Bersatu untuk Indonesia Raya

Baru saja kita merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-67. Kemerdekaan yang direbut melalui suatu proses perjuangan, yang berpuncak pada perang kemerdekaan, dari 17 Agustus 1945 hingga tahun 1950. Adalah fakta sejarah bahwa semua unsur rakyat Indonesia terlibat dalam perjuangan tersebut.

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas inisiatif sendiri, I Gusti Ngurah Rai datang ke Jakarta untuk menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman. Ia meminta mandat untuk membentuk pasukan Tentara Republik Indonesia (TRI) di Sunda Kecil (Bali dan Nusa Tenggara). Ia kemudian memimpin serangan-serangan terhadap pos-pos Belanda di Bali.

Pada tanggal 19 November 1946, Belanda berhasil mengepung pasukan Ngurah Rai di Desa Margarana. Belanda sempat mengirim utusan untuk meminta Letkol I Gusti Ngurah Rai beserta pasukannya agar menyerah. Apabila menyerah, ia dan pasukannya akan dibiarkan hidup. Namun, ultimatum Belanda dijawab oleh I Gusti Ngurah Rai dengan teriakan “puputan”, yang berarti “bertempur sampai titik darah penghabisan”.

Pada 17 Juli 1946, Robert Wolter Monginsidi yang lahir di Manado, Sulawesi Utara, membentuk suatu pasukan gerilya yang dinamakan Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi (Lapris). Pasukan Monginsidi terus-menerus melakukan perang gerilya terhadap Belanda di Sulawesi Selatan.

Dalam suatu operasi besar-besaran pada 28 Februari 1947, Belanda berhasil menangkap Monginsidi. Pada 27 Oktober 1947, Monginsidi berhasil meloloskan diri dan mulai menyerang kembali pos-pos Belanda. Namun, tidak lama kemudian Monginsidi tertangkap kembali untuk kedua kalinya.

Monginsidi diadili oleh Belanda. Dalam proses pengadilan ditawarkan: kalau ia menyatakan berhenti mendukung Republik Indonesia, ia akan mendapatkan hukuman yang ringan. Namun, apabila ia terus setia kepada Republik Indonesia, ia akan dijatuhi hukuman mati. Ia jawab kepada hakim, “Hukum matilah saya, jika tidak, kamu nanti yang akan saya bunuh pertama kali!”

Kita juga mengetahui kisah perjuangan Daan Mogot, seorang perwira TRI yang tergolong sangat cemerlang kariernya. Ia menjadi mayor pada usia 16 tahun setelah mengikuti pendidikan Pembela Tanah Air (Peta) pada usia 14 tahun.

Pada 25 Januari 1946, Mayor Daan Mogot dengan beberapa perwira dan pasukan tarunanya terlibat dalam pertempuran Lengkong di Tangerang dalam usaha merebut senjata untuk TRI. Dalam pertempuran tersebut, ia gugur bersama 36 perwira dan taruna. Di antara taruna yang gugur adalah dua orang paman saya, Letnan Satu Subianto Djojohadikusumo dan Kadet Sujono Djojohadikusumo. Sujono pada saat itu usianya baru 16 tahun.

Demi “Merah Putih”
I Gusti Ngurah Rai, Robert Wolter Monginsidi, dan Daan Mogot adalah contoh beberapa pejuang kemerdekaan Indonesia yang kebetulan berasal dari golongan minoritas di negeri ini. Ada yang beragama Hindu, Katolik, dan ada yang Protestan.

Mereka berjuang demi kemerdekaan Indonesia bersama-sama dengan anak-anak bangsa dari golongan mayoritas, yang beragama Islam. Siapa di antara kita yang tidak kenal Soekarno, Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, dan lainnya?

Saya juga teringat, dalam perjalanan masa tugas saya sebagai perwira TNI, ada dua sukarelawan Timor Timur yang berjuang dan bertempur bersama saya di tahun 1978. Keduanya adalah keturunan etnis Tionghoa. Sukarelawan yang satu dikenal dengan nama Domingus “China” dari Ossue, yang satu lagi Roberto Lie Lin Kai, adik dari seorang tokoh Tionghoa dari Vikeke bernama Fransisko Ciko Lie.

Domingus dan Roberto bertempur bersama pasukan TNI —tanpa pangkat, tanpa jabatan, dan tanpa ikatan dinas— di hutan-hutan dan di gunung-gunung Timor Timur untuk Merah Putih.

