Dari Mana Datangnya Polisi?

Dikisahkan bahwa kepolisian pertama ada di zaman Majapahit, ketika Patih Gajah Mada membentuk pasukan bersenjata “Bhayangkara” untuk menjaga keamanan kerajaan. Saya tak punya cukup pengetahuan untuk membuktikan bahwa ini bukan hanya imajinasi. Yang tampaknya luput dalam sejarah ini adalah pentingnya membedakan sebuah kerajaan abad ke-14 dari sebuah republik di abad ke-21.

Sebuah kerajaan abad ke-14 menegaskan sumber legitimasinya pada diri seorang penguasa yang berakar di sebuah dinasti dan didukung sederet mithos. Sebuah republik sama sekali beda: Republik Indonesia mengedepankan diri (dan diterima) sebagai sebuah kekuasaan yang sah melalui revolusi.

Revolusi 1945 itu sederhana tapi ajaib. Mao Zedong pernah mengatakan bahwa kekuasaan datang dari laras bedil, tapi hari 17 Agustus itu tak ada bedil yang dipakai untuk mendirikan kedaulatan. Yang kedengaran hanya sebuah pernyataan “atas nama bangsa Indonesia”. Dengan suara Bung Karno yang agak menggeletar membaca paragraf-paragraf pendek yang diketik tergesa-gesa, sebuah nation dinyatakan ada. Serentak dengan itu, juga sebuah Negara. Begitu saja: dari imajinasi.

Baru kemudian, Negara itu berubah dari imajinasi menjadi sebuah administrasi. Dengan kata lain, dari sebuah antusiasme menjadi sebuah rasionalitas.

Dalam proses itulah polisi datang. Atau mungkin datang kembali. Kita ingat tokoh Jacques Pangemanann dalam novel Rumah Kaca Pramoedya Ananta Toer: seorang pengagum Prancis yang yakin dirinya merupakan bagian dari rasionalitas -dasar kekuasaan Eropa yang modern. Apa yang dikatakan Foucault tentang sejarah Prancis abad ke-17 dan ke-18 pun dianggap berlaku di wilayah yang dikuasai Nederland di abad ke-20: “Polisi menandai sebuah program rasionalitas pemerintahan.”

Dari sanalah datangnya polisi, juga setelah Pangemanann -setelah Revolusi 1945. Artinya setelah sebuah Negara disusun dengan pelbagai peraturan dan lembaga pengawasan pun dipasang.

Namun berbeda dari yang digambarkan Foucault, tak pernah terjadi pemerintahan, apalagi di Indonesia, yang mirip Panoptikon: sistem politik yang mampu membuat penduduk merasa kehidupan mereka sedang terus-menerus diawasi.

Mungkin karena Revolusi 1945 telah menerobos hierarki kekuasaan yang lama dan membuat kehendak sama-rata-sama-rasa jadi sah. Revolusi seperti itu menandai tak kekalnya kekuasaan yang bertahan pada ketidaksetaraan, kekuasaan yang disertai pengawasan yang satu arah -kekuasaan seperti yang digambarkan Foucault: “Di tepiannya, orang sepenuhnya dilihat tanpa mampu melihat; di menara pusat, orang sepenuhnya melihat tanpa bisa dilihat.”

Dalam pengalaman kita, keadaan “dilihat sepenuhnya” atau “melihat sepenuhnya” itu tak pernah terjadi. Polisi (dengan “P”, yang dalam makna yang luas adalah sehimpun institusi pengaturan dan pengawasan) mungkin saja punya ambisi untuk itu. Tapi Indonesia, dengan jumlah penduduk yang besar dan dengan pulau yang 17 ribu, tak akan terjangkau oleh “penglihatan” siapa pun. Sementara itu, Polisi (dengan “P”) sesungguhnya tak pernah terwujud, sebagaimana Birokrasi (dengan “B”), sebagai sarana rasionalitas, tak pernah terbentuk. Yang ada di Indonesia adalah aparat kekuasaan yang retak-retak dan liku-liku kantor pemerintahan yang ruwet.

