Konflik antara Sunni dan Syiah sering dianggap sebagai konflik teologis atau perbedaan aqidah. Padahal jika ditelusuri secara historis, akar konflik tersebut lebih banyak berkaitan dengan persoalan suksesi kekuasaan politik setelah wafatnya Nabi.
Peristiwa-peristiwa penting seperti pembunuhan Ali bin Abi Thalib, tragedi perang di Karbala, hingga rivalitas antara Iran dan negara-negara Arab saat ini adalah mata rantai panjang dari konflik bersejarah tersebut.
Dengan memahami sejarah secara utuh, kita bisa melihat bahwa konflik ini bukan sekadar soal perbedaan madzhab, tetapi juga persoalan politik, masalah dinasti, dan perebutan legitimasi kepemimpinan umat.
Setelah wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam menghadapi pertanyaan besar: “Siapa pengganti Rasulullah yang berhak memimpin umat?”
Maka muncullah dua pandangan. Pandangan yang kemudian menjadi madzhab Sunni menyatakan bahwa pemimpin seharusnya dipilih melalui musyawarah umat. Dan melalui perdebatan yang alot dan keras, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama.
Yang kedua, pandangan yang kemudian menjadi madzhab Syiah berkesimpulan bahwa kepemimpinan umat seharusnya tetap berada dalam lingkup internal keluarga Nabi, yang kemudian diistilahkan dengan Ahlul Bait. Oleh sebab itu yang dianggap paling berhak adalah sahabat Nabi terdekat, yakni Ali bin Abi Thalib, sepupu dan sekaligus menantu Nabi.
Perbedaan ini pada awalnya belum menjadi perpecahan teologis, tetapi hanya merupakan perbedaan ijtihad politik tentang suksesi kepemimpinan paska Nabi.
Setelah masa tiga khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali akhirnya menjadi khalifah keempat. Namun pada masa pemerintahannya ini dipenuhi konflik tak berkesudahan, termasuk terjadinya perang saudara yang pertama dalam Islam, yang terkenal dengan istilah Perang Jamal (Perang Unta).
Pada tahun 661 M, Ali ––saat itu masih sebagai khalifah–– dibunuh saat shalat subuh di Kufah oleh seorang anggota kelompok ekstremis dan teroris Khawarij bernama Ibnu Muljam.
Kematian Khalifah Ali menjadi titik penting sejarah karena mengakhiri pemerintahan keluarga Nabi (Bani Hasyim) dan membuka jalan bagi dinasti politik baru dari keluarga Umayyah.
Penguasa berikutnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, pendiri Dinasti Umayyah. Bagi sebagian pendukung Ali, inilah awal perampasan kekuasaan dari keluarga Nabi. Dari Bani Hasyim berpindah ke Bani Umayyah.
Lukisan yang menggambarkan perang dan Tragedi Karbala.
Tragedi Karbala: Luka Sejarah Syiah
Konflik di internal umat Islam mencapai puncaknya pada tahun 680 M. Ketika itu, cucu Nabi, Husain bin Ali, menolak berbaiat kepada khalifah dari Bani Umayyah, yakni Yazid bin Muawiyah. Akibatnya, rombongan kecil Husain dicegat oleh pasukan Umayyah dan dibantai di Karbala.
Tragedi memilukan ini memiliki dampak besar. Husain dan keluarganya dibunuh. Para perempuan keluarga Nabi dijadikan tawanan. Dan yang paling mengerikan, konon kepala (fisik) para syuhada yang dipenggal, dipertontonkan di kota-kota.
Bagi Syiah, Karbala menjadi simbol perlawanan terhadap tirani. Sementara bagi kalangan Sunni, peristiwa ini dianggap tragedi politik yang menyedihkan tetapi bukan menjadi dasar dan alasan bagi pembentukan teologi baru.
Namun secara psikologis, Karbala menjadi trauma kolektif bagi kalangan Syiah selama lebih dari 1300 tahun.
Peta persebaran kekuasaan Islam.
Dinasti-Dinasti dan Politik Madzhab
Setelah itu, sejarah Islam diwarnai oleh perebutan kekuasaan antar dinasti yang tak berkesudahan.
Beberapa contoh: Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Umayyah di Andalusia, Dinasti Fathimiyah, Dinasti Ayubiyah, Dinasti Safawi, dan terakhir Kesultanan Turki Utsmani.
Pada abad ke-16, Dinasti Safawi menjadikan Syiah sebagai Madzhab resmi di Iran. Sejak saat itu, Iran menjadi pusat Syiah. Dan dunia Arab, mayoritas tetap Sunni.
Pada akhirnya perbedaan Madzhab kemudian berubah menjadi identitas geopolitik.
Pembunuhan Imam Ali dalam lukisan modern, berjudul "Kemartiran Imam Ali", hasil karya seniman Yousef Abdinejad.
