Sebenarnya Apa yang Sedang Terjadi di Sekitar Saya?

Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sekitar saya? Saat saya punya kesempatan buka portal berita online, isinya hanya berita kriminal yang semakin hari semakin mengerikan saja. Yang bahkan saya tak pernah berfikir bahwa cara-cara aneh seperti itu dilakukan oleh pelaku demi memuaskan nafsunya saja.

Tidak tahu mengapa, saya merasa harus segera menuliskan hal ini dan kemudian mengirimkannya ke Mojok.co. Saya tidak sering menulis, tapi saya akan mencoba menuliskan keresahan yang belakangan melanda saya. Ini adalah tulisan pertama saya dan semoga Anda berkenan membacanya.

Umur saya 23 tahun. Saya merupakan salah satu dari 3000 peserta program sarjana mendidik di daerah terpencil. Dan kini saya mengajar sekolah menengah pertama di pedalaman Aceh. Daerah penugasan saya sebetulnya tidak terlalu terpencil. Hanya saja di sini sinyal susah didapat, dan tidak ada angkutan umum. Di sini juga tidak ada jalan lain selain satu jalur utama yang medannya terjal, naik turun, dan di kanan kiri jurang tanpa batas pagar pengaman jalan dan tentu saja rawan longsor, serta listrik yang sering mati.

Untuk bisa mengirimkan tulisan ini, saya harus pergi ke warnet yang terletak di pojok pasar Centhong di pusat kota. Lokasi tersebut berjarak 2 jam perjalanan dari mess saya jika ditempuh dengan menggunakan motor bodongan dan harus melewati medan yang sudah saya jelaskan di atas. (Plis lho ya, kalau ndilalah Mojok berkenan memuat tulisan saya ini, semoga itu karena tulisan saya memang layak dimuat, bukan karena nggak enak sama usaha saya dalam menembus medan berat hanya untuk ke warnet).

Saya tidak akan menceritakan pengalaman mengajar saya di sini. Namun hal lain yang saya kira memang perlu untuk ditulis dan dibaca banyak orang.

Kamis tanggal 26 Mei 2016, saya dipanggil Kepala Sekolah saya dan diberikan mandat untuk menjadi Wali Kelas. Saya mengira dipanggil karena anak di kelas saya ada yang tidak naik kelas. Ternyata saya dipanggil untuk sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari yang saya pikirkan. Saya diberitahu bahwa ada anak di kelas saya yang ditangkap polisi karena terlibat kasus pemerkosaan.

Ya, pemerkosaan. Bahkan, kata Kepala Sekolah saya, berita tersebut telah beberapa kali ditayangkan di televisi.

Sontak saya menangis mendengar hal itu. Saya tidak punya TV di sini, jadi bagaimana saya bisa tahu? Dan di sini, kita tidak bisa melakukan komunikasi kalau tidak bertatap muka secara langsung. Jadi wajar sekali apabila kabar itu tersebar dengan sangat lambat. Padahal pelaku adalah ketua kelas di kelas saya. Dia seorang yatim piatu. Saya sangat menyayanginya karena walaupun ia nakal, tetapi ia masih mau menuruti nasehat saya.

Selama menjadi wali kelasnya, berkali-kali saya harus menandatangani surat panggilan untuk walinya karena ia telah melakukan pelanggaran, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Berkali-kali juga saya membelanya di depan guru lain yang bermasalah dengannya. Dan tak terhitung berapa kali saya menahan tangis di depannya karena saya merasa tak becus menjadi orang tuanya di sekolah.

Akan tetapi, masalahnya kali ini begitu berbeda dengan semua kenakalan yang pernah ia perbuat.

Mendengar kabar itu saya langsung sakit hati. Saya merasa gagal menjadi orang yang paling bertanggungjawab untuknya di sekolah. Saya merasa, selama ini berarti dia tidak benar-benar mendengarkan nasehat saya. Saya sering kali memohon kepadanya untuk tidak berbuat yang tidak baik kepada teman-temannya. Ia mau menurut pada saat itu, dan tak pernah ia ulangi lagi setelah saya nasehati demikian. Namun yang terjadi ini malah tak pernah saya bayangkan akan ia lakukan. Dan inilah pertama kalinya bagi saya, memiliki murid yang tersandung kasus yang saya tak habis pikir mengapa hal itu bisa terjadi.

