10 Kabupaten dan 10 Kota Terbaik Dekade Ini

Sepuluh tahun bukan sekadar bilangan kalender; ia adalah cermin yang jujur. Dalam rentang 2014–2024, kita bisa melihat mana daerah yang hanya gemar mengoleksi piagam, dan mana yang tekun membangun institusi yang melayani warga di hari kerja yang biasa: ketika orang tua mengurus akta kelahiran tanpa calo, ketika pedagang kecil mengajukan NIB dari rumah, ketika taman kota bersih tanpa lomba, dan ketika laporan keuangan tidak sekadar rapi, tapi kebijakan anggarannya berdenyut untuk manusia.

Kerangka yang saya pakai sederhana namun ketat. Integritas adalah gerbang nol: kepala daerah yang terjerat vonis korupsi di periode ini, gugur —sekaya apa pun prestasi seremonialnya. Setelah itu, saya nilai IPM (yang mencakup pendapatan/standar hidup, pendidikan, dan kesehatan), penurunan kemiskinan, digitalisasi & transparansi (SPBE), akuntabilitas kinerja (SAKIP), iklim antikorupsi (SPI/MCP KPK), dan kebersihan lingkungan (Adipura). Saya satukan Adipura dengan kualitas kebersihan kota —itu satu napas: pengelolaan sampah, RTH, dan disiplin kolektif menjaga ruang hidup.

Sepuluh kabupaten terbaik dekade ini adalah Banyuwangi, Sumedang, Banyumas, Bone Bolango, Bojonegoro, Jepara, Ciamis, Siak, Sleman, dan Bantaeng.

Banyuwangi membuktikan bahwa digitalisasi bukan kosmetik. SPBE-nya konsisten di papan atas nasional; performa 2023 memantapkan posisi sebagai rujukan interoperabilitas layanan. Keberhasilan itu berpadu dengan SAKIP yang kuat dan disiplin keuangan: kombinasi data keras dan budaya kerja yang menolak setengah hati.

Sumedang adalah eksperimen digital pemerintahan paling tuntas di level kabupaten. SPBE 2023 menembus 4,14 (Memuaskan) —tertinggi di antara kabupaten/kota. Bukan sekadar portal baru, melainkan operating system pelayanan publik yang memaksa standar kolaborasi antardinas. Ini menekan ruang abu-abu dan mengajari birokrasi bekerja bak satu tubuh.

Banyumas meraih SAKIP A berulang kali. Ini menandakan relasi sehat antara anggaran dan hasil. Program kemiskinan, sanitasi, dan pendidikan tidak berhenti di naskah rencana. Di desa, warga merasakan ritmenya: layanan makin dekat, biaya transaksi menurun.

Ciamis dan Sumedang.

Bone Bolango membuka Mal Pelayanan Publik pertama di Gorontalo dengan 269 layanan satu atap. Ini bukan sekadar gedung, melainkan cara pandang: negara menyederhanakan urusan warganya. Tren IPM menanjak, kemiskinan turun, dan disiplin anggaran terjaga.

Bojonegoro diuji apakah windfall migas menjadi mutu hidup, bukan hanya beton. Transparansi anggaran meningkat, akses pendidikan diperkuat, dan indikator kemiskinan bergerak. Daerah kaya diuji bukan di neraca, tetapi di dapur keluarga miskin —dan Bojonegoro memilih jalur sulit itu.

Jepara memadukan disiplin keuangan dan budaya kebersihan yang ajek. Adipura di sini bukan event, melainkan kebiasaan. WTP bukan slogan, melainkan tata kelola harian. Kerapian fiskal bertemu etos lingkungan: dua sisi mata uang kepercayaan publik.

Semarang, Banyumas, Jepara, Madiun, Sleman, Surakarta.

Ciamis meraih Adipura Kencana 2023. Rantai nilai pengelolaan sampah —dari sumber, pemilahan, hingga TPA— dijalankan serius dan menular ke perilaku warga. Kebersihan bukan ‘sehari untuk foto’, tetapi laku harian.

