Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi

Presiden yang saya hormati,

Surat terbuka ini saya tulis karena cinta saya dari dalam lubuk hati kepada tanah air dan hormat saya kepada Bapak sebagai Kepala Negara.

Bapak bisa membacanya sebagai kritik, tetapi saya tidak ragu karena Bapak pernah bilang langsung kepada saya bahwa Bapak tidak keberatan dikritik karena kritik adalah masukan bagi Bapak.

Saya juga percaya bahwa kritik itu penting. Bahkan kritik dari seorang kawan itu tujuannya agar kawan kita tidak terjerumus. Dengan memuji terus-menerus, maka justru kawan kita akan jatuh terjerembab.

Seperti Bapak tahu, saya pada mulanya adalah pendukung kuat Bapak, bahkan pernah mengedarkan selebaran terkenal yang berjudul “10 Alasan Mengapa Saya Memilih Jokowi” saat periode Pertama.

Begitu pula pada periode kedua saya menjadi pendukung Bapak, meski saya tidak pernah masuk tim resmi kampanye Bapak.

Namun demikian, pada periode dua, saya dapati Presiden saya telah banyak berubah dan banyak membuat kesalahan.

Umpamanya dalam penempatan pembantu-pembantunya, lemah dan tebang pilih dalam penegakan hukum, mengusung kebijakan-kebijakan ekonomi yang menguntungkan kelompok pemodal termasuk modal asing.

Juga menghalangi partisipasi publik dalam proses berbagai UU yang penting. Dan banyak hal lagi yang pernah saya tulis dan tidak akan saya ulangi di sini.

Tapi, yang utama dan terpenting dalam tulisan singkat ini adalah saya merasa, di ujung jabatan Bapak, presiden kita telah mengambil langkah-langkah dan manuver-manuver politik yang membahayakan demokrasi kita.

Demokrasi yang dengan susah payah ditegakkan dan dengan korban jiwa yang telah dikorbankan untuk membangun negeri ini oleh anak-anak muda pada revolusi atau reformasi tahun 1998, sekarang menurut pendapat saya, dalam keadaan bahaya menuju keruntuhan.

Yang saya maksud adalah dalam setahun terakhir ini, Bapak tidak lagi konsentrasi kepada pekerjaan utama yang dimandatkan rakyat, yang harus diakui telah mencapai berbagai kemajuan menggembirakan, tetapi telah bermanuver untuk merusak demokrasi.

Antara lain dengan pembatasan jumlah calon presiden oleh UU dan ada berbagai perilaku aib yang membahayakan demokrasi, baik langsung oleh Bapak sendiri maupun oleh pembantu-pembantu Bapak yang dekat dan bekerja di Istana yang tidak mungkin dilakukan tanpa sepengetahuan dan restu dari orang paling berkuasa di negeri ini, yaitu Presiden RI.

Seperti kita ketahui, meski UU dibuat di DPR, namun tidak akan menjadi UU tanpa kesepakatan dan persetujuan eksekutif yang ikut bersama menyusunnya.

Saya ingin mengingatkan bahwa korupsi itu bukan sekadar korupsi uang saja, tetapi ada korupsi dalam bentuk lain.

Presiden Jokowi diberi mandat oleh rakyat agar bekerja sepenuh waktu untuk sebesar-besar manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia.

Namun ketika Presiden menggunakan waktunya dan fasilitas serta simbol negara untuk bermanuver politik bagi keuntungan dirinya atau kelompok yang dekat dengannya atau keluarganya, maka sebenarnya beliau telah terperosok ke dalam perbuatan koruptif yang hukumnya haram.

Saya yakin Bapak adalah seorang Muslim yang baik dan religius. Oleh karena itu, saya akan mengingatkan hal ini dari sudut pandang agama Islam juga.

Dalam Islam, istilah husnul khotimah dan su’ul khotimah sangat dikenal. Artinya akhir yang baik dan akhir yang buruk.

Biasanya diartikan bahwa akhir yang baik (husnul khotimah) sebagai mati dalam keadaan beriman dan sebaliknya su’ul khatimah mati dalam kondisi menolak kehadiran Ilahi.

Namun husnul khotimah bisa juga diartikan ketika seseorang konsisten dan banyak melakukan kebaikan sampai akhir hayatnya.

Sedang su’ul khotimah adalah mereka yang mulanya baik, tetapi di penghujung hidupnya terperosok ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak layak, yang tidak diridhoi Allah SWT.

Inilah mereka yang berada dalam kerugian besar yang sangat merugikan dirinya, baik bagi kehidupannya di sini seterusnya maupun kehidupan berikutnya di akhirat nanti.

Seperti kita ketahui, hidup kita di sini hanya sementara, hidup kita yang panjang nanti ada pada tahap berikutnya yaitu, di alam akhirat.

