Ketika Segala Berubah

Marilah kita sedikit berimajinasi, membayangkan hal yang sesungguhnya faktual ini: pada awal abad ke-18, seseorang harus mengarungi laut 70 hari untuk pergi dari London ke New York. Di paruh awal abad ke-20, pada 1911 kapal besar Olympic menyeberangi jarak yang sama dalam tujuh hari. Sepuluh kali lebih cepat dalam 200 tahun.

Bahkan kini kita bisa berbisnis di hari yang sama antara London dan New York karena hanya butuh 7,5 jam saja untuk menyeberanginya. Seratus tahun kemudian, teknologi supermodern menciptakan peningkatan kecepatan 50 kali atau 5.000 persen dibandingkan dengan peningkatan sebelumnya.

Hidup kita di zaman yang berlari tidak lagi dengan kecepatan (speed), tetapi percepatan (velocity) seperti dalam fakta di atas, tentu saja menciptakan perubahan yang tak ringan. Tidak hanya secara sosial, ekonomis, politis, tetapi juga personal hingga spiritual. Bisa dibayangkan bagaimana kita mencerap data dari sebuah flashdisk ukuran 2 cm yang memiliki data 256 miliar byte, sementara data yang dikirim sebuah modul pesawat angkasa Apollo 50 tahun lalu seberat 20 ton hanya berasal dari memori sebesar 4 kilobyte.

Apakah perangkat keras dan lunak di kepala kita mengunyah dan mencerna data yang begitu gigantik? Apa yang terjadi pada kesadaran kognitif kita yang berkembang dengan kecepatan rendah, sebagaimana evolusi biologis makhluk hidup dengan lompatan-katak, berhadapan dengan revolusi teknologi-nano dengan lompatan-kuantumnya? Apa yang terjadi dengan kemampuan hitung kita, yang 70 tahun lalu, ENIAC, kalkulator pertama yang tercipta dunia dengan berat 30 ton dan harus memenuhi gedung seluas 1.500 meter persegi, dan saat ini kita dapat melakukannya dari sebuah telepon pintar bahkan jam di lengan kita?

Sahabat, saudaraku, apa yang kita alami saat algoritma yang digunakan dalam teknologi di balik media sosial dapat menentukan bukan hanya konspirasi di balik penembakan massal di Las Vegas, Oktober tahun lalu, menyusup ke kartun kegemaran anak kita, Peppa Pig, yang memakan ayahnya sendiri termasuk bubuk pemutih mesin cuci? Bagaimana Google, Facebook, juga Instagram, lewat algoritmanya bisa menentukan bukan saja mobil favorit kita, melainkan juga warna pakaian dalam kita? Apa yang terjadi jika blockchain dengan cryptocurrency semacam bitcoin satu saat mementahkan peran regulator yang konstitutif macam Bank Indonesia bahkan Otoritas Jasa Keuangan RI?

Dunia sudah berubah, selalu berubah, bahkan sudah sangat berubah. Ia pun tentu mengubah apa saja, mengubah kita semua. Baik secara personal, komunal, nasional, bahkan mengubah secara halus, diam-diam, pemerintah kita, organisasi-organisasi kita, cara dan sikap kita mengoperasikan lembaga-lembaga itu semua? Lalu di mana kita, apa yang kita sadari, kita telah dan harus lakukan, dan seterusnya? Cukupkah kita pasrah dengan hanya mengamini apa yang dinyatakan sang menteri yang mengurusi (teknologi) informasi, bahwa itu semua “tak terhindarkan” (inevitable)?

Tidak. Tentu Anda setuju: tidak! Tidak ada selain ketetapan-Nya yang “tak terhindarkan”. Banyak yang harus kita hindarkan. Setidaknya, bukan cuma untuk menyelamatkan tujuan dan mimpi bangsa ini, tetapi juga menyelamatkan hidup kita sendiri. Frase terakhir inilah sesungguhnya makna paling murni dari apa yang kita sebut dengan “kebudayaan”.

Kebudayaan kita
Lalu di mana kebudayaan itu, kebudayaan kita, alias kebudayaan bangsa (Indonesia) ini? Saya tidak tahu. Maaf, jujur saya harus berkata, tidak tahu. Kalaupun saya tahu, saya tidak akan mengatakannya. Karena kebudayaan (bangsa/nasional Indonesia) kita bukanlah celotehan satu mulut saja, tetapi ia harus menjadi mufakat semua pemangku kepentingan utama negeri ini. Dan, mufakat itu belum ada, belum pernah ada. Maaf, lagi-lagi, para bapak dan ibu bangsa ini belum berhasil —jika tidak bisa dibilang gagal— memufakatkan persoalan esensial di atas.

