
Sejarah politik dunia bercerita secara gamblang bahwa Yunani adalah tanah kelahiran demokrasi. Namun, saat ini di tanah leluhur itu demokrasi sedang diuji.
Ujian itu dimulai dengan pecahnya bentrokan antara kaum muda dan polisi di banyak kota di Yunani sebagai buntut tewasnya Alexandros Grigoropoulos (15), Sabtu lalu, karena tembakan polisi. Aksi kaum muda mendapat simpati dan dukungan berbagai kalangan dalam segala bentuk, termasuk penjarahan dan perusakan.
Para pegawai bank dan kantor mogok kerja. Transportasi publik pun macet. Para buruh industri berencana ikut mogok juga. Dua perusahaan penerbangan Yunani, Olympic dan Aegean, membatalkan sejumlah penerbangan. Feri-feri yang menghubungkan negara kepulauan itu tak beroperasi, demikian pula kereta api.
Para guru, wartawan, dan pekerja sektor publik pun ikut mogok kerja. Aksi kekerasan dan vandalisme terjadi di mana-mana. Di Athena sendiri, lebih dari 130 toko dirusak. Kerusuhan telah meluas di paling kurang 10 kota di negeri berpenduduk 11 juta jiwa itu.
Tewasnya Grigoropoulos telah menjadi semacam pelatuk pecahnya protes terhadap pemerintah pimpinan PM Costas Karamanlis yang dianggap kurang berhasil karena banyaknya skandal korupsi, banyaknya penganggur. Lawan-lawan politik Karamanlis menyatakan reformasi pemerintah memperburuk kondisi perekonomian.
Akan tetapi, pertanyaannya adalah mengapa jalan kekerasan dipilih sebagai cara untuk mengungkapkan sikap protes kepada pemerintah? Apakah memang karena karakter politik riil adalah pertarungan kekuatan?
Politik memang pada dasarnya adalah pertarungan kekuatan dan kecenderungannya adalah ”tujuan menghalalkan cara”, mengutip pendapat Machiavelli. Namun, betapa pun kerasnya pertarungan, tetap masih ada kerinduan akan keteraturan dan kedamaian.
Mengapa demikian? Oleh karena orang tidak akan sanggup terus bertahan menghadapi kekerasan dan ketidakpastian. Jalan kekerasan barangkali akan memberikan hasil, tetapi harga yang harus dibayar dengan menempuh jalan itu terlalu mahal.
Jalan kekerasan juga telah merusak komitmen masyarakat pada prinsip
civic virtue (kebajikan sipil), yakni dedikasi kepada negara dan mendahulukan kepentingan serta kebaikan orang banyak daripada kepentingan pribadi.
Kita pernah mengalami hal serupa, yakni saat terjadi huru-hara pada tahun 1998, yang hanya memberikan luka di hati yang sulit sembuh.
Karena itu, kita prihatin mengapa jalan itu yang sekarang ditempuh rakyat Yunani, negeri leluhur demokrasi itu.
KOMPAS, 11 Desember 2008