Ketika Kerja Tidak Menjamin Sejahtera

Gelombang tuntutan buruh selalu menghiasi wajah ekonomi ketenagakerjaan Indonesia. Awal tahun ini lebih dari 10 tuntutan buruh, termasuk seruan HOSTUM (Hapus Outsourcing & Tolak Upah Murah) —muncul di tengah tekanan yang semakin kompleks: perlambatan ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, serta kenaikan biaya hidup yang terus menggerus daya beli pekerja.

Kondisi ini diperparah oleh struktur ketenagakerjaan yang rapuh, di mana pekerja informal masih mendominasi, maraknya praktik kerja yang fleksibel, outsourcing, dan fenomena setengah menganggur semakin meluas, membuat banyak pekerja terjebak dalam situasi kerja tetapi tidak sejahtera. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan buruh di Indonesia tidak lagi sederhana, melainkan bersifat struktural —melibatkan aspek regulasi, ekonomi, sosial-politik, dan daya saing global.

Masalah Struktural: Bekerja, tetapi Tidak Naik Kelas
Salah satu persoalan mendasar tenaga kerja Indonesia adalah dominasi sektor informal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2026 menunjukkan sekitar 57,7% atau 85 juta pekerja berada di sektor informal. Artinya, lebih dari separuh pekerja tidak memiliki kontrak kerja tetap, jaminan sosial, maupun perlindungan hukum yang memadai. Dalam kondisi ini, kebijakan seperti upah minimum hanya menyentuh sebagian kecil pekerja formal.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah produktivitas. Produktivitas tenaga kerja Indonesia masih berada di bawah rata-rata ASEAN —lebih tinggi dari Philippines, namun tertinggal dari Thailand dan Malaysia. Secara global, produktivitas kawasan ASEAN bahkan hanya sekitar seperempat tingkat negara maju. Rendahnya produktivitas ini berdampak langsung pada kemampuan perusahaan dalam membayar upah yang lebih tinggi.

Lebih jauh, angka pengangguran terbuka Indonesia yang sekitar 4,8% sering kali menutupi persoalan yang lebih dalam, yaitu setengah menganggur (7,9%). Banyak pekerja tidak kekurangan pekerjaan, tetapi kekurangan pekerjaan yang layak dan produktif. Akibatnya, tidak sedikit yang harus mengambil beberapa pekerjaan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dilema Regulasi dan Perlindungan Sosial
Dari sisi kebijakan, negara telah berupaya memperluas perlindungan melalui berbagai program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Namun efektivitasnya masih terbatas karena mayoritas pekerja berada di sektor informal yang sulit dijangkau.

Kebijakan besar seperti Undang-Undang Cipta Kerja juga menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan investasi. Namun kebijakan ini memunculkan perdebatan karena dianggap lebih menekankan fleksibilitas tenaga kerja dibanding perlindungan pekerja. Ini mencerminkan dilema klasik: antara menarik investasi dan menjaga standar kesejahteraan pekerja.

Tantangan semakin kompleks dengan munculnya ekonomi digital. Jutaan pekerja platform —pengemudi ojek online, kurir, hingga freelancer— beroperasi tanpa kejelasan status hukum. Mereka bekerja penuh waktu, tetapi tidak dikategorikan sebagai pekerja formal, sehingga tidak memperoleh perlindungan sosial yang setara. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Tekanan Daya Saing Global: Posisi Indonesia 'Tanggung'
Dalam konteks global, tenaga kerja Indonesia berada dalam posisi yang tidak ideal. Di satu sisi, Indonesia bersaing dengan negara berupah rendah seperti Cambodia dan Laos yang menawarkan biaya produksi lebih murah. Di sisi lain, Indonesia tertinggal dari negara seperti Vietnam yang mampu menggabungkan upah kompetitif dengan produktivitas yang terus meningkat.