Bahkan kita disarankan untuk tidak memberi nama anak kita yang baru lahir dengan nama orang besar sebelum orang itu wafat.

Sebab tidak sedikit orang hebat yang memulai sesuatu dengan baik menjadi terkenal dan dikagumi, tetapi pada ujung hayatnya sebelum wafat dia telah melakukan perbuatan buruk. Dan itulah yang diingat oleh masyarakat.

Dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden bulan Februari tahun depan, tugas seorang presiden adalah memastikan bahwa pemilu dan pilpres berjalan dengan damai, adil dan jujur, bukan ikut campur di dalam menentukan siapa yang boleh ikut di dalam kontes presiden maupun yang tidak boleh karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan kelompok.

Saya tidak tahu apa sebenarnya yang dituju oleh Presiden Jokowi sehingga ada kandidat yang terang terangan dihalangi untuk maju sebagai capres.

Orang bertanya, apakah Pak Jokowi takut bila calon itu menang bisa membongkar rahasia-rahasia yang membahayakan dirinya?

Atau ini hanya sebuah ego bahwa presiden mendatang harus melanjutkan program-program yang ditinggalkan oleh presiden Jokowi seluruhnya, baik program-program itu dinilai tepat maupun dinilai tidak menguntungkan rakyat banyak?

Satu hal lagi sebagai akibat dari campur tangan penguasa tertinggi di Indonesia ini dalam pemilu dan pilpres bisa juga menimbulkan bahaya hilangnya kedamaian di negeri ini, menimbulkan chaos, pemberontakan, dan sebagainya, seperti reformasi tahun 1998 yang mengakibatkan kerusakan, pembakaran, dan hilangnya nyawa dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari bencana itu.

Perlu saya ingatkan, meski tidak banyak, tetapi masih ada waktu untuk Bapak berubah dan memperbaiki diri segera, menjadikan Presiden Jokowi sebagai penguasa tertinggi yang menjamin kelancaran perjalanan pemilihan umum dan pilpres mendatang dengan damai, adil, dan jujur.

Menjadi Presiden yang mewariskan legacy yang kosong dari catatan buruk. Melanjutkan pulang ke Solo dengan hidup tentram dan bahagia bersama keluarga tanpa rasa bersalah.

Untuk itu dengan hormat, saya imbau Bapak menghentikan segera manuver-manuver politik Bapak dan pembantu-pembantu Bapak yang secara kasat mata sangat merugikan perjalanan demokrasi di negeri kita.

Apalagi sekarang dengan UU yang ada, rakyat tidak bebas memilih siapa presidennya karena calon-calon presiden itu telah ditentukan oleh UU yang memberi monopoli kepada partai atau gabungan partai yang memiliki jumlah suara minimal 20 persen kursi di DPR.

Mudah-mudahan Allah membantu Bapak untuk sadar diri dan yakin bahwa mandat yang diberikan oleh rakyat kepada diri Bapak adalah mandat untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi kepentingan kelompok dan konco-konco yang banyak mengambil keuntungan dari perjalanan pemerintahan selama ini.

Mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa ini dengan menolong penguasa tertinggi di negeri ini agar kembali ke jalan yang lurus, jalan yang diakhiri dengan husnul khotimah, baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Jalan yang berakhir dengan baik dan dicatat dalam sejarah manusia maupun dalam catatan Allah sebagai amal yang ganjarannya taman surga (jannah). Aamiin.

Abdillah Toha
Pemerhati politik, sosial, ekonomi, agama,
Penasihat wakil presiden periode 2009-2014,
Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN)
Kompas.com, 30 Mei 2023

Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan

Para pendiri Republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapa pun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin. Dengan harapan, sang pemimpin menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas.

Pulau itu hanya sebesar satu titik di peta. Banyak orang menjuluki pulau itu “Sang Penjaga Utara”. Sayangnya, selama puluhan tahun, sang penjaga itu makin tertinggal. Warganya tak bisa mengakses listrik sepanjang hari, kesulitan mengakses air bersih, dan kapal hanya melintas seminggu sekali.

Nama sang penjaga itu Pulau Sebira. Letaknya di ujung utara Jakarta, bahkan secara geografis lebih dekat dengan Pulau Sumatera daripada ke Pelabuhan Sunda Kelapa. Mungkin banyak orang akan menganggapnya jauh.

Jarak kilometernya dari Monas memang jauh. Namun, perspektif jauh-dekat semacam itu perlu kita ubah. Semua pulau di Indonesia jaraknya adalah nol kilometer dari Ibu Pertiwi.

Pulau Sebira, Pulau Seribu, DKI Jakarta.

