Pentingnya Membangun Rekonsiliasi “Westphalia Arab”

Meratapi karut-marut situasi di dunia Arab sejak meletupnya Musim Semi Arab 2010-2011 hingga saat ini, beberapa waktu terakhir muncul wacana dari sejumlah cendekiawan Arab tentang pentingnya membangun "Westphalia Arab" dalam upaya mengakhiri situasi karut-marut tersebut.

Perang saudara di banyak negara Arab dan konflik sesama negara, serta keterlibatan negara-negara Arab dalam pertarungan geopolitik selama hampir satu dekade terakhir, telah mengundang intervensi kekuatan regional, seperti Turki dan Iran, hingga kekuatan internasional, seperti Rusia dan Amerika Serikat (AS).

Iran kini sudah mengontrol empat ibu kota Arab, yaitu Baghdad (ibu kota Irak), Damaskus (ibu kota Suriah), Beirut (ibu kota Lebanon), dan Sana'a (ibu kota Yaman). Turki saat ini mengontrol dua ibu kota Arab, yaitu Tripoli (ibu kota Libya) dan Doha (ibu kota Qatar).

Konferensi perdamaian di Westphalia, Jerman, 24 Oktober 1648.

Rusia memiliki pangkalan udara dan laut permanen di Suriah, yaitu pangkalan udara Khmeimim dan pangkalan laut Tartus. Rusia juga sudah memiliki pangkalan udara permanen di Libya, yaitu pangkalan udara Jufra.

AS pun menempatkan pasukannya secara permanen di Suriah bagian timur dan utara. Di Irak, AS punya pangkalan udara Ain Assad (Irak barat), pangkalan udara K1 di Kirkuk, dan pangkalan udara Harir di dekat Erbil.

Maka, kini muncul wacana di dunia Arab bahwa tidak ada pilihan untuk mengakhiri situasi karut-marut yang sudah akut tersebut, kecuali membangun Westphalia Arab. Nama Westphalia merujuk pada tempat digelarnya konferensi perdamaian di Westphalia, Jerman, yang melahirkan kesepakatan politik di Eropa pada 24 Oktober 1648.

Kesepakatan politik yang kemudian populer dengan sebutan rekonsiliasi Westphalia itu adalah mengakhiri perang 30 tahun (1618-1648) antara Katolik dan Protestan di Eropa. Salah satu butir dalam kesepakatan Westphalia itu menegaskan tidak diizinkannya satu kaum atau kelompok ikut campur dalam urusan kaum atau kelompok lain.

Turut campur dalam urusan keyakinan atau kepercayaan antara satu dan lain kaum atau kelompok merupakan faktor yang mengobarkan perang agama di Eropa. Rekonsiliasi Westphalia itu kemudian disepakati menjadi titik tolak lahirnya negara bangsa yang modern di Eropa, dengan kedaulatan sebuah negara dan bangsa menjadi prioritas, di atas segala-galanya.

Rekonsiliasi Wetsphalia tersebut lahir dari kandungan sejarah berdarah di Eropa yang memakan korban ribuan putra-putri benua itu. Ide lahirnya rekonsiliasi Wetsphalia itu berasal dari para pemikir dan cendekiawan Eropa saat itu yang sangat prihatin melihat situasi karut-marut Benua Eropa, saat antara satu dan lain kaum dan negara berperang.

Hugo Grotius (kiri) dan Cardinal Richelieu (kanan).

Di antara cendekiawan Eropa yang dianggap berandil melahirkan rekonsiliasi Wetsphalia adalah cendekiawan asal Belanda, Hugo Grotius (1583-1645), yang dikenal sebagai bapak hukum internasional, dan cendekiawan asal Perancis, Cardinal Richelieu (1585-1642).

Munculnya wacana pentingnya membangun Westphalia Arab di kalangan cendekiawan Arab saat ini didorong oleh berita positif dari kawasan Arab Teluk bahwa Arab Saudi dan Qatar semakin mendekati rekonsiliasi. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Manama, Bahrain, akhir Desember ini, diimbau menjadi titik tolak digulirkannya proyek Westphalia Arab dengan misi membangun rekonsiliasi di dunia Arab.