Selain kisah-kisah mereka yang angkat senjata untuk Republik Indonesia, ada juga pahlawan-pahlawan yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di bidang lain. Misalkan, di bidang bulu tangkis kita mengenal Tan Joe Hok, orang Indonesia pertama yang menjuarai All England dan meraih medali emas Asian Games. Kita juga kenal Rudy Hartono, Christian Hadinata, Liem Swie King, Verawati Fajrin, Ivana Lie, Alan Budikusuma, dan Wang Lian Xiang alias Lucia Francisca Susy Susanti.

Pelajaran dan hikmah yang dapat kita petik dari mengenal dan mengenang mereka adalah bangsa kita adalah bangsa yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, banyak ras. Mereka telah membayar saham yang sangat mahal untuk mendirikan, memperjuangkan, dan membanggakan republik ini dengan darah, keringat, dan air mata mereka.

Saya teringat kata-kata salah seorang senior saya, mantan Menteri Agama Dr Tarmizi Taher. Ia pernah mengatakan, “orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, bukan indekos di negeri ini. Mereka ikut mendirikan negeri ini!”

Dengan suasana inilah hendaknya kita memandang masa depan kita dengan jiwa yang besar. Bahwa semua anak bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengabdi, untuk membela negara, bangsa, dan rakyat Indonesia.

Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh!

Prabowo Subianto
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, ITB
KOMPAS, 23 Agustus 2012

“Biar Negara Hangus Terbakar ….”

Revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 1945-1949 sungguh kritikal, melelahkan, tetapi sarat dengan harapan untuk menang. Ia menyisakan berjuta pengalaman suka duka, heroisme, dan idealisme dengan kualitas hampir tanpa cacat.

Sebagai anak kampung yang tersuruk di lembah Bukit Barisan dalam usia di bawah 14 tahun, saya tidak menyumbang apa pun untuk kepentingan revolusi itu. Sekiranya Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) pimpinan Sjafruddin Prawiranegara tidak menjadikan kampung saya, Sumpur Kudus, sebagai salah satu pusat pemerintahan gerilya selama beberapa minggu pada 1949, kampung ini —seperti ribuan desa lain di seluruh Nusantara— tidak akan pernah dicatat dalam peta perjuangan kemerdekaan.

Semboyan Perjuangan

Sebagai anak kampung yang lugu dengan pendidikan sekolah rakyat (SR) pada 1942-1947, tidak banyak yang singgah dalam memori saya tentang percikan api revolusi di lingkungan pedesaan yang terisolasi itu. Namun, bait lagu atau semboyan yang rasanya berbunyi: ”Biar negara hangus terbakar, asal tidak dijajah lagi”, masih bertahan di otak saya sampai hari ini.

Saya tidak tahu siapa pencipta lagu atau semboyan yang sangat nasionalistis itu, yang getarannya dirasakan jauh sampai ke pelosok yang tak dikenal. Rakyat udik pun telah lama menjatuhkan talak tiga terhadap apa yang bernama penjajahan. Semboyan ini pun bergema pada saat-saat yang menentukan itu: merdeka atau mati!

Maka, tidak mengherankan apabila rakyat desa menyambut para pejuang kemerdekaan dengan semangat pengorbanan yang teramat tulus. Segalanya diberikan: harta dan jiwa tanpa mengharap imbalan apa pun. Inilah pengorbanan paling otentik yang dikenal dalam masa revolusi. Pemimpin dan rakyat hidup berdampingan tanpa jarak. Kesederhanaan adalah fenomena keseharian saat itu.

”Biar negara hangus terbakar” melambangkan sebuah tekad yang teramat kuat untuk menjadi bangsa merdeka. Sistem penjajahan yang pada masa lampau itu asing sifatnya harus segera dihalau, sekali dan untuk selama-lamanya.

Karena bercorak serba asing, apakah penjajah itu berhidung mancung atau bermata sipit, kita dengan sangat mudah mengenalinya. Kelakuannya serupa: zalim, diskriminatif, eksploitatif, opresif, dan represif. Rakyat terjajah tak dianggap manusia penuh. Semua kelakuan buruk dan busuk ini menyatu dengan sistem penjajahan itu.