Vietnam, misalnya, mencatat tingkat pengangguran sekitar 2–2,2% dan pertumbuhan produktivitas sekitar 5% per tahun, jauh lebih cepat dibanding Indonesia yang tingkat penganggurannya berada di kisaran 2–3%. Hal ini membuat Vietnam semakin menarik bagi investor global, terutama di sektor manufaktur berbasis ekspor.

Sementara itu, Thailand telah membangun basis industri yang lebih matang, terutama di sektor otomotif, sedangkan Malaysia unggul dalam hal produktivitas dan kualitas tenaga kerja. Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Jerman atau Jepang, kesenjangan menjadi semakin lebar —baik dari sisi upah, perlindungan sosial, maupun kualitas pekerjaan.

Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi “tanggung”: tidak cukup murah untuk bersaing di level bawah, tetapi juga belum cukup produktif untuk naik ke level atas. Tanpa perubahan struktural, posisi ini berpotensi menghambat peningkatan kesejahteraan buruh dalam jangka panjang.

Langkah Mendorong Buruh Naik Kelas
Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan langkah-langkah realistis yang menyentuh akar persoalan.

Pertama, transformasi struktural ekonomi harus dipercepat. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada sektor berproduktivitas rendah dan mendorong pengembangan industri manufaktur serta jasa bernilai tambah tinggi. Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa industrialisasi berbasis ekspor dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menciptakan pekerjaan formal.

Kedua, formalisasi tenaga kerja perlu diperluas. Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan dukungan pembiayaan bagi UMKM agar masuk ke sektor formal. Saat ini, banyak pelaku usaha enggan formal karena persepsi biaya tinggi dan birokrasi yang rumit.

Ketiga, investasi pada sumber daya manusia menjadi keharusan. Pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan, dan program reskilling harus diperluas untuk menjawab kebutuhan industri. Negara-negara seperti Germany menunjukkan bahwa integrasi antara pendidikan dan industri mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja secara signifikan.

Keempat, reformasi regulasi ketenagakerjaan yang adaptif perlu dilakukan, khususnya untuk mengakomodasi pekerja di sektor digital dan gig economy. Kejelasan status kerja akan menentukan akses mereka terhadap perlindungan sosial.

Kelima, penguatan dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus menjadi fondasi kebijakan. Dialog ini mesti dilakukan secara berkesinambungan atas dasar semangat bersinergi, bukan sebatas dalam kerangka penetapan pengupahan. Tanpa komunikasi yang konstruktif, kebijakan ketenagakerjaan akan terus berada dalam tarik-menarik kepentingan.

Sebagai kesimpulan, persoalan buruh Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan parsial. Upah rendah hanyalah gejala dari masalah yang lebih dalam: struktur ekonomi yang belum mampu menciptakan pekerjaan berkualitas. Selama produktivitas rendah, informalitas tinggi, dan regulasi belum adaptif, maka kerja tidak akan otomatis menjamin kesejahteraan.

Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah tenaga kerja yang melimpah. Namun tanpa transformasi yang serius, potensi ini justru dapat menjadi beban. Kesejahteraan buruh bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga kunci bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Priyonggo Suseno
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Provinsi DIY,
Dosen serta Direktur Pusat Pengkajian Ekonomi, Universitas Islam Indonesia
SKH Kedaulatan Rakyat, 1 Mei 2026

Sejarah Hari Buruh 1 Mei

Hari Buruh pada umumnya dirayakan pada tanggal 1 Mei, dan dikenal dengan sebutan May Day. Hari buruh ini adalah sebuah hari libur (di beberapa negara) tahunan yang berawal dari usaha gerakan serikat buruh untuk merayakan keberhasilan ekonomi dan sosial para buruh.

Sejarah
May Day lahir dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengetatan disiplin dan pengintensifan jam kerja, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja.

Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi di tahun 1806 oleh pekerja Cordwainers. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja di era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.

Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja, Peter McGuire dan Matthew Maguire, seorang pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara kepada para pekerja dan para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan "pengganggu ketenangan masyarakat".