Mengapa esensial? Karena dalam pengertian apa pun, juga akademis, kebudayaan adalah dimensi atau tepatnya (esen)isi yang semestinya ada dan membentuk apa yang disebut dengan “bangsa”. Bagaimana sebuah bangsa ada, terbentuk dan berkembang tanpa adat, tradisi atau budaya di dalamnya? Konklusi: bagaimana ada bangsa Indonesia jika kebudayaannya saja tak dapat kita jelaskan? Alhasil, bagaimana negara bisa dibentuk dan dijalankan untuk sebuah bangsa yang ia kenal pun tidak, alias tidak ada? Hikmahnya, kita berada dalam situasi yang begitu kritis, bahkan bisa jadi absurd.

Apa yang bisa dilakukan dalam situasi absurd yang demikian ini? Mungkin hanya mengidentifikasi sifat-sifat superkritis yang menjadi bagian dari absurditas. Tidak lain gejala atau fenomena-fenomena kehidupan (sosial) yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita belakangan ini. Semua yang secara kategoris dapat digolongkan sebagai “produk-produk” kebudayaan, entah itu berbentuk artefak, ekofak, sosiofak, dan lainnya. Produk-produk dari satu hal yang sulit ditera, apalagi hanya dari simtom atau gejalanya saja.

Kita semua menjadi saksi, bahkan bisa jadi merupakan pelaku, dari semua gejala atau produk kebudayaan di atas itu. Kita membangun atau membeli rumah, misalnya, akan memilih bentuk minimalis, bergaya mediteranian, klasik baroque european, dan sebagainya. Itulah yang tersedia dalam pasar properti kita. Itulah yang menjadi lanskap kota-kota besar kita. Lanskap yang sama kita dapatkan di kota-kota besar dunia lainnya. Lanskap universal. Identitas lokal, jati diri, bentuk dan arsitektur khas Bugis, Sasak, Batak, Minang, Jawa, dan lainnya? Jangan harap! Tidak laku. Dibuang dan mengambang di got-got kawasan universal itu.

Bangsa ini bukanlah bagian dari kebudayaan yang melahirkan Prambanan, tari kecak, tari saman, wayang kulit, atau pencak silat. Kita adalah bagian dari kebudayaan yang memproduksi remaja yang merakit bom sendiri untuk ia ledakkan di sebuah international franchise bersama tubuhnya sendiri. Kita adalah bagian dari produk macam seorang ibu yang frustrasi secara sosio-ekonomis (juga kultural) lalu menempatkan bayinya di kursi yang ia duduki hingga anaknya mati. Atau seorang remaja SMP yang membuka baju sekolahnya untuk menantang berkelahi kepala sekolah di kantor pimpinan itu sendiri.

Kita adalah bangsa dengan kebudayaan politik yang bertanggung jawab melahirkan seorang Setya Novanto, Akil Mochtar, dan sederet pemimpin publik/negara yang berkhianat pada konstitusinya sendiri. Kita adalah bagian dari publik yang sibuk melahirkan kebenaran-kebenaran (preferensial) kita sendiri —yang super subyektif hingga ke tingkat tidak peduli dan mempersetankan kebenaran lain— via media-media sosial beralgoritma (seperti diterangkan) di atas.

Cukup! Terlalu panjang halaman untuk menjejerkan semua kedegilan alias keterpurukan kebudayaan kita. Semua berkelindan antara sebab-sebab yang datang dari dalam (internal), semacam kelemahan-kelemahan adab yang tereksploitasi karena kekuatan adabnya (ter)lemah(kan), juga karena hebatnya sebab-sebab eksternal yang secara infiltratif dan interventif merasuk ke dalam diri (bangsa) kita.

Ini semua menciptakan —mari kita terbuka hati— kecemasan, kekhawatiran, bahkan hingga di tingkat kengerian: akankah republik atau bangsa ini bertahan? Kecemasan yang seakan begitu cepat terdiseminasi juga ter-amplifying ketika pesta politik (tanpa budaya) seperti pilkada tahun ini atau pemilihan presiden tahun depan berlangsung dengan ancaman segregasi sosial yang tinggi.

Lalu bagaimana —sebagai inti tulisan ini— negeri atau bangsa seperti ini harus menghadapi, mencerna, menjawab persoalan-persoalan yang kian kompleks, atau masa depan yang penuh ketakterdugaan? Apakah semua hal itu benar-benar “tak terhindarkan?”

Di mana kita?
Tentu saja semua kedegilan atau keterpurukan hingga ke titik nadir kebudayaan kita ini, bisa —dan sangat bisa— dihindarkan! Lebih dari itu, sesungguhnya kita memiliki kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas untuk memilin seluruh sebab di atas sehingga justru menjadi kekuatan. Kekuatan yang bangsa mana pun tidak pernah menyangka bahwa ia begitu luar biasa, hingga bukan hanya persoalan-persoalan rumit zaman kiwari dapat dijawab dengan baik, tetapi juga menciptakan tenaga (kreatif) yang memulihkan invaliditas kelebihan-kelebihan (kultural) bangsa ini.

