Presiden "Peralat" TNI

Menyakitkan, Panglima Tertinggi Ragukan Anak Buah
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai ”memperalat” Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan melempar isu ”Asal Bukan Calon Presiden berinisial S”, baik dalam Rapat Pimpinan TNI maupun Rapat Koordinasi Polri.

Anggota Komisi I (Bidang Pertahanan) DPR Effendy Choirie, yang juga Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), menegaskan hal itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (1/2). ”Ini bisa dimaknai, Susilo Bambang Yudhoyono minta dukungan atau akan memperalat TNI dan Polri untuk kepentingan politik,” ujarnya.

Pernyataan Presiden Yudhoyono, kata Effendy, juga jelas menggoda dan merangsang TNI/ Polri berpolitik. Apa yang dilakukan itu melanggar cita hukum.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan, prajurit dilarang terlibat kegiatan politik praktis, selain kegiatan bisnis dan menduduki jabatan politis. Pasal 28 UU No 2/2002 tentang Polri juga menegaskan, Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Effendy mengingatkan Presiden Yudhoyono, TNI/Polri bukan alat kekuasaan, alat politik, dan alat bisnis, seperti pada era Orde Baru, tetapi alat negara untuk pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, kalau bertemu TNI/Polri, Presiden seharusnya berbicara profesionalisme pertahanan dan keamanan dalam menghadapi ancaman.

Kerisauan atau keresahan itu salah alamat bila diungkapkan di depan TNI/Polri. ”Jika curhat politik seharusnya ke Partai Demokrat atau kepada partai pendukungnya saja,” ujarnya.

Tak percaya anak buah
Secara terpisah, Peneliti Senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi menilai, lontaran isu gerakan ”asal bukan capres berinisial S” oleh Presiden Yudhoyono, terutama di kalangan petinggi TNI-Angkatan Darat, boleh jadi bertujuan menciptakan kesan Yudhoyono tengah dizalimi secara beramai-ramai.

Cara pencitraan serupa dinilai efektif menaikkan simpati bagi Yudhoyono sehingga terpilih pada Pemilu 2004. Namun sayangnya, kata Kristiadi, dalam konteks sekarang yang justru dianggap dizalimi bukan Yudhoyono, melainkan TNI/Polri.

”Bagi TNI, kalau sampai Panglima Tertinggi meragukan anak buahnya sendiri, hal itu sangat menyakitkan,” ujar Kristiadi.

Berbicara di SMA Kanisius, Jakarta, Minggu, Kristiadi menyayangkan Presiden Yudhoyono menyampaikan sesuatu hal yang dia sendiri tidak yakin kebenarannya. Padahal, sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, ia bisa saja langsung memanggil siapa pun yang dicurigai untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Manuver politik Presiden Yudhoyono seperti itu dapat membuat TNI merasa tidak dipercaya atau malah merasa ”dijual” untuk mencari popularitas menjelang Pemilu 2009. Jika benar, Yudhoyono sebetulnya malah dirugikan karena pernyataannya berdampak memecah belah anak buahnya sendiri.

”Rasa kekhawatiran itu terlalu berlebihan sehingga bisa diterjemahkan macam-macam, seperti Presiden Yudhoyono mau menyatakan dirinya akan dizalimi. Apa pun perdebatan, ia diuntungkan sebab orang setidaknya ingat lagi apa yang terjadi dan dialami Yudhoyono pada masa lalu,” kata Kristiadi lagi.

KOMPAS, 2 Februari 2009