Dijadwalkan, rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar akan diumumkan dalam forum KTT GCC di Manama nanti. Di antara isi rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar itu adalah Riyadh akan kembali membuka akses wilayah udara, laut, dan darat atas Qatar. Rekonsiliasi Arab Saudi-Qatar itu dicapai berkat mediasi intensif Amerika Serikat (AS) dan Kuwait beberapa waktu terakhir.

Jared Kushner dan Donald Trump.

Penasihat politik Presiden AS Donald Trump yang sekaligus juga menantunya, Jared Kushner, pada awal Desember lalu melakukan kunjungan ke Arab Saudi dan Qatar untuk mendesak kedua negara Arab itu melakukan rekonsiliasi. Arab Saudi dan Qatar kemudian secara prinsip bersedia melakukan rekonsiliasi.

Hampir dipastikan, Bahrain akan segera mengikuti jejak Arab Saudi untuk melakukan rekonsiliasi dengan Qatar. Apalagi, KTT GCC tahun ini akan digelar di Manama, yang akan dihadiri Raja Saudi Salman Bin Abdulaziz dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamd al-Thani.

Adapun Mesir dan Uni Emirat Arab (UEA) diharapkan menyusul mengikuti jejak Arab Saudi untuk melakukan rekonsiliasi dengan Qatar. Trump diberitakan mulai menekan Mesir agar bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Qatar. Trump yang kalah dari Joe Biden dalam pemilihan presiden AS berharap rekonsiliasi di kawasan Arab Teluk sudah terwujud sebelum ia meninggalkan Gedung Putih pada 20 Januari 2021.

Seperti diketahui, konflik di kawasan Arab Teluk meletup bermula dari aksi kuartet Arab (Arab Saudi, Mesir, UEA, dan Bahrain) yang melancarkan blokade total terhadap Qatar pada Juni 2017. Kuartet Arab tersebut menuduh Qatar mendukung jaringan teroris di Timur Tengah. Namun, Qatar membantah keras tuduhan itu.

Para cendekiawan Arab mengingatkan, meskipun sejarah bangsa Arab didominasi oleh perpecahan dan peperangan, ada sepenggal sejarah yang meninggalkan kenangan romantisisme kemesraan bangsa Arab dalam menghadapi musuh bersama. Oleh karena itu, tidak mustahil, kebersatuan bangsa Arab bisa terwujud lagi.

Para cendekiawan Arab menyebut, kenangan romantisisme bangsa Arab adalah ketika mereka bersatu mendukung Mesir, saat Terusan Suez mendapat serangan segitiga dari Inggris, Perancis, dan Israel pada 1956. Serangan itu merupakan reaksi atas kebijakan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser yang melakukan nasionalisasi atas Terusan Suez pada 1956.

Saat itu, serikat pekerja di kota Aden, Yaman selatan, menolak mengisikan bahan bakar untuk kapal-kapal perang ataupun komersial Inggris yang berada di pelabuhan kota Aden sebagai solidaritas terhadap rakyat Mesir yang mendapat serangan Inggris, Perancis, dan Israel.

Demikian juga, para pekerja pelabuhan di negara-negara Arab lain yang berada di bawah pemerintah kolonial Inggris saat itu, seperti pelabuhan di Oman, Kuwait, dan Irak, juga menolak mengisikan bahan bakar untuk kapal-kapal perang Inggris yang hendak menuju Terusan Suez.

Para pekerja pelabuhan di negara-negara Arab yang berada di bawah pemerintah kolonial Perancis saat itu, seperti Tunisia, Maroko, dan Aljazair, juga menolak mengisikan bahan bakar untuk kapal perang Perancis yang hendak menuju Terusan Suez sebagai bentuk dukungan terhadap Mesir.

Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser (Foto: Getty Images).