Beranjak dari perspektif tak ada yang dinomorduakan, kita mewujudkan hak-hak dasar di Pulau Sebira. Layanan listrik hadir, air bersih mengalir, akses pasar pangan dan kapal bisa melintas tiap hari.

Dalam hitungan matematis, pemberian layanan semacam itu bisa dianggap tak menguntungkan. Namun, Republik ini hadir bukan untuk memilah mana yang menguntungkan dan mana yang tidak. Republik ini tak dibangun dengan logika untung rugi. Republik ini berdiri dengan sebuah janji: menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali! Janji keadilan sosial bukan saatnya hanya jadi dokumen sejarah.

Kami ingin memanifestasikan keadilan sosial melalui gagasan yang konkret. Gagasan yang bisa meluruskan jalan bagi masa depan Republik ini.

Demokrasi dan kesetaraan hukum
Demokrasi adalah sebuah jalan panjang yang perlu terus kita rawat. Keliru jika kita memandang demokrasi sebagai sesuatu yang bisa tumbuh dan bertahan begitu saja (taken for granted). Kita memilih jalan demokrasi bukan sebagai jalan pintas pembangunan, kita memilih demokrasi sebagai ikhtiar mewujudkan manusia yang bermartabat. Manusia yang merdeka berpikir, berpendapat, dan menentukan tindakan.

Basis dari demokrasi adalah trust (kepercayaan). Wis wayahe, mengembalikan kepercayaan itu!

Kepercayaan bukan muncul dari fanatisme buta. Layaknya sebuah pertandingan sepak bola, wasitnya harus adil, aturan mainnya harus jelas dan berlaku sama pada semua, baru kepercayaan akan muncul.

Anies di tengah lautan pendukungnya.

Kepercayaan akan tumbuh dengan adanya penguatan demokrasi. Kita ingin mendorong penguatan demokrasi melalui beberapa prinsip utama: menjalankan amanah reformasi, menghadirkan kesetaraan hukum, mendorong masyarakat sipil yang kritis, menguatkan landasan demokrasi elektoral.

Esensi demokrasi adalah memberikan ruang yang setara bagi semua. Menghadirkan kepastian hukum dan rasa aman dengan menjamin hak-hak warga negara, terutama ruang yang aman bagi perempuan, anak, difabel, masyarakat adat, dan kelompok marjinal.

Demokrasi yang sehat dan kesetaraan hukumlah yang akan mendorong kemajuan ekonomi berkeadilan. Karena kemajuan ekonomi tanpa perspektif keadilan sosial akan terasa semu.

Ekonomi untuk semua
Ketika bicara pertumbuhan ekonomi, kerap kali yang kita lihat hanya berhenti pada angka-angka makro. Angka-angka itu ibarat sebuah potret dua dimensi. Menunjukkan yang di permukaan, tetapi tidak selalu menggambarkan kedalaman dampak yang dirasakan warga.

Prinsip yang ingin kita dorong: pertumbuhan ekonomi harus berkualitas. Bukan sekadar melihat dari aspek makro, lebih dari itu dampaknya bisa menjangkau semuanya. Kualitas pertumbuhan itu adalah pada jangkauannya. Semakin merata, maka semakin tingi kualitas pertumbuhannya.

Selama ini pembahasan ekonomi kerakyatan hanya berhenti di level filosofis. Akibatnya, cara pandang kita terhadap ketimpangan tak berkembang, sekadar ditopang program Jaring Pengaman Sosial. Perspektif ini perlu kita ubah!

Perekonomian perlu kita rancang untuk memperhitungkan mereka yang miskin dengan mengakomodasinya melalui kesempatan-kesempatan yang setara dalam sistem perekonomian. Kita terus berupaya membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar.

Urusan ketimpangan tidak boleh lagi sekadar diselesaikan lewat jaring pengaman sosial, tetapi diselesaikan melalui instrumen-instrumen ekonomi. Cara pandang ini akan membuat masalah ketimpangan bukan menjadi masalah sektoral semata.

Masalah ketimpangan perlu diintegrasikan melalui instrumen ekonomi, seperti moneter, kredit, perdagangan, perpajakan, investasi, dan kebijakan sosial, untuk menciptakan perekonomian yang memberikan kesejahteraan semua warga, bukan hanya sebagian warga.

Konsep semacam itu kerap dikenal dengan social market economy yang belakangan ini menjadi alternatif baru. Jika ditelaah lebih dalam, konsep itu sebenarnya senyawa dengan ekonomi kerakyatan yang sudah digaungkan para pendiri Republik ini sejak lama.