Namun, semua itu tidak akan bakal terjadi jika kita masih saja, hingga detik ini, bersikap sangat konservatif, bahkan ortodoks, dalam soal ide, pemikiran dan gagasan. Lihatlah diri kita saat ini, mulai dari akar rumput yang memenuhi tepi jalan sebagai UKM atau jelata yang memenuhi antrean terminal bus dan kereta api, hingga mereka yang berada di pucuk pimpinan lembaga-lembaga (penyelenggara) negara. Adakah kita temukan ide-ide baru, segar dan genuin tentang bagaimana diri (bangsa) kita ini harus kita atur, kita gerakkan, dan kita ajak berkeringat deras untuk menghadapi realitas global yang sebenarnya sudah cukup khaotik ini?

Di mana-mana kita masih saja mendengar nama-nama serta gagasan lama, jika tidak dibilang usang, seperti Tan Malaka, Hatta, Sjahrir, Supomo, Sukarno —yang notabene founding fathers— direplikasi atau diduplikasi oleh tokoh-tokoh masyarakat atau pejabat publik pengambil kebijakan. Nama-nama atau gagasan yang sudah lampau, lebih dari 70 tahun, bahkan sudah seabad yang lalu.

Lalu di mana dan ke mana kita, para warga republik ini, setelah seabad kemudian? Setelah kemajuan sedemikian rupa dihasilkan: kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur segala bidang? Bahkan ketika sumber data dan informasi keilmuan sangat melimpah luar biasa dan sangat mudah didapatkan? Ke mana kecerdasan bangsa ini? Apakah bangsa ini hanya melahirkan kecerdasan dan kegeniusan di awal abad ke-20, seratus tahun lalu saja? Lalu kini semua layu dan lembek seperti ketela singkong yang diperam oleh ragi? Manis nan lembek?

Sudah tiba saatnya kita semua bangkit. Hampir seabad kita tertidur. Sementara bangsa-bangsa lain sudah sibuk membenahi dirinya sendiri: mempertanyakan hingga mendefinisikan ulang (redefinisi) eksistensinya kembali. Mengubah atau menghitung ulang visi kebangsaannya. Mengamandemen semua konsensus atau mufakat yang telah dibuat para pendahulunya.

Bangsa Amerika Serikat, misalnya, telah 12 kali mengamandemen konstitusinya hanya dalam abad ke-20 saja. Australia sedikitnya delapan kali, bahkan Myanmar yang dianggap sangat ortodoks itu sudah tiga kali mengamendemen konstitusinya, dibandingkan dengan negeri bagian Alabama sudah melakukan hal serupa sebanyak 800 kali. Kita mafhum, bukan saja mereka, tetapi juga Rusia, China, India, bahkan Perancis, Jerman, dan banyak negara terkemuka lainnya melakukan hal yang sama, revisi kebangsaan.

Saya sangat percaya, kita saat ini tidak terlalu idiot dan embisil, setidaknya dibandingkan para pendahulu, bapak dan ibu pendiri bangsa kita dahulu. Kita punya kekuatan itu, kekuatan untuk melahirkan pikiran dan gagasan yang brilian, yang dapat kita gunakan untuk menjadi arsenal dahsyat demi menantang dunia saat ini. Pikiran dan gagasan baru, ketika pikiran lama dirasa sudah tidak lagi fit-in dan fix-in dengan kenyataan mutakhir kini. Tapi maukah kita berkeringat, berair-mata, bahkan berdarah-darah untuk melahirkan “mimpi besar” itu? Maukah kita berhenti melena diri dan keluar dari zona nyaman tempurung sempit yang memenjara pikiran, perasaan, hingga keyakinan tauhid kita saat ini?

Sudah waktunya, saudaraku ….

Radhar Panca Dahana,
Budayawan
KOMPAS, 17 Februari 2018

Generasi Bingung Bahasa

Seorang presenter radio terkenal, juga guru komunikasi yang andal, datang ke Rumah Perubahan beberapa hari lalu. Di sekolah komunikasinya yang banyak diminati kaum muda, juga di program radionya, ia menemukan semakin banyak anak muda yang bingung berbahasa.

Ingin berbahasa Inggris tapi kurang pas. Membuka percakapan dengan guru dalam bahasa Inggris tapi patah-patah. Bingung memilih kata, apalagi pengucapannya. Bunyinya tak jelas. Namun, begitu dilayani dalam bahasa Inggris, dijawab pakai bahasa Indonesia yang juga tak jelas. Mungkin masih lebih jelas bicara dengan saudara kita di belahan timur Indonesia yang bahasanya makin singkat.