Kebersatuan bangsa Arab itu juga terwujud ketika menghadapi perang Arab-Israel tahun 1967 dan 1973. Arab Saudi bisa melupakan perbedaan pendapat dengan Mesir soal perang saudara di Yaman 1962-1970, ketika memimpin embargo minyak atas negara-negara Barat karena mendukung Israel, sebagai solidaritas terhadap Mesir dan Suriah pada perang Arab-Israel tahun 1973.

Para cendekiawan Arab melihat situasi dunia Arab saat ini mirip dengan situasi Eropa pada tahun 1618-1648 yang dilanda perang berlarut-larut. Mereka terkesima melihat keberhasilan para cendekiawan Eropa melalui forum rekonsiliasi Westphalia yang telah berandil mengakhiri perang 30 tahun di Eropa dan mengantarkan lahirnya negara bangsa modern di benua itu. Maka, para cendekiawan Arab memimpikan rekonsiliasi Wetsphalia juga terwujud di dunia Arab dengan menggulirkan ide Westphalia Arab.

Musthafa Abd Rahman,
Wartawan Senior Kompas
Editor:‎ Prasetyo Eko
KOMPAS, 11 Desember 2020

Sambung Rasa

Kita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan yang robek. Politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif.

Bahkan, di tengah cengkraman wabah, yang memerlukan penguatan empati dan proteksi, elit politik terus bertikai. Sejumlah rancangan undang-undang miskin kapasitas argumentatif dan deliberatif terus diproduksi. Padahal, akar terdalam dari sengkarut demokrasi kita bukanlah problem legal, melainkan problem hati dan pikiran. Perkembangan demokrasi kita dikerdilkan oleh kombinasi mematikan dari residu watak feodalistik yang memuja hierarki serta watak kapitalistik yang memuja egoisme dan kerakusan.

Di tengah cengkraman kuku-kuku feodalistik dan kapitalistik, demokrasi reformasi dirayakan dengan euforia kebebasan (liberty-liberte), tanpa dibarengi semangat kesetaraan (equality-egalite) dan persaudaraan (fraternity-fraternite). Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan berkembang liar sebatas “kebebasan alamiah” (natural liberty) yang mengedepankan kepentingan sendiri dan golongan (oligarki), mengabaikan “kebebasan kewargaan” (civil liberty) yang memperjuangkan kebaikan hidup bersama (common good).

Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kedirian tak memiliki ikatan solidaritas kewargaan, komunalisme tak memiliki pertautan imajinasi kebangsaan. Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat produk perundang-undangan hanya mengukuhkan kemapanan dan status quo; mengingkari cita rasa keadilan dan keadaban publik. Kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat prosedur-prosedur pemilihan langsung hanya membentangkan karpet merah bagi dominasi oligarki feodalistik dan kapitalistik.

Di atas semua itu, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat demokrasi kehilangan basis moralnya. Dengan sila Ketuhanan, manusia dipandang setara di depan kasih Tuhan. Namun, dimana rasionalitasnya bahwa manusia dipandang setara di depan Tuhan, tetapi tidak setara di depan sesama manusia? Dengan sila Kemanusiaan, manusia dipandang ada bersama dengan yang lain atas dasar cinta kasih yang mewujud dalam keadilan dan keadaban. Namun, dimana rasionalitas keadilan dan keadaban dalam sutu komunitas politik yang penuh diskriminasi, eksklusi dan permusuhan?

Dengan sila Persatuan, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Namun, dimana rasionalitas persatuan dalam suatu komunitas politik yang berdiri di atas kepentingan perseorangan dan golongan tanpa kesanggupan merajut kekuatan semua buat semua?

Dengan sila kerakyatan, demokrasi hendak dijalankan melalui negara hukum yang memperjuangkan negara persatuan dan keadilan dengan semangat permusyawaratan dan hikmat-kebijaksanaan.  Namun, dimana rasionalitas negara persatuan dan semangat permusyawaratan dalam suatu komunitas politik dengan gurita dominasi partai politik yang menyulitkan proses agregasi aspirasi kekuatan lain serta menepikan proses-proses deliberatif yang inklusif dan bijaksana?