Siak menunjukkan konsistensi panjang dalam Adipura. Daerah ini menata warisan sejarah sembari menjaga kualitas lingkungan. Narasi identitas dan layanan publik saling menguatkan.

Sleman dengan SAKIP A, kesehatan digital, dan pendidikan vokasi menyambungkan sekolah dengan dunia usaha. Pelayanan modern menjadi jembatan antara mimpi anak muda dan pasar kerja.

Bantaeng melahirkan inovasi dari krisis. Brigade layanan darurat dan kesehatan berbasis komunitas menjawab keterbatasan geografis. Ketika bencana datang, yang bergerak lebih dulu bukan spanduk, tapi tangan-tangan terlatih.

Kota Batik Pekalongan.

Berpihak Pada Manusia
Sepuluh kota terbaik adalah Surabaya, Semarang, Madiun, Pekalongan, Denpasar, Balikpapan, Bontang, Bitung, Tangerang, dan Surakarta.

Surabaya menegaskan orkestrasi data-layanan melalui SPBE 2023 dengan skor 4,49. Dari kanal aduan warga hingga integrasi administrasi, teknologi merapatkan jarak negara–warga. Adipura Kencana 2023 kembali ke Surabaya —kebersihan dikelola sebagai budaya bukan proyek.

Semarang memadukan SPBE matang, penanganan banjir presisi, dan transportasi publik yang make sense bagi komuter. Dokumentasi kinerja dan evaluasi internal menunjukkan disiplin yang tumbuh: kerja pemerintahan yang tidak bernafas pendek.

Madiun mencatat kejutan: SPBE 2023 tembus 4,45, tertinggi ketiga nasional. Skala kecil justru memudahkan konsistensi dan kedekatan layanan.

Tangerang, Denpasar, Bojonegoro.

Pekalongan memuncaki SPI KPK 2024 kategori kota dengan skor 82,25. Budaya integritas ini memperkuat setiap rupiah anggaran dan membendung moral hazard di titik layanan.

Denpasar menjaga marwah layanan publik di tengah geliat pariwisata. Kebersihan ruang, pengaturan parkir, dan integrasi administrasi berjalan tanpa gaduh.

Balikpapan meraih Adipura Kencana 2023 kategori kota besar. Kota industri–jasa ini membuktikan kemajuan bisa tetap rapi dan wangi bila tata kelolanya konsisten.

Bontang mengubah stereotip kota industri identik dengan kotor. Adipura Kencana 2023 menjadi rapor lingkungan yang jujur dari TPS 3R hingga TPA.

Bantaeng, Siak, Bitung, Bone Bolango, Bontang, Balikpapan.

Bitung sebagai pusat logistik perikanan menjaga pelabuhan dan kota tetap bersih. Adipura Kencana 2023 menandai disiplin kebersihan yang menyatu dengan denyut ekonomi pelabuhan.

Tangerang memperkuat ekosistem SPBE dari hulu: manajemen risiko, keamanan informasi, dan tata kelola TI formal. Fondasi membosankan di atas kertas ini justru menyelamatkan layanan publik dari downtime dan serangan siber.

Surakarta membangun digitalisasi yang membumi: kanal partisipasi warga, dukungan UMKM, dan dokumentasi kinerja yang rapi. SPBE masuk klaster Sangat Baik, menandai kedewasaan tata kelola yang bertumbuh.

Beberapa kota dan kabupaten tampak gemerlap di satu-dua indikator tapi gugur di gerbang integritas. Kita butuh daftar yang bisa dipertanggungjawabkan ke warga, bukan ke seremoni. WTP misalnya menilai kewajaran laporan, bukan kemurnian moral. Ia harus dipasangkan dengan SPI/MCP. Laporan rapi tanpa integritas hanya menghasilkan pelayanan yang dingin.