Dan selalu ada perlawanan.

Saya selalu teringat sebuah adegan yang diceritakan seorang reporter beberapa tahun yang lalu. Di tepi sebuah jalan ke arah luar kota Jakarta, ia pernah melihat dua orang polisi menjemur lembar-lembar rupiah di rumput. Reporter itu kemudian tahu, uang itu dikeluarkan kedua polisi itu dari kotak korek-api yang dilemparkan para sopir truk besar yang melintas di sana. Uang itu basah. Akhirnya reporter itu juga tahu: sebelum para sopir melemparkan uang sogok itu ke luar jendela ke arah kedua polisi itu -agar perjalanan tak diganggu- lembar-lembar rupiah itu mereka ludahi. Itu tanda penghinaan dan rasa muak diam-diam.

Hubungan kekuasaan selalu punya saat yang rapuh. Bahkan ketika tak seimbang. Terutama ketika ia tak lagi didukung taklid dan keyakinan, sebagaimana di zaman ini. Mereka yang lemah, yang tertindas, selalu punya siasat bertahan dan melawan. Michel de Certeau punya deskripsi yang bagus tentang itu: sementara yang berkuasa punya “strategi”, mereka yang daif punya “taktik”. Dalam kiasan De Certeau, taktik itu adalah la perruque -seperti ketika buruh mengambil waktu kerja di perusahaan majikannya untuk dirinya sendiri. La perruque itu yang juga dipakai para sopir untuk menyuap agar tak ditanyai polisi dan para pelanggar agar lepas dari hukuman. La perruque bahkan menular ke kantor polisi, peradilan, dan kantor kementerian: para bawahan tak mau patuh karena para atasan tak pernah acuh.

Itu sebabnya di Indonesia Polisi tak datang.

Goenawan Mohamad
http://www.tempo.co/read/caping/2015/02/15/129732/Dari-mana-datangnya-polisi

Kota Kata

Pada mulanya kata, lalu jadilah kota. Begitulah, dalam khazanah cerita rakyat kerap kita temui adegan pemberian nama suatu tempat. Lazimnya sang tokoh bersabda, "Kunamakan tempat ini bla-bla-bla." Ingat Raden Wijaya, tatkala beristirahat dalam pelarian, ia memetik buah maja dan memakannya. Rasanya pahit. Ia lantas menamai tempat kejadian itu Majapahit dan membangun hunian di sana hingga merekah jadi kota kerajaan.

Sebuah nama dipilih lantaran terkait dengan kenangan, tapi tak jarang juga sebagai harapan. Purwodadi, misalnya, gabungan kata purwa dan dadi, berarti awal kejadian. Purworejo bisa diartikan awal kesejahteraan. Nama sebagai harapan, itulah yang kini kerap digunakan orang untuk menandai suatu tempat. Misal: Bumi Serpong Damai. Kadang nama tempat dipilih untuk memberikan citra agung bagi para penghuninya. Misal: Pesona Khayangan.

Adakalanya kata mengalami perubahan pelafalan dan pergeseran makna. Desa Sala berubah jadi kota sejak Keraton Mataram dipindah dari Kartasura ke desa itu dan diberi nama baru: Surakarta. Nama Sala (ditulis dengan /a/) tidak lenyap dan masih digunakan sampai sekarang, meski mengalami pergeseran. Orang Jawa melisankan vokal /a/ dengan bunyi yang sama dengan /o/ dalam bahasa Indonesia (seperti Dipanegara dibaca Diponegoro). Selanjutnya, bahasa Indonesia menulis vokal /a/ (Jawa) itu dengan huruf /o/, yang bisa diujarkan seperti /o/ pada motor ataupun moto. Kini, dalam tulisan juga lisan, Sala lebih dikenal sebagai Solo-dengan bunyi /o/ seperti pada Oslo.