Seperti “sapi nonton bola” yang berarti “saya pergi nonton bola” atau di paling barat saat orang Aceh mengatakan air kelapa dengan “ie u”. Tapi di mana pun mereka bersekolah, masalah yang dihadapi tetap sama: anak-anak kita sungguh lemah mengungkapkan gagasan tulisan dalam bahasa Indonesia. Sehingga berapa pun tingginya IPK akademis mereka, tetap saja sulit siap pakai untuk bekerja karena tak bisa diminta membuat laporan, proposal, atau bahkan minute of meeting sekalipun.

Bahkan banyak calon doktor yang gugur pada tahap penulisan kesimpulan disertasinya. Selain bingung bahasa juga muncul generasi alay yang gemar menggabungkan huruf dengan angka dan simbol. Meski menyulitkan, orang tuanya ternyata ikut-ikutan alay. Beruntung masalah bahasa belum menimbulkan perpecahan bangsa.

Tapi di Filipina, keretakan hampir terjadi karena bahasa anak muda yang dikenal dengan istilah jejemon cukup membuat Menaker-nya khawatir keunggulan daya saing tenaga kerja Filipina di dunia internasional akan terganggu. Pasalnya mereka hanya saling mengerti di antara mereka, sedangkan bahasa Inggris tak lagi dipahami.

Menjelang Hari Sumpah Pemuda akhir pekan ini, ada baiknya kita merenungkan kembali sumpah para pemuda pada tahun 1928 yang menyadari pentingnya bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia tengah mengalami ujian yang berat, baik melalui gempuran budaya pop, bahasa asing maupun sikap mental orang kalah yang membentuk mentalitas pecundang. Namun lebih dari itu, masih adakah tokoh yang mau mengawal persatuan melalui bahasa yang indah ini?

Menghilangnya Ahli Bahasa
Siapakah ahli bahasa Indonesia yang sekarang dapat menjadi anutan kaum muda? Bila dulu ada mendiang Anton Moeliono dan Yus Badudu, mungkin sekarang kita sulit mencari anutannya. Padahal nama-nama mereka di era TVRI dulu tidak kalah populer dengan Rhoma Irama. Namun nama-nama ahli bahasa sekarang tenggelam, tak bisa mengimbangi ahli ekonomi dan politik, apalagi musisi dangdut atau stand up commedian.

Untuk mengambil hati kaum muda, bahasa Indonesia juga butuh role model, bahkan “selebritas” yang tak kalah persuasif. Namun apakah benar pemerintah menaruh perhatian dalam membina bahasa persatuan ini? Bila untuk sila pertama Pancasila saja negara rela mengucurkan dana besar mencetak sarjana-sarjana agama, berapa besar negara mengucurkan dana untuk mencetak sarjana bahasanya sendiri?

Saya bahkan khawatir, pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah tidak lagi diberikan oleh guru-guru hebat seperti yang pernah dialami generasi saya. Padahal kini Direktorat Kebudayaan sudah berada di bawah kendali Kementerian Pendidikan. Bahkan wakil menterinya sudah ada. Yang belum ada adalah insentif untuk menumbuhkan kecintaan orang muda dalam menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Juga belum terlihat studi bahasa sebagai studi yang menarik.

Masa depan lulusan ilmu bahasa, apalagi bahasa Indonesia, belum dipikirkan dengan baik. Bidang studi ini praktis hanya bisa menerima mahasiswa yang paling sedikit, lalu fasilitasnya juga jauh dari memadai. Saya kira beasiswa yang tersedia juga tidak banyak. Kalaupun ada, ia kalah populer dengan ilmu komputer yang sedang seksi. Tidak bisakah dilakukan intervensi yang lebih menarik? Yang jelas, ilmu bahasa, terlebih bahasa persatuan, memerlukan revitalisasi yang amat serius.

Ilmuwan bahasa juga perlu menjelajahi bahkan mengawinkan ilmunya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya untuk mengembalikan kejayaan bahasa persatuan. Bagi saya bahasa adalah pemandu karakter bangsa, pemersatu sekaligus pembentuk masa depan. Hanya dengan bahasa yang baik, negeri ini mampu menghasilkan politikus-politikus yang bijak atau ilmuwan kelas dunia.

Bahasa Pecundang
Tentu saja kerancuan bahasa bukanlah semata-mata masalah bahasa dengan segala elemen yang dipelajari ilmuwan bahasa. Bahasa adalah cerminan watak dan merupakan ungkapan pikiran bangsa. Setiap kali memasuki era baru, tak dapat pula dimungkiri suatu bangsa pasti mengalami kegalauan. Di era demokrasi kita menyaksikan kegalauan-kegalauan itu dengan manusia-manusia yang beralih dari kepribadian yang terbelenggu dan pasif menjadi agresif dan bahkan lepas kendali.