Ada hal-hal yang bisa ditiru: SPBE sebagai operating system pemerintahan, SAKIP sebagai kontrak sosial anggaran–hasil, Adipura sebagai budaya, MPP untuk mengurai birokrasi, SPI sebagai ekosistem integritas. Semua membawa pesan sama: ukuran akhirnya adalah apakah hidup warga lebih mudah, sehat, berilmu, dan layak.

Jika sepuluh kabupaten dan sepuluh kota ini menjadi laboratorium kebijakan untuk ditiru, otonomi daerah kembali pada makna asalnya: memerdekakan. Bukan dengan pidato tetapi antrean pendek, data jujur, taman rimbun dan rindang, dan anak-anak pulang sekolah tanpa takut menyeberang.

Ketika suatu pagi Anda mengurus izin dari ponsel dan petugas menyapa dengan nama Anda —itu bukan keajaiban teknologi melainkan buah pemerintahan yang berpihak pada manusia. (H-3)

Hamim Pou,
Pengamat Kebijakan dan Inovasi Daerah.
Ketua DPP Bidang Hubungan Eksekutif Partai NasDem 2024-2029.
Media Indonesia, 25 Agustus 2025

Tambahan Keterangan:
- NIB = Nomor Induk Berusaha
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia
- SPBE = Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- SAKIP = Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- SPI = Survei Penilaian Integritas
- MCP = Monitoring Center for Prevention
- KPK = Komisi Pemberantasan Korupsi
- RTH = Ruang Terbuka Hijau
- WTP = Wajar Tanpa Pengecualian
- TPS 3R = Tempat Pengolahan Sampah Reduce (Mengurangi), Reuse (Menggunakan Kembali), dan Recycle (Mendaur Ulang)
- TPA = Tempat Pembuangan Akhir
- MPP = Mall Pelayanan Publik
- Interoperabilitas adalah kemampuan berbagai sistem, perangkat, atau aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi, bertukar data, dan bekerja sama secara efektif dan terkoordinasi dengan intervensi manusia yang minimal.

Dari Rawa Mangun ke Pintu Besi

Kawasan stasiun Jakarta Kota yang masih nampak asri, sekitar tahun 1970-an.

Saya kira semua orang Jakarta tahu Rawamangun, Rawasari, Rawa Buaya, Rawa Badak, dan Rawa Bangke. Juga Pal Merah, Pal Meriam, Pal Sigunung, dan Pintu Besi. Terus Pasar Ikan, Pasar Senen, Pasar Rebo, dan Pasar Jumat.

Juga Pulomas, Pulogebang, Pulosari, Pulogadung, atau Tanah Abang, Tanah Merah, Tanah Kusir. Masih ada lagi, Kampung Jawa, Kampung Ambon, dan seterusnya. Juga banyak di antara kita yang tahu bahwa semua nama itu dibuat sejak dulu, yaitu oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa nama-nama itu diberikan dengan maksud untuk memberi tanda geografis pada daerah-daerah yang dimaksud.

Yang judulnya “rawa” dulunya pasti daerah rawa-rawa, jadi nggak heran kalau sekarang jadinya rawan banjir. Yang namanya “pulo” atau “tanah” berarti berpermukaan lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Jadi teorinya, kalau mau beli rumah, jangan pilih daerah dengan nama “rawa”, tetapi pilih yang namanya berawal dengan “pulo” atau “tanah”.

Jakarta ketika masih ada becak, oplet dan bus tingkat.

Tetapi sekarang karena perubahan tekstur geografis, banyak pulo dan tanah yang kebanjiran, sedangkan daerah rawa justru bebas banjir karena sudah ditinggikan oleh pengembang (dengan mengorbankan daerah lain yang kemudian jadi banjir). Pasar Ikan dan Pasar Senen (dulu bukanya setiap Senin saja) masih ada sampai hari ini, tetapi kalau dengar Pasar Rebo sekarang, asosiasi kita adalah terminal bus antarkota, dan Pasar Jumat adalah sekolah kepolisian.