Lalu bagaimana kita sebut Daerah Istimewa di bagian selatan Jawa itu: Jogjakarta atau Yogyakarta? Majalah Tempo, misalnya, konsisten menulis Yogyakarta, tapi tak sedikit orang, termasuk sebagian warganya, menuliskan Jogjakarta. Sebuah iklan pariwisata: Jogja, never ending Asia!

Mari kita merunut ke awal. Semula kerajaan sempalan Mataram itu bernama Ngajogjakarta Hadiningrat. Diperpendek jadi Jogjakarta, acap disingkat lagi jadi (hanya) Jogja. Keajekan penulisan huruf /j/ itu ternyata mempengaruhi penuturan sebagian orang. Mereka mengucapkannya sebagai Jogja dengan /j/ seperti pada jamak. Padahal, penulisan /j/ itu menggunakan ejaan lama, mestinya diujarkan /y/ seperti pada Yamaha. Jadi, jika konsisten pada pelisanan dan mengikuti pembaruan ejaan, kota itu seyogianya disebut Yogyakarta.

Beda dengan Djajakarta yang bermetamorfosis jadi Jakarta. Jelas, Jakarta adalah bentuk singkat dari Djajakarta. Bisa diduga ada dua kemungkinan proses penyingkatan. Pertama, sebagaimana Ngajogjakarta menjadi Jogjakarta, dengan melenyapkan suku kata awal, Djajakarta menjadi Jakarta. Jika kemungkinan ini yang terjadi dan kita mengikuti perubahan ejaan, mestinya kita menulis ataupun melisankan ibu kota negara kita itu sebagai Yakarta. Bahwa prakteknya kita menyebut Jakarta dengan /j/ seperti pada jagat, berarti telah terjadi perubahan pelafalan akibat pengaruh penulisan yang setia pada ejaan lama. Kedua, penyingkatan dari Djajakarta menjadi Jakarta bisa terjadi akibat peluluhan satu suku kata di tengah. Seperti baharu menjadi baru atau asmaradahana menjadi asmaradana; maka Djajakarta bisa menjadi Djakarta. Disesuaikan dengan ejaan baru, jadilah Jakarta. Jika ini yang terjadi, kemungkinan besar akibat pengaruh percepatan pelisanan, seperti Tanah Abang dalam dialek Betawi menjadi Tenabang.

Dari kata menjelma kota. Di sana bersemayam puja dan doa. Semarang, dari asem dan arang, menahbiskan kondisi suatu tempat berpohon asam jarang. Gunung Kidul menandai wilayah pegunungan di selatan. Surabaya, sebagaimana dinyatakan ikon kota itu, mengenang pertarungan ikan sura dan baya (buaya). Sidoarjo diharap terkabul jadi permai. Tapi, sungguhkah kita peduli? Tanpa kita sadari peralihan nama kota ternyata tak hanya mengubah, tapi bisa meniadakan maknanya semula.

Pada kasus Ngajogjakarta yang berarti mematut kota atau membangun kota, menjadi Yogyakarta yang bermakna kota yang patut atau kota yang layak, terjadi sedikit pergeseran makna. Untung kedua maknanya tetap baik. Tapi, kenangkanlah, dulu Djajakarta, dari djaja dan karta, bisa berarti kota yang jaya atau kota kemenangan. Kini, Jakarta berarti apa? Jika mau berseloroh, meniru gaya orang Yogya, Jakarta bisa jadi karta ja, berarti sekadar kota.

Memang ada banyak nama kota yang seolah tak bermakna: Blora, Comal, Demak, Trenggalek, dan lainnya. Kita tak tahu riwayatnya atau belum mendapat terang dari kata-kata yang masih bercahaya ataupun yang sudah jadi fosil dalam leksikon. Jika mau mencarinya, mungkin akan kita temukan jejak kenangan dan harapan.

Sitok Srengenge, Penyair
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/03/15/BHS/mbm.20100315.BHS132964.id.html