Logika Sosialisme

Empat tahun lalu saya ke Kunming, China, menikmati udaranya yang sejuk, alamnya yang indah, dan kulinernya yang lezat. Tak kalah menarik adalah lapangan golfnya yang memikat dan menantang.

Lantaran keasyikan bermain golf dan kurang istirahat, malam harinya saya merasa dada sesak sehingga minta tolong petugas hotel untuk memanggil dokter. Sekitar jam 21.00 dokter datang ditemani tiga orang lain, lengkap dengan peralatannya. Singkat cerita, layanan medis selesai, saya merasa nyaman kembali.

Ketika saya tanya berapa mesti membayar, mereka menjawab, semua ini gratis. Kami semata melaksanakan tugas melayani warga yang sakit, termasuk tamu yang berkunjung ke sini. Layanan medis yang begitu bagus serta gratis itu tentu memberikan kesan tersendiri di hati saya.

Sebuah negara dengan penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa, namun bisa melayani kesehatan tamunya dengan baik. Kenangan yang sudah cukup lama itu muncul kembali pekan lalu ketika saya bertemu seorang teman yang berkarier sebagai eksportir kayu, sebagian besar dikirim ke Jepang.

Dia merasa iri terhadap kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah China kepada para pengusaha di sana. Produk China selalu lebih murah harganya dibanding produk Indonesia. Mengapa? Dia bercerita, Pemerintah China selalu memberi bantuan berupa kemudahan dan kecepatan izin kepada setiap pengusaha. Bahkan juga keringanan pajak.

Alasannya, tugas negara untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan kesejahteraan bagi warganya. Jika ada pihak swasta yang berniat dan mampu menciptakan lapangan kerja, berarti telah membantu meringankan tugas dan beban negara sehingga pemerintah wajib berterima kasih dan membantu kelancaran usahanya. Jika pemerintah pusat menerima laporan bahwa birokrasi layanannya mempersulit, langsung ditindak.

Ada cerita lain dari seorang teman yang memiliki usaha perhotelan di Shanghai. Tahun 1998 ketika dilanda krisis keuangan, pada malam hari beberapa lampu penerangan hotel dimatikan untuk menghemat biaya karena tamu sedang sepi. Selang beberapa hari kemudian pemilik hotel ditegur, lampu hotelnya tak boleh dimatikan.

Meski dunia sedang mengalami krisis ekonomi, Shanghai di malam hari mesti gemerlap terang benderang. Kemegahan kota tidak boleh terpengaruh. Ketika bertemu petugas kota yang mengurusi perhotelan, pemiliknya menceritakan bahwa tamu sedang sepi, pemasukan menurun, sehingga manajemen mesti melakukan penghematan biaya.

Mendengar penjelasan itu, pemerintah langsung memberikan bantuan berupa pengurangan pajak. Kalau memang urgen, pemerintah memberikan pembebasan pajak sampai keadaan kembali normal. Semua cerita di atas bukan hasil riset ataupun baca buku, tetapi mendengar langsung dari seorang teman.

Pemerintah China sadar betul, tanpa partisipasi rakyat, tugas negara sangat berat. Terlebih China yang menamakan dirinya sebagai negara sosialisme-komunisme, negara memiliki peran dan tanggung jawab jauh lebih besar dalam melayani rakyatnya ketimbang negara yang menganut ideologi kapitalisme yang menekankan kebebasan bagi warganya.

Meski demikian, sesungguhnya sekarang tengah berlangsung proses konvergensi antara narasi besar kapitalisme dan sosialisme. Negara penganut ideologi kapitalisme semakin bergerak mendekati sosialisme, sementara negara sosialisme-komunisme bergerak ke arah kapitalisme.

Secara ideal-konseptual, ideologi Pancasila merupakan konvergensi antara pertarungan dua narasi besar itu. Hanya, realisasinya masih kedodoran. Tentang pelayanan birokrasi pemerintah terhadap inisiatif rakyat dalam melakukan usaha ekonomi, cerita dan praktik di Indonesia sangat mengecewakan.

Lagi-lagi sambil bermain golf saya berulangkali mendengarkan cerita dan keluhan teman-teman pengusaha, misalnya saja pertambangan, yang dipersulit memperoleh izin, kecuali mesti menyertakan saham kosong atau suap dengan jumlah yang fantastis untuk ukuran saya sebagai dosen yang berstatus pegawai negeri sipil.