Pada tahun 1881, McGuire pindah ke St. Louis, Missouri dan memulai untuk mengorganisasi para tukang kayu. Akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago, dengan McGuire sebagai Sekretaris Umum dari "United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America". Ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka kemudian merebak ke seluruh negara. McGuire dan para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk para pekerja di setiap Senin Pertama Bulan September di antara Hari Kemerdekaan dan hari Pengucapan Syukur.

Pada tanggal 5 September 1882, parade Hari Buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20.000 orang yang membawa spanduk bertuliskan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, 8 jam rekreasi. Maguire dan McGuire memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya.

Pada 1887, Oregon menjadi negara bagian pertama yang menjadikannya hari libur umum. Pada 1894, Presider Grover Cleveland menandatangani sebuah undang-undang yang menjadikan minggu pertama bulan September hari libur umum resmi nasional.

Kongres Internasional Pertama diselenggarakan pada September 1866 di Jenewa, Swiss, dihadiri berbagai elemen organisasi pekerja dari belahan dunia. Kongres ini menetapkan sebuah tuntutan mereduksi jam kerja menjadi delapan jam sehari, yang sebelumnya (masih pada tahun sama) telah dilakukan National Labour Union di AS. Sebagaimana batasan-batasan ini mewakili tuntutan umum kelas pekerja Amerika Serikat, maka kongres merubah tuntutan ini menjadi landasan umum kelas pekerja seluruh dunia.

Satu Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas pekerja dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions, selain untuk memperingati momen tuntutan delapan jam sehari, juga untuk memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif di era tersebut. Tanggal 1 Mei dipilih karena pada 1884 Federation of Organized Trades and Labor Unions, yang terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872, menuntut delapan jam kerja di Amerika Serikat dan diberlakukan mulai 1 Mei 1886.

Wikipedia.org

Peringati Hari Buruh, Presiden Selalu Kunjungi Pabrik

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, dirinya memiliki cara tersendiri untuk memperingati Hari Buruh, yakni dengan mengunjungi perusahaan-perusahaan untuk bertemu langsung dengan para buruh.

"Setiap 1 Mei bersama para menteri saya datang ke perusahaan, tahun lalu ke pabrik New Armada di Magelang, tahun sebelumnya ke perusahaan di Kota Palu, ini adalah bentuk yang saya pilih sebagai kepala negara untuk memperingati Hari Buruh," katanya saat mengunjungi pabrik Panasonic Manufacturing di kawasan Bogor dekat perbatasan antara Jakarta Timur dan Kabupaten Bogor, Jumat (1/5).

Pada setiap kunjungan itu, kata Presiden, ia selain mendengarkan paparan dan bertemu langsung dengan para buruh, juga makan siang bersama-sama mereka.

Meski demikian, Presiden mengatakan, ia tidak alergi dengan peringatan Hari Buruh yang selalu khas diwarnai dengan aksi demonstrasi. "Tidak apa-apa, demonstrasi mengingatkan agar upah mereka diperhatikan adalah hal yang wajar. Justru itu yang dilakukan juga oleh tripartit, yaitu mengusahakan agar upah buruh wajar," katanya.

Yudhoyono hanya mengingatkan agar aksi demonstrasi itu berlangsung dengan tertib sehingga stabilitas tetap terjaga dan iklim usaha tetap kondusif. "Perjuangkan sesuatu, pilihlah caranya yang baik sehingga akhirnya baik dan tujuan tercapai. Kita harus memilih cara yang cerdas dalam berjuang," kata Kepala Negara.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Presiden Direktur Panasonic Manufacruting Indonesia Ichiro Suganuma tentang situasi dan perkembangan pabrik tersebut, Kepala Negara memberikan pengarahan dan kemudian bersama rombongan melakukan shalat Jumat di masjid kompleks industri tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Suparno, Menkominfo Muhammad Nuh, Seskab Sudi Silalahi, serta Gubernur DKI Fauzi Bowo.

KOMPAS.com, 1 Mei 2009