Kepala Sekolah memberitahukan bahwa anak didik saya itu melakukan hal tersebut beramai-ramai bersama 3 pelaku lainnya yang tidak lain adalah saudara kandung dan saudara iparnya. Saya tidak mengerti, setan apa yang merasukinya sehingga dia bisa berbuat seperti itu. Dia masih remaja kecil. Usianya belum genap 16 tahun.

Mengapa dia bisa seperti itu? Mengingat di sini, di daerah penempatan saya, ganja dikonsumsi warga sebagai bumbu dan rokok, apakah betul karena itu? Orang-orang di sini bilang mungkin saja karena pengaruh ganja yang sering dihisap warga sini pada saat ada acara kumpul-kumpul. Kebetulan anak didik saya ikut kumpul pada malam itu. Apa benar anak didik saya menghisap ganja, mabuk, tak sadar, lalu mau saja disuruh abang kandungnya untuk ikut mencabuli istri abangnya itu? Saya sungguh tak habis pikir.

Sebenarnya apa yang sedang terjadi di sekitar saya? Saat saya punya kesempatan buka portal berita online, isinya hanya berita kriminal yang semakin hari semakin mengerikan saja. Yang bahkan saya tak pernah berfikir bahwa cara-cara aneh seperti itu dilakukan oleh pelaku demi memuaskan nafsunya saja. Bahkan pelaku adalah anak SD, anak kecil, belum disunat, dan mungkin belum pernah mimpi basah.

Seingat saya, zaman saya SD tidak ada yang tahu apa dan bagaimana video porno. Tetapi anak SD di sini saat ini, sudah ada yang tertangkap guru karena sedang melihat video tak senonoh di gawai milik abangnya yang ia bawa ke sekolah. Seingat saya dulu waktu saya SMP, tidak ada laki-laki yang menggoda murid perempuan dengan brutal. Namun di sini saat ini, hampir setiap minggu ada saja siswi datang ke kantor sekolah sambil menangis dan mengaku telah dipegang-pegang oleh kawan-kawan lelakinya.

Zaman saya SMA pun tidak ada yang ketahuan sedang “in the hoy” ataupun berbuat mesum di sekolah. Tapi kenapa ada anak SD di sini yang kedapatan sedang “ngocok” ketika gurunya sedang menulis di depan kelas?

Anda boleh tidak percaya, tapi yang saya tulis ini benar-benar terjadi di sekitar saya. Ada apa sebenarnya? Apa yang salah sehingga anak-anak di sekitar saya sangat berbeda dengan kawan-kawan saya pada waktu saya bersekolah dulu? Dan ini tidak hanya terjadi di sini, seperti yang telah anda ketahui, ini terjadi di hampir semua tempat di Indonesia.

Kalau saya boleh mengutuk, saya sangat benci acara-acara TV yang mengumbar kemesraan dan mengumbar aurat. Anda boleh menyebut saya kolot dan sebagainya. Silakan! Namun saya menemui anak-anak di sekitar saya jadi menirukan apapun yang mereka tonton. Mereka tidak seperti kita, yang sudah paham bahwa segala sesuatu harus disikapi secara bijak. Mereka, anak-anak ini, belum sampai ke tahap itu. Mereka menganggap segala sesuatu yang ada di depan mereka sebagai hal yang boleh mereka tiru. Dan mereka belum siap dengan segala konsekuensi yang akan mereka terima ketika melakukan hal tersebut.

Sebagai contoh, ketika ada anak perempuan di sini yang memakai busana seksi seperti baju yang dipakai Centini (tokoh lakon televisi), lalu ia berjalan di depan gerombolan pemuda lajang putus sekolah yang sedang nongkrong di jembatan kampung. Kita tidak pernah tahu apa yang akan mereka lakukan kepada anak itu. Mengingat mereka bahkan tidak tahu bahwa ganja itu tidak boleh dikonsumsi.

Kita tidak sedang membicarakan masalah tingkat pendidikan, keimanan ataupun moralitas. Tapi bukankah itu semua saling berhubungan? Dan tidak sedikit pelaku pelecehan seksual mengaku alasan mereka melakukan hal tersebut karena tergoda oleh penampilan korban. Kita bisa saja bilang “if her clothes provokes you, i should break your face because your stupidity provokes me”, kepada orang-orang yang mengerti. Tapi nyatanya masyarakat kita saat ini masih banyak yang belum memiliki pemahaman seperti itu.

