya sembari pamit dan mengenalkan petugas jaga yang baru, Warseno.

Dari Warseno, saya dapat informasi masih ada dua orang lagi yang bertugas bergantian. Namanya Amir Ishak dan Damuri. Warseno orangnya juga enak dan grapyak, khas orang Jawa Timur. Dari Warseno, saya sempat pinjam alat pel untuk bersih-bersih lantai. Biar lebih bersih dan segar.

Budi sempat melihat dan melontarkan ledekan. Dia meledek sambil menawarkan diri untuk mengepel. Saya jawab, sebagai bekas anak indekos, urusan bersih-bersih lantai bukanlah hal yang asing.

Dia lalu bertanya, apakah saya pernah membaca buku tentang Mandela. Saya menjawab, pernah menonton filmnya. Dia menasihati saya agar tenang dan sabar sebagai “tapol” (tahanan politik). Saya tidak tahu kenapa dia menyebut saya tapol.

Bagi siapa saja yang berada dalam tahanan, merasa kemerdekaannya diambil, saling menasihati untuk tenang dan sabar adalah hal penting dan relevan. Dia bilang, zaman berputar. Saya jawab, semua akan berlalu.

Dia bilang, siapa yang zalim akan dapat karmanya. Saya jawab, akan kembali kepada dirinya atau anak keturunannya, bisa langsung atau tidak langsung, bisa tunai, bisa juga dicicil.

Budi bilang, kalau umur panjang, ia akan melihat bagaimana karma itu bekerja. Saya menjawab, tidak usah menunggu dan mengharapkan begitu, karena semua berlaku atas ketentuan Tuhan. Kalau Tuhan menimpakan mudarat kepada makhluk-Nya, siapa pun tak dapat menghalangi. Kalau Tuhan mendatangkan rahmat, juga tidak bisa dicegah oleh kekuatan apa pun. Tetapi, saya setuju karma akan datang, tidak perlu dijemput atau diberitahu alamatnya, karena sudah punya alamat masing-masing yang akan didatangi.

Anas (Ketua Umum Partai) dan Ibas (Sekretaris Jenderal Partai), akrab karena 'Politik'.

Rupanya, media massa menjadikan Anas sebagai berita utama. Ada berita tentang kiriman makanan dan surat dari Tia yang ditolak petugas. Ada berita tentang tantangan KPK kepada Anas untuk bicara tentang keterlibatan Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) kepada penyidik.

Kata Johan Budi, pernyataan harus disertai fakta dan bukti. Jangan asal ngomong. Tentu saja apa yang disampaikan Johan Budi itu benar adanya. Meskipun begitu, tidak bisa dihindari kesan melindungi Ibas. Sama dan sejalan dengan beberapa pernyataan dia sebelumnya. Kalau keterangan menyangkut Ibas selalu dijawab harus divalidasi dulu. Tidak harus dipanggil karena harus divalidasi dulu. Wajar saja, karena Ibas adalah anak presiden. Tidak mungkin anak presiden tidak mendapat perlakuan khusus.

Sama dengan Abraham yang berkali-kali statement-nya mirip dengan lawyer. Pernyataan Ketua KPK itu jika dicermati sudah menempatkan dirinya sebagai benteng hukum atau pengacara Ibas. Bahkan, pada suatu kesempatan malah menyerang Yulianis, seorang saksi, yang ia sebut sebagai orang aneh. Dibilang aneh karena hanya bicara dan tidak pernah tertuang ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Meskipun itu kemudian diprotes oleh Yulianis dan dinyatakan sudah termuat di dalam BAP, Abraham belum pernah berani merespons protes Yulianis tersebut.

Di media juga dibahas pernyataan yang katanya tidak lazim. Ucapan terima kasih saya dianggap statement kontradiktif atau kode-kode. Silakan saja dibahas dan dianalisis seperti apa. Kata-kata saya itu sudah menjadi milik publik dan bebas dipandang dari berbagai sudut, tergantung pada siapa yang melihatnya. Tafsirnya bebas dan demokratis.

Ucapan terima kasih kepada Ketua KPK, Abraham Samad layak disampaikan karena pada akhirnya saya ditahan juga. Berita tentang rencana penahanan saya sudah banyak (beredar) pada bulan Ramadan (tahun 2013) silam. Waktu itu disampaikan kepada publik bahwa penahanan akan dilaksanakan setelah Lebaran. Lalu ada perubahan alasan, ditahan setelah selesai audit investigasi BPK. Ternyata belum juga ditahan. Kemudian ada pernyataan beberapa kali yang intinya minggu depan dan minggu depan.

Karena belum juga ditahan, para wartawan tetap rajin memburu pernyataan pimpinan KPK. Jawabannya, pokoknya nanti akan ditahan. Begitu penjelasannya. Karena belum ditahan juga, kemudian muncul alasan kekhawatiran kalau ditahan malah bisa bebas demi hukum. Waktu terus berjalan, kemudian lahir wacana ditahan sebelum akhir tahun 2013. Dan belakangan ada alasan, karena ruang tahanan di KPK sudah penuh, lalu ada pernyataan lain menunggu selesainya pembangunan Rutan (Rumah Tahanan) KPK di Guntur serta serah-terimanya kepada KPK. Bahkan, Tempo pernah merilis foto calon ruang tahanan untuk Anas di Guntur.

Jadi, ketika Jumat, 10 Januari 2014, terbit surat perintah penahanan yang diteken Abraham Samad, segala ketidakpastian dan silang-sengkarut alasan tentang belum ditahannya Anas selesai sudah.

Wartawan dan saya tidak perlu lagi bertanya-tanya kapan dan di mana akan ditahan. Kita boleh khawatir karena makin banyak alasan penundaan penahanan serta alasan yang berubah-ubah dan berbeda-beda akan menurunkan kredibilitas sang pembuat alasan. Saya sendiri juga tidak lagi dikejar-kejar pertanyaan tentang kesiapan ditahan dan sejenisnya.

Jadi, ucapan terima kasih itu saya sampaikan karena Abraham telah membuat dan meneken (menandatangani) surat yang membuat pasti kapan dan di mana saya ditahan. Kepastian untuk saya, untuk keluarga saya, untuk media, dan bahkan kepastian untuk Abraham sendiri.

(Bersambung)

Sumber:
www.asatunews.com