Kita belum benar-benar memiliki pemimpin dengan kualitas bahasa yang mampu menghormati dirinya sendiri sekaligus respek terhadap orang lain. Manusia assertive yang harus kita bangun masih jauh panggang dari api. Maka setiap kali menyaksikan tayangan-tayangan demokrasi di televisi yang diramaikan politisi, pengamat, LSM, dan akademisi (apalagi kalau ada pengacara), masyarakat hanya bisa merasakan kegalauan dan bingung bahasa.

Bahasa yang mereka gunakan bukanlah bahasa bangsa yang berbahagia, melainkan bahasa campuran antara kepentingan ekonomi, transaksional, kekuasaan, dan ketidakpuasan. Bahasa kemenangan yang menimbulkan rasa kebahagiaan tenggelam di antara prahara politik uang dan kekuasaan yang hanya melahirkan bahasa kaum pecundang. Ya itulah bahasa orang-orang kalah yang menurut psikolog Denis Waitley sebagai ungkapan cara berpikir orang-orang yang akan bermuara pada kekalahan.

Kaum pecundang akan selalu menyuarakan ketidakmampuan, ketiadaan sumber daya dan permodalan (constraint, not opportunity), rasa sakit yang ditonjolkan (“the pain”, not “the gain”), alasan-alasan yang dibuat (bukan solusi), ancaman dan konflik (bukan persaudaraan dan kepedulian), terkurung oleh masa lalu (bukan melihat ke depan), menyerang atau menyalahkan orang lain (bukan menunjuk dirinya sendiri sebagai sumber masalah), tahu sedikit tetapi bicaranya banyak (bukan banyak mendengar meski sudah banyak tahu), dan seterusnya.

Makanya kita lebih banyak memiliki provokator daripada pekerja sosial, lebih banyak koruptor yang tak tahu malu ketimbang pemberi kurban yang ikhlas. Kita lebih banyak melahirkan “motivator” ketimbang wirausaha sungguhan karena sudah merasa serba mengerti meski usahanya belum seberapa besar. Kita lebih banyak menemukan orang yang ingin jalan pintas dengan jurus sukses dua menit ketimbang kerja keras atau lebih memilih “cara kepepet” daripada melakukan “persiapan” yang panjang.

Bahasa adalah soal rasa, dia berinteraksi dengan aneka motivasi, kejadian, dan tuntutan zaman. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang mungkin jauh lebih penting ketimbang armada nasional, infrastruktur fisik, atau alat-alat persatuan lainnya. Yang jelas, daya tariknya harus diangkat kembali setinggi bintang-bintang di langit.

Rhenald Kasali
Ketua Program MM Universitas Indonesia
Koran SINDO, 25 Oktober 2012

Membaca atau Mati

Judul di atas disulih-alih dari ungkapan yang terdengar pada zaman perjuangan kemerdekaan RI. Merdeka atau mati! Lebih baik mati (eksistensial) daripada hidup terjajah (mati substansial). Begitu kira-kira makna pekik perjuangan itu. Dalam deskripsi yang berbeda: keterkungkungan pikiran, daya, gerak, dan jiwa pada akhirnya akan membawa kematian wadak. Mati dalam arti paling mendasar.

Kini tentu saja penjajahan dalam arti kolonialisme purba sudah tidak ada lagi di Indonesia. Tapi penjajahan dalam arti substansial naga-naganya masih berlangsung. Ironisnya, penjajahan itu diproduksi oleh si terjajah itu sendiri. Sadar atau tidak. Bentuk penjajahan diri (self colonization) itu berupa keengganan membaca, terutama buku.

Padahal keengganan membaca akan menyebabkan kematian. Tentu bukan kematian formal-fisik. Tapi kematian ideal-substansial. Berwujud kejumudan pikiran, sempitnya gerak-peran sosial, dan keterasingan jiwa serta rendahnya kesadaran diri untuk selalu merasa terpanggil mengurusi masalah kehidupan.

Manusia jenis demikian, meminjam ungkapan almarhum Muhammad Zuhri (2007), meskipun masih dapat melangsungkan hidup secara fisik, sebagai manusia sebenarnya mereka telah mati. Sebab, ruang yang dijelajahinya tinggal ruang bersifat fisik. Adapun ruang gerak dan bertumbuhnya umat manusia sebagai tanggung jawab peran sosialnya telah mati.