Dengan sila keadilan sosial, manusia sebagai makhluk rohani yang menjasmani dipandang sama-sama memerlukan kesejahteraan yang menuntut keadilan dalam distribusi harta, kesempatan dan privilese sosial. Namun, dimana rasionalitas keadilan sosial dalam suatu komunitas politik dengan ketimpangan sosial yang tajam, ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, permodalan, serta dalam penguasaan privilese politik oleh oligarki keturunan dan pemodal?

Pada akhirnya, kebebasan tanpa kesetaraan dan persaudaraan membuat kebebasan demokratis kehilangan roh kebajikan bersamanya. Perkembangan demokrasi yang kita alami ini seolah menjelmakan bayangan kekhawatiran Alexis de Tocqueville tentang pasar yang menciptakan kondisi demokrasi dengan “raga yang bebas, tetapi jiwanya telah diperbudak”. Di bawah hegemoni watak feodalistik dan kapitalistik, kebebasan demokratis berpotensi meminggirkan kepentingan umum dan peran warga dalam berdemokrasi.

Dalam kaitan itu, Benjamin Barber mengingatkan bahwa pendalaman dan perluasan penetrasi pasar pada demokrasi bisa memprivatkan warga negara sehingga “aku” ditinggikan di atas “kita”. Ideologi “privatisasi” menempatkan pilihan sebagai sesuatu yang bersifat pribadi; bukan menentukan “kehendak bersama”, tetapi sebatas kumpulan dan rerata dari keinginan pribadi.

Terjadilah peminggiran terhadap segala yang bersifat “civic” dan “publik”. Dengan kata lain, kapitalisme tanpa ketahanan budaya kewargaan yang inklusif bisa menggerus kebajikan publik dan demokrasi di titik terdalamnya, yaitu pada individu. Masyarakat demokratis akhirnya dijajah oleh kepentingan imperatif pasar, kehidupannya diseragamkan, ruang publiknya dirampas dengan privatisasi, dan identitasnya digerus ke dalam merek dan logo.

Dengan tendensi seperti itu, usaha menyehatkan demokrasi Indonesia tidak bisa hanya dengan terus gonta-ganti prosedur dan perundang-undangan, melainkan perlu menyembuhkan sisi kejiwaannya. Kita memerlukan semacam kekuatan spiritual untuk merekatkan kembali tenunan kewargaan yang robek.

Politik harus dikembalikan ke pangkal pengertiannya sebagai seni mulia mengelola republik demi kebajikan kolektif. Dasar mengada dari politik adalah budaya kewargaan (budaya kota). Warga kota (negara) menunjukkan rasa memiliki dan mencintai kota dan republiknya; bukan sekadar penduduk yang menumpang tidur demi mencari makan dan kepentingan sendiri. Aktif terlibat, bergerak dan berbaur dengan segala keragaman di ruang publik.

Keterlibatan dalam ruang publik itu memerlukan penguatan ikatan kewargaaan berbasis kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan, yang menumbuhkan emosi publik. Ikatan kewargaan itu berupa seperangkat keyakinan, nilai, simbol dan ritual bersama yang kerap disebut sebagai “civil religion”.  Bahwa setiap warga, selain sebagai pribadi yang otonom harus juga bisa menyatu dalam spirit kolektif kewargaan, di bawah tuntunan “civil religion” yang dapat membawa bangsa menuju kebaikan dan kebahagiaan hidup bersama.

Dalam spirit Pancasila, usaha menumbuhkan emosi publik itu tidak dikehendaki lewat jalan pemaksaan dan penyeragaman seperti dalam fasisme. Namun, melalui jalan-jalan estetis dan kesukarelaan: dengan memperluas ruang-ruang perjumpaan, merayakan festival keberagaman, permainan dan kerja sama senasib sepenanggungan, yang dapat menumbuhkan emosi simpati dan cinta. Itulah yang harus disemai di jantung pendidikan kita.