Tapi, apa benar aurat penyebabnya? Atau ganja? Atau acara televisi? Atau internet? Atau kurangnya pemahaman akan agama? Atau para orangtua? Atau kami para guru?

Saya tidak mau berbicara perkara benar dan salah. Tapi saat ini saya merasa sangat bersalah. Dan saya tidak tahu pasti kenapa bisa demikian.

Thubany Amas   
http://mojok.co/2016/06/apa-yang-sedang-terjadi-di-sekitar-saya/

Tenaga Kerja Tiongkok

Dalam perjalanan di pesawat Garuda, saya melihat-lihat majalah The Economist terbitan 23 April 2016. Ada sebuah artikel yang menarik saya mengenai hubungan Myanmar-Tiongkok.

Dalam artikel itu dibahas betapa hubungan Myanmar dengan Tiongkok, dua negara yang berbatasan dan terkait dalam tali-temali sejarah yang panjang, belakangan ini memasuki fase baru. Hal itu terkait proses demokratisasi di Myanmar dengan kemenangan NLD yang dipimpin Aung San Suu Kyi di pemilu lalu.

Tapi, yang utamanya menarik bagi saya, hubungan ekonomi kedua negara yang erat dalam masa pemerintahan para jenderal di Myanmar itu ditandai makin kuatnya peran Tiongkok dalam ekonomi Myanmar. Curahan investasi proyek-proyek infrastruktur skala besar telah menimbulkan “kemarahan” yang dalam di kalangan masyarakat. Ditulis di situ betapa investasi Tiongkok yang datang dengan puluhan ribu tenaga kerja telah membangkitkan kerisauan rakyat Myanmar, bahwa negaranya akan berubah jadi sebuah provinsi Tiongkok.

Indonesia musti belajar dari hubungan ekonomi Myanmar dan Tiongkok (China).

Para jenderal pun mulai menyadari dukungan ekonomi Tiongkok itu makin merupakan liability. Maka, pada 2012, Presiden Myanmar Jenderal Thein Sein mendadak membatalkan proyek dam besar Myitsone di hulu Sungai Irrawaddy. Beberapa proyek besar lainnya juga dibatalkan, antara lain tambang tembaga dan proyek kereta api yang menghubungkan Provinsi Yunan di Tiongkok ke Teluk Bengal.

Saya tidak terlalu memikirkan tulisan itu sampai beberapa hari lalu, sewaktu mencuat masalah tenaga kerja Tiongkok melakukan pengeboran tanah di lokasi TNI AU di Halim Perdanakusuma, Jakarta, yang mendapat tanggapan keras masyarakat.

Otomatis pikiran saya menghubungkan keduanya. Rupanya ada pola yang sama dalam praktik kerja sama ekonomi Tiongkok di Myanmar dan Indonesia. Sebelumnya juga kita mendengar betapa besar kehadiran Tiongkok di sejumlah negara Afrika, dan bersama proyek-proyek infrastrukturnya datang pula puluhan ribu tenaga kerjanya, bahkan karena situasi di sana tak aman disertai dengan aparat militernya.

Aung San Suu Kyi (Myanmar) dan Xi Jinping (Tiongkok/China).

Saya tergugah menulis opini ini karena mengalami sendiri masalah tenaga kerja Tiongkok ini. Kurang lebih 30 tahun lalu, dalam sebuah proyek di Banten, datang ratusan pekerja Tiongkok. Sebagian besar mereka adalah pekerja konstruksi bangunan, bahkan ada juru masaknya. Kami, pemerintah waktu itu, memulangkan pekerja-pekerja itu dan meminta investor memakai tenaga-tenaga Indonesia untuk pekerjaan yang dapat kita lakukan sendiri.

Belakangan ini proyek-proyek Tiongkok makin banyak di Indonesia. Saya kira itu tak masalah. Tapi, setelah pensiun, saya juga tak tahu apakah pola yang terjadi di Myanmar, di Afrika, dan yang coba diterapkan di Indonesia 30 tahun itu masih berjalan dalam masa pasca reformasi sekarang.

Berita belakangan ini menunjukkan bahwa pola itu masih berjalan, bahkan mungkin cukup intens. Kalau saja tidak tertangkap basah oleh petugas keamanan TNI AU, mungkin tidak pernah ada orang yang tahu atau ada yang tahu tetapi tidak peduli.

