2 Kandidat Pimpinan KPK

Bambang, dari Aktivis ke Lingkaran Inti KPK

Bambang Widjojanto dikenal sebagai pengacara yang dekat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang yang juga aktivis tersebut kini mencoba masuk dalam lingkaran inti KPK dengan menjadi calon pimpinan institusi antikorupsi itu menggantikan Antasari Azhar.

Bambang bersama enam calon lainnya dinyatakan lolos ke tahap seleksi berikutnya, wawancara yang terbuka untuk publik. Indonesian Corruption Watch (ICW) menelusuri informasi mengenai Bambang agar publik bisa memberikan masukan kepada Panitia Seleksi (Pansel).

Advokat ini lahir di Jakarta, 18 Oktober 1950 dan berhasil meraih gelar doktor pada Program Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tahun 2009. Separuh karier di bidang hukumnya dilakukan dengan bekerja bersama masyarakat sipil melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Tercatat tahun 1984 – tahun 2000 Bambang Widjojanto berkarier di LBH Jakarta, LBH Jayapura (1986-1993), dan Yayasan LBH Indonesia menggantikan Adnan Buyung Nasution yang menjadi Dewan Pengurus Yayasan LBH Indonesia (1995-2000).

Selama periode tahun 2001 sampai saat ini, Bambang yang dikenal dengan singkatan BW ini membangun kelompok masyarakat sipil dengan fokus tertentu dan bekerja di berbagai LSM. Khususnya, bergerak di bidang antikorupsi, reformasi hukum dan pemilihan umum serta good governance. Di antaranya, pendiri berbagai lembaga seperti Indonesian Corruption Watch, Kontras, Konsorsium Reformasi Hukum, Lembaga Reformasi Agraria, Lembaga Independen Pemantau Mahkamah Agung, Indonesia Monitoring Court.

Pada periode yang sama BW membantu beberapa lembaga negara maupun non-struktural lainnya, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bapennas), Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK, Komisi Yudisial, Komisi Nasional Kebijakan Governance, Kejaksaan Agung dan BUMN.

Selain berkarier di bidang hukum, BW juga merupakan dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

BW dikenal berani karena pernah menyobek Rancangan Komisi Konstitusi produk MPR, atas perbuatan tersebut BW dituduh telah berbuat anarkis.
Terakhir, Bambang masuk dalam jajaran pengacara yang membela dua pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dan menerima suap oleh Mabes Polri.

Kasus ini menjadi kontroversi karena indikasi kriminalisasi pada Bibit-Chandra menguat dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) November 2009. Dalam sidang itu, MK memutar rekaman yang diduga pengusaha Anggodo Widjojo yang mengaku telah menggelontorkan uang ke KPK, termasuk Bibit-Chandra, sebesar Rp 5,1 miliar.

Ita Lismawati F. Malau,
VIVAnews.com

Busyro Muqoddas dan Jihad Kemanusiaan

Panitia Seleksi (Pansel) tengah mencari dua calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan disodorkan ke DPR untuk kemudian dipilih menggantikan Antasari Azhar. Salah satu calon itu adalah Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas.

Indonesian Corruption Watch (ICW) menelusuri informasi agar masyarakat bisa memberikan masukan kepada pansel terkait rekam jejak seputar calon pimpinan KPK. Pria yang lahir di Yogyakarta, 17 Juli 1952 ini merupakan sosok yang tumbuh dan besar dalam gerakan Islam Muhammadiyah. "Sehingga itu mewarnai corak aktivitasnya selama ini," kata Wakil Koordinator ICW Emerson Yuntho.

Ayah Busyro merupakan pegawai Departemen Agama sedangkan ibunya merupakan guru agama Islam di Madrasah Mu’allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Busyro kemudian juga pernah menjadi pangurus Muhammadiyah, baik di pimpinan pusat, maupun di tingkat ranting.

Sebelum menduduki jabatannya saat ini di KY, Busyro mengabdi sebagai dosen pada almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Di lingkungan kampus UII, ia juga pernah diamanati menjadi Dekan Fakultas Hukum. Selain di Komisi Yudisial, Busyro juga masih aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum UII.

Selain mengajar, aktivitas lain yang dijalaninya adalah advokat jalanan (prodeo). Salah satu kasus yang pernah ditanganinya adalah kasus gugatan terhadap Bupati Wonosobo atas nama pedagang pasar tradisional pada tahun 1997.

Busyro termotivasi menjadi pimpinan KPK, untuk mewujudkan “jihad kemanusiaan” yang bertujuan memerdekakan rakyat dan bangsa dari kondisi dan fenomena perilaku kumuh secara etika dan moral. Pengalaman menjadi Ketua Komisi Yudisial sejak 2005 lalu dianggapnya menjadi modal untuk aktif memberantas korupsi.

Tahun 2007, total kekayaan Busyro yang tercatat di KPK tak sampai Rp 1 miliar. Total kekayaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atas nama Busyro mencapai Rp 907 juta. Sumbangan terbesar berasal dari harta tak bergerak (termasuk sejumlah bidang tanah), sejumlah Rp 769.110.000.

Ita Lismawati F. Malau, Aries Setiawan
VIVAnews.com

Din Minta PKS Golkan Busyro Muqoddas

Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta dukungan Partai Keadilan Sejahtera untuk menggolkan Busyro Muqoddas sebagai pimpinan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu disampaikannya langsung kepada pengurus DPP PKS dalam pertemuan silaturahmi di kantor PP Muhammadiyah Senin (30/8/2010) ini.

"Kami ingin Komisi III DPR membantu Busyro karena beliau aktivis Muhamadiyah," kata Din dalam pertemuan terbuka di Lantai 2 Gedung PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat.

Meski begitu, Din mengaku dirinya secara pribadi juga mengenal dekat calon pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjojanto. Saat ditanya mengapa menitipkan Busyro ke PKS, Din menjawab dengan bercanda. "Tidak titip kok cuma bisik-bisik saja," katanya seraya menambahkan Muhammadiyah akan bangga apabila kadernya terpilih untuk memimpin lembaga antikorupsi.

Menanggapi permintaan tersebut, Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengatakan partainya akan mempertimbangkan terlebih dahulu.

Sekadar diketahui, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto adalah dua calon pimpinan KPK yang diajukan ke Presiden dan akan dibawa ke DPR untuk dipilih satu di antara mereka yang layak masuk sebagai pimpinan KPK.

Insaf Albert Tarigan
news.Okezone.com

Bambang: Ketua KPK Harus Siap Mati

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersisa dua nama lagi yaitu Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. Siapakan yang akhirnya akan terpilih nanti? Menurut anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, pimpinan KPK terpilih harus siap mati.

“Calon pimpinan KPK harus siap mati, khususnya dalam menuntaskan skandal ‘bail-out’ Century yang diduga melibatkan jantung kekuasaan,” ujar Bambang melalui pesan singkat kepada okezone, Minggu (29/8/2010).

Bambang menilai, ada pejabat negara yang terlibat dalam skandal bail-out senilai Rp 3,11 triliun itu.

“Kejagung sudah mendakwa Pemegang Saham Pengendali Bank Century dengan dakwaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada LPS sebesar Rp 3,11 triliun. Sangat amat mustahil negara mengalami kerugian Rp 3,11 triliun tanpa melibatkan pejabat/ penyelenggara negara di BI, LPS, KSSK, KK," tandasnya.

Bambang sekali lagi menegaskan bahwa pimpinan KPK tidak boleh mandul, melainkan harus berani mati.

Lusi Catur Mahgriefie
news.Okezone.com