Apa pasal keengganan membaca bisa menyebabkan kematian ideal-substansial?
Manusia tercipta dilingkupi keterbatasan. Baik ilmu, informasi, ruang, maupun waktu. Untuk menutup kekurangan itu, ia harus belajar. Dan salah satu sarana pembelajaran adalah buku. Di Indonesia, aktivitas membaca buku identik dengan aktivitas di sekolah dan saat kuliah. Padahal, kalau dihubungkan dengan pengertian dasar belajar yang dirumuskan UNESCO (1945), haruslah seutuh usia (lifelong learning).

Jadi kewajiban membaca buku itu tidak hanya pada usia sekolah dan kuliah (7-27 tahun), tapi justru tahun-tahun sesudah itulah yang sangat menentukan. Saat tidak lagi sekolah dan kuliah. Saat tidak lagi berada di lembaga pendidikan formal. Saat tidak lagi ada kewajiban membaca buku. Sebab, jika setelah usia belajar formal selesai, berhenti pula aktivitas membaca buku, lantas dari mana bahan ajar bisa didapat? Jika situasi itu menjadi kecenderungan mayoritas, dapat disimpulkan pula kematian ideal-substansial sebagian besar penduduk Indonesia dimulai saat usia 28 tahun!

Saya kira inilah salah satu pekerjaan rumah berat para pegiat komunitas literasi dan Taman Bacaan Masyarakat, yakni menyadarkan orang-orang yang sudah tidak lagi berada di usia belajar formal agar terus membaca. Apalagi dalam kenyataannya, pada masa seharusnya membaca saja, sementara kita jarang atau bahkan tidak membaca, apalagi jika sudah masuk fase "dibebaskan" dari kewajiban membaca.

Selain membaca sebagai media pembelajaran seumur hidup, membaca merupakan fitrah asasi setiap anak manusia. Kita semua lahir dibekali dengan yang namanya rasa ingin tahu atau curiosita, sebuah dorongan instingtif alamiah pemberian Tuhan yang harus dipenuhi. Sebagaimana makan untuk memenuhi rasa lapar, maka membaca adalah upaya memberi makan otak dan jiwa kita agar tidak kelaparan.

Kelaparan jiwa akan melahirkan disharmoni, baik personal maupun komunal. Wujud konkretnya sikap tak peduli (pesimistis-apatis-naif), individualistis, tak acuh terhadap problem-problem keumatan, instan, kecenderungan menerabas atau melanggar sistem, tidak mengalami kepahitan hati saat mata menyaksikan penderitaan, tidak merasa terpanggil untuk menjadi bagian dari solusi, cara berpikirnya sangat parsial-jangka pendek, rasa keterasingan (alienasi), serta tidak merasa ikut bertanggung jawab atas realitas yang tengah berlangsung.

Salah satu "gerai" tanggung jawab kehidupan itu adalah soal perkembangan kualitas berdemokrasi. "Manusia sebagai perseorangan mungkin bisa bertahan hidup tanpa membaca, tanpa berbudaya membaca. Namun sebuah demokrasi hanya akan berkembang, apalagi survive, apabila para warganya adalah pembaca, dan individu-individu yang warganya merasa perlu membaca, bukan sekadar penggemar dan gemar berbicara."

Dalam konteks ucapan Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (1978-1983) di atas, frasa "membaca atau mati" saya kira semakin mendapati dasarnya. Jadi yang mati itu bukan fisik, tapi umur biologis-penumbuhan dan perkembangan hidup berdemokrasi. Yang berarti pula perkembangan kesadaran individu-individu pelakunya. Perkembangan-perbaikan kualitas kehidupan warga negara. Itu sebabnya, mengapa membaca betul-betul menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi diandaikan jika ingin meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi.

Kegemaran membaca buku dalam konteks kehidupan berdemokrasi akan melahirkan kemampuan literasi (keberaksaraan) politik, yaitu kesanggupan mendaras informasi, baik berupa teks maupun non-teks di luar hal-hal yang bersifat teknis fungsional (profesi). Keberaksaraan politik memungkinkan tumbuhnya kepedulian (empati), sikap kritis, sportif, dan kesediaan untuk turut ambil bagian dalam proses penyelesaian masalah-masalah kolektif -budaya demokrasi.

Dengan kata lain, keengganan membaca akan melahirkan kebutaan politik, yakni ketidakmampuan menggali serta memilih dan memilah informasi, rumor, desas-desus, dan klaim politik; melakukan check-recheck; menganalisis informasi politik yang didapat; serta menggunakan itu semua sebagai pertimbangan sebelum menentukan satu pilihan dari sekian banyak pilihan bentuk partisipasi politik.