Menggelisahkan
Dalam kasus ini sekurang-kurangnya ada tiga hal yang menggelisahkan. Pertama, tenaga kerja Tiongkok melakukan pekerjaan yang sangat sederhana, pengeboran tanah untuk mengambil cuplikan. Untuk pekerjaan tersebut kita pasti mampu.

Dengan proyek kereta api cepat, ada tanda-tanda akan datangnya ribuan pekerja asing, yang akan melakukan pekerjaan yang sudah bisa kita kerjakan sendiri. Seharusnya proyek-proyek pembangunan, siapa pun investornya dan dari mana pun dananya, diwajibkan menggunakan tenaga kerja sendiri. Pihak investor cukup mendatangkan penyelia bila ahli-ahli di Indonesia tak ada atau masih kurang.

Investor-investor besar dari dunia Barat, termasuk Jepang, tidak pernah mengirim tenaga-tenaga dengan keterampilan rendahan karena biayanya memang lebih mahal. Sementara Tiongkok, karena mereka memiliki jumlah penduduk yang melimpah dan ongkos buruh yang rendah, proyek-proyek itu datang disertai tenaga kerja.

Selalu cermat, hati-hati dan waspada adalah langkah yang tepat.

Sungguh ironis manakala kita masih mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri (TKI), namun di Indonesia sendiri lapangan kerja kita justru diisi orang lain. Dari angka resmi tenaga kerja Tiongkok pada 2015 tercatat sekitar 12.800 orang atau 23 persen dari total tenaga kerja asing yang ada di Indonesia. Ini jumlah tertinggi tenaga kerja asing, jauh dibandingkan Korea dan Jepang. Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah angka tak resmi atau yang datang tidak secara sah diperkirakan berlipat kali lebih banyak. Angka di atas kelihatannya hanya puncak dari gunung es yang jauh lebih besar.

Kedua, masalah keamanan. Bagi negara mana pun kedaulatan dan keselamatan negara adalah kepentingan nomor satu. Tak masuk akal bahwa orang asing boleh melakukan kegiatan di wilayah militer; di negara mana pun tak mungkin. Di Tiongkok pun mereka tak akan membolehkan hal itu.

Tidak masuk akal mereka tidak tahu kegiatan itu berlangsung di wilayah militer karena ada pemandu orang-orang Indonesia; orang Indonesia mana yang tidak tahu Halim adalah wilayah angkatan udara.

Seseorang tidak perlu dianggap xenophobia dan penganut teori konspirasi jika punya kecurigaan adanya motif lain di belakang kejadian itu. Apalagi jika dilihat betapa agresifnya Tiongkok memasuki wilayah-wilayah di Laut China Selatan yang juga didaku oleh negara-negara ASEAN. Mereka mengirim armada dan membangun pangkalan di pulau-pulau yang masih dalam sengketa. Saya kira kita bisa membaca sikap Tiongkok yang agresif itu dengan gerakan Presiden Xi Jinping yang kembali kepada ideologi politik komunis garis keras, yang juga diberitakan dalam majalah The Economist edisi yang sama.

Salah satu karikatur yang mengingatkan dan menyindir keras kaum pribumi.

Dalam sejarahnya, Tiongkok memang sangat ekspansif dan agresif. Tentu saja ini sesuatu yang wajar bagi negara yang demikian besar dan dengan sejarah peradaban yang panjang. Kita juga telah mengalami serangan Tiongkok yang mencoba menempatkan wilayah kita dalam hegemoni dan menjadi vassal-nya. Saya ingat pelajaran sejarah, pada abad XIII, Kubilai Khan mengirim 20.000 hingga 30.000 anggota pasukan lautnya untuk menaklukkan Singosari. Tapi usaha itu dapat digagalkan oleh Raden Wijaya, yang kemudian menjadi pendiri Kerajaan Majapahit. Seperti kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah.

Ketiga, siapa yang harus bertanggung jawab? Tidak jelas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Yang sungguh menyedihkan adalah respons dari pejabat yang mensponsori proyek kereta api cepat ini. Tanggapan pertama yang kita dengar adalah telah terjadi kesalahpahaman, bukan kesalahan. Tidak ada sama sekali pengakuan bahwa telah terjadi kesalahan besar dalam dua hal di atas, yaitu didatangkannya orang-orang asing melakukan pekerjaan sederhana dan, kedua, melakukan kegiatan di wilayah militer.