Pal dan Pintu artinya adalah batas kota. Pal Sigunung adalah batas kota paling selatan dari Batavia, persisnya di jalan raya Jakarta-Bogor, yang sekarang ada Universitas Krisna Dwipayana, yang berseberangan dengan Panti Asuhan Muslimin. Pintu Besi di daerah Jakarta Kota, adalah batas kota pertama ketika Batavia belum meluas ke arah selatan. Pintu Air, di Pasar Baru, bukan batas kota, melainkan benar-benar tempat pintu bendungan untuk mengatur air ke kanal buatan yang mengalir di antara Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Gajah Mada.

Kawasan bunderan HI yang masih terlihat sepi.

Pada zaman dulu, dalam wilayah-wilayah yang dibatasi oleh pal atau pintu hanya boleh tinggal orang-orang Belanda. Rumah-rumahnya pun bagus-bagus dan besar-besar, seperti yang sampai hari ini masih bisa dilihat di daerah Menteng, Jakarta Pusat (sayang sudah mulai banyak yang jadi pertokoan, apartemen, bahkan rumah sakit).

Orang-orang pribumi disediakan tempat sendiri di kampung-kampung yang diberi nama sesuai dengan etnik yang menghuni kampung-kampung tersebut, seperti Kampung Ambon, Kampung Bali, dan Kampung Jawa. Pribumi yang boleh tinggal di dalam batas-batas pal hanya yang bekerja untuk melayani atau memasok kebutuhan orang Belanda. Kebon Sirih, misalnya, adalah tempat petani pribumi menanam sayuran untuk para sinyo-sinyo dan nyonya-nyonya atau noni-noni Belanda di daerah Menteng.

Tugu Pancoran ketika belum dibangun jalan layang.

Saya sendiri baru tahu informasi yang menarik tentang lingkungan Jakarta ini ketika pada suatu hari Minggu, teman saya di majelis taklim Masjid al-Irfan, Kompleks Perumahan Dosen UI (Pak Djamang Ludiro, pakar geografi) mendapat giliran berbagi (bahasa agamanya: taushiyah) dan mengangkat isu lingkungan sebagai topiknya dalam pengajian rutin bakda subuh hari itu.

Sebelumnya saya tidak pernah berpikir tentang masalah yang sebenarnya sangat krusial itu. Saya termasuk rombongan dosen UI yang di tahun 1975 mendapat rumah dinas di Ciputat, pas di tepi Situ (artinya: danau kecil) Gintung yang asri. Waktu itu belum ada apa-apa di Ciputat. Belum ada listrik, apalagi telepon, dan baru ada jalan tikus lewat Pondok Pinang, ke Kebayoran Lama, tembus Kebayoran Baru. Baru dari situ masuk kota Jakarta.

Aldiron Plaza, Pintu Air, Pasar Senen, dan kawasan Blok M.

Kalau saya harus membeli sendiri rumah pada waktu itu, saya tidak akan memilih lokasi tempat “jin buang anak” itu. Tetapi Ciputat sekarang sudah jadi kota satelitnya Jakarta yang berkembang sangat pesat. Sayangnya, kita-kita ini (termasuk saya sebelum tahu) tidak berpikir tentang relevansi nama-nama tempat itu. Sekarang dengan sesuka hati nama-nama asli jalan-jalan di Jakarta diganti dengan nama-nama pahlawan.

Saya tidak tahu apa nama Jalan Diponegoro dan Jalan Imam Bonjol pada zaman Belanda, tetapi yang jelas kedua pahlawan itu tidak pernah tinggal di jalan-jalan yang sekarang menyandang nama mereka. Di Jatinegara ada Kelurahan Rawa Bunga yang dulunya bernama Rawa Bangke, suatu nama yang diambil dari peristiwa tahun 1813, dimana ratusan tentara Inggris dibantai oleh tentara Prancis dan Belanda yang menyerbu Pulau Jawa.

