Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Agung Laksono

H.R. Agung Laksono lahir di Semarang, Jawa Tengah, 23 Maret 1949; adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) untuk masa jabatan 2004-2009. Dalam Munas Partai Golkar tahun 2004 dan 2009, ia terpilih sebagai Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Agung menyelesaikan pendidikan SD pada tahun 1960 dan SMP "Perguruan Cikini" di tahun 1963. Sementara pendidikan tingkat SMA dilaluinya di kota Medan, Sumatera Utara. Seusai menamatkan pendidikan dasar dan menengah, ia melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia dan lulus pada tahun 1972.

Sukses keorganisasian telah diawalinya sejak Agung menjabat sebagai Ketua BPD HIPMI Jaya (1975 - 1977). Kemudian dia juga memimpin sejumlah organisasi, di antaranya DPP Angkatan Muda Jayakarta, Wakil Sekertaris DPD AMPI Tingkat I DKI (1977 - 1979), Ketua Biro Pengarahan Sarana dan Dana DPD Golkar Tingkat I DKI Jakarta (1979 - 1984), Wakil Bendahara PDK I Kosgoro DKI Jakarta (1979 - 1983), Ketua Umum BPP HIPMI (1983-1986) serta Ketua Umum DPP AMPI (1984-1989).

Pada periode 1990-1995, ia menjabat Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro, salah satu ormas pendiri Partai Golkar dan selanjutnya pada tahun 2000, ia terpilih sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957.

Dalam dunia usaha, Agung juga pernah aktif memegang sejumlah jabatan penting antara lain, Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP) (1996 - 1998), Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis (1994-1998), Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN Teve) (1993 -1998), Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara (1987 - 1998).

Sedangakn karier di pemerintahan, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, pada 23 Maret 1949 itu pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII (1998) semasa pemerintahan Presiden Soeharto. Jabatan di kementerian olahraga itu terus berlanjut pada periode 1998-1999 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999 di bawah pemerintahan Presiden BJ Habibie.

Untuk kiprah politik di partainya, sejumlah posisi strategis dalam struktur DPP Partai Golkar yang pernah diembannya adalah sebagai Ketua DPP Partai Golkar Korbid Organisasi, Keanggotaan, dan Kader (OKK) hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar tahun 1998, Wakil Ketua Umum DPP PG hasil Munas 2004 di Bali serta kembali menjabat pada posisi yang sama pasca Munas 2009 di Riau.

Sebelum terpilih menjadi Ketua DPR-RI (2004-2009) menggantikan posisi Akbar Tandjung, suami dari Sylvia Amelia Wenas itu juga sudah kenyang pengalaman di lembaga legislatif.
Dia pernah menjabat Sekretaris FKP MPR-RI (1993-1997), Wakil Ketua FKP MPR-RI (1997-1998), Anggota DPR/MPR tiga periode (1997-1998 dan 1987-1997) dan anggota MPR dari Utusan Daerah Sulawesi Tenggara (1999-2004).

Pengalaman Legislatif:
1993-1997: Sekertaris FKP MPR-RI
1997-1998: Wakil Ketua FKP MPR-RI
1987-1997 dan 1997-1998: Anggota DPR/MPR-RI tiga periode
1999-2004: Anggota MPR-RI Utusan Daerah Sulawesi Tenggara
2004-2009: Ketua DPR-RI

Pengalaman Eksekutif:
1998: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan VII
1998-1999: Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Reformasi Pembangunan

Pengalaman Dunia Usaha:
1987-1998: Komisaris Utama PT. Mapalus Makawanua Charcoal Industry (PMDN) di Bitung, Sulawesi Utara
1993-1998: Direktur Utama PT. Cakrawala Andalas Televisi (AN-TEVE)
1994-1998: Pimpinan Umum Majalah Info Bisnis
1996-1998: Wakil Komisaris Utama PT. Spinindo Mitradaya/PT. East Jakarta Industrial Park (EJIP)

Pengalaman Organisasi:
1975-1977: Ketua BPD HIPMI JAYA
1983-1986: Ketua Umum BPP HIPMI
1983-1988: Ketua Umum DPP AMPI
1988-1993: Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat DPP Golkar
1988-1993: Ketua Kompartemen Pembinaan Organisasi dan Keanggotaan KADIN
1990-1995: Sekjen PPK Kosgoro
1993-1998: Wakil Ketua Dewan Kehormatan KADIN Indonesia
1995-2000: Anggota Dewan Pertimbangan Organisasi Kosgoro
1996-2001: Dewan Pembina Bamuhas Kosgoro
1993-2004: Ketua DPP Golkar
2002-2007: Ketua Umum PPK Kosgoro 1957

Wakil dari Golkar
Agung Laksono dalam KIB jilid II itu mewakili Partai Golkar yang berdasarkan hasil Munas PG di Riau beberapa waktu lalu telah memutuskan untuk bergabung dalam koalisi besar pemerintahan Presiden Yudhoyono-Boediono.

Sebelum dipercaya memegang posisi Menko Kesra yang ditinggalkan Aburizal Bakrie (kini Ketua Umum Partai Golkar), tokoh politik yang cukup berpengaruh di partai berlambang beringin ini telah memimpin lembaga DPR sepanjang periode 2004-2009.

Saat pertama kali memangku jabatan Ketua DPR, Agung telah berhasil membuat gebrakan pertama dengan menyemburkan slogan "DPR Harus Kembali Sebagai Rumah Rakyat". Kala itu, Agung mengatakan bahwa dirinya hanya berpikir kompleks DPR/MPR yang berisi para wakil rakyat itu, sejatinya harus mudah diakses siapa pun dan rakyat merasa nyaman untuk bertemu dan masuk ke gedung ini.

"Kalau rakyat tidak bisa mengakses, punya jarak dengan wakilnya, bagaimana Senayan bisa disebut sebagai rumah rakyat?," ujar alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI) pada tahun 1972 itu.

Selain itu, ayah dari Shelly Kencanasari Laksono, Dave Akbarshah Laksono dan Alia Noorayu Laksono itu juga berupaya meneguhkan praktik "good governance" di lembaga yang dipimpinnya dengan ciri utamanya konsisten menjalankan mekanisme "check and balances".

"Selama mekanisme itu ada, maka saya percaya demokrasi akan berjalan dengan baik. Jangan biarkan suatu lembaga menjadi kuat sendiri. Tidak bisa `parliament heavy` atau `executive heavy` dan harus ada saling kontrol," ujarnya.

Sementara terkait tugas barunya untuk masa lima tahun mendatang, Agung mengakui kerja yang akan dihadapinya tidak ringan. Berdasarkan data Bappenas, sekitar 40 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Sedangkan jika mengacu pada model perhitungan ala Bank Dunia, orang miskin di Indonesia itu bisa membengkak hingga mencapai 100 juta orang. "Mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar hanya makan sekali," ujarnya prihatin.

Menurut Agung, di Indonesia itu angka pengangguran juga masih tinggi dan hal itu sangat erat berkaitan dengan bertambahnya angka kemiskinan. Oleh karena itu, solusi untuk membenahi masalah kemiskinan ini harus bersifat komprehensif dan lintas sektoral. Artinya pula bahwa berbagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan rakyat harus bersinergi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pekerjaan rumah itulah yang harus dibenahi bersama menteri-menteri lainnya di bawah koordinasi Menko Kesra.