“SBY sering menyampaikan kepada para menterinya yang berasal dari parpol untuk fokus pada tugas dan bidang masing-masing. Tindakan SBY yang masuk ke konflik Demokrat tentu saja kontradiktif dengan kata-katanya sendiri. SBY telah ingkari pernyataannya sendiri,” kata Fadli Zon, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dalam keterangan pers kepada LICOM.
Saat ini SBY sebagai Presiden lebih sibuk mengurus partai ketimbang negara. Urusan pemerintahan dan rakyat makin terabaikan. Campur aduk posisi SBY sebagai Presiden maupun sebagai Ketua Pembina Partai membuat rakyat bingung. Apalagi setelah KLB Partai Demokrat di Bali beberapa waktu yang lalu mengukuhkan SBY sebagai Ketua Umumnya.
“Di zaman Pak Harto saja tak pernah sekalipun Presiden berpidato membicarakan soal internal parpolnya,” imbuhnya. Harusnya sebagai Presiden, loyalitas utama beliau adalah kepentingan negara dan kepentingan seluruh rakyatnya, bukan kepentingan partai lagi. “Seperti kata bijak, ‘My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins.’ (Loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai),” sambungnya lagi.
Ari Purwanto (editor)
http://www.lensaindonesia.com
Kemunduran Demokrasi
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat akhirnya memutuskan dan menetapkan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua umum DPP PD periode 2013-2015. Penetapan ini dihasilkan melalui keputusan aklamasi.
Sejak awal memang diperkirakan SBY akan besedia menempati posisi ketum. Di kalangan internal, awalnya terpecah dua kubu yang mendukung dan menolak usulan SBY sebagai ketum. Tetapi, menjelang hari-hari akhir KLB, sikap yang menolak SBY semakin melunak. Akhirnya, suara bulat pun resmi mendukung SBY.
Dari kalangan eksternal, muncul berbagai sindiran dan kritik keras terhadap usulan SBY menjadi ketum. Pasca-KLB, SBY harus menerima konsekuensi semakin beratnya mengelola negara karena ditambah dengan mengurus partai. Hingga akhir periodenya, masih banyak persoalan bangsa yang membutuhkan keputusan cepat dan strategis. Sementara, anjloknya elektabilitas PD dengan berbagai kasus korupsi yang terjadi, mau tidak mau membutuhkan konsentrasi yang sangat besar.
Sudah semestinya, bila SBY harus menempatkan urusan negara dan bangsa di atas kepentingan partai dan golongan tertentu. Seandainya saat itu SBY menolak tawaran kursi untuk menjadi ketua umum PD, justru publik akan memberikan kredit point politik yang positif bagi SBY. Dengan demikian masih ada kepercayaan masyarakat terhadap SBY agar bisa menuntaskan periodenya dengan husnul khatimah.
Secara moral politik rasanya juga bukan contoh yang baik bagi demokrasi di Indonesia jika SBY menempati ketua umum sementara Ibas, putra beliau menjadi sekretaris jenderal. Karena dengan demikian SBY telah memberikan contoh yang tidak baik dalam etika politik nasional.
Beberapa ketua umum partai mengundurkan diri dari jabatan publik setelah resmi diangkat sebagai ketua umum. Hal ini bisa dilihat dari tradisi politik PKS yang mewajibkan presiden partainya untuk mundur dari jabatan publik setelah resmi dipilih sebagai presiden partai. Bahkan, mantan ketum PD Anas Urbaningrum sendiri mengundurkan diri dari ketua Fraksi PD setelah terpilih sebagai Ketum PD. Ironisnya lagi, putra SBY, Ibas, mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI dan fokus untuk mengurus partai dengan jabatan sekjen.