Yudi Latif
Pakar Aliansi Kebangsaan
KOMPAS, 17 September 2020

November Jadi Bulan Menegangkan bagi AS

 

Pemilu AS akan berlangsung pada 3 November 2020. Donald Trump dari Republikan dan Joe Biden dari Demokrat bersaing untuk pemilu presiden pada hari yang sama. Jajak pendapat yang jauh lebih saksama, termasuk per negara bagian lokasi pertarungan penting, menunjukkan keunggulan Biden.

Kesaksamaan jajak pendapat oleh lembaga jajak pendapat dilakukan mengingat trauma atas kekalahan Hillary Clinton pada Pemilu 2016. Waktu itu, hasil jajak pendapat menunjukkan Hillary unggul, tetapi hasil pemilihan berkata lain. Hillary memang menang popularitas dengan meraih 65,853 juta suara dan Trump meraih 62,984 juta suara. Akan tetapi, Hillary kalah dalam suara elektoral. Ini merujuk pada suara proporsional berdasarkan negara bagian. Trump meraih 306 suara dan Hillary meraih 232 suara dari total 538 suara elektoral.

Jajak pendapat yang dilakukan Fox News, saluran televisi pendukung Trump, juga menunjukkan keunggulan Biden. Jajak pendapat oleh sejumlah lembaga di beberapa negara bagian, yang dianggap ajang pertarungan sengit, hanya Texas yang hasilnya mengunggulkan Trump. Selebihnya Biden meraih keungggulan atas Trump. Persentase keunggulan Biden atas Trump, jauh melebihi keunggulan Hillary saat akhirnya malah kalah dari Trump pada Pemilu 2016.

“Ini menjadi kekhawatiran,” kata John Pudner, veteran pelaksana kampanye Republikan seperti dikutip situs berita The Hill, 2 Oktober 2020.

George W Bush (Kiri) dan Al Gore (Kanan).

Sejarah kemelut pemilu
Nah, apakah Presiden Trump akan bersedia mengakui jika kalah dalam pemilu November nanti? Ini menjadi kekhawatiran yang sudah mulai muncul.

Dalam sejarah Pemilu AS, ada kemenangan yang membuat politik domestik menjadi hiruk pikuk. Hillary berseru soal perubahan suara proporsial, menjadi winner takes it all secara nasional, bukan per negara bagian. Akan tetapi, Hillary dengan cepat mengakui kekalahan dan hadir saat inagurasi kepresidenan Trump.

Kemenangan George W Bush atas Al Gore pada Pemilu 2000 sempat diwarnai ketegangan. Lantas dilakukan penghitungan ulang suara di Negara Bagian Florida AS, di mana gubernurnya ketika itu adalah Jeff Bush, adik George W Bush. Akan tetapi, Al Gore tetap dengan jentelmen menerima kekalahan.

Kemelut dengan kasus serupa Hillary, walau tidak separah saat Hillary kalah dari Trump, juga pernah muncul. Ini terjadi pada pemilu 7 November 1876 saat Rutherford B Hayes (Republikan) mengalahkan Samuel J Tilden (Demokrat).

Kisah Hayes serupa dengan Trump, yang tidak meraih suara paling banyak secara nasional. Adalah Tiden, sama seperti Hillary, yang meraih suara popularitas. Tiden meraih sebanyak 4.288.546 suara (50,9 persen), unggul atas Hayes yang meraih 4.034.311 suara (47,9 persen).

Namun, berdasarkan suara proporsional, Hayes meraih 185 suara dan Tiden meraih 184 dari total 369 suara elektoral ketika itu. Sempat amat tegang, tetapi Hayes akhirnya berhasil menjabat.

Dari Kiri ke Kanan: Mike Pence, Donald Trump, Joe Biden, Kamala Harris.

Trump tolak debat daring
Jajak pendapat yang konstan memperlihatkan indikasi kemenangan Biden, kini memunculkan kekhawatiran. Diduga akan ada potensi kemelut pada pemilu November dan setelahnya. Ketua DPR AS Nancy Pelosi telah melihat potensi penolakan Trump jika kalah dari Biden.