Alih-alih memberi kemudahan dan dorongan seperti cerita di atas, melainkan malah memeras. Gosip bahwa pejabat birokrasi kita doyan duit ini juga beredar di kalangan pengusaha asing. Akibat itu, citra dan wibawa birokrasi rusak, produk dalam negeri harganya lebih mahal ketimbang barang impor, khususnya dari China.

Isi dan semangat Pancasila dan UUD 45 sesungguhnya lebih dekat pada mazhab sosialisme yang sangat menekankan nilai dan praktik gotong-royong, bukan pasar bebas yang memberikan panggung kompetisi bebas bagi para aktor-aktor ekonomi kelas kakap sehingga peran negara semakin lemah dalam melindungi pemain-pemain kecil.

Kita menyaksikan, baik kompetisi di lautan, daratan, maupun udara, negara sangat lemah dalam melindungi dan memfasilitasi pengusaha kecil. Aktor-aktor besar sudah pasti yang selalu akan memenangkan pertarungan. Lalu, di mana peran pemerintah dan wakil rakyat yang lahir karena pilihan rakyat untuk memperjuangkan dan melindungi nasib mereka?

Di sini terjadi inkonsistensi logika politik dan penyimpangan moral. Pesan dan gerakan agama mestinya juga diarahkan ke wilayah ini demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa. Jangan sampai pesan dan gerakan agama hanya sebatas untuk kepentingan komunal semata.

Komaruddin Hidayat,
Guru Besar Universitas Islam Negeri
(UIN) Syarif Hidayatullah
KORAN SINDO, 14 November 2014

Ekonomi Kerakyat-rakyatan

Frase ekonomi kerakyatan pertama kali dipopulerkan oleh Prof Dr Mubyarto. Frase ini makin populer di tangan Adi Sasono. Dan sekarang, menjelang Pilpres 2009, kembali frase ini bergulir ke ranah publik.

Mubyarto (1938-2005), guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, adalah doktor ekonomi lulusan Universitas Iowa, Amerika Serikat. Jelas dia seorang pakar ekonomi, bukan politikus. Namun, gagasan Mubyarto tentang Ekonomi Pancasila, yang identik dengan ekonomi kerakyatan, bukan hanya teori ekonomi, melainkan telah merambah ranah politik. Maka, selama tahun 1993-1998, Mubyarto terseret oleh arus besar kekuatan politik Orde Baru.

Ia diminta Soeharto menjadi Asisten Kepala Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), khusus untuk menangani desa miskin. Soeharto tidak suka dengan istilah desa miskin. Maka, kata itu dilunakkan menjadi ”desa tertinggal”. Program yang dirancang Mubyarto bersama seorang teman LSM-nya adalah membagi-bagikan uang yang disebut dana Inpres (instruksi presiden) Desa Tertinggal atau IDT.

Program ini disertai dengan penerjunan tenaga lulusan S-1 ke desa-desa penerima dana IDT. Agar tenaga S-1 itu kapabel, mereka dilatih secara kilat tentang pengembangan masyarakat oleh LSM tadi. IDT adalah sebuah proyek besar Orde Baru dengan alokasi dana yang juga sangat besar untuk kurun waktu itu.

Secara sosial maupun politik, proyek IDT gagal. Tahun 1997 fondasi Ekonomi Pancasila Indonesia, yang berpihak pada ”ekonomi kerakyatan”, juga mulai goyah. Lalu, tahun 1998 proyek itu rontok bersamaan dengan tumbangnya Orde Baru. Anehnya, rakyat sendiri mudah lupa. Adi Sasono, Menteri Koperasi dan UKM Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999), kembali mengusung isu ekonomi kerakyatan dan masih tetap laku. Ketika itu isu ekonomi kerakyatan menempel pada program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Kredit Usaha Tani (KUT) yang sebagian besar macet.

Kucing Deng Xiaoping
Ketika mereformasi perekonomian RRC, Deng Xiaoping (1904-1997), dicerca oleh lawan maupun kawan. Ia dituduh telah berkhianat kepada sosialisme (komunisme) dan lebih berpihak kepada kapitalisme. Jawaban Deng enteng. ”Saya tidak peduli kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus”. Bagi Deng, komunis atau kapitalis tidak penting, asal bisa menyejahterakan rakyat.

Ketika akan berangkat ke Perancis untuk belajar, Deng ditanya sang ayah: ”Apa yang kau harap dari belajar ke Perancis?” Mengulang kata-kata gurunya, ia menjawab, ingin menimba ilmu dan kebenaran dari Barat untuk menyelamatkan China.