Ketika pemikiran itu diturunkan dalam bentuk kebijakan, diaplikasikan secara konkret, dan dieksekusi untuk kepentingan warga, hasilnya dahsyat. Ini yang kita rasakan ketika tahu bahwa usaha mikro kecil adalah yang mendominasi Jakarta sehingga kita menggunakan ragam instrumen untuk memberi kesempatan yang setara.

Anies Baswedan: "Gagasan - Narasi - Karya"

Dahulu, gerbang kesetaraan itu tertutup rapat. Bayangkan, ketika izin usaha kecil harus menggunakan alamat kantor, belum lagi kredit permodalan minimal Rp 50 juta. Sejak lama, peraturan itu dianggap wajar. Ketika peraturan itu kita pandang dari kacamata pengusaha kecil, akan terlihat bias ketimpangan yang begitu besar.

Kami ingin kesetaraan tak berhenti di tataran filosofis. Maka, izin usaha mikro kecil (IUMK) kita dorong agar relevan dengan kebutuhan pegiat usaha kecil. IUMK diterbitkan sebagai gerbang awal insentif bagi para pengusaha pemula.

Perizinan semacam ini perlu kita pandang bukan sekadar kebutuhan administrasi, melainkan kita gunakan sebagai terobosan untuk kesetaraan. Skala pinjaman, misalnya, sebelumnya besarannya memberatkan pengusaha pemula sehingga terjadi ketidaksetaraan akses permodalan.

Kita berinovasi agar bisa lebih relevan dengan kebutuhan usaha pemula, pinjaman bisa dilakukan mulai dari Rp 5 juta – Rp 10 juta. Ini juga didukung layanan perizinan yang dipercepat dan alamat rumah bisa diakui sebagai domisili usaha. Upaya-upaya itu merupakan manifestasi agar ketimpangan tidak sekadar ditopang jaring pengaman sosial, tapi melalui instrumen yang basisnya kesetaraan.

Ekosistem ekonomi yang setara perlu didukung dengan ekosistem sosial yang lestari. Keduanya harus saling menguatkan, bukan meniadakan.

Masyarakat guyub dan sejahtera
Jika Pancasila dilihat tujuan akhirnya, terlihat bahwa keadilan bagi semua adalah tujuan utamanya. Sejak awal, para pendiri Republik ini menyadari betul bahwa kekuatan ekosistem sosial warga akan menjadi kokoh jika ditata di atas rasa keadilan.

Keberagaman manusia Indonesia adalah karunia Allah, tetapi mendorong masyarakat bersatu dan guyub adalah ikhtiar bersama. Guyub berarti mewujudkan interaksi yang saling menguatkan antara warga dan penyelenggara negara.

Kuncinya ada pada dua aspek: kolaborasi dan meritokrasi! Perspektif kolaborasi dan meritokrasi meyakini pembangunan sebagai kesempatan bagi semua untuk berkiprah.

Penyelenggara negara perlu rendah hati dengan tidak memonopoli kebenaran, tetapi justru menggelar tikar yang nyaman agar warga bisa duduk bersama dan terlibat.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies sering memborong hadiah dan penghargaan.

Pendekatan pembangunan tak bisa lagi sekadar penyelenggara negara menjadi administrator. Pendekatan konvensional itu harus berubah dengan menjadikan penyelenggara negara menjadi kolaborator dan warga menjadi ko-kreator sehingga bisa memunculkan beragam kolaborasi. Inilah yang kita lakukan di Ibu Kota dengan mengusung konsep “Jakarta, Kota Kolaborasi!”

Syarat utama pemerintahan yang kolaboratif adalah tata kelola pemerintahan yang benar (good governance). Suka tidak suka, seluruh dunia menuju ke arah good governance. Ini seperti saat seluruh dunia bergerak menghapus perbudakan.

Salah satu cara untuk mewujudkan good governance adalah dengan meritokrasi. Para pendiri Republik ini merancang sebuah negara yang memungkinkan siapa pun yang memiliki karya dan gagasan bisa menjadi pemimpin. Kemerdekaan telah menggulung konsep aristokrat dan monarki, sebuah bukti Indonesia lahir dengan prinsip meritokrasi.

Hari ini, pemerintahan yang bisa menjalankan meritokrasi akan mengirimkan pesan tegas bahwa pemerintahannya berintegritas. Kita berikhtiar menyelenggarakan pemerintahan dengan cara-cara berintegritas. Meluruskan jalan, menghadirkan kesetaraan, dan meraih kemajuan yang berkeadilan.

Gagasan ini ditulis dengan keyakinan bahwa setiap kita punya mimpi besar untuk masa depan Indonesia. Kami mengundang setiap warga negara Republik ini untuk berkolaborasi mewujudkan gagasan ini. Bismillah, kolaborasi ini bisa meluruskan jalan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia!

Anies Rasyid Baswedan,
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022
KOMPAS, 17 Februari 2023