Terlalu mahal harga politiknya bagi PD dengan menempatkan SBY sebagai ketua umumnya. Ini bisa dipahami dalam beberapa makna politik. Pertama, ini menunjukkan adanya degradasi otoritas politik yang dimiliki SBY. Kekuasaan dan kharismanya sebagai dewan pembina dan majelis tinggi adalah otoritas politik yang sangat terhormat dalam sebuah struktur partai. Posisi ini setara dengan posisi majelis syuro yang ditempati Gus Dur di PKB maupun KH Hilmi Aminuddin di PKS. Dalam terminologi sosiologi politik, posisi ini hanya bisa ditempati oleh seorang aktor politik yang dianggap paripurna dalam pengalaman politiknya karena dianggap memiliki otoritas lebih dibandingkan dengan kader-kader lainnya.
Meminjam penjelasan Max Weber, otoritas ini ada karena memiliki kharisma, kewibawaan tradisional, maupun otoritas birokrasi. Dengan menunjuk posisi SBY sebagai ketum, makna adiluhung otoritas tersebut menjadi bergeser, bahkan berkurang kadarnya dalam sosok SBY. Meskipun akan ditunjuk ketua harian, tetap saja SBY tergoda dengan sikap politik yang terkesan tidak cerdas dari internalnya.
SBY tidak sadar bahwa desakan internal sama saja dengan mendegradasikan otoritasnya. Lain halnya jika SBY menyerahkan posisi ketum pada kader lainnya, otoritas politiknya tetap akan terawat dengan baik. Kedua, apa pun alasan kalangan internal PD dengan memberi SBY posisi ketum tidak bisa menjamin pelembagaan konflik bisa diselesaikan dengan baik. Termasuk juga tidak menjamin peningkatan elektabilitas politik PD.
Penetapan SBY justru menempatkan PD pada masalah sebenarnya, yaitu terjadinya degenerasi kader politik. Penunjukkan SBY sebagai ketum menunjukkan PD tidak bisa melakukan regenerasi dan suksesi kepemimpinan politik secara elegan dan terhormat. Padahal, banyak kader-kader PD yang secara potensial cukup mumpuni jika diberi kesempatan menempati jabatan ketum dibandingkan dengan hanya berada di bawah bayang-bayang politik SBY.
SBY bersama isteri, anak, menantu dan cucunya.
Jika ekspektasi internal PD terhadap SBY terlalu besar, sementara realitasnya PD semakin anjlok dalam Pemilu 2014, SBY adalah pihak utama yang harus bertanggung jawab. Di sisi lain, jika urusan kenegaraan menjelang 2014 semakin semrawut di bawah kendali SBY, pihak yang paling pertama diminta pertanggungjawabannya adalah PD. Karena internal PD adalah pihak pertama yang mendorong SBY sebagai ketum. Dengan kata lain, posisi SBY sebagai ketua umum adalah bentuk dari sandera politik internal PD terhadap SBY.
SBY dihadapkan pada tanggung jawabnya yang semakin kompleks dalam tugas-tugas kenegaraannya. Masih banyak agenda dan pekerjaan pemerintahan yang belum terlaksana di akhir kepemimpinannya. Di luar istana, kehidupan rakyat semakin susah dan suasana keamanan juga menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia.
SBY harus menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara paripurna kepada rakyat Indonesia. Kepemimpinan dua periodenya harus memberikan legacy pada kehidupan ekonomi dan politik nasional. Apabila SBY terlena dengan urusan partai di akhir periodenya sehingga mengabaikan urusan negara dan rakyatnya, maka hasil akhirnya hanyalah akan mencoreng kepemimpinannya selama 10 tahun. Ini adalah amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan melebihi amanah partai politik yang sangat pragmatis.
Sudah banyak kekecewaan publik terhadap kinerja SBY. Terlalu mahal harga demokrasi jika kepercayaan rakyat ditelikung dengan urusan dapur partai.
Rakhmat Hidayat;
Pengajar Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta (UNJ),
Kandidat PhD di Universite Lumiere Lyon 2 France
REPUBLIKA, 2 April 2013