Secara konkret, Deng menyebut bahwa sosialisme tidak berarti membagi kemiskinan sama rata sama rasa. Rakyat di negeri komunis juga harus sejahtera dan boleh kaya. ”Kendali pemerintah dan pasar bebas, bukan perbedaan utama antara sosialis dan kapitalis. Kendali pemerintah terhadap perekonomian tidak selalu identik dengan sosialisme sebab kendali itu juga berada di bawah kapitalime. Sebaliknya, pasar bebas juga bisa terjadi di bawah sosialisme. Kendali dan kekuatan pasar, dua-duanya hanyalah cara untuk mengawasi kegiatan perekonomian”. Sejak itulah Deng mengubah wajah RRC dari sosialis menjadi komunis yang kapitalis.

Kata-kata Deng tentang kucing hitam dan kucing putih sebenarnya sebuah pernyataan politik. Bedanya, pernyataan itu bukan hanya sekadar alat, melainkan benar-benar target politik. Target utama Deng bukan sekadar menjadi pemimpin tertinggi, melainkan menyejahterakan rakyat RRC. Untuk itu ia akan pasang badan, bahkan sampai harus melakukan pelanggaran HAM dalam peristiwa Tiananmen.

Agar target itu tercapai, ia tidak mempertentangkan sosialis dengan kapitalis. Ia justru sangat memanfaatkan struktur sosial yang sudah dibangun Mao untuk ditempeli sistem ekonomi kapitalis. Populasi penduduk diatas satu miliar jiwa ia lihat sebagai berkah, bukan musibah. Maka, di tengah resesi dunia akibat keteledoran sistem kapitalisme AS, saat ini RRC bisa berbangga sebagai negeri dengan cadangan devisa terbesar dan nyaris tanpa utang.

Nasib Indonesia
Indonesia dengan populasi penduduk di atas 200 juta berada pada peringkat keempat setelah RRC, India dan AS. Tetapi kita melihat populasi penduduk yang besar itu sebagai musibah. Angkutan umum penuh pengasong dan pengamen. Trotoar kota besar dijejali pedangang kaki lima. Di ujung gang dan pertigaan jalan selalu ada “Pak Ogah” dan berjejal tukang ojek. Di terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan, selalu ada orang yang merebut tas dan menarik-narik paksa calon penumpang. Kita sekarang juga terkenal sebagai eksportir tenaga kerja Indonesia (TKI), terlebih TKW.

Meski penduduk RRC di atas satu miliar, tak ada yang berminat untuk menjadi TKC (tenaga kerja China) karena pemerintah bisa mengupayakan lapangan kerja bagi rakyatnya.

Di negeri eksportir TKI ini, dari zaman Mubyarto sampai Pilpres 2009, isu ekonomi kerakyatan masih sekadar alat politik, bukan target politik. Karena hanya sebagai alat, kalau tujuan sudah tercapai alat boleh dibuang, minimal disimpan untuk digunakan lagi pada Pemilu 2014.

Tahun 1999 pernah ada partai politik mengusung slogan “membela wong cilik”. Ini juga hanya alat politik, bukan target. Maka, ketika partai tersebut menang pemilu, wong cilik sah untuk dilupakan. Andai partai ini benar-benar menjadikan wong cilik sebagai target untuk diangkat martabatnya, dan untuk disejahterakan, rakyat pasti akan tetap mendukungnya tahun 2004, bahkan sampai tahun 2009 ini.

Dalam Pilpres 2009, mustahil isu ekonomi konglomerat diangkat, terlebih ekonomi untuk diri sendiri. Maka, tiga pasangan capres dan cawapres sama-sama berebut isu ekonomi kerakyatan. Tetapi, rakyat juga tahu bahwa di negeri ini yang sering dijanjikan bukan sesuatu yang akan benar-benar terjadi.

Sesuatu yang mirip anak, padahal jelas sudah bukan anak-anak lagi, akan disebut kekanak-kanakan. Orang bukan Barat yang bertingkah laku seperti orang Barat, disebut kebarat-baratan. Ekonomi yang seperti untuk rakyat, tetapi tidak benar-benar untuk rakyat, pas disebut sebagai ekonomi kerakyat-rakyatan.

F Rahardi, Penyair; Wartawan
KOMPAS, 28 Mei 2009