Rendahnya tingkat keberaksaraan politik membuat partisipasi politik warga -preferensi atas kandidat pemilik kuasa birokrasi dan politik, misalnya- lebih dominan disandarkan pada ikon, citra, serta kecakapan wajah. Bukannya program dan kecakapan kerja. Preferensi politik menjadi sebuah pilihan tidak sadar karena mengabaikan unsur kehati-hatian, pengawasan, dan informasi lengkap rekam jejak kandidat. Mau bukti? Tengok mayoritas jalannya pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Agus M. Irkham, Kepala Departemen Litbang PP Forum Taman Bacaan Masyarakat
KORAN TEMPO, 14 Januari 2012

Hidup Bukanlah untuk Mengeluh dan Mengaduh

...Hidup tidaklah untuk mengeluh dan mengaduh/Hidup adalah untuk mengolah hidup/bekerja membalik tanah/memasuki rahasia langit dan samodra/serta mencipta dan mengukir dunia/Kita menyandang tugas/kerna tugas adalah tugas/Bukannya demi sorga atau neraka/Tetapi demi kehormatan seorang manusia/Kerna sesungguhnyalah kita bukan debu/meski kita telah reyot, tua renta dan kelabu/Kita dalah kepribadian/dan harga kita adalah kehormatan kita/Tolehlah lagi ke belakang/ke masa silam yang tak seorang pun kuasa menghapusnya ....

Dalam percakapan lewat telepon, 4 Agustus lalu, Ken Zuraida, istri budayawan WS Rendra, mengabarkan, ”Mas Willy pulang pukul lima hari ini,” dengan nada riang. Saat itu, Rendra sudah hampir sebulan dirawat di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta. Penyair berjuluk ”Si Burung Merak” itu, ujar Ken, tidak akan pulang langsung ke Bengkel Teater Rendra di Cipayung, tetapi menuju rumah Clara Shinta di Depok. ”Mas Willy masih harus kontrol. Nanti ada perawat yang menemani,” kata Ken.

Kami benar-benar tak bisa menangkap isyarat nasib. Kamis (6/8) pukul 22.00, Rendra benar-benar pulang untuk selamanya di RS Mitra Keluarga. Tentu ia pergi dengan kepak sayap burung meraknya yang ”jantan” dan perkasa.

Sebagaimana puisi yang berjudul ”Sajak Seorang Tua untuk Istrinya” yang ditulis Rendra tahun 1970-an, hidup bukan untuk mengeluh dan mengaduh dan bukan pula demi surga atau neraka, tetapi demi kehormatan seorang manusia. Meski ia telah tua dan reyot pada usia 74 tahun, ia menyeru harga kita adalah kehormatan kita.

Rendra, bagi kita, bukan sekadar penyair dan dramawan, ia tegar sebagai manusia dan berani menantang zamannya. Dramawan dan novelis Putu Wijaya yang pernah bergabung dengan Bengkel Teater Rendra semasa di Yogyakarta mengatakan, Rendra guru yang memberikan ilmu, sahabat yang bisa diajak bercanda, sekaligus musuh yang menjadi sparring partner. ”Murid yang baik adalah murid yang mampu naik ke atas kepala gurunya. Itu selalu kata Mas Willy,” ujar Putu Wijaya.

Putu adalah mantan murid Rendra yang kemudian mendirikan Teater Mandiri. Tentu ungkapan Rendra tidak bermaksud mengajarkan ketidaksopanan kepada seorang murid, tetapi alangkah indahnya jika prestasi murid jauh melebihi gurunya. Putu dengan Teater Mandiri barangkali telah menjadi prestasi lain dalam pentas dunia perteateran di Tanah Air.

Penyair Sapardi Djoko Damono menuturkan, Rendra adalah ”tukang kata” yang telah menyihir dirinya memasuki dunia sunyi seorang penyair. ”Ia telah meyakinkan saya bahwa untuk bisa dihayati, penyair tak boleh berlindung di balik bahasa yang ruwet, hanya dengan demikian kata bisa unggul dari bedil,” kata Sapardi.

Pernyataan itu menjelaskan kepada kita bahwa Rendra sesungguhnya bukan sekadar penyair atau dramawan. Ia memperjuangkan hakikat manusia ”bebas”, yang senantiasa berpikir mandiri, tanpa mau ditekan atau dipengaruhi oleh kekuasaan. Itulah yang bisa menjelaskan mengapa pada tahun 1975 sepulang dari bersekolah di American Academy of Dramatic Art, New York, Amerika Serikat, ia menggelar Perkemahan Kaum Urakan di Parangtritis, Yogyakarta.

Peristiwa itu selalu dikenang Rendra sebagai gerakan penyadaran kebudayaan. Ia selalu mengatakan, ”Posisi seorang budayawan yang ideal itu tidak berpihak pada apa pun atau siapa pun, akan tetapi pada kebenaran.”