Saya menulis artikel ini tak lain untuk mengingatkan kita semua, terutama mereka yang sedang memikul amanah mengurus bangsa ini, agar lebih peka, lebih peduli, dan lebih punya rasa tanggung jawab.

Ginandjar Kartasasmita,
Mantan Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri
KOMPAS, 12 Mei 2016

Melihat Akar Pemecatan Fahri Hamzah

Persoalan pemecatan Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap beberapa hal yang sebenarnya lebih mendasar ketimbang sekadar kontroversi mengenai legal dan tidaknya Majelis Tahkim yang merupakan perangkat partai untuk melakukan pemecatan.

Begitu juga ada dan tidaknya pihak ketiga yang bermain dan memanfaatkan situasi. Pun lebih dari persoalan kesantunan berpolitik versus heroisme yang telah menyebabkan Fahri menjelma menjadi sosok yang demikian tidak disukai, sekaligus dipuja pada saat bersamaan.

Baik alasan-alasan yang bersifat legal formal, konspirasi, atau soal kesantunan berpolitik adalah persoalan kulit bahkan spekulatif. Ada beberapa persoalan lain yang lebih substansial yang menjadi hulu dari fenomena ini.

Fahri Hamzah dan Sohibul Iman.

Persoalan pertama terkait dengan sebuah realitas yang nyaris bersifat mutlak. Dalam pengelolaan organisasi, apalagi partai politik, tidak saja hukum besi oligarki yang berlaku, namun di sisi lain adalah potensi pengubuan yang selalu ada. Potensi ini membesar pada partai-partai yang tidak ideologis, namun bukan berarti tidak terjadi pada partai ideologis. Sejarah mencatat misalnya Partai Komunis Indonesia (PKI) terpecah antara kelompok tua yang dimotori Alimin dan Tan Ling Djie, dengan tiga serangkai anak muda Lukman, Nyoto, dan Aidit.

Masyumi dalam sejarahnya juga terbagi menjadi kubu Natsir dan Sukiman. Partai Nasional Indonesia (PNI) terbelah antara kelompok Sidik Djojosukarto dan Wilopo. Di kalangan Ikhwanul Muslimin Turki, Recep Tayyip Erdogan adalah cerminan pengubuan dalam tubuh Partai Refah.

Berbagai contoh lain yang relevan tentu masih banyak lagi. Realitas semacam ini terjadi dalam tubuh PKS, terutama setelah partai ini semakin eksis dalam konstelasi politik nasional. Pemicunya jauh lebih kompleks dari sekadar kepentingan material, mengingat akar pemicu sebenarnya lebih pada strategi berpolitik, juga tidak seketat yang disangka orang, mengingat demikian banyak irisan kepentingan para individu yang diklaim tergabung dalam masing-masing kubu (Munandar 2011).

Sebagai partai yang berkomitmen dalam menegakkan kaderisasi, kasus ini juga menunjukkan bahwa tidak ada jaminan bahwa kaderisasi yang sistematis sekalipun dapat otomatis menutup kemungkinan terjadi pengubuan. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa proses pengaderan dan ideologisasi dalam tubuh PKS masih membuka kemungkinan terjadi perbedaan-perbedaan.

Kaderisasi tidak kemudian membuat seluruh kader menjadi seragam dan persis sama satu dengan yang lain. Hal ini terutama mengingat kaderisasi tidak mengatur perilaku politik secara sangat detail dan menuntut kesamaan berpikir dan berperilaku secara total. Hanya, tidak berarti kaderisasi itu menjadi sia-sia belaka.

Justru dengan adanya kaderisasi ini rasa keberbedaan itu tidak menjalar menjadi fragmentasi total dan kerap dapat rapi ditutupi kembali sebagaimana yang terjadi di PKS selama ini. Namun, tentu saja ada momen-momen ketika perbedaan mencuat menjadi pemicu pertikaian, di mana mereka yang akhirnya berbeda menjadi korban.

Dalam konteks ini, Fahri adalah representasi mereka yang tidak dalam domain elite yang tengah berkuasa di DPP. Dia akhirnya menjadi “martir” dari arah baru, yang diinisiasi oleh kekuatan baru dalam partai dakwah ini. Arah baru yang dimaksud terkait dengan upaya menjadikan PKS sebagai partai yang mampu lebih mengekspresikan ideologinya secara puritan, mandiri, dan santun.