Mengapa ada kekhawatiran? Trump itu petarung, apa pun caranya. Setidaknya secara verbal dia sudah terkesan Machiavelis. Dia pakai segala kalimat untuk menyerang musuh-musuh politiknya. Trump akan mendaulat apa saja yang menguntungkan baginya.

Terbaru, Trump menjuluki Kamala Devi Harris ––cawapres dari Joe Biden–– sebagai monster dan komunis serta menyebutkan Wapres Mike Pence mengalahkan Harris dalam debat cawapres pada 7 Oktober 2020 yang lalu. Padahal, jajak pendapat berkata lain. Trump juga mendaulat kemenangan atas debatnya dengan Biden pada 29 September 2020 lalu. Padahal jajak pendapat tidak berkata demikian.

Keledai (Partai Demokrat) versus Gajah (Partai Republik).

Harris tidak menjawab kecuali menyebut Trump sebagai kekanak-kanakan. Namun, Biden menyebutkan, Trump tidak kuat menghadapi perempuan tangguh.

Trump juga sudah mulai menyuarakan pencoblosan lewat pos sebagai rawan kecurangan. Kubu Trump sudah menyusun strategi pemenangan termasuk menggugat jika kalah. “Risiko atas penolakan (Trump) pada kekalahan meningkat,” kata Ned Foley, akademisi tentang hukum pemilu dari Ohio State University, seperti dikutip situs harian The Los Angeles Times, 24 September 2020.

Trump juga kembali berulah. Biden setuju dengan debat daring mengingat Trump baru saja terkena Covid-19. Namun, Trump menolak debat kedua dengan Biden secara daring yang seharusnya berlangsung 15 Oktober. “Saya tidak akan buang-buang waktu untuk debat daring,” kata Trump.
Komisi Debat Kepresidenan akhirnya memutuskan debat kedua 15 Oktober ditiadakan dan hanya ada debat terakhir pada 22 Oktober. Inilah salah satu indikasi terbaru, Trump bisa melakukan apa saja semaunya.

November akan menegangkan
Tim kampanye Trump membantah strategi penolakan atas kekalahan jika kekalahan benar-benar terjadi. Akan tetapi, seorang pejabat senior lain dari kubu Trump mengatakan, tim hukum Trump akan mendalami setiap pilihan untuk memastikan kemenangan Trump.

“Jika ada pencurian suara, kita akan bertarung beringas,” kata seorang manajer kampanye Trump. Akan tetapi, sumber ini mengatakan, Trump tidak akan bertahan jika kalah secara terhormat.

Andaikan Trump kalah dan menolak kekalahan, para komandan militer akan turun tangan dan memaksa Trump mundur. Richard Hasen, penulis buku Election Meltdown: Dirty Tricks, Distrust, and the Threat to American Democracy, mengatakan, jika Trump kalah dan sudah menyuarakan penolakan kekalahan, “Bukan berarti ini akan terjadi. Akan tetapi, tidak salah juga jika khawatir kalau hal itu akan terjadi.”
Alex Conant, seorang ahli strategi Republikan, mengatakan, kubu Republikan tidak melihat ancaman tentang penolakan Trump atas kekalahan.

Cara terbaik untuk transisi kekuasaan, jika Trump kalah, adalah kemenangan telak atau meyakinkan Biden dalam pemilu nanti. Jika kemenangan mendekati hasil jajak pendapat, yang tergolong besar, potensi penolakan Trump niscaya akan melemah.

Sebaliknya, kubu Trump juga telah dimunculkan isu serupa. Bagaimana jika Biden yang kalah? Ini pertanyaan dari sisi Republikan, yang juga masuk akal sekaligus mungkin pula. Ini sehubungan dengan isu pengaruh Rusia pada Pemilu 2016 untuk kemenangan Trump.

Situs The Atlantic, edisi 13 September 2020, sudah menyuarakan isu kekalahan Biden, yang dikatakan akan membuat Demokrat sulit menerimanya. Jadi, bisa dipastikan, bulan November mendatang adalah bulan menegangkan bagi politik AS.

Simon Saragih
Wartawan senior Kompas

KOMPAS, 12 Oktober 2020