Kekerasan Antar Madzhab dalam Sejarah
Konflik Sunni–Syiah tidak hanya terjadi satu arah. Contohnya, pada tahun 1802, pasukan Wahabi dari Najd menyerang kota Karbala dan membunuh ribuan penduduk Syiah serta menghancurkan makam Husain.
Di sisi lain, dalam berbagai periode sejarah juga terjadi penindasan terhadap kelompok Sunni di wilayah Syiah.
Ini menunjukkan bahwa konflik tersebut lebih merupakan konflik politik dan kekuasaan daripada konflik agama (madzhab) murni.
Perubahan besar terjadi ketika Revolusi Iran 1979 menggulingkan rezim Shah Reza Pahlevi. Pemimpin revolusi kala itu adalah Ayatullah Rohullah Khomeini, yang kemudian mampu membangun negara Syiah modern.
Sejak saat itu Iran menjadi pusat kekuatan Syiah dunia. Iran juga mendukung kelompok Hizbullah di Libanon Selatan, kelompok Hamas di Jalur Gaza, dan menantang dominasi Barat dan Israel di Palestina.
Konflik dengan negara-negara Sunni meningkat karena Arab Saudi dengan Madzhab Wahabi-nya memimpin blok Sunni dan Iran memimpin blok Syiah. Walaupun sebenarnya hal ini lebih bisa dipahami sebagai persaingan geopolitik regional.
Mohammed Abdul-Salam (kiri), juru bicara kelompok Houthi dari Yaman, bertemu Pemimpin Tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei di Teheran, Selasa (13/8/2019). Tulisan Arab di tengah adalah semboyan Houthi bertuliskan "Allahu Akbar, Matilah Amerika, Matilah Israel, Terkutuklah Yahudi, Kemenangan untuk Islam".
Hari ini konflik Sunni–Syiah terlihat dalam berbagai konflik regional. Contohnya, perang di Yaman antara pemberontak Houthi yang didukung Iran melawan pemerintah Yaman yang didukung koalisi militer pimpinan Arab Saudi. Demikian juga konflik di Suriah serta rivalitas dominasi geopolitik di Timur Tengah antara Iran versus Arab Saudi.
Iran membangun jaringan kekuatan regional melalui kelompok sekutu, sementara negara Sunni membangun pula koalisi tandingan.
Bahkan baru-baru ini pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei dilaporkan tewas dalam serangan militer gabungan Amerika dan Israel, yang menandai eskalasi besar konflik geopolitik di kawasan tersebut.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah tidak hanya soal agama atau madzhab belaka, tetapi sudah komplikasi yang berkaitan dengan geopolitik dan dominasi kekuasaan global.
Jika melihat sejarah panjang ini, kita dapat menarik beberapa pelajaran. Konflik Sunni–Syiah bermula dari suksesi politik kepemimpinan. Lantas Tragedi Karbala memperdalam luka sejarah. Dinasti-dinasti Islam kemudian menggunakan madzhab sebagai alat legitimasi kekuasaan. Dan di era modern, konflik tersebut berubah menjadi persaingan geopolitik regional.
Dengan kata lain, persaingan Madzhab sering menjadi simbol, tetapi konflik utamanya adalah masalah politik kekuasaan.
Ada yang tak suka bila Sunni dan Syiah kompak bersatu.
Penutup
Dari pembunuhan Ali bin Abi Thalib, tragedi Pertempuran Karbala, hingga rivalitas Iran dan negara-negara Sunni saat ini, sejarah menunjukkan bahwa konflik dalam dunia Islam sering kali berkaitan dengan perebutan legitimasi kepemimpinan.
Namun jika kembali kepada Al-Qurân, kitab ini tidak pernah membagi umat Islam menjadi Sunni atau Syiah. Bahkan istilah “Syiah” dalam arti golongan pendukung yang positif, dialamatkan kepada Nabi Ibrahim yang termasuk dalam golongan pendukung Nabi Nuh.
وَاِنَّ مِنْ شِيْعَتِهٖ لَاِبْرٰهِيْمَ
"Dan sesungguhnya Ibrahim benar-benar termasuk golongannya (Nuh)."
[Ash-Shȃffȃt (37): 83]
Kata “Syiah” dalam arti golongan atau kelompok-kelompok dengan pengertian yang negatif karena berpecah-belah, Al-Qurân menyatakan demikian.
إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا۟ دِينَهُمْ وَكَانُوا۟ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِى شَىْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ
Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu (Muhammad) kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.
[Al-An'ȃm (6): 159]
Tatang Muhajir Isnaini
Pegiat Studi Al-Qurân dari Bekasi
Admin Saluran WAWASAN ALQURAN
Selasa, 3 Maret 2026