Kegagalan Fahri —yang progresif, pragmatis dan galak— dalam mengikuti arah baru ini adalah sebuah political blunder. Lebih prinsip dari itu, pemecatan ini cerminan dari adanya sebuah jarak yang tidak terjembatani atau political chemistry yang tidak lagi terbangun secara kokoh, terutama antara Fahri dan elite partainya.

Hal lain yang melatarbelakangi fenomena ini terkait dengan upaya penegakan nilai-nilai dalam tubuh PKS. Terlepas dari penggambaran PKS yang semakin pragmatis, partai ini tetap berupaya merepresentasikan dan menjalankan nilai-nilai khasnya. Ketaatan pada pimpinan adalah salah satu nilai atau prinsip yang dijunjung tinggi. Prinsip ini tidak didasarkan pada logika oligarkisme atau “saudagarisme”, namun loyalitas pada ideologi.

Dalam prinsip ini pimpinan partai adalah mereka yang dipandang terbaik dalam kacamata ideologi dan karena itu layak dipatuhi. Sebagai konsekuensinya, setiap kader diminta untuk senantiasa siap ditempatkan dalam posisi mana pun. Selain itu, sikap ini juga didasarkan pada logika gerakan tarbiah sebagai sebuah kesatuan organik, di mana kepentingan individu telah melebur menjadi kepentingan ideologis.

Nilai ini akhirnya menuntut kader untuk menerima kebijakan pimpinan partai dengan sebaik-baiknya. Meski kecewa, seorang kader harus dapat menutupi kekecewaan personalnya itu dan segera menjalankan perintah partai. Sehingga kemudian terbangun keyakinan dalam partai ini bahwa bukanlah kader partai jika berkelit apalagi melawan kebijakan pimpinan partai.

Ragam ekspresi Fahri Hamzah.

Dalam titik inilah, sikap Fahri yang alot dalam merespons kehendak pimpinan dinilai oleh kader dan elite partai sebagai sudah dalam posisi “di luar sarang”. Fahri tidak saja menuntut pimpinan menjelaskan dengan gamblang alasan untuk menuruti mereka, namun mempertanyakan pula cara-cara yang digunakan untuk membuatnya menuruti para pimpinan itu.

Persoalannya adalah bukan pada cara tuntutan itu semata, namun bagaimana Fahri seolah ingin menunjukkan ada persoalan organisatoris dan manajerial yang serius dari kepemimpinan DPP kali ini. Bisa jadi sikap ini memperlihatkan kegagalan kaderisasi.

Namun, bisa jadi hal ini lebih mencerminkan kuatnya sikap kritis seorang Fahri atas sesuatu yang dianggapnya sebagai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) pimpinan partai, di mana penolakan atas penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri sejatinya adalah raison d’etre gerakan tarbiyah untuk maju berpolitik sejak awal Era Reformasi.

Terlepas dari dugaan-dugaan itu, sikap itu dinilai tidak layak. Dan dalam kacamata ketaatan, sikap Fahri ini menjadi alasan yang sulit terbantah bagi banyak kader untuk melihatnya sebagai sebuah pelanggaran serius. Di sisi lain fenomena ini memperlihatkan tidak ada pengecualian dalam PKS. Sebesar apa pun jasa dalam partai, disiplin tetap harus ditegakkan.

Apakah karier politik Fahri Hamzah akan tamat dengan dipecat?

Perangkat pendisiplinan partai bukanlah sekadar aksesoris tanpa makna. Di samping itu, berbeda dengan dugaan banyak kalangan, Hilmi Aminuddin tetap dalam posisi menarik diri dan tidak mengatur partai sesuai seleranya. Kenyataannya dia tidak berupaya campur tangan dalam “menyelamatkan” Fahri, anak muda yang dia diamkan untuk berkiprah sesuai karakternya saat masih berkuasa penuh dalam partai ini.

Keputusan pemecatan telah dibuat PKS terhadap salah satu elite dan pendirinya. Fenomena ini jelas bukanlah sebuah akhiran, mengingat Fahri sendiri pun sudah menyatakan akan memperjuangkan segenap hak-haknya.

Satu hal yang diharapkan publik adalah, bahwa fenomena ini tidak akan meluruhkan PKS untuk tetap bersikap kritis kepada pemerintah dalam mengawasi jalannya kekuasaan. Sebagaimana yang selama ini telah dilakukan Fahri Hamzah.

Firman Noor,
Peneliti Puslit Politik LIPI dan Dosen Ilmu Politik FISIP UI
KORAN SINDO, 6 April 2016