Bus kota tingkat warna merah sedang melintas di kawasan Semanggi yang masih terlihat sepi, tidak ruwet dan macet.

Tetapi hari ini hampir tidak ada yang ingat lagi tentang sejarah Rawa Bangke. Jadi kelihatannya orang Indonesia, terutama sejak pertumbuhan perekonomian yang pesat di zamannya Orde Baru, tidak peduli lagi dengan makna tempat-tempat. Maka bangunan-bangunan bersejarah pun dirombak jadi supermarket dan mal.

Karena itu, lambat laun hilang juga budaya asli Indonesia. Kesenian Keroncong Toegoe, yang berawal dari kesenian lokal di Kampung Toegoe, yang kemudian menjadi cikal-bakal kesenian musik Betawi, sekarang hampir punah, karena komunitas asli di Kampoeng Toegoe, Jakarta Utara sudah tidak ada lagi. Bahkan, komunitas Betawi pun sekarang sudah makin tergeser ke wilayah pinggiran.

Jakarta tempo dulu ketika masih ada trem, kereta api kuno dan masih banyak orang bersepeda dan becak.

Makin hari makin sedikit tempat buat kehidupan kebudayaan lokal Betawi. Zaman sekarang susah sekali mencari roti berbentuk buaya, padahal dulu roti itu menjadi persyaratan pada setiap perkawinan adat Betawi. Begitu juga wayang Purwa (Jawa, Sunda), wayang Potehi (peranakan Tionghoa), tari Gandrung (Banyuwangi), dan masih banyak yang lain.

Satu per satu terancam punah, karena tempat kesenian dan kebudayaan itu bermukim dan bertumbuh kembang, sudah tidak ada lagi. Satu per satu komunitas-komunitas lahan budaya itu bubar, digantikan oleh budaya ultramodern atau digusur oleh budaya religi yang kaku (tidak toleran) atau bahkan ideologi ultrakanan (radikal) yang keras dan sempit wawasan.

Sarlito Wirawan Sarwono,
Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
KORAN SINDO, 7 Desember 2014

Kota Kata

Pada mulanya kata, lalu jadilah kota. Begitulah, dalam khazanah cerita rakyat kerap kita temui adegan pemberian nama suatu tempat. Lazimnya sang tokoh bersabda, "Kunamakan tempat ini bla-bla-bla." Ingat Raden Wijaya, tatkala beristirahat dalam pelarian, ia memetik buah maja dan memakannya. Rasanya pahit. Ia lantas menamai tempat kejadian itu Majapahit dan membangun hunian di sana hingga merekah jadi kota kerajaan.

Sebuah nama dipilih lantaran terkait dengan kenangan, tapi tak jarang juga sebagai harapan. Purwodadi, misalnya, gabungan kata purwa dan dadi, berarti awal kejadian. Purworejo bisa diartikan awal kesejahteraan. Nama sebagai harapan, itulah yang kini kerap digunakan orang untuk menandai suatu tempat. Misal: Bumi Serpong Damai. Kadang nama tempat dipilih untuk memberikan citra agung bagi para penghuninya. Misal: Pesona Khayangan.

Adakalanya kata mengalami perubahan pelafalan dan pergeseran makna. Desa Sala berubah jadi kota sejak Keraton Mataram dipindah dari Kartasura ke desa itu dan diberi nama baru: Surakarta. Nama Sala (ditulis dengan /a/) tidak lenyap dan masih digunakan sampai sekarang, meski mengalami pergeseran. Orang Jawa melisankan vokal /a/ dengan bunyi yang sama dengan /o/ dalam bahasa Indonesia (seperti Dipanegara dibaca Diponegoro). Selanjutnya, bahasa Indonesia menulis vokal /a/ (Jawa) itu dengan huruf /o/, yang bisa diujarkan seperti /o/ pada motor ataupun moto. Kini, dalam tulisan juga lisan, Sala lebih dikenal sebagai Solo-dengan bunyi /o/ seperti pada Oslo.