Namun, setelah merdeka muncul kesulitan karena yang berkuasa telah digantikan oleh anak bangsa sendiri, sekalipun kelakuan buruk bisa saja berlanjut. Penguasa baru itu, yang saya kategorikan sebagai londo ireng, tidak jarang pula meneruskan sifat-sifat penjajahan yang tidak hirau dengan masalah keadilan dan nasib rakyat banyak.

Akibatnya, sila kelima Pancasila berupa Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia masih tetap menggantung di awan tinggi, belum membumi untuk dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Zaman Bergerak, Sikap Berubah

Pada era 1950-an, beberapa tahun pascarevolusi, kesederhanaan gaya hidup para elite kita masih sangat terlihat. Bahkan, pernah seorang perdana menteri hanya memakai baju hem lengan pendek saat dilantik presiden. Kesenjangan sosial-ekonomi belum dirasakan benar. Maklumlah, negara dalam kondisi miskin.

Ada, memang, pertentangan ideologi politik antarpartai yang cukup tajam, tetapi tak pernah berdarah-darah. Jika ada darah yang tertumpah, itu semata-mata untuk melumpuhkan pemberontakan, seperti kasus DI/TII, dan sebelumnya terjadi pula pemberontakan PKI Madiun yang memang harus ditumpas.

Pada akhir 1950-an, dipicu oleh kesenjangan antara daerah dan pusat serta semakin dominannya pengaruh komunisme, pergolakan daerah sulit untuk dihindari dan penyelesaiannya pun berdarah-darah. Sesuatu yang sangat disayangkan.

Akan tetapi, gaya hidup para elite masih dalam batas normal. Kesederhanaan belum lagi meninggalkan panggung politik nasional. Pesta pora perkawinan yang ekstra mewah, seperti yang terlihat belakangan, jarang sekali terjadi. Roh proklamasi dengan pesan kesederhanaan dan egalitariannya masih belum pupus dari kehidupan para elite. APBN dan APBD ketika itu tak dijadikan sapi perahan oleh perselingkuhan penguasa/politisi dan pengusaha.

Dengan bergeraknya zaman, berlaku pulalah pergeseran kelakuan. Batas-batas moral telah dilanggar semau gue. Sebagian pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif tanpa rasa malu telah sama berkubang dalam dosa dan dusta. Pernyataan-pernyataan politik dan hukum telah kehilangan otentisitasnya karena pada umumnya adalah untuk melestarikan kekuasaan dan berebut tulang.

Dalam kondisi semacam ini, tuan dan puan akan sia-sia berharap perbaikan kehidupan rakyat banyak secara menyeluruh. Kekuasaan telah dijadikan tujuan.

Ironisnya, ia sering dibungkus dalam bahasa lembut, tetapi culas, demi kekuasaan dan uang. Teramat kecil jumlah anak bangsa ini yang masih berpikir tentang masa depan bangsa dan negara. Kepentingan kekinian yang serba pragmatis telah menjadi ”agama”, mengalahkan tujuan jangka jauh bagi kelangsungan negara kepulauan yang cantik tetapi merana ini.

To have more and to use more (semakin banyak memiliki dan semakin banyak pula menggunakan), tulis Erich Fromm, adalah sifat masyarakat konsumeristik. Dikatakan bahwa masyarakat ini telah menghasilkan barang-barang tunaguna dan pada tingkat yang sama telah melahirkan pula manusia tak berguna. Namun, sudah demikian burukkah masyarakat Indonesia sekarang? Saya rasa belum, tetapi gejala ke arah itu telah semakin terang benderang. Jika tidak dibendung dengan saksama oleh seluruh kekuatan akal sehat yang sesungguhnya masih hidup dalam jiwa bangsa ini, jalan ke arah itu makin terbuka.

Akhirnya ....

Semboyan masa revolusi yang berbunyi ”Biar negara hangus terbakar, asal tidak dijajah lagi” telah digeser oleh filosofi pragmatis para elite: ”Biar negara jadi sapi perahan dan korupsi merajalela, asal aku tetap berkuasa”. Lagi-lagi, kekuasaan telah dijadikan tujuan tertinggi.

Inilah penguasa londo ireng yang berlagak santun, tetapi hati nuraninya telah lama lumpuh. Dan, kelumpuhan nurani ini pulalah yang menjadi sumber utama dari segala macam ketidakberesan yang sedang menerpa Indonesia sekarang.

Sumber:
Ahmad Syafii Maarif, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah
KOMPAS, 4 Januari 2012