Tradisi Lonjakan Harga Sembako

Lonjakan harga bahan pangan kebutuhan pokok masyarakat dan komoditas pertanian yang selalu terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Lebaran, seakan telah menjadi kebiasaan atau tradisi buruk di Indonesia.

Di sisi lain, pemerintah seakan tidak berdaya atau seperti menunjukkan ketidakmampuan untuk mengendalikannya. Barangkali saja pemerintah memang melakukan pembiaran? Padahal, masalah dan kendala yang menjadi pemicu lonjakan harga sembilan bahan pokok (sembako) secara berulang setiap tahun sebenarnya bisa diantisipasi. Namun, pemerintah sepertinya tidak melakukan upaya nyata untuk mengatasinya. Yang terlihat, pemerintah justru menganggap enteng masalah kenaikan harga sembako tersebut.

Pejabat pemerintah yang berwenang mengurusi masalah ini terkesan tidak serius dan cenderung membiarkan rakyat menjadi "korban" permainan spekulan dan oknum pedagang besar. Pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar (OP) dan pasar murah yang bersifat sesaat dan terbatas. Namun seperti yang terlihat setiap tahunnya, semua upaya itu tidak bisa menyelesaikan masalah.

Harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan setiap hari menjelang puasa tahun ini. Lonjakan kenaikan harga sembako bahkan sudah mencapai 40 persen dibanding sebelumnya. Sudah barang tentu, lonjakan harga yang menggila ini jelas memukul daya beli masyarakat. Kalangan pedagang pun mengaku terkena imbasnya, karena permintaan menurun dan mereka khawatir ditinggalkan para pelanggannya.

Untuk mengurai lebih jauh upaya dan langkah apa yang efektif untuk menekan lonjakan harga bahan kebutuhan pokok pada setiap momentum perayaan nasional dan hari raya keagamaan seperti Ramadhan dan Lebaran maupun untuk jangka panjang, berikut petikan wawancara wartawan Harian Umum Suara Karya Abdul Choir dengan ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Dr Sri Adiningsih, baru-baru ini.

Pemerintah terkesan membiarkan gejolak pasar ini hingga terus terjadi. Apa persoalan mendasarnya dan cara untuk menekan harga sembako?

Pemerintah melalui kementerian yang bertanggung jawab tidak melaksanakan fungsi dan peran yang menjadi kewajibannya dalam menjaga harga pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Kementerian Perdagangan selalu menyatakan stok pangan secara nasional mencukupi, namun di daerah belum tentu cukup semuanya, sehingga kenaikan harga terus terjadi.

Pemerintah jangan memberikan alasan lonjakan harga yang terjadi setiap tahun ini semata-mata karena permintaan yang tinggi. Lonjakan harga bahan kebutuhan masyarakat seperti saat ini hanya terjadi di Indonesia. Harus kita akui, ini memalukan.

Persoalan supply and demand biasa terjadi di negara mana pun, tetapi harga di pasar dalam negerinya bisa terjaga atau dikendalikan.

Di negara-negara lain, harga bahan kebutuhan masyarakatnya selalu terjaga dengan baik karena memang pemerintahnya memberikan perhatian serius dan perlindungan yang mencukupi. Bandingkan dengan Indonesia yang membuka keran perdagangan bebas seluas-luasnya.

Lalu, bagaimana langkah efektif untuk menekan harga dan stabilisasi seluruh komoditas dalam jangka panjang?

Kondisi infrastruktur yang buruk dan menjadi pemicu mahalnya biaya logistik selama ini tidak pernah mendapat perhatian penuh. Apalagi, kemacetan angkutan barang di pelabuhan tidak bisa diatasi secara serius. Misalnya, kemacetan yang terjadi di Pelabuhan Merak, Banten hingga puluhan kilometer (km), tentu selain menghambat pasokan juga mengakibatkan biaya transportasi naik berlipat-lipat.

Beban biaya atau ongkos transportasi ini nantinya akan berdampak terhadap harga jual barang. Artinya, beban ini harus ditanggung masyarakat. Di samping itu, pemerintah juga terlihat membiarkan banyaknya pihak-pihak yang mengambil kesempatan (keuntungan) dari gejolak pasar. Dengan kondisi seperti ini, maka kita tidak bisa berharap harga-harga kebutuhan masyarakat bisa terkendali. Meskipun terjadi kenaikan harga, seharusnya terkendali dalam batasan yang wajar.

Lalu bagaimana operasi pasar dan pasar murah yang selalu dijadikan pembenaran oleh pemerintah, sehingga tidak bisa dikatakan pemerintah tidak melakukan apa-apa?

Operasi pasar yang digelar oleh pemerintah tidak bisa menyelesaikan lonjakan harga bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Selain terbatas beberapa komoditas saja, operasi pasar juga tidak bisa menjangkau seluruh pasar tradisional di daerah yang selama ini mengalami lonjakan harga. Berapa banyak pasar tradisional di tiap daerah, tentunya tidak bisa terjangkau operasi pasar semua.

Jadi, apa pun langkah yang dianggap bisa menekan kenaikan harga ini dan antisipasi yang dilakukan, syaratnya infrastruktur harus dibenahi. Kalau tidak, maka masyarakat tidak bisa berharap masalah harga yang selama ini dikeluhkan dan membebani perekonomian rumah tangga ini bisa diatasi.

Hal apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah agar benar-benar mampu melakukan fungsinya dalam menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi masyarakat?

Dalam menjaga ketahanan dan stabilitas harga pangan, sebenarnya pemerintah bisa mencontoh langkah yang diterapkan oleh berbagai negara maju. Misalnya, perlunya penerapan teknologi pascapanen pertanian sehingga harga produk pertanian, tidak jatuh pada saat panen raya tiba dan harga tidak melonjak pada saat hari raya seperti saat ini.

Program peningkatan produksi pertanian yang tengah digenjot oleh pemerintah perlu dilengkapi dengan sistem manajemen stok yang baik dan dengan memanfaatkan teknologi pascapanen untuk hasil pertanian.

Namun, hal ini tidak pernah digarap secara serius. Padahal, pemerintah sudah sangat mengerti dan memahami penerapan teknologi tersebut akan sangat membantu tidak hanya di kalangan petani, namun juga di masyarakat luas untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan mudah dan murah.

SUARA KARYA, 21 Juli 2012