Lalu bagaimana kita sebut Daerah Istimewa di bagian selatan Jawa itu: Jogjakarta atau Yogyakarta? Majalah Tempo, misalnya, konsisten menulis Yogyakarta, tapi tak sedikit orang, termasuk sebagian warganya, menuliskan Jogjakarta. Sebuah iklan pariwisata: Jogja, never ending Asia!

Mari kita merunut ke awal. Semula kerajaan sempalan Mataram itu bernama Ngajogjakarta Hadiningrat. Diperpendek jadi Jogjakarta, acap disingkat lagi jadi (hanya) Jogja. Keajekan penulisan huruf /j/ itu ternyata mempengaruhi penuturan sebagian orang. Mereka mengucapkannya sebagai Jogja dengan /j/ seperti pada jamak. Padahal, penulisan /j/ itu menggunakan ejaan lama, mestinya diujarkan /y/ seperti pada Yamaha. Jadi, jika konsisten pada pelisanan dan mengikuti pembaruan ejaan, kota itu seyogianya disebut Yogyakarta.

Beda dengan Djajakarta yang bermetamorfosis jadi Jakarta. Jelas, Jakarta adalah bentuk singkat dari Djajakarta. Bisa diduga ada dua kemungkinan proses penyingkatan. Pertama, sebagaimana Ngajogjakarta menjadi Jogjakarta, dengan melenyapkan suku kata awal, Djajakarta menjadi Jakarta. Jika kemungkinan ini yang terjadi dan kita mengikuti perubahan ejaan, mestinya kita menulis ataupun melisankan ibu kota negara kita itu sebagai Yakarta. Bahwa prakteknya kita menyebut Jakarta dengan /j/ seperti pada jagat, berarti telah terjadi perubahan pelafalan akibat pengaruh penulisan yang setia pada ejaan lama. Kedua, penyingkatan dari Djajakarta menjadi Jakarta bisa terjadi akibat peluluhan satu suku kata di tengah. Seperti baharu menjadi baru atau asmaradahana menjadi asmaradana; maka Djajakarta bisa menjadi Djakarta. Disesuaikan dengan ejaan baru, jadilah Jakarta. Jika ini yang terjadi, kemungkinan besar akibat pengaruh percepatan pelisanan, seperti Tanah Abang dalam dialek Betawi menjadi Tenabang.

Dari kata menjelma kota. Di sana bersemayam puja dan doa. Semarang, dari asem dan arang, menahbiskan kondisi suatu tempat berpohon asam jarang. Gunung Kidul menandai wilayah pegunungan di selatan. Surabaya, sebagaimana dinyatakan ikon kota itu, mengenang pertarungan ikan sura dan baya (buaya). Sidoarjo diharap terkabul jadi permai. Tapi, sungguhkah kita peduli? Tanpa kita sadari peralihan nama kota ternyata tak hanya mengubah, tapi bisa meniadakan maknanya semula.

Pada kasus Ngajogjakarta yang berarti mematut kota atau membangun kota, menjadi Yogyakarta yang bermakna kota yang patut atau kota yang layak, terjadi sedikit pergeseran makna. Untung kedua maknanya tetap baik. Tapi, kenangkanlah, dulu Djajakarta, dari djaja dan karta, bisa berarti kota yang jaya atau kota kemenangan. Kini, Jakarta berarti apa? Jika mau berseloroh, meniru gaya orang Yogya, Jakarta bisa jadi karta ja, berarti sekadar kota.

Memang ada banyak nama kota yang seolah tak bermakna: Blora, Comal, Demak, Trenggalek, dan lainnya. Kita tak tahu riwayatnya atau belum mendapat terang dari kata-kata yang masih bercahaya ataupun yang sudah jadi fosil dalam leksikon. Jika mau mencarinya, mungkin akan kita temukan jejak kenangan dan harapan.

Sitok Srengenge, Penyair
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/15/BHS/mbm.20100315.BHS132964.id.html