Maka dari situ kita bisa memahami secara lebih utuh mengapa Rendra menulis sajak-sajak yang dicap sebagai sajak pamflet, yang tidak jarang membawanya berurusan dengan penguasa. Bisa pula dimengerti mengapa ia selalu menuliskan dan mementaskan drama-dramanya yang sarat akan kritik terhadap kesewenang-wenangan penguasa.

Tentu tak ada yang lupa akan pementasan drama Panembahan Reso pada pertengahan tahun 1980-an, yang tidak saja berdurasi lebih dari tujuh jam, tetapi juga mengkritik dengan cara menyindir kekuasaan yang absolut pada saat itu.

Kini ”Si Burung Merak” boleh pergi, boleh berkubang tanah, tetapi segala hal yang pernah dia kerjakan tidak akan mudah dilumerkan oleh zaman. Rendra tetap ada dalam catatan hari-hari kita dalam menjalani hidup sebagai manusia Indonesia ....

KOMPAS, 7 Agustus 2009

Riwayat Hidup WS Rendra

Willibrodus Surendra Broto Rendra, yang lebih akrab dipanggil Rendra, WS Rendra atau Mas Willy, telah meninggal dunia di RS Mitra Keluarga Depok, pada hari Kamis 6 Agustus 2009, pukul 22.10 WIB.

Mas Willy meninggal dalam usia 74 tahun, dan dimakamkan pada hari Jumat (7/8) usai shalat Jumat di makam Bengkel Teater Rendra, Cipayung, Citayam, Depok. Semoga amal baiknya diterima Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia kehilangan lagi salah satu putra terbaiknya, budayawan, pegiat teater serta penyair yang kondang dengan julukan “Si Burung Merak”.

Rendra kecil dilahirkan dari bibit seniman, kedua orangtuanya menekuni tari dan drama. Ketika memeluk Islam, nama panjangnya berganti menjadi Wahyu Sulaiman Rendra. Julukannya tetap WS Rendra. Kini 'Si Burung Merak' itu telah pulang kembali ke pangkuan Sang Khalik, Pemilik dirinya yang sejati.

Lahir di Solo, Jawa Tengah, 9 November 1935 dari Ayah R. Cyprianus Sugeng Brotoatmodjo (seniman dan guru di Solo) dan Ibunya Raden Ayu Catharina Ismadillah (penari keraton Surakarta).

Keluarga:
Menikah tiga kali:
-Istri pertama Sunarti Suwandi (cerai 1981) punya lima orang anak: Teddy Satya Nugraha, Andreas Wahyu Wahyana, Daniel Seta, Samuel Musa, dan Klara Sinta.
-Istri kedua Bendoro Ayu Sitoresmi Prabuningrat (cerai 1979) punya empat anak: Yonas Salya, Sarah Drupadi, Naomi Srikandi, dan Rachel Saraswati
-Istri ketiga Ken Zuraida punya dua orang anak: Isaias Sadewa dan Maryam Supraba.

Keyakinan:
- Dari kecil hingga usia 35 tahun memeluk Katolik
- Mulai 12 Agustus 1970 masuk Islam, saat menikahi Sitoresmi.

Pendidikan:
-SR Santo Yosef, Solo (1948)
-SMP Santo Yosef, Solo (1951)
-SMA Santo Yosef, Solo (1954)
- Fakultas Santra Universitas Gadjah Mada
- Sekolah drama dan tari di Amerika
- Mendapat biasiswa American Academy of Dramatical Art

Karya dan Penghargaan:
- Kaki Palsu, drama pertamanya yang dipentaskan sewaktu SMP.
- Orang-Orang di Tikungan Jalan, drama pertamanya mendapat penghargaan dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Yogyakarta.
- Hadiah Sastra Nasional (1956)
- Anugerah Seni dari Pemerintah Indonesia (1970)
- Anugerah Akademi Jakarta (1975)
- Penghargaan Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1976)
- Penghargaan Adam Malik (1989)
- The S.E.A. Write Award (1996)
- Penghargaan Achmad Bakri (2006)
- Karya puisi dan syairnya diterjemahkan dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Jerman, Belanda, dan Jepang.
- Karya itu seperti Blues untuk Bonnie, Pamphleten van een Dichter, State of Emergency, Sajak Seorang Tua tentang Bandung Lautan Api, dan Mencari Bapak.
- Pernah ditahan gara-gara mementaskan dramanya yang berjudul SEKDA pada 1977.
- Drama Mastodon dan Burung Kondor dilarang dipentaskan di Taman Ismail Marzuki Jakarta.
- Pada tanggal 4 Maret 2008 WS Rendra menerima anugerah gelar Doktor Honoris Causa di bidang kebudayaan dari Universitas Gadjah Mada.

TEMPO Interaktif, 7 Agustus 2009